BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan temuan data di lapangan dan analisis yang telah dilakukan dengan melihat dari pembagian bidang jabatan, pendidikan dan pelatihan, kompetensi dan sistem komunikasi yang telah dibangun di Sekretariat Daerah Kota Bima maka dapat disimpulkan bahwasanya sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Kota Bima masih sepenuhnya
belum
siap
dalam
mengimplementasikan
kebijakan
pemerintah daerah, dimana kebanyakan sikap aparatur dalam menyikapi persoalan kebijakan masih menggunakan cara-cara klasik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam arti bahwa di dalam mengimplementasikan produk kebijakan masih bersifat menunggu atau tanpa ada inisiatif dari aparatur itu sendiri. Kondisi realitas menunjukkan bahwa selama ini komitmen dan konsisten masih berada pada level manajerial, sedangkan pada tingkat pelaksana masih kurang memiliki kesadaran. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor kesiapan sumber daya manusia, dilihat dari beberapa hal yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Pembagian bidang jabatan dan struktur organisasi dalam Sekretariat Daerah Kota Bima belum cukup baik dilihat dari komposisi jumlah pegawai yang belum cukup memadai karena masih adanya 146
beberapa
jabatan
rangkap
dan
yang
belum
terisi
menyebabkan kurang optimal dan terjadi tumpang tindih pekerjaan. 2. Latar belakang pendidikan pegawai yang masih banyak tidak sesuai dengan program-program yang dilaksanakan. 3. Banyaknya
aparatur
yang
belum
pernah
dilatih
pelatihan
penjengangan struktural dan pelatihan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya (9,54% yang telah melaksanakan pelatihan masih 90,46% yang belum mengikuti pelatihan). 4. Tidak seimbangnya antara kompetensi pimpinan yang dinilai cukup tinggi sedangkan tingkat kompetensi staf dinilai masih sangat kurang karena
kemampuan
yang
dimiliki
masih
terbatas
bekerja
berdasarkan pengalaman. 5. Bentuk komunikasi pimpinan terhadap bawahan dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari Selain itu pula jajaran dibawahnya diberi kesempatan untuk membantu lewat pendapat-pendapat maupun ideide yang membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pimpinan dalam hal ini sering melakukan koordinasi dengan stafnya lewat pertemuan-pertemuan dengan kepala bagian. Pengawasan juga telah dilakukan secara optimal.
147
B. Kendala dan Hambatan Kebutuhan aparat yang kompeten dan professional menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan dalam proses pembangunan saat ini. Sebagai instrument teknis penyelenggaraan kebijakan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan, yang seluruhnya sangat ditentukan oleh aparat yang dilibatkan. Dalam pelaksanaannya, dirasakan masih begitu banyak kendala yang dihadapi. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi Sekretariat Daerah
Kota
Bima
dalam
mendukung
Implementasi
Kebijakan
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 1. Masih Rendahnya Peningkatan Pemberdayaan dan Penataan Aparatur di Lingkup Sekretariat Daerah Kota Bima. Aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh kemampuan dan etika moral aparat yang keberadaaanya dikaitkan dengan tertib administrasi
pelayanan
intern
maupun
ekstern
dengan
mengesampingkan penonjolan kekuasaan dan kepentingan pribadi pada aktivitas para aparatur birokrasi. Dalam hal ini satu hal yang juga menjadi suatu hambatan adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi yang mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal. 2. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan jabatan; 148
Sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kota Bima masih kurang memadai sesuai dengan yang ditargetkan dalam visi dan misi organisasi. Kekurang seimbangan ini terutama terlihat pada bagianbagian yang memegang peranan penting dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada dalam menyusun perencanaan, dan selanjutnya mengakibatkan kesulitan dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di Kota Bima. Kompetensi ini juga dapat diartikan sebagai ketepatan tugas dan
fungsi
pegawai
dalam
institusi,
artinya
semakin
tepat
penempatan pegawai pada tugas-tugas di sebuah instansi akan menentukan tingkat keberhasilan tugas yang diembannya. 3. Kurangnya Alokasi Dana untuk pelaksanaan diklat dan pelatihan lainnya. Penganggaran untuk mengadakan dan mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
149
Hal ini juga berpengaruh pada kebijakan yang diambil pimpinan.
Untuk
bidang
tertentu
pendidikan
dan
pelatihan
diselenggarakan sendiri, tetapi untuk pekerjaan yang rumit dan spesifikasi khusus perlu dikirim pegawai pada pusat pendidikan dan pelatihan yang sudah ada. 4. Berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparat sebagian masih ada yang kurang relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian di Setda Kota Bima. 5. Belum optimalnya seluruh penyelenggaraan diklat yang dapat diselenggarakan di lembaga BKD dan Diklat Provinsi NTB terutama PIM II. 6. Minimnya Komitmen Komitmen dan semangat dari semua jajaran aparatur dari tingkat
pimpinan
sampai
staf
bawah
sangat
menentukan
keberhasilan pembangunan suatu daerah. Inti dari komitmen dalam pelaksanaannya bukan sekadar wacana saja, namun harus benarbenar mampu diwujudkan.
C. Saran Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 1. Perlunya
komitmen
yang
tinggi
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan layanan publik
150
yang berkualitas dan diiringi dengan sistem pengawasan yang mampu memonitor semua aspek layanan publik kepada masyarakat. 2. Pendidikan aparatur perlu dibenahi dengan kursus atau pendidikan latihan bagi peningkatan kemampuan kerja aparatur yang sesuai dengan bidang kerja yang ditangani. 3. Penempatan bidang jabatan harus memperhatikan kesesuaian antara latarbelakang pendidikan dengan bidang yang ditangani aparatur pemerintah daerah. 4. Perlunya dilakukan cetak biru mengenai peningkatan kualitas SDM atau membuka keran kerja sama dengan berbagai instansi lainnya yang berkompeten guna peningkatan kualitas SDM di Kota Bima. 5. Memberikan motivasi kepada para aparatur yang berkompetensi untuk diberikan penghargaan (reward) untuk lebih meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja yang lebih luas.
151
