berbagai Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu Negara

merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Pemerintah Daerah.Keempat, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dikategorikan baik.Kelima, Pemda sebenarnya masih memiliki fleksibilitas pendapatan yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Kata Kunci :Kapasitas Pendapatan, APBD, Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

LATAR BELAKANG Desentralisasi merupakan kebijakan yang telah banyak dilaksanakan oleh berbagai Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu Negara yang melakukan kebijakan tersebut adalah Indonesia.Yang mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk membuat peraturan dan kebijakan tiap daerah (otonomi daerah) yang berguna untuk memajukan daerahnya masing-masing. Desentralisasi diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan mobilisasi dana (Suahasil dan Nurkholis, 2006: 134). Seperti yang tertulis pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah.Yang menjelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk dapat meralisasikan rencana yang telah dibuat, pemerintah daerah membutuhkan perencanaan yang matang yaitu perincian penerimaan dan pengeluaran daerah yang terinci dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).Di dalam APBD terdapat 2 poin besar yaitu Penerimaan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana kondisi keuangan di suatu wilayah, yakni pada lingkup Eks Karesidenan Pekalongan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)

2

dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Karena peneliti ingin lebih mendalami dan fokus kedalam salah satu aspek di dalam APBN yaitu Pendapatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik terkait dengan revenue capacity (penerimaan pendapatan) khususnya di daerah Eks-Karesidenan Pekalongan. Munculnya analisis dalam level karesidenan ini dikarenakan penelitian yang ada saat ini hanya berada pada level nasional/ provinsi saja, belum ada penelitian pada level karesidenan. Level karesidenan dipilih karena data yang ada lebih homogen dan lebih komparabel antar kota/ kabupaten, karena data relative lebih homogen, sehingga nantinya data mudah untuk dibandingkan. Analisis pada tingkat Karesidenan ini dinilai dapat lebih komparabel dikarenakan masih dalam satu lingkup Provinsi Jawa Tengah. Mardiasmo (2002:1) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan karena ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat semakin besar sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli.Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaannya. (2) ketergantuangan pada daerah pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD)

3

dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Pendapatan daerah di Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan danPendapatan Lain-lain yang sah. Salah satu cara mengukur kemampuan keuangan suatu daerah dapat dicerminkan dari revenue capacity (kapasitas pendapatan)-nya. Penelitian ini akan menggambarkan dan lebih fokus pada Penerimaan Daerah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup provinsi, yakni pada wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan. Analisis dari tingkat Karesidenan ini dinilai jauh lebih kompatibel dikarenakan masih dalam satu wilayah yang sama yakni provinsi Jawa Tengah. Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan merupakan wilayah yang sebetulnya tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di povinsi Jawa Tengah. Karesidenan Pekalongan dipilih karena Kabupaten/Kota yang terdapat di Eks Karesidenan Pekalongan dalam Tipologi Klassen sebagian besar termasuk daerah relatif tertinggal (low growth and low income) namun ada juga daerah yang masuk dalam klasifikasi daerah cepat- maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), kesenjangan yang tinggi dalam satu wilayah Eks Karesidenan Pekalongan ini menarik untuk diteliti. Analisis Tipologi Klassen merupakan alat untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto perkapita daerah yang diteliti berdasarkan

4

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya, lalu daerah tersebut akan dibedakan menjadi 4 klasifikasi, yakni: daerah cepat- maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah relative tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997:27-38; Kuncoro, 1993; Hil,1989) dalam (Kuncoro,2002). Menurut Verianingsih (2009) revenue capacity (kapasitas pendapatan) merupakan salah satu tolok ukur kemampuan keuangan daerah dan sebagai potret kemandirian daerah. Ukuran kemampuan keuangan suatu daerah yang dicerminkan dari revenue capacity (kapasitas pendapatan)dapat dilihat dari hasil pungutan pajak, retribusi pajak dan sarana pemasukan daerah lainnya yang diterima daerah setiap tahunnya. Semakin besar revenue capacity (kapasitas pendapatan) suatu daerah, maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri, tetapi disisi lain masih banyak daerah yang tidak bisa memenuhi target revenue capacity (kapasitas pendapatan) nya yang dsebabkan karena kegagalan untuk mencapai stabilitas keuangannya (Blumental, 2003) dalam Bowman (2011). Terkait paparan di atas, terdapat beberapa penelitian terkait dengan revenue capacity yang telah dilakukan yaitu : Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diteliti oleh Ariana et al. (2013), mencoba meneliti pendapatan Pemerintah Daerah dengan menggunakan analisis varians pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas dan efisiensi PAD. Hasil dari penelitian ini bahwa

5

pemerintah Kutai Timur menggunakan anggaran mereka dengan cukup efektif dan efisien. Analisi Rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan Keuangan daerah kota Malang yang diteliti oleh Ninik (2011), mencoba meneliti tentang kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daearh berdasarkan APBD, rasio efektifitas, rasio akfitas, rasio belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini Pemerintah daerah kota Malang masih tergantung dengan pemerintah pusat karena kurang mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya. Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumya, masih terdapat banyak kekurangan yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini, salah satunya adalah ruang lingkup penelitian dimana dari beberapa penelitian terdahulubelum ada penelitian yang fokus pada wilayah eks Karesidenan. Terkait paparan diatas, perlu dilakukan analisis mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nantinya dapat memberikan informasi yang berguna terkhusus dari sisi pendapatan daerahnya pada wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan.Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Revenue Capacity Pemerintah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan Tahun Anggaran 2008-2012 berdasarkan analisis rasio pendapatan daerahnya?” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana gambaran kapasitas penerimaan (Revenue Capasity) Pemerintah Daerah Eks-Karesidenan Pekalongan periode 2008-2013 dalam memanfaatkan sumber daya yang diterima serta yang ada di wilayahnya tersebut dari Pendapatan Daerah.Sehingga pemerintah dapat 6

lebih jeli lagi dalam memanfaatkan dan mengalokasikannya untuk perkembangan daerahnya.

TELAAH TEORITIS UU No. 32 tahun 2004 pasal pertama menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang. Menurut Gribaldi (2008) Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.Pertama, Otonomi Daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan,

ketidakmerataan

dan

masalah

pembangunan

sumber

daya

manusia.Kedua, Otonomi daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, maka tak luput juga dari permasalahan pendapatan dan belanja yang akan diterima dan diperoleh oleh tiaptiap daerah. Oleh karena itu tiap daerah wajib untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah (APBD) tiap tahunnya guna menjalankan peranan dan pengembangan daerahnya.Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di era prareformasi berbeda dengan era reformasi.Di era prareformasi, APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan kepala daerah dengan menggunakan pendekatan tradisional.Dalam pendekatan tradisional,

7

anggaran diusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 179, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai satu Januari sampai dengan tiga puluh satu Desember. APBD merupakan satu kesatuan (Darise, 2008) yang teriri dari : (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah dan (3) Pembiayaan Daerah.

APBD merupakan cerminan dari instrument kebijakan fiskal yang

digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sudarwanto (2013)) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, digunakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sebagai pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kakayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Salah satu aspek penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) ialah pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal pertama menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diatur sebagai penambahan nilai kekayaan besih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.Pendapatan daerah sendiri terbagi kedalam 3 (tiga) bagian utama

8

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Primbangan dan lain-lain pedapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Darise (2007 : 33) Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Menurut Halim (2001) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber-sumber PAD antaralain: a. Pajak Daerah Merupakan iuran yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa adanya kontraprestasi / imbalan langsung sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan sarana prasarana daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah meliputi 4 jenis yaitu: pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar 9

bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerinah kota/ kabupaten yaitu: pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian, pajak parkir. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3 jenis retribusi yaitu Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah yang menunjang kemajuan di masing-amsing daerah.Retribusi sendiri mempunyai peran yang sangat penting di dalam pencapaian taget anggaran pendapatan. Karena retribusi sifatnya menambah PAD, jika retribusi daerah semakin tinggi maka pendapatan daerah akan semakin meningkat. Dan akhirnya akan berdampak pada tingkat kemandirian daerah itu sendiri. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Sumber penerimaan daerah terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD , bagian laba atas penyetaraan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

10

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencangkup hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pererimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda, pendapatan denda pajak, denda retribusi hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan. Walaupun pendapatan lain-lain asli daerah yang sah ini tidak tetap jumlahnya di setiap tahunnya, namun dengan adanya pendapatan ini, pemerintah daerah mendapatkan tambahan penerimaan daerah, yang terkadang jumlahnya bernilai tinggi.Semakin banyaknya pendapatan lainlain suatu daerah, maka kemandirian daerah tersebut semakin baik. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Darise, 2007 :33) Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. ALAT ANALISIS 1.

Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan Analisi

varian

anggaran

pendapatan

dilakukan

dengan

cara

menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. 11

Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah: a) Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun presentase. b) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar. c) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan. d) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini membutuhkan penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. 2.

Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan drajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 12

Drajat Desentralisasi 3.

100%

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio

ketergantungan

membandingkan

jumlah

keuangan

daerah

pendapatan

dihitung

transfer

yang

dengan

cara

diterima

oleh

penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : Rasio Ketergantungan Keuangangan Daerah

4.

100%

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini akan menunjukkan seberapa besar dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini menggambarkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan karena PAD diperoleh dari masyarakat melalui pajak, retribusi daerah yang menjadi komponen utama dalam PAD.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut : Rasio Kemandirian Daerah

100%

Semakin besar rasio ini berarti ketergantungan terhadap bantuan dari pihak luar semakin berkurang seperti hibah, bantuan pemerintah pusat maupun propinsi.

13

Harsey dan Blanchard dalam Halim (2001 : 168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: (1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan daerah (daerah tidak mampu melakukan otonomi daerah secara financial) (2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat

sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah (3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola hubungan dimana peranan

pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. (4) Pola hubungan pertisipasi pemerintah pusat, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

14

Kemampuan Keuangan

Rasio Kemandirian (%)

Pola Hubungan

0 - 25

Instruktif

Rendah

>25 – 50

Konsultatif

Sedang

>50 – 75

Partisipatif

Tinggi

>75 - 100

Delegatif

Rendah Sekali

Sumber : Dwirandra, (2007 : 7) 5.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Efektifitas PAD

100%

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: KATEGORI Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

6.

PREDIKAT >100% 100% 90%-99% 75%-89% <75%

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio Efektivitas Pajak Daerah, setiap pemerintahan telah memiliki estimasi Pajak Daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pajak Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan.Rasio Efektivitas Pajak Daerah ini menunjukkan seberapa

15

efektif suatu daerah dalam merealisasikan Penerimaan Pajak Daerah yang telah dianggarkan tersebut.Dapat dirumuskan sebagai berikut : Rasio Efektivitas Pajak Derah

100%

Semakin tinggi rasio di atas maka semakin baik kinerja suatu lembaga sektor publik, karena semua rencana benar-benar terlaksana dan hal itu berarti bahwa kinerjanya terbukti 7.

Rasio Pajak Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Dapat dirumuskan sebagai berikut: Rasio Pajak

8.

Rasio Pajak per Kapita Pajak per kapita merupakan pungutan pajak yang di ambil dari setiap penduduknya.Pajak perkapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Rasio Pajak

9.

Rasio Pajak X

Ruang Fiskal Ruang fiskal adalah ketersediaan sumber daya keuangan bagi pemerintah untuk membiayai kebijakan yang diinginkan, biasanya untuk infrastruktur.Ruang fiskal merupakan salah satu konsep untuk mengukur fleksiilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. 16

Ruang Fiskal

Total Pendapatan

Enmarked

Belanja yang sifatnya mengikat

Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritasnya. Metode Peneltian Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif deskriptif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) se EksKaresidenan Pekalongan tahun anggaran 2008-2012. Analisis menggunakan data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Eks-Karesidenan Pekalongan serta data pendukung lainnya yang akan disajikan dengan menggunakan analisistime series dan cross section. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Anggara dan Realisasi Pendapatan dan Belnaja Daerah tahun anggaran 2008-2012 yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Data sekunderlain berasal dari situs internet resmi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Pekalongan serta data dari Badan Pusat Statistik Daerah Eks-Karesidenan Pekalongan guna mengetahi perkembangan terperinci statistik di daerah tersebut. Objek Penelitian

17

Objek penelitian dalam pokok permasalahan penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Eks-Karesidenan Pekalongan yang memiliki 7 kabupaten/ kota yaitu: Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, Brebes, dan Batang. Metode Pengumpulan dan Analisi Data 1.

