Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air Disajikan oleh:
Imam Anshori
Water does not stop at administrative or political boundaries, so the best way to protect and manage water is by close international co-operation between all the countries within the natural geographical and hydrological unit of the river basin district – bringing together all interests upstream and downstream. Source: ICPDR (International Commission for the Protection of Danube River)
What are River Basin Districts? •Areas of land and sea identified as the main management unit are known as River Basin Districts. •These regions can include one or more neighbouring river basins together with their associated groundwater bodies and coastal waters. • All European waters are managed using a River Basin District approach since 2000 when the EU Water Framework Directive was adopted by the EU – creating a new tool for the effective management of water resources. • The Water Framework Directive sets out how water should be managed in the European Community within RBD integrative approach.
The North West River Basin District: •is home to over 6.6 million people, and covers an area of 13,140 km2 from Cheshire in the South to the Lake District in the North. •The landscape is varied: from the mountains and lakes in Cumbria to the seaside at Blackpool, and the industrial heritage of Manchester •Agricultural land use covers 80 % of the district, •There are important habitat and wildlife areas, including: 25 Special Areas of Conservation, and 7 Special Protection Areas with water dependent features
• The National Liaison Panel for England has been set up to complement the River Basin District Liaison Panels, which have been established to: - set the strategic overview for river basin planning, and
- agree the measures for improvement in each RBD
• The panel works on a representational system. This
•
means the panel members are expected to represent the views of the whole of their sector and act as a two-way channel between the panel and their sector. Members of the public are welcome to attend meetings as observers, by appointment with the Chair.
The other RBD’s in EU: •Scotland RBD, terdiri atas 8 DAS dg total luas 113.920 km2. •Danube RBD, terdiri atas 3 DAS besar (DAS Tisza, DAS Safa, DAS Prutt ), meliputi wil. 18 Negara (antara lain: Jerman , Austria, Slovakia, S;lovenia, Kroasia, Hongaria, Bosnia, Serbia, Chech, Ukraina, Romania, Moldova, Bulgaria) •Northern Ireland, there are 3 RBDs, 2 of which are cross-border
Basis Wilayah dalam Masterplan Pengembangan SDA di Jabodetabek 1997
1
2
3
7 4
5 6
Keterangan 2. Sub WS Cidurian 3. Sub WS Cimanceuri 4. Sub WS Cirarab 5. Sub WS Cisadane 6. Cengkareng Floodway 7. Banjir Kanal Barat 8. Banjir Kanal Timur 9. DAS Cikarang Bekasi -Laut Floodway
8
WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE
LAUT JAWA U
CISADANE HILIR
KETERANGAN :
ur ia
n
Garis Batas Wil. Sungai Ciliwung - Cisadane Cid
Batas Daerah Aliran Sungai K. Tahang
I.5
Jalan Kereta Api
Cir
ar
ab
Cimanceuri
K. Bekasi
Cikarang K. Cakung
K. Cipinang
L.
Cilem a ha
K. Buaran unte K. S
r
K. Cideng
KARAWANG
ng
ru Tim
Parung
ka
ng
ra
ke
Tol ke
Cileungsi
Cibeet
Ka li Ba
DEPOK
Cis ada
gs i
Cimanggis
Ci
Cibeet
Pondok Gede
Cileun
K. Krukut
K. Mampang
Program Pengendalian Banjir Hulu B.
ba n g
K. Blencong
K. Abang
Cakung Drain
t ara lB
K. Marunda
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
BEKASI
ur
K. An
Saluran Drainasi
C.
Ciliwung
Cisa
Cimatuk
Cibeureum
35,5 Km + 6 Jam
Ciputat
K. Pesanggrahan
Cidurian
Serpong gk e
a nce uri
+ 16.46
tan We
C im
K.
+ 6.01
I.4
Ranca Sumur
ke Serang
e d an
Ciledug Curug
K. Grogol
Ci
pa
se um
Balaraja
K. Jatikramat
tol ke Me rak
K. Sekretaris
ra ng
JAKARTA
na Ka njir Ba
ma l Ka K.
