BAB VI PENUTUP Berdasarkan uraian dari penelitian dengan judul “Faktor –Faktor yang mempengaruhi kebijakan negara dalam penangulangna Kekerasan dalam rumah tangga” dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut. A. Kesimpulan Terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan negara dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, tampak masih kurang
kontrol
atau
lemah
dalam
melakukan
monitoring
dan
evaluasi.Dengan demikian,banyak menghadapi ganjalan di lapangan sehingga program ini kurang optimal saat diimplementasikan. Dari hasil penelitian di lapangan maupun yang berdasarkan variabel– variabel yang digunakan, tampak bahwa sumber daya manusia masih sangat lemah dimana dari hasil yang telah ada menunjukan bahwa sumber daya manusia yang lemah sangat memengaruhi efektifitas kebijakan kekerasan dalam rumah tangga karena kurang adanya pemahaman yang mendalam mengenai misi dan konteks kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang lemah dalam organisasi memerlukan pelatihan dan pengembangan yang mendalam dimana merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Tetapi apabila dilihat dari sasarannya, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan
101
yang spesifik terhadap mencapaian efektifitas kebijakan kekerasan dalam rumah tangga, dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja dalam organisasi. Agar mutu dan kemampuan sumber daya manusia yang telah ada mampu bersaing dan dapat mengikuti perkembangan zaman, terlebih pada era globalisasi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang berkembang dengan sangat pesat. Sumber daya manusia akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka Hal ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Pengembangan sumber daya manusia dirasakan sangat penting karena tuntutan pekerjaan yang sangat kompleks akibat kemajuan teknologi dan kompetisi diantara berbagai organisasi, sangat membutuhkan pengembangan pegawai yang baik, sehingga kebijakan kekerasan dalam rumah tangga bisa seoptimal mungkin.
102
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, penempatan pegawai negeri belum semuanya disesuaikan dengan kualitas yang ada. Dari sini pun tampak masih
lemahnya
sumber
daya
manusia
di
organisasi
pemerintah.
Mempersiapkan sumber daya manusia ke depan dengan memberikan keterampilan dan pendidikan formal, diharapkan ke depannya sumber daya manusia akan lebih andal dalam memahami tugas dan fungsi masing–masing. Dalam perekrutan pegawai di organisasi pemerintah Timor Leste masih di temukan adanya praktik nepotisme. Praktik ini adalah tindakan memilih kerabat sendiri, teman atau sahabat untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Dalam praktik nepotisme ini, ada
kecenderungan untuk
mengutamakan sanak saudara atau teman dalam menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan atau suatu perusahaan.Karena adanya praktik ini, implementasi kebijakan kekerasan dalam rumah tangga kurang efektif. Perekrutan dengan dasar nepotisme ini mendudukan kerabat dekat, saudara maupun anggota partai akti dalam sebuah partai politik dalam organisasi pemerintahan. Dengan perekrutan seperti ini, pegawai yang direkrut belum memahami dengan baik tugas dan fungsi mereka dalam sebuah jabatan sehingga sulit mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perekrutan yang tidak sesuai dengan merit sistem dan sering menyalahgunakan kekuasaan untuk hal–hal yang bersifat pribadi atau yang bersifat partai politik menyebabkan implementasi kebijakan di masyarakat kurang efektif. Para implementor pelaksana yang sebagian besar hanya dipilih
103
melalui sistem kekeluargaan atau sistem kerabat dekat kurang memahami tugas dan fungsi mereka dalam proses implementasi. Kurang paham terhadap konteks kebijakan menimbulkan kurang optimalnya kebijakan kekerasna dalam rumah tangga. Budaya kekuasaan yang masih dominah dari atasan terhadap bawahan yang masih kuat dalam lingkungan organisasi juga memengaruhi pengambilan keputusan karena sangat kentara semua keputusan diambil dari atasan. Dalam organisasi pemerintah Timor Leste para bawahan hanya mengikuti keputusan atasan tanpa protes atau sikap kritis kepada atasan. Protes atau pun sikap kritis ini dapat memengaruhi kinerja pegawai itu dalam evaluasi kinerja nantinya. Hal ini menimbulkan ketakutan bawahan untuk mengkritik atasan sehingga salah dan benar tindakan atasan hanya diikuti tanpa adanya protes. Kultur otoriter dari atasan sangat domina dalam sistem birokrasi pemerintah Timor Leste. Dalam struktur pemerintahan di Timor Leste diperlukan adanya sebuah proses yang panjang dan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Diperlukan pula adanya kerja keras dari pegawai pemerintahan ini untuk mengubah pola pikir masyarakat agar sehingga implementasi kebijakan Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi seoptimal mungkin.
104
B. Saran Berkaitan dengan permasalahan yang ditemui dalam hasil temuan lapangan, maka perlu adanya langkah konkret berupa saran ataupun rekomendasi.Langkah konkret ini diharapkan dapat membuat implementasi kebijakan ke depan lebih efektif. 1. Sumber daya manusia di Timor Leste perlu ditingkatkan pendidikan formal dan informal mengenai gender atau pun mengenai pendidikan politik sehingga pemahaman tentang implementasi suatu kebijakan mengenai Kekerasan rumah tangga akan lebih optimal. 2. Dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada lingkungan sosial khususnya di bidang gender sehingga norma budaya dan ajaran agama yang selama ini di peroleh oleh sosial masyarakat tidak akan bias gender. 3. Pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan untuk memperkuat keterampilan politik perempuan Timor Leste sehingga perempuan aktif terlibat didalam kegiatan – kegiatan politik terutama dalam lembaga legislatif dan partai politik. 4. Mendorong perempuan Timor Leste dalam keterlibatan di lingkungan sosial politik sehingga perempuan Timor Leste memiliki eksistensi yang tidak kalah dari seorang laki – laki.
105