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah EksKaresidenan Pekalongan selama Periode 2008-2012,

2.

Melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Eks-Karesidenan Pekalongan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif, dan menghitung dengan menggunakan rasio-rasio yang telah dipilih yaitu dengan menggunakan analisis: 1. Analisis Variasi 2. Drajat Desentralisasi 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah 7. Rasio Pajak 8. Rasio Pajak per Kapita 9. Ruang Fiskal

18

3.

Berdasarkan analisis dari data yang telah diperoleh, hasil data dari tiap-tiap daerah tersebut akan dikupas dan dianalisis lebih dalam lagi, dengan menggunakan analisis time series dan cross sectional. Dari hasil kedua analisis tersebut akan dikupas gambaran kejadian apa saja yang terkait terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai kemungkinankemungkinan yang terjadi seperti factor alam, kondisi politik dan ekonomi nasional, serta hal-hal yang terkait dengan revenue capacity di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Dari hasil analisi tersebut nantinya akan dibandingkan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dengan melihat hasil analisis yang telah dibandingkan satu persatu tersebut, akan dipaparkan penjelasan lebih terperinci lagi implikasinya dan kemudian ditarik kesimpulan dan saran yang dapat digunakan baik oleh pemerintah Eks-Karesidenan Pekalongan sendiri maupun pemerintah secara nasional sebagai bahan pertimbangan kedepannya.

19

Analisis Diskriptif A. Analisis Varian Anggaran Pendapatan Analisis varian anggaran pendapatan merupakan analisis yang dilakukan terhadap perbedaan atau selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan realisasi di tahun anggaran tertentu. Dalam hal ini, Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik jika mampu memperoleh pendaptan yang melebihi jumlah yang dianggarkan, yang dalam tabel analisis varian anggaran Pendapatan digambarkan dengan prosentase positif di atas 0%.Sebaliknya

apabila

realisasi

pendapatan

dibawah

jumlah

yang

dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik, yang digambarkan dengan prosentase negatif dibawah 0%. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena anggaran pendapatan yang telah dianggarkan tersebut merupakan perhitungan yang telah diestimasi atau diperkirakan pasti akan dicapai oelh Pemerintah Daerah. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini membutuhkan penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Berikut adalah hasil analisis variasi anggaran pendapatan dari eks-Karesidenan Pekalongan : Tabel 1.1 VARIAN ANGGARAN PENDAPATAN (PERSENTASE) ANALISIS VARIANS PENDAPATAN

Daerah LKPD 2008 Kota Pekalongan 4% Kabupaten Pekalongan 4% Kota Tegal 3% Kabupaten Tegal 1% Brebes 1% Batang 3% Pemalang 4% AVERAGE 3% SUMBER : BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH (Diolah)

2009 3% 2% 6% 2% -2% 3% 4% 3%

2010 1% -1% 1% -1% -6% 1% 3% 0%

20

2011 3% 0% 2% 1% -4% 3% 1% 1%

2012 5% 2% 3% 1% 0% 2% 2% 2%

Tabel 1.2 VARIAN N ANGGARAN PEND DAPATAN (NOMINAL) Daerah LKP PD

20008 13.758 Kota Pekalongan 22.946 Kabupaten Pekal ongan 10.338 Kota Tegal 5.188 Kabupaten Tegal 12.788 Brebes 19.041 Batang 28.631 Pemalang 16.099 AVERAGE SUMBER : BPK PEERWAKILAN JAWA TENGAH TE (Diolah)

(DALAM JUTAAN) ANALISISS VARIANS PENDAPATAN 2010 2009 3.488 10.679 (8.707)) 10.800 23.464 4.282 18.848 (12.688)) (17.283) (64.860)) 18.896 7.351 35.434 23.201 14.405 (6.848))

2011

2012 16.068 (1.575) 11.778 14.834 (61.446) 22.760 14.379 2.400

31.060 16.827 20.546 19.149 (3.593) 14.398 23.544 17.419

Grafik 1.1 TREN T VARIA AN PENDAPA ATAN ANTA AR WAKTU 10% 5% 0% -5%

2008

2009 9

2 2010

2011

2012

-10% Kota Pekalo ongan

Kabupaaten Pekalonggan

Kota Tegal

Kabupaaten Tegal

Brebes

Batangg

Pemalang

AVERA AGE

SUMBER: BP PK PERWAKIL LAN JAWA TEN NGAH (Diolah)

ERBANDING GAN VARIAN N PENDAPA ATAN ANTAR R DAERAH grafik 1.2 PE

SUMBER: BPK PERWA WAKILAN JAWA TENGAH H (Diolah)

Darii grafik di atas, dapat dilihat bah hwa terdapaat varian paada wilayah h eksKaresidennan Pekalonngan yang mengalami m fluktuasi pada p masingg-masing daerah d

21

dari tahun ke tahun (time series). Dari table yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa hampir seluruh wilayah di eks-Karesidenan Pekalongan memiliki varian yang berbeda dalam variasi anggaran pendapatan. Kota Tegal, Kota Pekalongan, Brebes, Batang dan Pemalang mengalami varian yang baik, bisa dikatakan baik karena varian yang direalisasikan tiap tahunnya dapat sama atau bahkan melebihi dari yang dianggarkan, namun ada beberapa daerah yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten tegal dan Brebes yang dalam beberapa tahun tidak dapat memenuhi target pendapatannya. Khususnya untuk kota Brebes yang dapat dilihat dalam table perbandingan varian pendapatan antar waktu (cross section), ketidak tepatan dalam realisasi pendapatan ini terjadi 3 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2009 sebesar -2%, pada tahun 2010 sebesar -6% dan di tahun 2011 sebesar 4%. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala bidang tata ruang DPU kabupaten Brebes, Ir. Kustiyanto bahwa pembangunan di Brebes sendiri masih belum terarah, pemerintah Brebes pada awalnya mencoba untuk memperbaiki di setiap wilayahnya, namun dampak yang timbul adalah pemerintah kota Brebes tidaklah focus untuk memaksimalkan pembangunan tersebut,

yang

pada

akhirnya

berdampak

pada

ketidakterarahan

pembangunan. Terdapat beberapa kemungkinan dari ananlisis varian yang terdapat di wilayah Eks Karesidenan Pekalonganini terjadi, diantaranya: •

Varian pendapatan positifdimungkinkan kerena ketepatan dalam pengestimasian anggaran yang dilakukan.Namun hal lain yang bisa

22

terjadi adalah pengestimasian anggaran pendapatan yang terlalu rendah, sehingga berdampak pada tingginya jumlah realisasi yang didapatkan. •

Pemerintah daerah yang menargetkan SiLPA (Sisa Lebih atas Perhitungan Anggaran) yang dapat digunakan untuk membiayai keperluan tak terduga di daerahnya.

•

Varian anggaran yang sebagian besarnya negatif / dibawah 100%, seperti yang terjadi pada tahun 2010, dimungkinkan karena adanya kondisi perekonomian nasioanal yang terganggu. Salah satu penyebabnya adalah pada tahun 2010, terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berdampak luas pada kenaikan harga lain yang mengakibatkan anggaran yang telah diestimasi menjadi meleset. Pemerintah kabupaten Brebes nampaknya harus mengkaji ulang

mengenai pengalokasian anggaran yang diterimanya, untuk dapat dikelola dengan seefektif mungkin agar tidak terjadi ketidakimbangan antara anggaran dan penerimaan. Dan juga pemerintah Brebes harus lebih memfokuskan dahulu apa yang harus dikembangkan pada daeahnya, sehingga pembangunan pada daerah tersebut menjadi kelihatan hasilnya dan masalah kesemrawutan dapat diatasi. B. Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi merupakan Rasio yang menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Ketika pendapatan asli pada suatu daerah semakin tinggi, penyelenggaraan desentralissi daerah itupun akan semakin tinggi pula. Jika tingkat desesntralisasi pada suatu daerah semakin 23

tinggii, kemandirian daerah tersebut akaan semakinn baik. Hasill analisis beerikut digunnakan sebaggai gambaaran perkem mbangan desentralisas d si wilayah eksKaressidenan Pekkalongan yaang berkem mbang dari tahun t ke taahun. Dimaana di setiapp daerahnyaa mengalam mi desentralisasi yang berbeda-bed b da seperti tam mpak dalam m table berikkut : Tabel 2. RA ASIO DERAJATT DESENTRALISSASI (PERSEN N TASE) RASIO DEERAJAT DESEN NTRALISASI DAERAH LK KTD 2008 20009 2010 Kota Pekalo onga 8% % 7% 11% Kabupaten Peka 9% % 8% 9% Kota Tegal 18% 21% % 22% Kabupaten Tega 7% 8% 8% % Brebes 8% 6% 8% % Batang 7% 7% 7% % Pemalang 9% 8% 10% % AVERAGE 9% 10% 10% % SUMBER : BPK B PERWAKILAN JAWA TEENGAH (Diolah)

2011 12% 9% 21% 7% 6% 7% 7% 10%

Grafik 2.1 TREN T DERAJJAT DESENT TRALISASI ANTAR A WAK KTU

SUMBER: BPK B PERWAK KILAN JAWA TENGAH (Diolah) Tabel 2.2 PE ERBANDING GAN DERAJA AT DESENTR RALISASI AN NTAR DAER RAH

24

2012 15% 10% 24% 9% 6% 9% 7% 12%

SUMBER: BP PK PERWAKIL LAN JAWA TEN NGAH (Diolah)

Daari paparan hasil analisis dan grafiik time seriees dan crosss sectional drajat d desenntralisasi padda eks-Kareesidenan Peekalongan teersebut, dappat dilihat bahwa b drajatt desentralisasi pada eks-Karesid e denan Pekaalongan darri tahun-kettahun (20088-2012) menngalami varriasi perkem mbangan penningkatan / kenaikan. Teerdapat bebberapa kem mungkinan yang terjadi pada analisis derajat desenntralisasi,

diantaranya

adanyaa

kenaikann

derajatt

desentraalisasi

dimunngkinkan karena k adannya peningk katan Pendaapatan Aslii Daerah (P PAD) dalam m sektor peemungutan pajakdaeraah, retribusii daerah attau dampak k dari penerrimaan daeerah lainnyya, missal: laba atass penyertaaan modal pada perusaahaan milikk daerah (BU UMD). Paada pemerinntah Kota Peekalongan dapat d dilihaat bahwa teerdapat ken naikan yang bertahap

2% dari taahun ke tah hun, yang artinya bahhwa kemam mpuan

pemerrintah daeraah dalam peenyelenggarraan desentrralisasi sem makin baik karena k didukkung kontribbusi PAD yaang selalu meningkat m tiap tahunnyya. Paada grafik cross c sectioon dan timee series yaang telah diipaparkan diatas d dapat dilihat, baahwa tingkaat disentraliisasi tertingggi terdapatt di Kota Tegal, T yang menduduki kisaran rata-rata 20%.. Namun unntuk peningkkatan dari taahun25

ketahun kontribusi PAD di Kota Tegal ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, walaupun menempati urutan yang tertinggi dari keenam daerah lainnya, kontribusi PAD tiap tahunnya khususnya di tahun 2009-2011 tetap meningkat meskipun peningkatannya masih kurang dari 0,5% per tahunnya. Hal ini berbeda dengan Kota Pekalongan yang mengalami perkembangan yang sangat baik di tiap tahunnya, Kota pekalongan pada tahun 2008 memiliki drajat desentralisasi yang paling rendah di antara keenam daerah lainnya yakni hanya sebesar 6,60% dari total penerimaan daerahnya. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun kontribusi PAD pada daerah ini berkembang hampir ±2% tiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa usaha Pemerintah Pekalongan dalam mewujudkan desentralisasi di wilayahnya membuahkan hasil, dan kemandirian daerah tersebut lambat laun semakin baik jika diimbangi dengan perkembangan yang baik seperti 5 tahun penelitian ini. Hal ini dikarenakan Kota Pekalongan semakin meningkatkan dan memajukan potensi daerahnya secara efektif dan efisien. Sekor perdagangan merupakan penyumbang terbesar di Kota Pekalongan sebesar 25,14% dari keseluruha PDRB di wilayah Kota Pekalongan Kota Pekalongan dimana sektor perdagangan ini lebih didominasi oleh Perdagangan Batik dan tenun ATBM. Adanya peran aktif pemerintah dalam pelestarian budaya dan pengemangan daerah, didukung dengan pemberdayaan pada masyarakatnya membuat kontribusi pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