TANGERANG
K. Sepak Sal. Meruya
Se
r no Suka a Hatt ort Airp
Cengkareng Drain
Sungai
Cileuleus
ke
Jalan raya
Ci k
am pe k
Cik amp ek
Cibarusa
Gunung Putri
Jonggol
32 Km
Citarum
+ 3 Jam
C ik
ea s
Curug
ke Rangkasbitung
Waduk Jatiluhur
BOGOR Empang
+ 243.33
+ 240.97
I.1 TEROWONGAN
Katulampa
I.3 WADUK S. CISADANE I.2 WADUK CIAWI
ke Cianjur 0 Gn. Pangrango
2
4
6
8
10
12 km
PROYEK PENGELOLAAN SUMBER AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR CILIWUNG-CISADANE
08.11.2001
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air • • • • • •
Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. (ps 1 angka 10). Istilah ‘” WS” tertulis sebanyak 80 kali dalam UU SDA. Pola pengelolaan SDA disusun berdasarkan WS dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah (ps 11 ayat 2) Presiden menetapkan WS dan CAT dengan memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional (ps 13 ayat 2) Penetapan WS meliputi: WS dalam satu kabupaten/kota, WS lintas kabupaten/kota, WS lintas provinsi, WS lintas negara, dan WS strategis nasional (ps 13 ayat 3) Penetapan CAT meliputi CAT dalam satu kabupaten/kota, CAT lintas kabupaten/kota, CAT lintas provinsi, dan CAT lintas negara (ps 13 ayat 4)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air • Kriteria dan tata cara penetapan WS dan CAT diatur lebih lanjut dengan PP. (ps 13 ayat 5) • Urutan prioritas penyediaan SDA (selain untuk kebutuhan pokok dan untuk irigasi pertanian rakyat) ditetapkan pada setiap WS oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (ps 29 ayat 4) • Penyediaan SDA dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap WS (ps 30 ayat 1). • Penggunaan SDA dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan SDA yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 32 ayat 2) • Pengembangan air tanah pada CAT dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada WS dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah (ps 37 ayat 2) • Alokasi air untuk pengusahaan SDA harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan (ps 46 ayat 2)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air •
• • • •
Pengusahaan SDA dalam suatu WS yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk WS lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada WS ybs.(ps 48 ayat 1) Pengusahaan SDA didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 48 ayat 2) Pengusahaan air untuk negara lain harus didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS ybs, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya (ps 49 ayat 2) Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air WS dan masyarakat (ps 51 ayat 4) Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang SDA (ps 62 ayat 1)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air •
Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan SDA oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat (ps 62 ayat 6) • Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan SDA pada WS lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama (ps 78 ayat 4)
•
Dana yang dipungut dari para pengguna SDA dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 80 ayat 7) • Wadah koordinasi pada WS dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 87 ayat 3)
ACUAN Pengelolaan SDA menurut UU SDA KEBIJAKAN berbasis Wil Administrasi: NASIONAL PROPINSI KABUPATEN/ KOTA
POLA
Berbasis Wilayah Hidrografis (Wilayah Sungai)
RENCANA PROGRAM Sektoral atau Daerah
Psl 14, 15, 16 huruf a, b, dan c. Psl 62 ayat 6
KEGIATAN
Proses dan Output Kajian WS
Batas Hidrologis
Kriteria : 2. 3. 4.
Efektivitas pengelolaan SDA Efisiensi pengelolaan SDA Tercukupinya hak setiap org utk mendapatkan air Sumber: PP 42/2008 Psl 10
Tinjauan DAS / Gab. DAS
WS Lintas Kab/Kota; Lintas Propinsi; Lintas Neg. WS Lintas Kab
WS Lintas Prop
WS Lintas Neg
WS dalam Kabupaten
Kriteria & Parameter WS Strategis Nasional : • • • •
Potensi SDA pada WS dibanding prov. > 20%, Banyaknya sektor yg terkait SDA Besarnya dampak thd pembangunan nasional, dan Dampak daya rusak air Sumber: Penjelasan Ps 13 ay 3 UU SDA WS Strategis Subdit Perencanaan Wilayah Sungai
Nasional
WS Dalam Kab
15
SISTEM PENGELOLAAN SDA bertujuan mewujudkan HARMONI, antara:
• Pendayagunaan dan konservasi • • • • •
Kewenangan dan tanggung jawab Kepentingan antar wilayah administrasi Kepentingan antar pengguna Kepentingan antar sektor Manfaat dan biaya • Kecukupan air untuk mendukung berbagai Takaran Outcome
kebutuhan,
• Mutu air yang memenuhi persyaratan penggunaan,
• Keamanan aliran dan daya air
Pelaksanaan Kajian mengenai Pembagian Wilayah Sungai Kajian tentang Potensi dan Kondisi SDA pada setiap DAS di Indonesia (2004)
Pertemuan antara Pem Prov dg Pem Kab/Kota (sejak 2004) Rapat konfirmasi dg semua provinsi di Cisarua (Des 2005)
Masukan susulan dr beberapa Prov
Hasil Kajian Awal
Usulan dari tiap Prov
Draft 2: Kajian Pembagian WS
Evaluasi oleh Tim Ditjen SDA (Sept 2005)
Rapat konsultasi dg semua provinsi di Jkt dan Bali (Des 2004)
Draft 1: Kajian Pembagian WS
Rapat konsultasi di Jogja (Sept 2005)
Ranc Per Pres Pembagian WS
Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004)
1 WS Lintas Negara
5
2 WS Lintas Provinsi
27
3 WS Strategis Nasional
37
4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi
51
5 WS Dalam Kabupaten / Kota
13
Jumlah Sebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan)
133
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
