BAB
XI
AKUNTANSI
PADA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
BAB XI AKUNTANSI PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah unit akuntansi pada tingkat Satuan Kerja sebagai entitas akuntansi. Secara definisi, satuan kerja adalah kuasa pengguna anggaran/pengguna barang
yang
merupakan
bagian
dari
suatu
unit
organisasi
pada
kementerian
Negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Secara garis besar,
terdapat 4 (empat) jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi
(SAI), yatu : 1. KPA-Kantor Pusat (KP). KPA ini merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga yang secara langsung berada di bawah salah satu eselon 1 pada Kementerian Negara/Lembaga. Penetapan sebagai kantor pusat ditandakan dengan pencantuman kode KP pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan. 2. KPA-Kantor
Daerah
(KD).
KPA
ini
merupakan
bagian
dari
Kementerian
Negara/Lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung (berada di bawah suatu Kantor Wilayah) berada di bawah salah satu eselon 1 pada Kementerian Negara/Lembaga dan berkedudukan di daerah. Penetapan sebagai kantor daerah ditandakan dengan pencantuman kode KD pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan. 3. KPA-Dekonsentrasi (DK). KPA ini merupakan satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengguna APBN atas usulan Gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Penetapan sebagai KPA dekonsentrasi berdasarkan surat keputusan
Modul Sistem Akuntansi Instansi
192
BAB
XI
AKUNTANSI
PADA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi dan ditandakan dengan pencantuman kode DK pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan. 4. KPA-Tugas Pembantuan (TP). KPA ini merupakan unit pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai pengguna APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Penetapan sebagai KPA
tugas pembantuan berdasarkan
surat keputusan
Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa sebagai pelaksana tugas pembantuan dan ditandakan dengan pencantuman kode TP pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan. A. Sistem Akuntansi Keuangan pada Satuan Kerja Sebagai KPA, satuan kerja melaksanakan sistem akuntansi keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan lingkup satuan kerja yang bersangkutan sehubungan dengan alokasi anggaran yang diamanatkan kepada satuan kerja yang bersangkutan. 1. Dokumen Sumber Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Dokumen sumber dalam sistem akuntansi keuangan tingkat KPA meliputi: 1. Dokumen pagu anggaran: Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Revisi DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK— RKAK/L Form 1.5 dan Form 4.2), Revisi POK, Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Revisi SKO, Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), dan dokumen lain yang dipersamakan. 2. Dokumen realisasi anggaran: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah di-SP2D-kan, Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang didukung oleh formulir seperti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC), Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) dan dokumen lain yang dipersamakan. 3. Dokumen Persediaan Modul Sistem Akuntansi Instansi
193
BAB
XI
AKUNTANSI
PADA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
4. Dokumen Piutang. 5. Dokumen Aset Tetap (bagi Satuan Kerja yang belum menggunakan aplikasi SABMN) 6. Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan 7. Dokumen lainnya. 2. Proses Akuntansi keuangan pada tingkat Unit Akuntansi KPA (UAKPA) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005. Proses yang dilakukan oleh petugas akuntansi keuangan meliputi: 1. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber. Tugas ini dilaksanakan guna menjamin bahwa dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah dokumen yang sah dan memiliki elemen-elemen data yang jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda sebagai dasar perekaman. 2. Merekam dokumen sumber. Perekaman dokumen sumber harus sesuai dengan data yang sebelumnya telah diverifikasi. 3. Mencetak dan memverifikasi register transaksi harian (RTH). RTH adalah register yang berisi jejak rekam data yang diinput ke dalam aplikasi SAK. Untuk memastikan bahwa dokumen sumber telah direkam dengan benar, maka RTH dicetak untuk kemudian diverifikasi (dicocokkan ulang) dengan dokumen sumbernya. Langkah ini sangat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan konsisten dengan elemen-elemen data dalam dokumen sumber yang direkam. 4. Menerima arsip data komputer (ADK) barang milik negara (BMN) dan register pengirimannya. 5. Memproses ADK BMN dan mencocokkan register pengiriman dengan register penerimaannya. 6. Melakukan posting terhadap data transaksi yang telah lengkap dan benar. Posting data dilakukan agar rekaman data tercatat dalam buku besar dan tersaji dalam laporan keuangan. Karenanya, langkah ini harus selalu dilakukan setiap kali selesai melakukan perkaman data. Tanpa posting, maka buku besar Modul Sistem Akuntansi Instansi
194
BAB
XI
AKUNTANSI
PADA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
dan laporan keuangan akan menunjukkan posisi sebelum dilakukan proses perekaman. 7. Mencetak dan memverifikasi buku besar. Verifikasi buku besar dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang direkam telah diproses oleh sistem secara benar. Selain itu, kemungkinan kesalahan rekam dalam proses verifikasi RTH bisa diketahui pada tahap ini. 8. Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN, melakukan rekonsiliasi, menuangkan hasil rekonsiliasi dalam berita acara rekonsiliasi (BAR), dan melakukan perbaikan data jika diperlukan. 9. Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. 10. UAKPAa. Kantor Pusat menyampaikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1, b. Kantor Daerah menyampaikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah, c. Dekonsentrasi menyampaikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah Dekonsentrasi dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1, d. Tugas Pembantuan menyampaikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan ADK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah TP dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1. 11. Menyampaikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) setiap semester, 12. UAKPAa. Kantor Pusat menyampaikan CaLK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1, b. Kantor Daerah menyampaikan CaLK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah, c. Dekonsentrasi menyampaikan CaLK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah Dekonsentrasi dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1, Modul Sistem Akuntansi Instansi
195
BAB
XI
AKUNTANSI
PADA
KUASA
PENGGUNA
ANGGARAN
d. Tugas Pembantuan menyampaikan CaLK ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah TP dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1. 13. Melakukan back-up data. 3. Keluaran Laporan keuangan pada UAKPA terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keunagan. Aplikasi SAK pada tingkat satuan kerja menghasilkan laporan keuangan utama—Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran— dan informasi manajerial yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan unsur laporan keuangan yang disusun secara manual yang menjelaskan elemen-elemen informasi yang ada di Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. B. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan dilaporkan pada setiap akhir semester, dan disampaikan dalam satu kesatuan dengan laporan keuangan lainnya ke Unit Akuntansi di atasnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat dengan tujuan: 1. Laporan keuangan mudah difahami 2. Menghindari salah paham (misleading) 3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting 4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas 5. Pengungkapan paripurna (full disclosure)
Modul Sistem Akuntansi Instansi
196