26

Data Ekonomi Keuangan Produk Domestik Regional Bruto NO JENIS DATA

SATUAN TAHUN 2009

1

PDRB atas dasar harga berlaku

Jt Rp

143.390,49

a

Pertanian

%

8..01

b

Pertambangan & Penggalian

%

-

c

Industri Pengolahan

%

18.31

d

Listrik, gas dan air bersih

%

1.78

e

Bangunan

%

13.70

f

Perdagangan, Hotel dan restoran

%

25.14

g

Pengangkutan dan Komunikasi

%

13.12

h

Keu. persewaan dan jasa perusahaan %

7.09

i

Jasa-jasa

12.85

2

%

PDRB atas dasar harga konstan

1.099.441,61

Sumber : BPMP2T Kota Pekalongan. C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio

ketergantungan

keuangan

daerah

dihitung

dengan

cara

membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.Rasio ini berguna untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Tabel 3. RASIO KEERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH (PERSENTASE) RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH LKTD 2008 2009 2010 2011 Kota Pekalongan 92.24% 91.90% 88.62% 87.15% Kabupaten Pekalongan 90.31% 91.32% 90.99% 91.19% Kota Tegal 79.22% 76.50% 75.35% 74.72% Kabupaten Tegal 92.32% 89.81% 88.78% 88.97% Brebes 88.09% 91.70% 91.54% 91.30% Batang 91.87% 91.09% 92.89% 90.43% Pemalang 88.04% 88.29% 89.04% 89.24% AVERAGE 88.87% 88.66% 88.17% 87.57% SUMBER : BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH (Diolah)

27

2012 85.15% 89.70% 73.71% 87.65% 89.53% 88.90% 89.47% 86.30%

ERGANTUN NGAN KEU UANGAN DA AERAH AN NTAR WAKT TU Grafik 3.1 TREN KETE

SUMBER: BPK B PERWAK KILAN JAWA TENGAH (Diolah) Grafik3.2 PERBANDIN NGAN DAERAH

KET TERGANTUN NGAN

KEU UANGAN

D DAERAH

AN NTAR

SUMBER: BPK B PERWAK KILAN JAWA TENGAH (Diolah)

D Dari kedua grafik diattas dapat dilihat d bahw wa rata-rataa ketergantu ungan keuangan daerah daari bantuan pemerintah h pusat/proovinsi masih sangat tiinggi. Dapat dillihat bahwaa tingkat ketergantun k ngan daeraah terhadapp bantuan pusat masihlah sangat tingggi, dari hasil h yang dipaparkann diatas, terdapat beb berapa kemungkinan yang muncul, m dianntaranya: •

Masihh tingginyaa ketergantungan pem merintah daerah d padda bantuan dari pemerrintah pusatt muncu kaarena pemerrintah daeraah belum m mampu mengolah 28

secara optimal daerahnya, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya meningkat, namun hal itupun belum mampu menopang kebutuhan pemerintah daerah dalam muncu karena pemerintah daerah belum mampu mengolah secara optimal daerahnya, walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya meningkat, namun hal itupun belum mampu menopang kebutuhan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1(satu)tahun. •

Bergantungnya pemerintah daerah tas bantuan pemerintah pusat, bisa jadi karena tidak adanya batasan atau target tertentu dari pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk memunculkan dan memanfaatkan secara optimal potensi pada masing-masing daerah. Dalam diagram diatas rata-rata tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan pemerintah pusat yang tertinggi terdapat di Kabupaten Pekalongan dimana rata-rata ketergantungan tiap tahunnya mencapai 90,7%, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten Pekalongan belum dapat mengembangkan secara maksimal potensi daerah tersebut, perlu ditinjau dan dilakukan pengkajian ulang kembali mengenai potensi pengembangan daerah guna menggali dan mengembangkan kemandirian daerah ini. Walaupun sangat berdekatan dengan wilayah Kota Pekalongan, dalam hal ketergantungan keuangan daerah dari bantuan pusat di wilayah ini sangatlah tinggi, salah satu penyebabnya dikarenakan adanya moment pemindahan kabupaten ke wilayah Kajen yang berdampak pengeluaran semakin tinggi.Perpindahan wilayah kabupaten ini pastinya memerlukan waktu dan biaya yang relative tinggi. Perencanaan dan pembangunan untuk mendukung perpindahan wilayah ini tidaklah sebentar, dan sarana pendukung seperti kantor beserta fasilitas lainnya membutuhkan biaya

29

yang tidak sedikit pula. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab Kabupaten Pekalongan mengapa masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Namun jika kita lihat di hampir keseluruhan Eks-Karesidenan Pekalongan ini, nilai drajat ketergantungan masih sangatlah tinggi, jika terus menerus demikian maka akan berdampak pada kemunduran dari masing-masing daerah, dan memungkinkan bahwa peraturan otonomi daerah bahkan bisa dicabut kembali keputusannya oleh pusat, karena pemerintah daerah masih tetap sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Berbeda dengan yang terjadi di Kota Pekalongan dimana dari tahun ke tahun tingkat ketergantungan keuangan Daerah terhadap pemerintah Pusat semakin menurun seperti yang terlihat pada tabel 3, dibuktikan dengan penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun dengan rata-rata 89,01%. Dengan penurunan tiap tahunnya mencapai rata-rata 1,77% per tahun, yang mengindikasi bahwa adanya upaya peningkatan kemandirian daerah tersebut dari tahun ke tahun. Seperti halnya dalam sektor perdagangan batik dan tenun pekalongan yang telah mencapai kancah dunia, pengoptimalan dalam sektor ini nampaknya masih dapat digali lagi sehingga dapat secara optimal dikembangkan. D.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio ini akan menunjukkan seberapa besar dana sendiri (Pendapatan Asli Daerah) yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Keuangan Daerah sendiri adalah penggambaran dari kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerahnya sendiri

30

denggan kemam mpuan daeraah itu sendiiri.Rasio inii menggam mbarkan seb berapa besaar partisipassi masyarakkat dalam melakukan m pembangunnan karena PAD dipeeroleh dari masyarakaat melalui pajak, p retriibusi daerahh yang meenjadi kom mponen utam ma dalam PAD.Keman P ndirian Sem makin besar rasio ini berarti b keteergantungann terhadap bantuan b darii pihak luarr semakin bberkurang seeperti hibaah, bantuan pemerintahh pusat mau upun propinnsi. Berdassarkan data yang telahh diperolehh, besar raasio keman ndirian daerah tampakk pada pap paran berikkut : Tabel 4. RASIO KEMANDIRIAN KEEUANGAN DAERAH H (PERSENTASE) MANDIRIAN KEUANGAN DAERAH RASIO KEM DAERAH LK KTD 2008 2009 20010 20111 9% 13% 14% % 7% Kota Pekalongaan 10% 100% 9% Kabupaten Pekalongan 10% % 22% Kota Tegal 27% 288% 27% % 8% Kabupaten Tegaal 9% 8 8% 8% % 8% Brebes 9% 7 7% 6% % 8% Batang 8% 8 8% 8% % 10% Pemalang 11% 9 9% 7% % 10% AVERAGE 12% 12% 12% % SUMBER : BPK PERWAKILAN P JAWA A TENGAH (Diolah)

Grafik 4.1 TREN T KEMAN ANDIRIAN KE EUANGAN DAERAH D AN NTAR WAKTU U


31

2012 17% 11% 32% 10% 7% 10% 8% 14%

Grafik 4.2 PERBANDING P GAN KEMA ANDIRIAN KEUANGAN K DAERAH A ANTAR DAER RAH


d baik cross c sectio on dan timee series dappat dilihat bahwa b Paada grafik diatas rasio kemandiriaan keuangan daerah teertinggi terjjadi di Kotta Tegal deengan % per tahun, yang dapaat diartikan bahwa tinggkat kemand dirian rata-raata 27,25% Kota Tegal ini merupakann Kota paaling manddiri yang tterdapat di eksR Kemandirian Keuuangan Daeerah yang paling p Karessidenan Pekkalongan. Rasio rendaah terjadi paada di kota Brebes B yang g rata-ratanyya hanya seebesar 7,53% % per tahunn. Beesar kecilnnya Rasio Kemandiriian Keuanggan Daeraah, tidak hanya h dipenngaruhi olehh besarnya Pendapatan n Asli Daerrah (PAD) nnya saja, namun Rasioo ini dipengaruhi pula dengan d besaar kecilnya dana perim mbangan maasingmasinng daerah. Dalam rasioo ini dapat dilihat bahw wa Kota Brrebes merup pakan daerahh terendahh jika dibbandingkan dengan keenam w wilayah lainnya. WalauupunBrebess merupakaan wilayah h dengan rata-rata P Pendapatan Asli Daeraah

(PAD)

tertinggi

di

Eks

Karesidennan

Pekallongan,

namun

pendaapatantransffer yang diddapat dari pemerintah p p pusat sendirri juga sang gatlah tinggii daripada keenam k willayah lainn nya, sehinggga Pendapaatan Asli Daerah D

32

(PAD) yang didapatkan belum mampu menutupi kebutuhan daerah yang masih sangat tinggi pula. Beda hal dengan Kota Tegal, Kota Tegal merupakan daerah yang menduduki tingkat kemandirian paling tinggi, disamping karena perkembangan infrastruktur dan pembangunan kota yang memadahi yang diimbangi dengan pendapatan daerah yang tinggi, namun jika dipahami lebih dalam lagi, Kota Pekalongan mendapatkan apresiasi tersendiri, disamping merupakan Kota dengan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi kedua setelah Kota Tegal, perkembangan dari tahun ke tahun Kota Pekalongan selalu mengalami peningkatan, yang artinya tiap tahunnya daerah ini selalu meningkatkan kemandirian kotanya tersebut. Salah satu faktor pendukung Kota Pekalongan adalah sektor perdagangannya, terlebih sentra produksi batik dan tenun pekalongan yang telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan berkembangnya rasio kemandirian daerah secara bertahap. Selain itu jika kita lihat dari PAD kedua kota tersebut (Kota Tegal dan Kota Pekalongan) dapat dilihat bahwa rata-rata relisasi PAD pada kedua daerah tersebut adalah sebesar Kota Tegal sebesar

107,127,461,251.00

sedangkan Kota Pekalongan sebesar 51,974,461,249.60, dimana Kota Pekalongan memiliki Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih kecil dari Kota Pekalongan, bahkan ke lima kota lainnya. Semakin mandiri suatu daerah dalam pengelolaan pendapatannya, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan daerahnya. Berikut merupakan tipe kemampuan keuangan daerah kabupaten /kota di Eks-Karesidenan Pekalongan.

33

Kemampuan keuangan daerah dapatdikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedangdan tinggi tergantung dari tingkat rasio kemandirian keuangannya. Dari rasio Kemandirian Keuangan Derahyang diperoleh di atas maka kemampua kemandirian keuangan daerah Kota / Kabupaten di Eks-Karesidenan Pekalongan dibagi dalam kedua kategori, yakni rendah (27,25% per tahun) di Kota Tegal dan sangat rendah di enam (6) daerah lainnya karena keenam daerah tersebut memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Derah yang kurang dari 25%. Yang berarti bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan daerah (daerah tidak mampu melakukan otonomi daerah secara financial)

E. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Efektifitas PAD Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Tabel 5. RASIO EFEKTIFITAS PAD (PERSENTASE) RASIO EFEKTIFITAS PAD DAERAH LKTD 2008 2009 2010 2011 Kota Pekalongan 117.17% 117.92% 112.03% 111.15% Kabupaten Pekalongan 138.32% 112.74% 91.74% 104.02% Kota Tegal 114.16% 121.26% 106.90% 103.05% Kabupaten Tegal 95.15% 105.02% 94.05% 102.13% Brebes 105.23% 108.35% 94.86% 89.16% Batang 114.35% 106.44% 89.89% 104.37% Pemalang 124.17% 117.10% 108.26% 102.35% AVERAGE 115.51% 112.69% 99.68% 102.32% SUMBER : BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH (Diolah)

34

2012 132.48% 105.97% 110.95% 117.00% 92.53% 112.72% 119.71% 113.05%

Grafik 5.1 TREN EF FEKTIFITAS PAD ANTAR R WAKTU

SUMB BER: BPK PE ERWAKILAN N JAWA TEN NGAH (Diollah)

