BAB VI AKUNTANSI PIUTANG PNBP

BAB VI AKUNTANSI PIUTANG PNBP


Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Piutang negara yang dimaksud di atas termasuk piutang bukan pajak yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga. Selain itu piutang negara juga mencakup: 1.

Pinjaman atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha

Milik

Negara/Badan

Usaha

Milik

Daerah

sesuai

dengan

yang

tercantum/ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN. 2. Pinjaman atau hibah dari Pemerintah Pusat kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP menyatakan bahwa jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan jumlah PNBP yang terutang oleh instansi pemerintah kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya PNBP. Peraturan

Pemerintah

Nomor

24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan, Paragraf 43 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa piutang pajak dan bukan pajak harus dicantumkan dalam neraca. Lebih lanjut, Paragraf 49 PSAP Nomor 01 menyatakan bahwa piutang merupakan salah satu klasifikasi dari aset lancar. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, denda, Modul Sistem Akuntansi Instansi

93


penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan uraian di atas, setiap kementerian negara/lembaga wajib melaksanakan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga piutang PNBP dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu. Tujuan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP adalah: 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang; 2. Mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; 3. Mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi piutang PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Untuk tercapainya keseragaman dalam penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP, perlu disusun pedoman mengenai penatausahaan piutang PNBP yang memberikan petunjuk kepada kementerian negara/lembaga terkait dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan piutang PNBP. A. Ruang Lingkup Pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP ini berlaku untuk seluruh piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga. Pedoman ini tidak mengatur penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yang dikelola oleh: 1.

Pemerintah Daerah;

2.

BUMN/BUMD;

3.

Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

B. Klasifikasi Piutang PNBP Secara garis besar, Piutang PNBP digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Modul Sistem Akuntansi Instansi

94


I.

Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam, terdiri dari:

II.

a.

Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi;

b.

Piutang dari Pendapatan Gas Alam;

c.

Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum;

d.

Piutang dari Pendapatan Kehutanan;

e.

Piutang dari Pendapatan Perikanan;

Piutang dari Pendapatan Bagian Laba BUMN, terdiri dari: Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN;

III. Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya, terdiri dari: a.

Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa;

b.

Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan;

c.

Piutang dari Pendapatan Pendidikan;

d.

Piutang dari Pendapatan lain-lain;

Rincian Piutang dari PNBP adalah sebagai berikut: I. Piutang dari Penerimaan Sumber Daya Alam, terdiri dari: a.

Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi: Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi;

b.

Piutang dari Pendapatan Gas Alam: Piutang dari Pendapatan Gas Alam;

c.

d.

Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum: 1.

Piutang dari Pendapatan Iuran Tetap;

2.

Piutang dari Pendapatan Royalti Batubara;

Piutang dari Pendapatan Kehutanan: 1.

Piutang dari Pendapatan Dana Reboisasi;

2.

Piutang dari Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan;

3.

Piutang dari Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri;

4.

Piutang dari Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu;

5.

Piutang dari Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan;


95


6.

Piutang dari Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam;

7.

Piutang dari Pendapatan Dana Pengamanan Hutan;

8.

Piutang dari Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan;

9.

Piutang dari Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati (IASL/TA);

10. Piutang dari Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA); 11. Piutang dari Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB); 12. Piutang dari Pungutan Izin Berburu di taman buru dan areal buru (PIB); 13. Piutang dari Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam; 14. Piutang dari Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA); 15. Piutang dari Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPA); e.

Piutang dari Pendapatan Perikanan: 1. Piutang dari Pendapatan Perikanan; 2. Piutang dari Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan;

II. Piutang dari Pendapatan Bagian Laba BUMN, terdiri dari: a. Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN: 1. Piutang dari Pendapatan Laba BUMN Perbankan; 2. Piutang dari Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan; III. Piutang dari Pendapatan PNBP Lainnya, terdiri dari: a. Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa; 1. Piutang dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan; 2. Piutang dari Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan; 3. Piutang dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang;


