BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PROVINSI BALI Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. 225663, Fax. 245444 Denpasar 80233
I.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN OLI BEKAS
BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Latar Belakang a. Lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. Dengan
meningkatnya
pembangunan
di
segala
bidang,
khususnya
pembangunan dibidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan
termasuk
yang
berbahaya
dan
beracun
yang
dapat
membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia; c. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain; d. Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi: penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan dan dumping. Setiap komponen kegiatan tersebut wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai kewenangannya; e. Kegiatan pengumpulan limbah oli bekas merupakan kewenangan Menteri, sehingga perlu mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah oli bekas dari Gubernur.
II. Tujuan a. Untuk
mengetahui
tahap-tahapan
permohonan
rekomendasi
izin
pengumpulan oli bekas; b. Sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penilaian permohonan rekomendasi secara administratif.
III. RUANG LINGKUP a. Membentuk Tim Teknis, yang berasal dari instansi lingkungan hidup dan melibatkan instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di Provinsi Bali dan instansi teknis terkait di Kabupaten/Kota; b. Melakukan penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon; c. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan; d. Menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Oli Bekas; e. Melaksanakan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam pelaporan pengelolaan limbah B3.
IV. DEFINISI
Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan
dan/atau
merusak
lingkungan
hidup,
dan/atau
dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
Oli bekas dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti indusri, pertambangan,dan usaha perbengkelan. Oli bekas termasuk dalam limbah B3 yang mudah terbakar sehingga bila tidak ditangani pengelolaan dan pembuangannya akan membahayakankesehatan manusia dan lingkungan.
V. REFERENSI/KEBIJAKAN 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
VI. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN Diterbitkannya surat rekomendasi izin pengumpulan oli bekas oleh Gubernur Bali melalui BLH Provinsi Bali.
VII. PROSEDUR/DIAGRAM ALIR PENILAIAN Diagram alir dan jangka waktu penilaian yang dibutuhkan pada penilaian rekomendasi izin pengumpulan oli bekas oleh BLH Provinsi Bali sebagaimana terlampir.
DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN OLI BEKAS OLEH BLH PROVINSI BALI
No 1
Uraian kegiatan 2
Unit kerja/Pelaksanan Kegiatan Pemohon
SUBBID. DAL
BIDWAS-DAL
3
5
6
Sekretaris
Ka. BLH
Dokumen
8
10
1
1
Jika tidak lengkap secara adminstrasi berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon 1 Hari Kerja
Pemeriksaan Administrasi
1
1 Hari Kerja
4
Peninjauan Lapangan Bersama tim teknis
1
Di lokasi kegiatan
5
Perbaikan berdasarkan hasil Pemeriksaan dan tinjauan lapangan
2
6
Penyerahan surat penyempurnaan permohonan rekomendasi izin
1
7
Penyerahan perbaikan hasil tinjauan lapangan
8
Pemeriksaan perbaikan dokumen berdasarkan hasil tinjauan lapangan
1
Permohonan Rekomendasi Izin Pengumpulan Oli Bekas
2
Permohonan Pemeriksaan Rekomendasi Izin Pengumpulan Oli Bekas
3
Tidak lengkap
7
Durasi (hari)
Lengkap
1
Tim BLH dengan instansi teknis terkait Perbaikan berkas permohonan beserta lampirannya Pemeriksaan perbaikan dokumen permohonan
No 1
Uraian kegiatan 2
9
Penyusunan Rekomendasi Izin Pengumpulan Oli Bekas
10
Penyerahan Rekomendasi Izin Pengumpulan Oli Bekas kepada pemohon
Unit kerja/Pelaksanan Kegiatan Pemohon
SUBBID. DAL
BIDWAS-DAL
3
5
6
Sekretaris
Ka. BLH
7
Durasi (hari)
8
7
Dokumen
10
7 hari dari tanggal penyerahan perbaikan berkas permohonan