Grafikk 5.2 PERBA ANDINGAN N EFEKTIFIT TAS PAD AN NTAR DAE ERAH 160 0,00% 140 0,00%

Ko ota Pekalongaan

120 0,00%

Kaabupaten Pekalongan

100 0,00%

Ko ota Tegal

80 0,00%

Kaabupaten Tegal

60 0,00%

Brrebes

40 0,00%

Baatang

20 0,00%

Peemalang

0 0,00%

AV VERAGE 2008

2009

2010

2011

2012

SUMB BER: BPK PE ERWAKILAN N JAWA TEN NGAH (Diollah)

Dari graffik diatas dapat d dilihaat bahwa Rasio R efektiifitas PAD pada Eks-K Karesidenann Pekalongaan pada tah hun 2008-20012 sebagiaan besar > 100% 1 yang dapat dikattegorokan sangat efekttif karena berada prediikat >100%. Jika dilihaat

lebih

m mendalam

lagi,

terj rjdi

penuruunan

kem mampuan

untuk u

mengefektifitaskkan dana PA AD terkhusu us pada tahuun 2010 seccara global (pada hampir ke tujuhh kota terseebut) yang dikarenakann kondisi pperekonomiian di

35

Indonesia sendiri yang saat itu mengalami kenaikan pada sektor BBM (bahan bakar minyak) yang menimbulkan efek ketidakstabilan harga pada hampir seluruh sektor, yang menyebabkan pengeluaran tak terduga dari yang telah dianggarkan sehingga realisasi pada tahun tersebut lebih tinggi daeri yang dianggarkan. Terkhusus untuk daerah Brebes rasio efektifitas PAD pada tahun 2011 sebesar 89,16% dapat dikatakan Kurang Efektif karena berada pada predikat 75%-89%. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, Brebes merupakan satu-satunya daerah yang mengalami penurunan yang cukup siknifikan setelah terjadinya penurunan secara global pada tiap-tiap daerah pada tahun sebelumnya, yang dikarenakan pembangunan yang tidak terarah, serta kurangnya pengembangan dan pemberdayaan pada ikonkota sendiri yakni sebagai “lumbung bawang” Jawa Tengah yang belakangan mulai tidak menampakkan hasilnya.

F. Rasio Efektifitas Pajak Daerah Rasio Efektifitas Pajak Daerah, setiap pemerintahan telah memiliki estimasi Pajak Daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pajak Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan.Rasio Efektivitas Pajak Daerah ini menunjukkan seberapa efektif suatu daerah dalam merealisasikan pemungutan Pajak Daerah yang telah dianggarkan tersebut.Semakin tinggi rasio di atas maka semakin baik kinerja suatu

36

lembaaga sektor publik, p kareena semua rencana r bennar-benar teerlaksana daan hal itu beerarti bahwaa kinerjanyaa terbukti. Tabel 6. 6 RASIO EFEKTIFFITAS PAJAK DA AERAH (PERSENTTASE) RASIO EFEKTIFIITAS PAJAK DAERAH DA AERAH LKTD 2010 2008 2011 2009 107% 108% 124% Kota Peekalongan 1 109% 97% Kabupaaten Pekalongan n 109% 1 109% 116% Kota Teegal 1 111% 104% 122% 102% Kabupaaten Tegal 97% 87% 98% 94% Brebes 1 108% 111% 113% 118% 1 108% Batang 103% 120% 115% 1 111% Pemalaang 107% 119% 111% AVERAG GE 1 108% 102% 113% 111% SUMBER : BPK PERWAK KILAN JAWA TEN NGAH (Diolah)

Grafikk 6.1 TREN EFEKTIFITA E AS PAJAK DAERAH D A ANTAR WAK KTU

SUMBE ER: BPK PER RWAKILAN JAWA JA TENGA AH (Diolah) Grafik 6.2 PERBAN NDINGAN EF FEKTIFITAS PAJAK DA AERAH AN NTAR DAERA AH

SUMBE ER: BPK PERW WAKILAN JAWA WA TENGAH (D Diolah)

37

2012 152% 116% 116% 118% 108% 121% 110% 120%

Dari hasil rasio efektifitas diatas, menunjukkan hampir seluruh kota/kabupaten yang terdapat di Eks-Karesidenan Pekalongan mengalami efektifitas pendapatan pajak yang baik.Hal ini terbukti dari hasil rasio pada Tabel 7, dimana rata-rata efektifitas tiap tahunnya lebih besar 100% dari yang telah dianggarkan. Kabupaten Tegal merupakan satu-satunya wilayah di EksKaresidenan Pekalongan yang kurang dalam efektifitas pajaknya, hal ini nampak dalam hasil pengolahan pada Tabel 7, serta grafik time series-nya, dimana pada tahun 2008-2012 Kabupaten Tegal belum dapat mengefektifitaskan pajaknya hingga mencapai 100%, hingga pada tahun 2012 efektifitas pajak Kabupaten Tegal dapat mencapai 117%. Hal ini nampaknya kurang baik dalam efektifitas pajak daerah Kabupaten Tegal karena rata-rata efektifitas pajak daerahnya masih dibawah rata-rata Eks-Karesidenan Pekalongan. Hampir seluruh wilayah yang terdapat di Eks-Karesidenan Pekalongan ini memiliki rata-rata efektifitas pajak daerah yang relatif homogen dari rata-rata tiap tahunnya. Peningkatan efektifitas pajak yang cukup menarik terjadi di Kota Pekalongan, walaupun sempat mengalami penurunan efektifitas pada tahun 2010 menjadi 107% dari tahun sebelumnya yang dapat mencapai 109%, terjadi lonjakan yang cukup berarti di tahun 2011 dimana lonjakan efektifitasnya mengalami kenaikan 16% menjadi 123%. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah daerah telah mengambil keputusan yang tepat dalam menempatkan pajak daerahnya, ketika kondisi perekonomian nasional pada tahun 2010 sedang goyah karena kenaikan bahan bakar minyak, pemerintah Kota Pekalongan juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mensosialisasikan kenaikan pajak daerahnya.

38

Terdapa beberapa hal yang perku dipertimbangakan dalam efisiensi pendapatan daerah : 1. Realisasi anggaran pendapatan pajak daerah dapat dikatakan efektif jika realisasinya melebihi yang telah diangggarkan. Hal ini belum tentu dianggap baik dalam melakukan efisiensi pajak daerah, karena : a. Adanya

kemungkinan

pemerintah

daerah

melakukan

pengestimasian dibawah jumlah yang dianggarakan, sehingga realisasinya terlihat tinggi yang berdampak pada baiknnya tingkat efisiensi pajak daerah. b. Realisasi dari anggaran pendapatan pajak daerah yang melebihi anggaran, dapat dimungkinkan karena adanya kenaikan pungutan pajak. 2. Ketidak efektifitasan pendapatan pajak daerah dimungkinkan juga karena hal ini diluar perkiraan pemerintah daerah misalkan adanya kebakaran, bencana alam atau kondisi ekonomi atau kondisi ekonomi nasional yang melemah sehingga waib pajak yang seharusnya bisa membayar dan telah diestimasikan perhitungannya dalam anggaran, tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka dari itu perlu peran aktif dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja lembaga sektor publik agar pendapatan dari sektor pajak daerah semakin meningkat.

39

G. Rasioo Pajak Tax ratio meruupakan peerbandingan n antara jumlah j pennerimaan pajak dibandinggkan dengann Produk Domestik Bruto (PDB) suatu nnegara.Rasiio itu dipergunaakan untuk menilai m tinggkat kepatuh han pembayyaran pajak oleh masyaarakat dalam suaatu negara..PDRB senndiri merup pakan data statistik yaang merang gkum perolehan nilai tambah dari seluuruh kegiattan ekonom mi di suatu w wilayah. Beerikut hasil analiisis yang akkan dipaparkkan dalam bentuk b nomiinal dan graafik: Tabel 7. HASIL ANALISIS RASIO R PAJAK DAERAH H LKTD 2009 2008 6 5 Kota Pekkalongan 3 3 Kabupatten Pekalongan Kota Teggal 10 9 Kabupatten Tegal 4 4 Brebes 3 3 Batang 4 4 Pemalanng 4 3 AVERAG GE 5 5 SUMBERR : BPK PERWAKILA AN JAWA TENGAH H (Diolah)

ANALISIS RASIO PAJAK 2010 6 3 10 4 3 4 4 5

Grafik 7.1 TREN RA ASIO PAJAK K ANTAR WA AKTU

ER: BPK PER RWAKILAN JAWA JA TENGA AH (Diolah) SUMBE

NDINGAN RA ASIO PAJAK K ANTAR DA AERAH Grafik 7.2 PERBAN

40

20111 9 4 16 6 4 6 4 7

22012 13 5 21 6 4 7 5 9

SUMBE ER: BPK PER RWAKILAN JAWA JA TENGA AH (Diolah)

Daari data diaatas dapat dilihat d bahw wa kepatuhhan yang diigambarkan n dari potennsi pajak (yaang dapat dilihat d melallui PDRB) dan potesi membayar pajak dari wajib w pajakk itu sendirii.Jika semaakin tinggi rasio pajakk di sutu daaerah, dapat menggambbarkan bahw wa kesadaraan / kepatuhhan wajib paajak suatu daerah d p Namu un harus di d telaah kkembali deengan tertenntu semakinn tinggi pula. perbaandingan Prroduk Dom mestik Regiional Brutoo (PDRB) nya, jika Pajak Daeraah lebih bessar dari jum mlah produk k barang dikkalikan denggan jasa (PD DRB) suatu daerah tingggi dan rasiio pajak sem makin meniingkat, makka bisa dikaatakan bahwaa rasio pajaak di suatu daerah d tersebut semakinn baik. Koota Tegal menempati m rasio pajaak tertingggi diantara keenam daerah d lainnyya. Namun perkembanngan paling baik dalam m rasio ini terdapat di Kota Pekalongan

kaarena,

disaamping

peeningkatan

pendapataan

pajak

dan

peninngkatan PDR RB tiap tahhunnya, di daerah d ini perkembang p gan pemungutan pajaknnya lebih tiinggi peninngkatannya dari tahun ke tahun jikka dibandin ngkan dengaan peningkaatan PDRB per tahunny ya. Peningkkatan Rasio Pajak ini teerjadi karenna pajak daeerah meninngkat jauh lebih l tinggii dibandingkkan pening gkatan

41

PDRB B.Hal ini terrjadi dapat karena pem merintah daeerah telah m mensosialisaasikan dan menerapkan m pemungutaan pajak seccara efektif dan d efisien.

H. Pajak k Per Kapitta Paj ajak per kappita merupakan pungu utan pajak yang di am mbil dari setiap s penduuduknya.Pajjak perkappita merup pakan perbbandingan antara ju umlah penerrimaan pajakk yang dihaasilkan suattu daerah deengan jumlaah pendudu uknya. Dari data d yang telah t diolahh, gambaran n pajak per kapita di E Eks-Karesid denan Pekalongan adalaah sebagai berikut: b Tabel 8. HASILL ANALISIS RASIO PAJAK PER KAPITA DAERAH LKTD

2008

19,953 Kota Pekalonggan 4,986 Kabupaten Pe kalongan 23,448 Kota Tegal 4,523 Kabupaten Teggal Brebes 3,759 Batang 6,649 Pemalang 3,577 AVERAGE 9,556 AWA TENGAH (Dioolah) SUMBER : BPK PERWAKILAN JA

RASSIO PAJAK PER KA APITA 2009 2010 20,3225 21,7555 4,7611 5,0118 25,7166 24,4771 4,6533 4,5557 3,5155 3,6885 6,3877 6,3774 4,4633 3,9000 10,1799 9,7661

2011 322,817 7 7,519 400,910 6 6,746 4 4,233 8 8,540 5 5,125 155,127

Grafik 8.1 TREN T RASIO O PAJAK PER R KAPITA AN NTAR WAKT TU


P GAN RASIO PAJAK PER R KAPITA AN NTAR DAERA AH Grafik 8.2 PERBANDING

42

20112 54,176 8,166 55,433 7,336 4,661 9,871 5,588 20,747


Daari table dann grafik diaatas, dapat dilihat d bahw wa perkembbangan pajaak per kapitaa di wilayahh Eks-Karessidenan Pek kalongan terrdapat 2 kubbu yang berrbeda. Dimaana perkembbangan pajaak per kapittanya di 2 kubu k ini sanngatlah berrbeda, untukk wilayah kota k Tegal dan Kota Pekalongann, perkembaangan pajak k per kapitaa menunjukkkan perkem mbangan yaang sangat memuaskaan dari tahu un ke tahunn. Hal ini disebabkan d oleh perkeembangan pengelolaan p n potensi daerah d yang

berkembaang

dan

diimbangi

dengan

peningkataan

kemand dirian

b den ngan kelim ma wilayah lainnya diimana daerahhnya.Hal inni sedikit berbeda perkembangan pajak p per kapitanya, walaupunn meningkaat namun tidak y signiffikan jika dibandingka d an dengan kedua k menuunjukkan peeningkatan yang wilayyah di atas, yang y dikareenakan kuraang dikembaangkannya potensi willayah, serta masih m terlallu bergantunngnya daeraah ini terhaddap pemerinntah pusat. Perlunya parttisipasi yang lebih darri Pemerintaah Daerah dalam men nggali potennsi pajak yaang ada di daerahnyaa. Pengembangan fasillitas, saranaa dan prasarrana publikkyang memaadahi dapatt menjadi salah s satu ffactor pendo orong naiknnya pendapaatan penduduuk dan berd dampak padda kenaikan pajaknya.