96


4. Piutang dari Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan; 5. Piutang dari Pendapatan Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi Lainnya; 6. Piutang dari Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya; 7. Piutang dari Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan; 8. Piutang dari Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni; 9. Piutang dari Pendapatan Penjualan Lainnya; 10. Piutang dari Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah; 11. Piutang dari Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor; 12. Piutang dari Pendapatan Penjualan Sewa Beli; 13. Piutang dari Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing; 14. Piutang dari Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/ Dihapuskan; 15. Piutang dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri; 16. Piutang dari Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang; 17. Piutang dari Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak; 18. Piutang dari Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya; 19. Piutang dari Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya; 20. Piutang dari Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA); 21. Piutang dari Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Paspor, SIM, STNK, dan BPKB; 22. Piutang dari Pendapatan Hak dan Perijinan; 23. Piutang dari Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan; 24. Piutang dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Modul Sistem Akuntansi Instansi

97


25. Piutang dari Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama; 26. Piutang dari Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan, dan Kenavigasian; 27. Piutang dari Pendapatan Jasa I Lainnya; 28. Piutang dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro); 29. Piutang dari Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi; 30. Piutang dari Pendapatan Iuran Lelang untuk Fakir Miskin; 31. Piutang dari Pendapatan Jasa Catatan Sipil; 32. Piutang dari Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa; 33. Piutang dari Pendapatan Uang Pewarganegaran; 34. Piutang dari Pendapatan Bea Lelang; 35. Piutang dari Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara; 36. Piutang dari Pendapatan Jasa II Lainnya; 37. Piutang dari Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia; 38. Piutang dari Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler; 39. Piutang dari Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri; 40. Piutang dari Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi; 41. Piutang dari Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi; 42. Piutang dari Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman; 43. Piutang dari Pendapatan Bunga Lainnya; 44. Piutang dari Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang; 45. Piutang dari Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/ Rupiah; 46. Piutang dari Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing; b. Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan: 1. Piutang dari Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan;


98


2. Piutang dari Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan; 3. Piutang dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan); 4. Piutang dari Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya; 5. Piutang dari Pendapatan Ongkos Perkara; 6. Piutang dari Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya; c. Piutang dari Pendapatan Pendidikan: 1. Piutang dari Pendapatan Uang Pendidikan; 2. Piutang dari Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan; 3. Piutang dari Pendapatan Uang Ujian untuk Menjalankan Praktek; 4. Piutang dari Pendapatan Pendidikan Lainnya; d. Piutang dari Pendapatan lain-lain: 1. Piutang dari Pendapatan Minyak Mentah (DMO); 2. Piutang dari Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas; 3. Piutang dari Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara; 4. Piutang dari Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara; 5. Piutang dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji; 6. Piutang dari Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; 7. Piutang dari Pendapatan atas Denda Administrasi PBHTB; 8. Piutang dari Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional; 9. Piutang dari Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal; 10. Piutang dari Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL); 11. Piutang dari Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi; 12. Piutang dari Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah; 13. Piutang dari Pendapatan Anggaran Lain-lain; Modul Sistem Akuntansi Instansi

99


14. Piutang dari Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM; 15. Piutang dari Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. C. PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP 1. Pihak yang Terkait dengan Penatausahaan Piutang PNBP Unit penatausahaan piutang dapat berupa unit struktural atau petugas sesuai dengan

besar

kecilnya

organisasi

dan

transaksi

yang

ditangani.

Unit

penatausahaan piutang pajak adalah unit pada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Unit penatausahaan Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Bagian Lancar Investasi Permanen, dan Piutang Bukan Pajak Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga disesuaikan dengan struktur organisasinya. Unit penatausahaan piutang pada kementerian negara/lembaga melibatkan unit operasional, unit administrasi yang mendukung fungsi akuntansi piutang,

dan

unit pembukuan pada unit operasional. a. Unit Operasional Unit Operasional adalah unit/organisasi yang mengelola penerimaan negara pada

suatu

instansi.

Kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

unit/petugas

operasional adalah: a. Membuat surat pernyataan piutang; b. Membuat surat penagihan piutang; c. Mengirimkan surat tagihan kepada petugas administrasi dan petugas pembukuan; d. Membuat surat tentang penyerahan piutang yang tidak tertagih dengan membuat permintaan penagihan dilaksanakan oleh Ditjen. Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan; Modul Sistem Akuntansi Instansi

100


e. Membuat usulan penghapusan piutang; f. Mengarsipkan dokumen piutang. b. Unit Administrasi Unit Administrasi adalah unit/petugas yang melaksanakan penerimaan dan pengiriman

dokumen

piutang.

Kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

unit

administrasi adalah: a. Menerima dokumen/surat penagihan piutang; b. Mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada debitur (penanggung hutang kepada negara yaitu orang atau badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan); c. Membuat surat pengantar; d. Meneruskan dokumen tanggapan debitur ke unit/petugas operasional; e. Mengirim bukti setor kepada unit pembukuan. c. Unit Pembukuan Unit Pembukuan adalah unit/organisasi yang melaksanakan pembukuan dan pelaporan piutang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pembukuan sebagai berikut: a. Melakukan pencatatan piutang ke dalam Kartu Piutang berdasarkan dokumen-dokumen transaksi; b. Membuat Daftar Rekapitulasi Piutang; c. Membuat Daftar Umur Piutang Dan Reklasifikasi Piutang; d. Membuat Daftar Saldo Piutang setiap triwulan berdasarkan Kartu Piutang; e. Melakukan pengarsipan dokumen; f. Mengirimkan laporan-laporan.


101


Hubungan antara unit-unit penatausahaan piutang digambarkan di bawah ini:

Unit Operasional

(1) (3)

(2) (6)

Unit Administrasi

(5) Unit Pembukuan

(4) Keterangan:

1) Mengirimkan dokumen/surat penagihan piutang kepada debitur melalui unit administrasi untuk mendapat surat tanggapan; 2) Mengirimkan

dokumen/surat

penagihan

piutang

kepada

unit/petugas

pembukuan untuk dicatat; 3) Menyampaikan surat tanggapan dari debitur yang disampaikan melalui unit adminstrasi; 4) Menyampaikan bukti setor kepada unit pembukuan; 5) Membuat laporan piutang per jenis piutang; 6) Menyampaikan laporan-laporan piutang kepada unit akuntansi level di atasnya. 2. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang menjadi dasar penatausahaan piutang PNBP adalah sebagai berikut: 1. Perjanjian/kontrak piutang PNBP; 2. Surat Ketetapan dalam hal piutang PNBP, Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SKTM; 3. Surat Setoran Bukan Pajak dan bukti setor lainnya; 4. Surat Keputusan Penghapusan; 5. Dokumen lain yang berkaitan dengan piutang PNBP.


102


3. Penatausahaan Piutang PNBP oleh Unit/Petugas Akuntansi Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga Penatausahaan piutang PNBP adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formulir/daftar yang digunakan dalam pencatatan piutang adalah: a. Kartu Piutang Merupakan kartu yang menunjukkan jumlah piutang, mutasi dan saldo piutang masing-masing debitur. Pencatatan piutang dilakukan pada saat timbulnya hak pemerintah atau adanya kewajiban pihak lain kepada pemerintah. Pencatatan didasarkan atas dokumen sumber yang berasal dari surat ketetapan piutang, bukti setor dan surat penghapusan piutang. Kartu Piutang diisi setiap terjadi transaksi. Bentuk Kartu Piutang dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 105 dan 106 s.d. 107 modul ini. b. Daftar Rekapitulasi Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan total mutasi dan saldo piutang menurut jenis piutangnya. Pencatatan ke dalam Daftar Rekapitulasi Piutang dilakukan setiap semester berdasarkan mutasi dalam kartu piutang. Bentuk Daftar Rekapitulasi Piutang dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 108 dan 109 modul ini. c. Daftar Saldo Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan saldo piutang berdasarkan rekapitulasi masing-masing jenis piutang dan disajikan setiap semester. Bentuk Daftar Saldo Piutang dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 110 dan 111 modul ini. Modul Sistem Akuntansi Instansi

103


d. Daftar Umur Piutang Merupakan daftar yang menunjukkan pengelompokan piutang yang menunggak (sudah

melebihi

jangka

waktu

kredit)

berdasarkan

lamanya

waktu

tunggakannya dan disajikan setiap akhir tahun. Bentuk Daftar Umur Piutang dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 112 dan 113 modul ini. e. Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang Untuk

memudahkan

reklasifikasi

piutang

dapat

dibuatkan

Daftar

Reklasifikasi Saldo Piutang yang menunjukkan jumlah bagian lancar dan jumlah bagian tidak lancar. Reklasifikasi aset non lancar ke dalam aset lancar dikarenakan jumlah yang direklasifikasi tersebut akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Bentuk Daftar Reklasifikasi dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat pada halaman 114 dan 115 modul ini. f. Formulir Jurnal Aset (FJA) Merupakan

formulir

yang

digunakan

untuk

mencatat

penambahan,

pengurangan, dan penghapusan nilai aset pada neraca. Dalam hal ini adalah nilai aset piutang pada neraca. Bentuk FJA dan petunjuk pengisiannya dapat dilihat di halaman 116 dan 117 modul ini.