43

I.

Ruan ng Fiskal Ruang fisskal adalahh ketersed diaan sumbber daya keuangan bagi pemerrintah untuuk membiayyai kebijak kan yang diinginkan, d biasanya untuk u infrasstruktur.Ruaang fiskal merupakan salah satuu konsep uuntuk meng gukur fleksiilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalaam mengalokasikan APBD A untukk membiayaai kegiatann yang menjadi priorritas daerahh.Semakin besar ruangg fiskal yanng dimilikii suatu daeerah, maka akan sem makin besar pula fleksibilitas yangg dimiliki oleh pemeerintah daerah untuk mengalokaasikan belanjjanya pada kegiatan-keegiatan yang g menjadi prioritasnya. p .

Tabel 11. HASIL ANALISIS A RASIO RU UANG FISKAL (NOM MINAL) DAERAH LKTD 2009 2 2008 168,981.00 Kota Pekalongann 179,385.00 Kabupaten Pekaalongan 184,131.00 243,817.00 Kota Tegal 176,380.00 146,398.00 Kabupaten Tegaal 285,820.00 294,181.00 Brebes 345,109.00 379,913.00 Batang 154,850.00 192,017.00 Pemalang 260,113.00 280,192.00 AVERAGE 225,054.86 245,129.00 SUMBER : BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH (Diolah)

(DALAM JUTAAN) Ruang Fiskal 2010 164,216.00 162,690.00 177,403.00 260,460.00 334,797.00 150,662.00 233,350.00 211,939.71

2011 216,833.00 252,160.00 224,631.00 415,211.00 454,474.00 267,974.00 358,354.00 312,805.29

Grafik 9.1 TREN T RASIO O PAJAK PER R KAPITA AN NTAR WAKT TU


P GAN RASIO PAJAK PER R KAPITA AN NTAR DAERA AH Grafik 9.2 PERBANDING

44

2012 290,186.00 357,212.00 282,053.00 484,205.00 573,774.00 320,475.00 440,028.00 392,561.86


Dari table dan diagraam diatas, dapat dilihhat bahwa fleksibilitass dari tiap-tiiap daerah memiliki m tinngkat fleksib bilitas yangg masih cukkup tinggi, hal h ini dapat dilihat darii hasil yang tertera di taable 9, bahw wa di masinng-masing daerah d yang terdapat di d Eks-Kareesidenan Peekalongan ini i masih m memiliki Ruang R Fiskall yang masiih sangat fleeksibel. Ruang fiskal yang y masih sangat ting ggi ini sebennarnya mem mbuka peluuang Pemd da untuk daapat mengaalokasikan dana tersebbut ke dalam m bermacam m-macam keebutuhan beelanjanya. T Terutama beelanja modaal yang dappat bergunaa untuk pem mbangunan dan pengeembangan daeah d yang dapat dimaaksimalkann lagi seperrti untuk peengembanggan ikon daaerah, penam mbahan moodal bagi UKM U ataupu un pembanggunan saranna-sarana public p demi kemajuan daerahnya.R d Ruang fiskall yang masiih fleksibel uuntuk digun nakan ini dapat d menjaadi suatu masukkan bagi pem merintah daeerah dalam m hal pengeembangan innfrastrukturr daerahnyaa.

KESIMPU ULAN, KE ETERBATA ASAN, SAR RAN

45

Dari analisis serta pembahasan terhadap revenue capacity di Eks-Karesidenan Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : ¾ Revenue capacity di wilayah kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Pekalongan secara umum belum mandiri secara keuangan, walaupun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun namun peningkatannya masilah sangat minim, karena pemerintah daerah masih terlalu mengandalkan biaya transfer dari pemerintah pusat, yang dapat dilihat dari angka ketergantungan keuangan yang tinggi. Hal ini juga dapat dibuktikan dari hasil rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa angka ketergantungan pemerintah daerah akan biaya transfer masih tinggi. Perlu adanya pengembangan potensi daerah yang lebih baik lagi, agar pendapatan asli daerah meningkat dan ketergantungan akan biaya transfer menurun dan tercapailah kemandirian daerah.

¾ Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se EksKaresidenan Pekalongan sudah cukup efektif. Efektif dapat dilihat berdasarkan rasio efektifitas PAD dan efektifitas pajak. Walaupun tingkat keefekifan pendapatan yang terjadidi Pemerintah Kabupaten/Kota se EksKaresidenan

Pekalongantidak

terlalu

tinggi,

Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Pekalongan keefisienan

namun

Pemerintah

dapat terus mengontrol

anggarannya dengan baik. Terlihat dari realisasi anggaran

pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Sehingga

46

pemerintah Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Pekalongan menggunakan anggaran pendapatnnya dengan efisien. ¾ Kapasitas pendapatan (Revenue Capacity) kabupaten/kota di wilayah EksKaresidenan Pekalonganterkait efektifitas pemungutan pajaknya, belum efisien dalam pemungutan pajaknya hal ini nampak dari masih sangat kecilnya selisih anggaran dengan realisasi efisiensi pajak serta berhubungan langsung dengan pajak maupun rasio pajak per kapita belum optimal. Kualitas dari penerimaan PAD di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan masih sangat perlu dikembangkan lagi agar pendapatan dari sektor pajak semakin meningkat. ¾ Pertumbuhan pendapatan di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan dapat dikategorikan baik, pertumbuhan pendapatan yang baik ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun di seluruh wilayah Eks Karesidenan Pekalongan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi pendapatam dari tahun ke tahun.

¾ Masih cukup tingginya ketersediaan sumber daya keuangan di hampir seluruh wilayah Eks Karesidenan Pekalongan pada tiap tahunnya, membuat wilayah ini memiliki ruang fiskal dengan tingkat fleksibilitas yang cukup baik dimana masih tersedianya ruang fiskal ini hendaknya mampu untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerah telah ditetapkan yang menjadi prioritas daerah. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama, kurangnya data yang tidak tersedia pada laporan keuangan berupa data pengestimasian biaya pajak dan

47

pendapatan asli daerah guna menghitung efektifitas dari masing-masing rasio, yang nantinya bisa menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.Kedua, hasil penelitian hanya terbatas pada beberapa tools / alat analisis (Analisis Variasi, Drajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Rasio Pajak, Rasio Pajak per Kapita, dan Ruang Fiskal) sehingga kesimpulan yang didapat hanya terbatas pada alat-alat analisis tersebut, yang digunakan untuk menggambarkan revenue capacity di Eks-Karesidenan Pekalongan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan ini masih berada dalam tahap analisis deskriptif kualitatif, untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengunakan metode analisis kuantitatif atau inferensial sehingga bisa didapatkan analisis yang lebih mendalam.Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan dengan menggunakan uji statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis grafik-grafik yang telah dihitung, sehingga dapat dianalisis dengan lebih akurat.

48

DAFTAR PUSTAKA Ariana, Hermawati , Suharyono & Deviyanti, Dwi Risma., 2013, Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2013. Aswandi, H, & Kuncoro, M, 2002. Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 17(1), 27-45. Bowman,

W.2011.“Financial

Capacity

and

Sustainability

of

Ordinary

Nonprofits.”Nonprofit Management and Leadership.Vol. 22, No. 1.DePaul University. Darise, Nurlan. 2007. “ Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”, PT. Indeks . Jakarta Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Penerbit Indeks. DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), 2011. Deskripsi dan Analisis APBD 2011.www.djpk.depkeu.go.id, diakses 25 Oktober 2013 DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), 2012. Deskripsi dan Analisis APBD 2012.www.djpk.depkeu.go.id, diakses 25 Oktober 2013 DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013.www.djpk.depkeu.go.id, diakses 25 Oktober 2013

49

Dwirandra, A.A.N.B. 2007. “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/kota di Propinsi Bali tahun 2002 – 2006 ”, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana Gribaldi.(2008). Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Penyusunan APBD. Diakses pada 11 Mei 2012 dari Jurnal online Fisip Unbara Web: http://jod-

fisipunbara.blogspot.com/2012/05/otonomi-daerah-dan-

paradigma- baru.html. Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Nazara,

Suahasil dan Nurkholis. 2006. “Evalasi Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Era Desentralisasi.” Jurnal Kajian Ekonomi, Vol 15 No. 2 Universitas Sriwijaya. Palembang.

Sudarwanto, A.2013. Analisis APBD Tahun 2012.Jurnal STIE Semarang Vol. 15, No. 1, Februari. STIE Semarang, Semarang. Lembaran.Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. ________.Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ________.Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

50

Varianingsih, E. 2009.“Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Di Provinsi Jawa Timur.”Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, November. Universiras Jember, Jember.

51

LAMPIRAN

Tabel 1.1 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN Jumlah PENDAPATAN

Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Tegal Brebes Batang Pemalang

Anggaran 373,910,180,222.20 650,951,225,443.00 376,414,892,000.00 798,776,270,469.00 911,845,604,000.00 560,858,863,000.00 728,278,846,000.00

2008 Realisasi 387,668,406,686.00 673,897,573,148.50 386,753,820,659.00 803,964,788,339.00 924,633,897,563.00 579,900,101,435.00 756,910,319,097.00

% 103.68 103.53 102.75 100.65 101.40 103.4 103.93

Anggaran 387,487,454,476.00 662,943,246,583.00 401,590,174,000.00 842,322,775,000.00 983,945,741,000.00 597,931,314,725.48 793,640,142,000.00

2009 Realisasi 398,167,332,089.84 673,743,830,890.00 425,054,834,668.00 861,170,789,604.00 966,663,521,421.00 616,827,817,969.48 829,074,218,989.00

% 102.76 101.63 105.84 102.24 98.24 103.16 104.46

2011 Realisasi 509,929,023,924.16 923,341,295,989.00 547,717,521,845.00 1,204,377,843,853.00 1,315,223,944,822.00 820,066,813,501.00 1,188,521,215,764.00

% 103.25 99.83 102.2 101.25 95.54 102.85 101.22

SUMBER : BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH

Jumlah PENDAPATAN


Anggaran 413,703,289,374.00 758,436,134,553.00 456,648,564,000.00 958,794,549,050.00 1,167,862,426,000.00 637,420,654,000.00 910,512,675,000.00

2010 Realisasi 417,191,612,086.51 749,729,368,692.00 460,931,044,657.00 946,107,093,229.00 1,103,002,987,832.00 644,772,288,739.00 933,713,817,185.00

% Anggaran 100.84 493,860,254,838.00 98.85 924,915,870,022.00 100.94 535,939,352,000.00 98.68 1,189,543,530,000.00 94.45 1,376,669,799,000.00 101.15 797,306,381,736.00 102.55 1,174,141,779,500.00



Jumlah PENDAPATAN 2012 Anggaran Realisasi 583,105,910,000.00 614,166,700,431.49 1,097,705,781,288.00 1,114,533,218,906.00 630,258,992,000.00 650,805,263,874.00 335,598,003,000.00 1,354,747,858,729.00 1,570,670,462,000.00 1,567,078,034,277.00 919,544,714,193.00 933,943,656,710.00 1,320,837,918,000.00 1,344,382,614,412.00

% 105.33 101.53 103.26 101.43 99.77 101.57 101.78


Tabel 1.2PENDAPATAN PAJAK DAERAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 9,408,500,000.00 8,775,816,000.00 8,776,628,000.00 13,486,757,000.00 13,002,998,000.00 7,624,135,100.00 8,669,000,000.00

2008 Realisasi 10,175,694,756.00 9,522,186,889.00 10,694,367,216.00 13,210,709,518.00 14,630,524,271.00 9,112,036,901.00 10,324,670,535.00