104


Bentuk Kartu Piutang adalah sebagai berikut:

Kementerian Negara/Lembaga : (1) Eselon I : (2) Wilayah : (3) Satuan Kerja : (4)

Jenis Piutang : (5) Nomor : (6)

KARTU PIUTANG Identitas Debitur Nama NIP/NPWP Alamat Unit Kerja Departemen/Lembaga

Tgl (18)

Keterangan (19)

Dicatat, (23)

(.............................................)


: : : : :

(7) (8) (9) (10) (11)

Debet (20)

Data Piutang Jumlah Piutang Tgl Jatuh tempo Angsuran per bln Mulai mengangsur Dasar Penetapan Piutang No. SK Tgl. SK Kredit (21)

: : : :

(12) (13) (14) (15)

: (16) : (17) Saldo (22)

Disetujui, (24)

(...........................................)

105


Tata cara pengisian Kartu Piutang adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Jenis Piutang

Pengisian Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/lembaga Diisi dengan kode dan uraian unit eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja Diisi dengan kode (2 digit) dan uraian jenis piutang. Jenis piutang adalah sebagai berikut: 11 : Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi 12 : Piutang dari Pendapatan Gas Alam 13 : Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum 14 : Piutang dari Pendapatan Kehutanan 15 : Piutang dari Pendapatan Perikanan 22 : Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN 31 : Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa 32 : Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan 33 : Piutang dari Pendapatan Pendidikan 34 : Piutang dari Pendapatan Lain-Lain 41 : Tagihan Penjualan Angsuran 42 : Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nomor Nama NIP/NPWP Alamat Unit Kerja Departemen/Lembaga Jumlah Piutang Tgl Jatuh Tempo Angsuran per bln

15. 16. 17. 18. 19.

Mulai Mengangsur (*) No. SK Tgl. SK Tgl (*) Keterangan (*)

Diisi dengan nomor urut per jenis piutang (5 digit) Diisi dengan nama debitur Diisi dengan NIP/NPWP, NIP untuk debitur PNS Diisi dengan alamat debitur Diisi dengan unit kerja debitur (UAKPA) Diisi dengan nama departemen/lembaga (debitur) Diisi dengan jumlah rupiah piutang PNBP Diisi dengan tanggal jatuh tempo piutang Diisi dengan jumlah rupiah angsuran per bulan apabila pembayaran piutang dilakukan dengan mengangsur Diisi dengan tanggal mulai mengangsur Diisi dengan nomor SK Penetapan Piutang Diisi dengan tanggal SK Penetapan Piutang Diisi dengan tanggal pencatatan Diisi dengan uraian transaksi, misalnya penandatanganan surat ketetapan hutang, pembayaran angsuran, dll


106


No 20. 21. 22.

Uraian Debit Kredit Saldo

23.

Dicatat

24.

Disetujui

Pengisian Diisi dengan rupiah penambahan piutang PNBP Diisi dengan rupiah pengurangan piutang PNBP Diisi dengan selisih antara kolom (20) dan kolom (21) Diisi dengan nama petugas yang mencatat Kartu Piutang Diisi dengan nama penanggungjawab satuan kerja

* Hanya diisi pada akhir semester (Khusus Kartu Piutang untuk Piutang kode 20,21, atau 22)


107


Bentuk Daftar Rekapitulasi Piutang adalah sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga : (1) Eselon I : (2) Wilayah : (3) Satuan Kerja : (4) DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: (5) semester : (6) Yang berakhir pada tanggal …..…(7) No. Kartu Piutang (8)

Keterangan (9)

Dicatat, (14)

(.............................................)


Jumlah Piutang s/d Semester Lalu (10)

Penambahan

Pengurangan

(11)

(12)

Jumlah Piutang s/d Semester ini (13)

Disetujui, (15)

(...........................................)

108


Tata cara pengisian Daftar Rekapitulasi Piutang adalah sebagai berikut: No 1.