% 108.15 108.5 121.85 97.95 112.52 119.52 119.1

Pendapatan Pajak Daerah 2009 Anggaran Realisasi 10,118,800,000.00 11,070,204,543.00 9,364,169,000.00 10,193,309,783.00 10,741,460,000.00 11,910,295,123.00 14,472,696,000.00 14,045,892,624.00 14,226,906,000.00 15,405,412,677.00 8,417,830,630.00 9,102,024,148.00 10,596,000,000.00 11,782,513,235.00

52

% 109.4 108.85 110.88 97.05 108.28 108.13 111.2

Anggaran 11,495,000,000.00 10,983,929,000.00 12,576,200,000.00 16,606,568,000.00 14,576,008,000.00 9,721,570,008.00 12,117,250,000.00

2010 Realisasi 12,349,969,739.00 10,686,457,193.00 13,100,645,761.00 14,464,434,976.00 16,180,865,052.00 10,055,788,374.00 12,969,956,160.00

% 107.44 97.29 104.17 87.1 111.01 104.8 107.04


Anggaran 16,115,245,000.00 13,002,779,000.00 20,505,714,000.00 23,355,103,000.00 17,700,000,000.00 12,485,964,661.00 14,286,750,000.00

Pendapatan Pajak Daerah 2011 Realisasi % Anggaran 19,911,975,754.00 123.56 20,095,000,000.00 15,090,373,142.00 116.05 15,241,800,000.00 20,891,263,399.00 101.88 25,119,984,000.00 21,861,380,343.00 93.6 21,455,654,500.00 20,958,214,041.00 118.41 22,415,050,000.00 14,380,058,531.00 115.17 14,276,640,000.00 15,848,285,530.00 110.93 16,491,000,000.00

2012 Realisasi 30,601,965,489.00 17,630,310,970.00 29,255,081,307.00 25,223,739,265.00 24,104,116,911.00 17,246,379,938.00 18,171,988,828.00

% 152.29 115.67 116.46 117.56 107.54 120.8 110.19


Tabel 1.3PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 6,501,805,100.00 24,343,777,132.00 33,714,004,000.00 36,154,115,500.00 32,150,356,000.00 20,046,202,200.00 30,041,211,000.00


2008 Realisasi 7,638,401,582.00 36,266,653,562.00 40,043,850,644.00 31,303,155,208.00 26,719,501,739.00 20,811,791,556.00 35,497,456,899.00

Anggaran 14,288,651,725.00 54,339,585,581.00 11,701,288,000.00 12,025,875,200.00 24,184,805,000.00 33,478,828,015.00 42,430,000,000.00

% 117.48 148.98 118.78 86.58 83.11 103.82 118.16

Pendapatan Retribusi Daerah 2009 Anggaran Realisasi 7,257,181,550.00 8,373,086,120.00 34,038,085,025.00 40,969,783,810.00 8,042,171,000.00 9,419,114,922.00 8,801,902,000.00 10,166,068,540.00 42,245,014,000.00 39,384,119,604.00 20,897,924,700.00 22,764,685,984.00 32,030,001,000.00 39,554,382,955.00

Pendapatan Retribusi Daerah 2011 Realisasi % Anggaran 14,938,110,280.00 104.55 16,664,581,000.00 5,876,290,304.00 108.16 24,324,515,000.00 14,112,315,105.00 120.61 17,867,999,000.00 11,955,383,843.00 99.75 17,591,611,500.00 13,912,003,977.00 57.52 16,846,485,000.00 29,644,279,421.00 88.55 16,214,830,090.00 42,209,502,954.00 99.48 18,044,875,000.00

% 115.38 120.36 117.12 115.5 93.23 108.93 123.49

Anggaran 13,114,480,300.00 51,842,100,250.00 9,214,332,000.00 9,807,854,000.00 42,832,986,000.00 31,407,259,000.00 39,256,920,000.00

2012 Realisasi 17,720,265,651.00 23,129,015,003.00 19,825,520,624.00 17,145,743,673.00 16,591,924,042.00 16,303,639,041.00 20,128,359,440.00

2010 Realisasi 13,647,054,436.00 48,127,352,464.00 9,577,857,963.00 10,184,459,417.00 32,901,913,698.00 24,687,956,366.00 44,575,329,393.00

% 104.06 92.83 103.95 103.84 76.81 84.5 113.55

% 106.33 95.09 110.96 97.47 98.49 100.55 111.55


Tabel 1.4PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN DAERAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 1,039,219,692.00 1,730,228,187.00 730,673,000.00 3,583,187,000.00 2,331,456,000.00 1,156,422,724.00 3,238,858,000.00


2008 Realisasi 1,039,219,692.00 1,773,502,363.00 727,649,271.00 3,714,992,223.00 2,497,471,575.00 1,156,422,724.00 3,668,628,919.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan Daerah 2009 % Anggaran Realisasi % Anggaran 100 1,246,333,973.00 1,542,836,449.00 123.79 1,441,427,052.00 102.5 2,195,383,125.00 2,273,442,155.00 103.56 2,183,145,000.00 99.59 723,683,000.00 710,733,750.00 98.21 675,280,000.00 103.68 3,592,406,000.00 4,450,245,848.00 123.88 4,405,341,000.00 107.12 2,432,763,000.00 2,304,464,964.00 94.73 2,241,782,000.00 100 1,300,445,772.00 1,409,925,876.00 108.42 1,460,791,962.00 113.27 5,494,290,000.00 5,780,559,510.00 105.21 5,274,101,000.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan Daerah 2011 2012 Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi 1,834,436,365.00 2,199,436,365.00 119.9 2,563,571,000.00 2,840,895,097.00 2,193,407,750.00 1,968,832,954.00 89.76 4,170,676,369.00 4,168,153,169.00 2,001,321,000.00 1,930,051,843.00 96.44 4,570,754,000.00 4,570,754,244.00 4,405,341,000.00 470,817,950.00 101.49 9,361,658,000.00 9,462,611,250.00 2,749,479,000.00 2,766,289,228.00 100.61 2,835,422,000.00 3,209,343,841.00 3,267,491,624.00 3,267,693,623.00 100.01 5,739,622,256.00 5,367,435,011.00 6,120,464,000.00 8,780,070,155.00 143.45 9,718,175,000.00 9,716,177,698.00


53

2010 Realisasi 1,441,402,521.00 2,201,201,653.00 675,280,427.00 4,316,292,686.00 2,286,562,123.00 2,676,427,782.00 5,305,677,515.00

% 110.82 99.94 100 101.08 113.19 93.51 99.98

% 100 100.83 100 97.98 102 183.22 100.6

Tabel 1.5 PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 4,888,549,000.00 5,113,457,000.00 17,717,084,000.00 8,944,813,326.00 21,010,000,000.00 7,198,027,976.00 11,799,929,000.00

2008 Realisasi 6,734,343,166.00 7,716,437,941.50 18,101,376,585.00 10,925,782,083.00 28,226,447,784.00 10,112,463,687.00 17,246,722,854.00

% 137.76 150.9 102.17 122.15 134.35 140.49 146.16

Lain2 PAD yang SAH 2009 Anggaran Realisasi 8,716,663,980.00 11,252,048,675.84 6,262,077,000.00 5,031,783,894.00 55,409,397,000.00 68,800,732,795.00 40,607,665,000.00 42,197,387,624.00 15,181,000,000.00 23,181,023,968.00 11,324,964,540.48 11,336,966,151.48 21,750,974,000.00 24,710,877,888.00

% 129.09 80.35 124.17 103.91 152.7 100.37 113.57

Anggaran 16,344,653,700.00 8,654,293,000.00 72,315,330,000.00 46,863,341,000.00 15,222,750,000.00 7,938,919,081.00 13,962,465,000.00

2010 Realisasi 20,057,280,640.51 6,565,227,719.00 77,968,083,261.00 44,097,588,289.00 19,655,963,732.00 8,001,517,066.00 13,590,082,153.00

% 122.71 75.86 107.82 94.1 129.12 100.79 97.33

Lain2 PAD yang SAH


Anggaran 24,752,496,700.00 8,681,808,000.00 79,570,470,000.00 48,463,271,800.00 43,162,850,000.00 8,404,771,913.00 15,012,162,000.00

2011 Realisasi 26,295,455,218.16 5,527,373,469.00 80,310,660,294.00 51,805,692,326.00 40,639,344,795.00 12,862,997,456.00 12,839,684,620.00

% 106.23 63.67 100.93 106.9 94.15 153.04 85.53

Anggaran 29,521,997,000.00 64,589,772,055.00 93,638,848,000.00 53,081,484,000.00 67,932,384,000.00 38,929,339,152.00 37,567,822,000.00

2012 Realisasi 40,042,660,073.49 69,865,886,760.00 103,011,671,721.00 66,909,525,869.00 57,901,473,211.00 45,802,595,525.00 49,934,681,948.00

% 135.64 108.17 110.01 126.05 85.23 117.66 132.92


Tabel 1.6JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 21,838,073,792.00 39,963,278,319.00 60,938,389,000.00 62,168,872,826.00 68,494,810,000.00 36,024,788,000.00 53,748,798,000.00

2008 Realisasi 25,587,659,196.00 55,278,780,755.50 69,567,243,716.00 59,154,639,032.00 72,073,940,000.00 41,192,714,868.00 66,737,479,207.00

% 117.17 138.32 114.16 95.15 105.23 114.35 124.17

Anggaran 27,338,979,503.00 51,859,714,150.00 74,916,711,000.00 67,474,669,000.00 74,085,685,000.00 41,941,165,642.48 69,871,265,000.00

Jumlah PAD 2009 Realisasi 32,238,175,787.84 58,468,319,642.00 90,840,876,590.00 70,859,594,636.00 80,275,021,213.00 44,643,602,159.48 81,819,333,588.00

% 117.92 112.74 121.26 105.02 108.35 106.44 117.1

Anggaran 42,395,561,052.00 73,663,467,250.00 94,781,142,000.00 77,683,104,000.00 74,873,526,000.00 50,528,539,851.00 70,610,736,000.00

2010 Realisasi 47,495,707,336.51 67,580,239,029.00 101,321,867,412.00 73,062,775,368.00 71,025,304,605.00 45,421,689,588.00 76,441,045,221.00

% 112.03 91.74 106.9 94.05 94.86 89.89 108.26

Jumlah PAD


Anggaran 56,990,829,790.00 78,217,580,331.00 113,778,733,000.00 88,249,591,000.00 87,797,134,000.00 57,637,056,213.00 77,849,376,000.00

2011 Realisasi 63,344,977,617.16 81,362,869,869.00 117,244,290,641.00 90,133,274,468.00 78,275,852,041.00 60,155,029,031.00 79,677,543,259.00

% 111.15 104.02 103.05 102.13 89.16 104.37 102.35

Anggaran 68,845,149,000.00 108,326,763,424.00 141,197,585,000.00 101,490,408,000.00 110,029,341,000.00 75,160,471,498.00 81,821,872,000.00

2012 Realisasi 91,205,786,310.49 114,793,365,902.00 156,663,027,896.00 118,741,620,057.00 101,806,858,005.00 84,720,049,515.00 97,951,207,914.00

% 132.48 105.97 110.95 117 92.53 112.72 119.71


Tabel 1.7JUMLAH DANA PERIMBANGAN EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 322,754,415,605.20 552,230,627,000.00 290,538,340,000.00 673,694,134,918.00 842,640,794,000.00 483,091,610,000.00 621,476,077,000.00

2008 Realisasi 325,082,674,833.00 563,069,985,047.00 291,459,720,946.00 675,775,409,534.00 814,550,287,589.00 491,714,097,395.00 631,081,770,628.00

% 100.72 101.96 100.32 100.31 96.67 101.78 101.55

Jumlah DANA PERIMBANGAN 2009 Anggaran Realisasi 331,739,737,122.00 332,018,657,836.00 571,734,968,000.00 567,654,080,284.00 302,695,479,000.00 303,728,258,830.00 722,507,787,000.00 716,802,303,086.00 805,428,227,000.00 807,183,028,688.00 517,092,432,429.00 521,237,716,017.00 680,608,113,000.00 685,823,813,995.00

54

% 100.08 99.29 100.34 99.21 100.22 100.80 100.77

Anggaran 316,244,963,942.00 591,198,296,000.00 298,955,719,000.00 761,224,241,050.00 857,541,887,000.00 491,875,743,989.00 721,548,342,000.00

2010 Realisasi 317,579,264,300.00 592,088,962,367.00 296,502,755,004.00 748,836,579,376.00 867,014,668,437.00 503,871,858,542.00 728,760,540,210.00