Uraian Kementerian Negara/Lembaga

2. 3. 4. 5.

Eselon I Wilayah Satuan Kerja Jenis Piutang PNBP

6. 7. 8. 9.

Semester Yang berakhir pada tanggal No. Kartu Piutang Keterangan

10. 11.

Jumlah Piutang s/d Semester Lalu Penambahan

12.

Pengurangan

13. 14.

Jumlah Piutang s/d Semester ini Dicatat

15.

Disetujui


Pengisian Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/ lembaga Diisi dengan kode dan uraian unit eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja Diisi dengan kode (2 digit) dan uraian jenis piutang PNBP Diisi dengan semester mutasi piutang - Cukup jelas Diisi dengan nomor Kartu Piutang Diisi dengan uraian transaksi misalnya Nama Debitur A, Debitur B, dst Diisi dengan jumlah piutang sampai dengan semester sebelumnya Diisi dengan jumlah penambahan piutang pada semester yang bersangkutan Diisi dengan jumlah pengurangan piutang pada semester yang bersangkutan Diisi dengan hasil penambahan kolom (10) dan (11) dikurang (12) Diisi dengan nama dan tanda tangan petugas yang mencatat kartu piutang Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggungjawab satuan kerja

109


Bentuk Daftar Saldo Piutang adalah sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga : (1) Eselon I : (2) Wilayah : (3) Satuan Kerja : (4) DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: (5) Yang berakhir tanggal: (6) Kode (7)

Jenis Piutang (8)

11 12 13 14 15 22

Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi Piutang dari Pendapatan Gas Alam Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum Piutang dari Pendapatan Kehutanan Piutang dari Pendapatan Perikanan Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

31 32 33 34 41 42 Jumlah

Saldo (Rp) (9)

(10)

Disetujui, (11)

(.....................................)


110


Tata cara pengisian Daftar Saldo Piutang adalah sebagai berikut: No. 1.


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Eselon I Wilayah Satuan Kerja Semester Yang berakhir tanggal Kode Jenis Piutang Saldo Jumlah

11.

Disetujui


Pengisian Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/lembaga Diisi dengan kode dan uraian unit eselon1 Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja - Cukup jelas - Cukup jelas Diisi dengan kode jenis piutang Diisi dengan uraian jenis piutang Diisi dengan saldo piutang Diisi dengan jumlah saldo dari seluruh jenis piutang Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggungjawab satuan kerja

111


Bentuk Daftar Umur Piutang adalah sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga : (1) Eselon I : (2) Wilayah : (3) Satuan Kerja : (4) DAFTAR UMUR PIUTANG Jenis Piutang PNBP: (5) Yang berakhir pada tanggal …..…(6) No.

(7)

Identitas Debitur No. SK Tgl. SK Tgl. Jatuh Tempo Jumlah Piutang (8)

So. Awal

(9)

Pelunasan

(10)

So. Akhir

(11)

Tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan A=ada/T=tidak

Jumlah tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan

Jangka waktu piutang yang belum dilunasi 1-30 hari

1-3 bulan

3-6 bulan

6-12 bulan

Jumlah

Lebih dari 1 tahun

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

<12 bulan

>12 bulan

Jumlah Dicatat, (22)

(.............................................) Modul Sistem Akuntansi Instansi

Disetujui, (23)

(...........................................) 112


Tata cara pengisian Daftar Umur Piutang adalah sebagai berikut: No. 1.


2. 3. 4. 5.

Eselon I Wilayah Satuan Kerja Jenis Piutang

6. 7. 8.

Yang Berakhir Pada Tanggal No. Identitas Debitur

9.

So. Awal

10.

Pelunasan

11.

So. Akhir

12.

Tagihan belum dilunasi pada tahun berjalan A=ada/T=tidak

13.

Jumlah tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan Jangka waktu piutang yang belum dilunasi (<12bulan)

14 – 17

18.

Jumlah

19. 20 – 21 22.

Jangka waktu piutang belum dilunasi (>12bulan) Jumlah Dicatat

23.