% 100.42 100.15 99.18 98.37 101.1 102.44 101


Anggaran 343,561,517,638.00 650,232,690,000.00 311,177,908,000.00 809,292,209,000.00 926,559,662,000.00 563,675,592,193.00 779,721,384,000.00

2011 Realisasi 345,126,955,026.00 649,099,166,215.00 312,561,579,536.00 812,994,683,808.00 992,817,611,612.00 573,026,906,695.00 781,421,087,284.00

% Anggaran 100.46 407,825,360,000.00 99.83 788,721,271,900.00 100.44 392,377,692,000.00 100.46 991,281,731,000.00 99.6 1,132,274,616,000.00 101.66 673,633,032,518.00 100.22 962,599,219,000.00

2012 Realisasi 410,000,288,280.00 790,944,567,807.00 394,762,935,687.00 990,985,676,819.00 1,127,360,755,843.00 677,708,142,613.00 965,594,442,210.00

% 100.53 100.28 100.61 99.97 99.57 100.6 100.31


Tabel 1.8DANA BAGI HASIL PAJAK EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 21,733,133,702.00 27,759,654,000.00 21,949,150,000.00 36,891,747,541.00 46,325,069,000.00 25,019,030,000.00 32,635,720,000.00


2008 Realisasi 25,272,097,294.00 38,486,738,461.00 23,152,593,407.00 39,191,967,225.00 49,286,673,871.00 33,276,210,879.00 42,010,639,398.00

Anggaran 24,651,986,355.00 32,033,825,000.00 21,413,970,000.00 39,706,486,000.00 59,394,272,000.00 33,621,188,910.00 38,463,950,000.00

% 113.28 138.64 105.48 106.24 106.39 133 128.73

DANA BAGI HASIL PAJAK 2009 Anggaran Realisasi 26,828,082,122.00 27,471,400,157.00 34,977,483,000.00 31,248,838,024.00 22,209,200,000.00 23,585,575,151.00 44,807,929,092.00 40,876,933,588.00 48,665,954,000.00 50,403,405,838.00 31,409,389,867.00 35,448,606,180.00 35,500,000,000.00 40,793,476,574.00

2011 Realisasi 26,195,677,309.00 30,970,429,846.00 22,783,445,819.00 42,815,800,677.00 55,993,987,690.00 42,180,292,865.00 40,158,661,823.00

% 106.26 96.68 106.4 107.83 94.28 125.46 104.41

% 102.4 89.34 106.2 87.33 103.57 112.86 114.91

Anggaran 28,104,044,579.00 36,477,483,000.00 29,110,304,000.00 53,907,282,758.00 51,516,906,000.00 30,354,437,626.00 38,827,000,000.00

Anggaran 32,460,241,000.00 32,141,757,900.00 26,184,341,000.00 48,956,215,000.00 65,176,153,000.00 35,666,601,076.00 41,255,967,000.00

2010 Realisasi 29,468,791,157.00 37,657,101,595.00 26,702,932,861.00 45,999,593,710.00 60,923,568,246.00 41,749,904,928.00 46,091,738,018.00

2012 Realisasi 34,567,253,772.00 34,231,045,396.00 28,473,142,179.00 47,754,850,652.00 60,418,704,712.00 38,781,980,095.00 43,667,707,891.00

% 104.86 103.23 91.73 85.33 118.26 137.54 118.71

% 106.49 106.5 108.74 97.55 92.7 108.73 105.85


Tabel 1.9DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SDA) EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 1,824,491,903.20 546,882,000.00 895,850,000.00 1,874,257,377.00 972,400,000.00 929,700,000.00 1,104,670,000.00


2008 Realisasi 613,787,539.00 659,155,586.00 613,787,539.00 1,655,312,279.00 1,383,318,917.00 1,295,010,516.00 1,274,144,230.00

Anggaran 704,801,283.00 836,235,000.00 712,352,000.00 4,472,930,000.00 1,154,125,000.00 704,801,283.00 1,363,240,000.00

% 33.64 120.53 68.51 88.32 142.26 139.29 115.34

DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SDA) 2009 Anggaran Realisasi % 840,385,000.00 481,426,679.00 57.29 836,235,000.00 491,800,260.00 58.81 825,022,000.00 481,426,679.00 58.35 4,432,287,908.00 4,668,087,498.00 105.32 930,413,000.00 960,680,850.00 103.25 899,704,562.00 1,005,771,837.00 111.79 960,047,000.00 882,271,421.00 91.9

2011 Realisasi 726,547,717.00 766,043,169.00 726,547,717.00 5,066,490,131.00 1,319,186,922.00 1,497,011,830.00 1,368,431,461.00

% 103.09 91.61 101.99 113.27 114.3 212.4 100.38

Anggaran 848,043,000.00 836,235,000.00 819,516,000.00 7,201,732,000.00 1,596,115,000.00 6,054,492,442.00 1,311,000,000.00


Tabel 1.10DANA ALOKASI UMUM EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN

55

Anggaran 559,850,363.00 836,235,000.00 575,097,000.00 4,403,976,292.00 930,413,000.00 570,140,363.00 1,165,550,000.00

2010 Realisasi 529,404,143.00 547,282,772.00 529,504,143.00 3,792,003,666.00 996,532,191.00 1,170,787,614.00 1,113,010,192.00

2012 Realisasi 915,958,508.00 970,243,411.00 915,958,508.00 8,107,042,167.00 1,439,703,131.00 7,014,223,518.00 1,894,482,319.00

% 94.56 65.45 92.07 86.1 107.11 205.35 95.49

% 108.01 116.03 111.77 112.57 90.2 115.85 144.51


Anggaran 264,051,790,000.00 465,324,091,000.00 236,194,340,000.00 606,452,130,000.00 716,426,000,000.00 401,574,880,000.00 577,864,687,000.00


2008 Realisasi 264,051,790,000.00 465,324,091,000.00 236,194,340,000.00 606,452,130,000.00 716,426,703,000.00 401,574,876,000.00 577,864,687,000.00

Anggaran 293,530,030,000.00 553,660,093,000.00 265,483,086,000.00 703,779,493,000.00 800,671,665,000.00 472,130,602,000.00 672,429,594,000.00

% 100 100 100 100 100 100 100

DANA ALOKASI UMUM 2009 Anggaran Realisasi 265,366,270,000.00 265,360,831,000.00 475,256,250,000.00 475,248,442,000.00 241,785,257,000.00 241,785,257,000.00 624,991,570,000.00 624,981,282,000.00 716,602,860.00 7,165,899,420.00 416,406,338,000.00 416,406,338,000.00 609,478,066,000.00 609,478,066,000.00

2011 Realisasi 29,353,030,000.00 553,660,093,000.00 265,483,086,000.00 703,779,493,000.00 800,182,837,000.00 472,130,602,000.00 672,429,594,000.00

% 100 100 100 100 99.94 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100

Anggaran 266,792,669,000.00 490,039,078,000.00 244,580,648,000.00 640,042,082,000.00 738,270,368,000.00 414,493,766,000.00 619,895,592,000.00

2010 Realisasi 266,792,669,000.00 490,039,078,000.00 244,580,618,000.00 640,042,082,000.00 738,270,368,000.00 414,493,766,000.00 619,895,592,000.00

2012 Realisasi 347,390,356,000.00 678,713,899,000.00 334,819,065,000.00 860,568,434,000.00 981,051,188,000.00 577,238,039,000.00 827,163,222,000.00

Anggaran 347,390,356,000.00 678,713,899,000.00 334,819,065,000.00 860,568,434,000.00 981,051,188,000.00 577,238,039,000.00 827,163,222,000.00

% 100 99.99 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100


Tabel 1.11DANA ALOKASI KHUSUS EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 35,145,000,000.00 58,600,000,000.00 31,499,000,000.00 28,476,000,000.00 10,334,000,000.00 55,568,000,000.00 9,871,000,000.00


2008 Realisasi 35,145,000,000.00 58,600,000,000.00 31,499,000,000.00 28,476,000,000.00 10,334,000,000.00 55,568,000,000.00 9,932,300,000.00

Anggaran 24,674,700,000.00 63,702,600,000.00 23,568,500,000.00 61,333,300,000.00 65,339,600,000.00 57,219,000,000.00 67,464,600,000.00

% 100 100 100 100 100 100 100.62

DANA ALOKASI KHUSUS 2009 Anggaran Realisasi 38,705,000,000.00 38,705,000,000.00 60,665,000,000.00 60,665,000,000.00 37,876,000,000.00 37,876,000,000.00 46,276,000,000.00 46,276,000,000.00 39,229,000,000.00 39,229,000,000.00 68,377,000,000.00 68,377,000,000.00 34,670,000,000.00 34,670,000,000.00

2011 Realisasi 24,674,700,000.00 63,702,600,000.00 23,568,500,000.00 61,332,900,000.00 65,321,600,000.00 57,219,000,000.00 67,464,400,000.00

% 100 100 100 100 99.97 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100

Anggaran 20,788,400,000.00 63,845,500,000.00 24,689,700,000.00 62,870,900,000.00 66,824,200,000.00 46,457,400,000.00 61,660,200,000.00

Anggaran 27,126,720,000.00 77,029,380,000.00 30,554,770,000.00 74,555,350,000.00 84,451,160,000.00 54,673,900,000.00 92,869,030,000.00

2010 Realisasi 20,788,400,000.00 63,845,500,000.00 24,689,700,000.00 59,002,900,000.00 66,824,200,000.00 46,457,400,000.00 61,660,200,000.00

2012 Realisasi 27,126,720,000.00 77,029,380,000.00 30,554,770,000.00 74,555,350,000.00 84,451,160,000.00 54,673,900,000.00 92,869,030,000.00

% 100 100 100 93.85 100 100 100

% 100 100 100 100 100 100 100


Tabel 1.12DANA PENYESUAIAN EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 4,578,614,200.00 22,036,414,000.00 2,670,530,000.00 11,176,869,600.00 11,499,722,000.00 9,488,185,000.00

2008 Realisasi 4,578,619,600.00 9,038,618,000.00 2,670,530,200.00 11,176,869,600.00 9,488,185,200.00

% 100 41.02 100 100

100

Jumlah LAINNYA (DANA PENYESUAIAN) 2009 Anggaran Realisasi % 4,120,500,000.00 0 4,752,804,000.00 11,466,675,000.00 241.26 4,959,975,000.00 0 20,676,300,000.00 0 49,990,280,000.00 20,743,950.00 41.5 0 15,079,800,000.00 0

56

Anggaran 20,456,160,400.00 51,230,102,800.00 35,453,713,000.00 53,573,529,000.00 138,118,265,000.00 51,774,224,400.00 63,079,842,000.00

2010 Realisasi 20,611,460,400.00 47,011,048,800.00 34,979,039,042.00 56,492,754,000.00 71,389,315,600.00 52,912,724,400.00 71,931,467,200.00

% 100.76 91.76 98.66 105.449 51.69 102.20 114.03


Anggaran 32,497,375,690.00 56,640,629,251.00 14,831,179,000.00 36,408,741,000.00 45,000,000,000.00 21,008,288,450.00 32,173,193,000.00

2011 Realisasi 40,646,559,561.00 66,395,774,265.00 21,926,193,788.00 49,670,056,637.00 56,527,721,094.00 31,852,632,895.00 43,312,693,151.00

% 125.08 117.22 147.84 136.42 125.62 151.62 134.62

Anggaran 37,789,607,000.00 70,748,713,964.00 27,485,044,000.00 65,078,133,000.00 62,538,168,000.00 39,966,157,177.00 51,949,005,000.00

2012 Realisasi 44,314,831,840.00 78,886,253,197.00 30,593,129,291.00 67,310,045,613.00 729,168,996,545.00 40,738,461,582.00 58,095,607,546.00

% 117.27 111.5 111.31 103.43 116.6 101.93 111.83


Tabel 1.13JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 24,739,076,625.00 33,720,906,124.00 11,331,301,000.00 51,630,023,125.00 57,083,603,000.00 37,088,499,000.00 22,320,543,000.00


2008 Realisasi 27,919,453,057.00 36,510,189,346.00 12,259,993,047.00 55,280,159,298.00 37,119,597,801.00 41,060,668,972.00 25,818,873,147.00

Anggaran 32,497,375,690.00 56,640,629,251.00 14,831,179,000.00 36,408,741,000.00 45,000,000,000.00 21,008,288,450.00 32,173,193,000.00

% 112.86 108.27 108.2 107.07 65.03 110.71 115.67

JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 2009 Anggaran Realisasi % 28,408,737,851.00 29,789,998,466.00 104.86 34,595,760,433.00 36,154,755,964.00 104.51 14,795,434,000.00 16,458,174,248.00 111.24 32,936,007,000.00 35,916,635,384.00 109.05 54,441,549,000.00 58,461,521,520.00 107.38 38,897,716,654.00 40,462,045,200.00 104.02 27,784,614,000.00 31,121,931,021.00 112.01

2011 Realisasi 40,646,559,561.00 66,395,774,265.00 21,926,193,788.00 49,670,056,637.00 56,527,721,094.00 31,852,632,895.00 43,312,693,151.00

% 125.08 117.22 147.84 136.42 125.62 151.62 134.62

Anggaran 33,606,603,980.00 42,290,268,503.00 15,144,549,000.00 33,248,462,000.00 72,736,200,000.00 42,242,145,760.00 29,418,434,000.00

Anggaran 37,789,607,000.00 70,748,713,964.00 27,485,044,000.00 65,078,133,000.00 62,538,168,000.00 39,966,157,177.00 51,949,005,000.00

2010 Realisasi 31,505,180,050.00 43,049,118,496.00 15,839,172,199.00 34,650,563,305.00 71,260,712,922.00 42,116,016,209.00 30,699,566,794.00

2012 Realisasi 44,314,831,840.00 78,886,253,197.00 30,593,129,291.00 67,310,045,613.00 729,168,996,545.00 40,738,461,582.00 58,095,607,546.00

% 93.75 101.79 104.59 104.22 97.97 99.70 104.35

% 117.27 111.5 111.31 103.43 116.6 101.93 111.83


Tabel 1.14PENDAPATAN HASIL BAGI PAJAK EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 14,048,386,000.00 15,277,665,000.00 11,137,397,000.00 29,638,014,000.00 29,901,229,000.00 17,170,795,000.00 22,320,543,000.00


2008 Realisasi 17,228,762,432.00 18,280,427,042.00 12,092,369,571.00 33,288,150,673.00 36,372,784,629.00 21,201,206,052.00 25,818,873,147.00

Anggaran 1,470,337,669.00 19,588,014,251.00 14,647,120,000.00 36,408,512,000.00 45,000,000,000.00 20,686,815,450.00 32,173,193,000.00

% 122.64 119.65 108.57 112.32 121.64 123.47 115.67

PENDAPATAN HASIL BAGI PAJAK 2009 Anggaran Realisasi 14,725,207,851.00 16,380,909,366.00 18,568,519,555.00 20,386,255,532.00 14,597,503,000.00 16,274,366,071.00 32,936,007,000.00 35,916,635,384.00 38,889,778,000.00 42,858,197,259.00 20,901,941,369.00 23,689,547,174.00 27,784,614,000.00 31,121,931,021.00

2011 Realisasi 22,652,560,561.00 29,169,197,812.00 21,827,545,675.00 49,669,815,093.00 56,525,934,441.00 31,723,330,301.00 43,312,693,151.00


57

% 154.06 148.91 149.02 136.42 125.61 153.35 134.62

% 111.24 19.79 111.49 109.05 110.2 113.34 112.01

Anggaran 15,513,609,880.00 19,132,682,000.00 14,966,541,000.00 33,248,462,000.00 42,006,466,000.00 22,060,777,000.00 29,418,434,000.00

Anggaran 22,116,033,000.00 31,145,370,930.00 27,274,922,000.00 65,078,133,000.00 62,538,168,000.00 39,853,246,118.00 51,949,005,000.00

2010 Realisasi 16,040,118,960.00 19,873,507,731.00 15,653,725,400.00 34,334,270,707.00 40,899,230,231.00 22,710,222,416.00 30,699,566,794.00

2012 Realisasi 28,656,647,841.00 38,651,464,965.00 30,504,000,113.00 67,310,045,613.00 72,732,658,715.00 40,636,942,562.00 58,095,607,546.00

% 103.39 103.87 104.59 103.3 97.36 102.94 104.35

% 129.57 124.1 111.84 103.43 116.3 101.97 111.83

Tabel 1.15PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 10,690,690,625.00 18,443,241,124.00 193,904,000.00 21,992,009,125.00 27,182,374,000.00 19,917,704,000.00 -


2008 Realisasi 10,690,690,625.00 18,229,762,304.00 167,623,476.00 21,992,008,625.00 746,807,172.00 19,859,462,920.00 -

Anggaran 17,793,999,000.00 37,052,615,000.00 184,059,000.00 229,000.00 321,473,000.00 -

% 100 98.84 86.45 100.00 2.75 99.71

PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA 2009 Anggaran Realisasi 13,683,530,000.00 13,409,089,100.00 16,027,240,878.00 15,768,500,432.00 197,931,000.00 183,808,177.00 15,551,771,000.00 15,603,324,261.00 17,995,775,285.00 16,931,102,619.00 -

2011 Realisasi 17,993,999,000.00 37,226,576,453.00 98,648,113.00 241,554.00 129,302,594.00 -

% 101.12 100.47 53.6 105.48 0 40.22 0

% 97.99 98.39 92.86 0 100.33 94.08

2010 Realisasi 15,465,061,090.00 23,175,616,765.00 185,446,799.00 306,292,598.00 30,361,482,691.00 19,405,793,793.00 -

Anggaran 18,092,994,100.00 23,157,586,503.00 178,008,000.00 30,729,734,000.00 20,181,368,760.00 -

Anggaran 15,673,574,000.00 39,603,343,034.00 210,122,000.00 112,911.59 -

2012 Realisasi 15,658,184,000.00 40,234,788,232.00 89,129,178.00 184,237,830.00 101,519,020.00 -

% 85.48 100.08 104.18 98.8 96.16 0

% 99.9 101.59 42.42 0 0 89.91 0


Tabel 1.16JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


Anggaran 352,072,106,430.20 607,987,947,124.00 304,540,171,000.00 736,501,027,643.00 842,640,794,000.00 520,180,109,000.00 653,284,805,000.00


2008 Realisasi 357,580,747,490.00 608,618,792,393.00 306,390,244,193.00 742,232,438,432.00 814,550,287,589.00 532,774,766,367.00 666,388,828,975.00

Anggaran 434,699,425,048.00 846,698,289,691.00 400,761,710,000.00 1,058,058,677,000.00 1,251,825,881,000.00 721,425,595,523.00 1,047,764,641,500.00

% 101.56 100.1 100.61 100.78 96.67 102.42 102.01

Jumlah PENDAPATAN TRANSFER 2009 Anggaran Realisasi 360,148,474,973.00 365,929,156,302.00 611,083,532,433.00 615,275,511,248.00 317,490,913,000.00 325,146,408,078.00 755,443,794,000.00 773,395,238,470.00 909,860,056,000.00 886,388,500,208.00 555,990,149,083.00 561,858,365,810.00 708,392,727,000.00 732,025,545,016.00

2011 Realisasi 444,414,046,307.00 841,978,426,120.00 409,240,397,204.00 1,071,593,910,125.00 1,200,740,535,080.00 741,621,254,470.00 1,060,603,817,095.00

% Anggaran 101.61 370,307,728,322.00 100.69 684,772,667,303.00 102.41 349,553,981,000.00 102.38 848,046,232,050.00 97.42 1,068,396,352,000.00 101.06 585,892,114,149.00 103.34 814,046,618,000.00

% Anggaran 102.23 514,260,761,000.00 99.44 989,379,017,864.00 102.12 474,247,198,000.00 101.28 1,185,483,388,000.00 95.92 1,397,503,490,000.00 102.8 825,474,492,695.00 101.23 1,193,649,261,000.00

2010 Realisasi 369,695,904,750.00 682,149,129,663.00 347,320,966,245.00 839,979,896,681.00 1,009,664,696,959.00 598,900,599,151.00 831,391,574,204.00

2012 Realisasi 522,960,941,121.00 999,739,853,004.00 479,740,526,978.00 1,187,410,246,432.00 1,402,968,358,388.00 830,321,907,195.00 1,202,791,086,756.00

% 99.83 99.62 99.36 99.05 94.5 102.22 102.13

% 101.69 101.05 101.16 100.16 100.39 100.59 100.77


Tabel 1.17JUMLAH LAIN-LAIN YANG SAHEKS-KARESIDENAN PEKALONGAN

Anggaran Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Tegal Brebes Batang Pemalang

3,000,000,000.00 10,936,332,000.00 106,370,000.00 710,000,000.00 4,653,966,000.00 21,245,243,000.00

2008 Realisasi 4,500,000,000.00 10,000,000,000.00 10,796,332,750.00 2,577,710,875.00 38,009,664,605.00 593,262,200.00 23,784,010,915.00

% 333.33 98.72 2423.34 5353.47 127.74 111.95

Jumlah LAIN-LAIN YANG SAH 2009 Anggaran Realisasi 9,182,550,000.00 9,067,550,000.00 19,404,312,000.00 16,915,956,498.00 10,325,850,000.00 10,325,850,000.00 15,376,150,000.00 15,229,340,385.00

58

% 0 0 98.75 87.18 100 99.05

Anggaran 1,000,000,000.00 12,313,441,000.00 33,065,213,000.00 24,592,548,000.00 1,000,000,000.00 25,855,321,000.00

2010 Realisasi 12,288,211,000.00 33,064,421,180.00 22,312,986,268.00 450,000,000.00 25,881,197,760.00

% 0 0 99.8 100 90.73 45 100.1


Anggaran 2,170,000,000.00 21,398,909,000.00 43,235,262,000.00 37,046,718,000.00 18,243,730,000.00 48,527,789,000.00

2011 Realisasi 2,170,000,000.00 21,232,834,000.00 42,650,659,260.00 36,206,557,701.00 18,290,530,000.00 48,239,855,410.00

% 100 0 99.22 98.65 97.73 100.26 99.41

2012 Realisasi

Anggaran 14,814,209,000.00 48,507,195,000.00 63,137,631,000.00 18,909,750,000.00 45,366,785,000.00

%

14,401,709,000.00 48,507,195,000.00 62,302,817,884.00 18,901,700,000.00 43,640,319,742.00

0 0 97.22 100 98.68 99.96 96.19

Tabel 1.18DANA DARURAT EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN


710,000,000.00 -

2008 Realisasi 4,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

Anggaran -

2011 Realisasi


%

DANA DARURAT 2009 Realisasi

-

-

% -

%

Anggaran 1,000,000,000.00 -

0 0 0 0 0 0 0

% -

2012 Realisasi

Anggaran 0 0 0 0 0 0 0

2010 Realisasi

-

0 0 0 0 0

% -

0 0 0 0 0 0 0

Tabel 1.19SUBSIDI / HIBAH / SUMBANGAN/PENDAPATAN LAINNYA EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN 2008 Realisasi


3,000,000,000.00 10,936,332,000.00 106,370,000.00 4,653,966,000.00 21,245,243,000.00


10,000,000,000.00 10,796,332,750.00 77,710,875.00 38,009,664,605.00 593,262,200.00 21,284,010,915.00

Anggaran 2,170,000,000.00 21,398,909,000.00 43,235,262,000.00 37,046,718,000.00 18,243,730,000.00 48,527,789,000.00

SUBSIDI / HIBAH / SUMBANGAN/PENDAPATAN LAINNYA 2009 % Anggaran Realisasi % Anggaran 0 333.33 0 98.72 9,182,550,000.00 9,067,550,000.00 98.75 12,313,441,000.00 73.06 19,404,312,000.00 16,915,956,498.00 87.18 33,065,213,000.00 0 24,592,548,000.00 127.74 10,325,850,000.00 10,325,850,000.00 100 1,000,000,000.00 100.18 15,376,150,000.00 15,229,340,385.00 99.05 25,855,321,000.00

2011 Realisasi 2,170,000,000.00 21,232,834,000.00 42,650,659,260.00 36,206,557,701.00 18,290,530,000.00 48,239,855,410.00

59

% 100 0 99.22 98.65 97.73 100.26 99.41

Anggaran 14,814,209,000.00 48,507,195,000.00 63,137,631,000.00 18,909,750,000.00 45,366,785,000.00

2010 Realisasi

%

12,288,211,000.00 33,064,421,180.00 22,312,986,268.00 450,000,000.00 25,881,197,760.00

2012 Realisasi 14,401,709,000.00 48,507,195,000.00 62,302,817,884.00 18,901,700,000.00 43,640,319,742.00

0 0 99.8 100 90.73 45 100.1

% 0 0 97.22 100 98.68 99.96 96.19

berbagai Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu Negara

Recommend Documents