Disetujui


yang

Pengisian Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/lembaga Diisi dengan kode dan uraian unit eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja Diisi dengan kode (2 digit) dan uraian jenis piutang PNBP - Cukup jelas - Cukup jelas Diisi dengan nama debitur, nomor SK Penetapan Piutang, tanggal SK Penetapan Piutang, tanggal jatuh tempo piutang, jumlah rupiah piutang. Diisi dengan jumlah saldo awal piutang pada tahun berjalan. Diisi dengan jumlah pelunasan piutang pada tahun berjalan. Diisi dengan jumlah saldo akhir piutang pada tahun berjalan. Diisi dengan huruf A, jika ada tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan dan huruf T, jika tidak ada. Diisi dengan jumlah tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan. Di setiap kolom umur, diisi dengan jumlah sisa rupiah piutang yang belum dilunasi pada tahun berikutnya. Diisi dengan jumlah rupiah (kolom 14 sampai dengan kolom 17) Diisi dengan jumlah sisa rupiah piutang yang belum dilunasi pada periode berikutnya. Cukup Jelas Diisi dengan nama petugas yang mencatat kartu piutang Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggungjawab satuan kerja

113


Bentuk Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang adalah sebagai berikut: Kementerian Negara/Lembaga : (1) Eselon I : (2) Wilayah : (3) Satuan Kerja : (4) DAFTAR REKLASIFIKASI SALDO PIUTANG Yang berakhir tanggal: (5) Kode (6)

Jenis Piutang (7)

11 12 13

33 34

Piutang dari Pendapatan Minyak Bumi Piutang dari Pendapatan Gas Alam Piutang dari Pendapatan Pertambangan Umum Piutang dari Pendapatan Kehutanan Piutang dari Pendapatan Perikanan Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain

41

Tagihan Penjualan Angsuran

42

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

14 15 22

31 32

Jumlah

Saldo (8)

Aset Lancar (9)

Aset Nonlancar (10)

(11)

(12)

(13)

Disetujui, (14)

(.....................................)


114


Tata cara pengisian Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang adalah sebagai berikut: No. 1.


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Eselon I Wilayah Satuan Kerja Yang berakhir tanggal Kode Jenis Piutang Saldo Aset Lancar Aset Nonlancar Jumlah Jumlah

13.

Jumlah

14.

Disetujui


Pengisian Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/lembaga Diisi dengan kode dan uraian unit eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja - Cukup jelas Diisi dengan kode jenis piutang Diisi dengan uraian jenis piutang Diisi dengan saldo piutang Diisi dengan jumlah yang menjadi aset lancar Diisi dengan jumlah yang menjadi aset nonlancar Diisi dengan jumlah saldo dari seluruh jenis piutang Diisi dengan jumlah aset lancar dari seluruh jenis piutang Diisi dengan jumlah aset non lancar dari seluruh jenis piutang Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggungjawab satuan kerja

115


Bentuk Formulir Jurnal Aset adalah sebagai berikut: FORMULIR JURNAL ASET Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Periode/Bulan Keterangan

: (1)___________________________ : (2)___________________________ : (3)___________________________ : (4)___________________________

: (8)___________________ : (9)__________________________________ __________________________________

No. Urut (11)

Kode Perkiraan (12)

Dibuat oleh : (15) Tanggal :


Uraian Nama Perkiraan (13)

Disetujui oleh : (16) Tanggal :

No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran

: (5)__________________________ : (6)___________________________ : (7)___________________________

Jenis Jurnal Aset (10)  Kas di Bendahara Penerima  Kas di Bendahara Pembayar  Piutang

  

Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya

Rupiah (14)

Direkam oleh : (17) Tanggal :

116


Petunjuk Pengisian Formulir Jurnal Aset: No. 1. 2. 3.

URAIAN Kementerian Lembaga Eselon I Wilayah

4. 5.

Satuan Kerja No. Dokumen

6.

Tanggal

Negara/

PENGISIAN Diisi dengan kode dan uraian kementerian negara/lembaga. Diisi dengan kode dan uraian unit eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah/propinsi. Diisi dengan kode/uraian satuan kerja. Diisi dengan no. dokumen yang ditetapkan untuk Formulir Jurnal Aset. Nomor Formulir Jurnal Aset ditetapkan oleh setiap unit akuntansi pembuat Formulir Jurnal Aset dengan menggunakan format “BABT00000” dimana BA = kode 3 digit Kementerian Negara/Lembaga, B = bulan, T = tahun, dan 00000 = no. urut. Diisi dengan tanggal pembuatan laporan sbb : HH – BB -TTTT Tahun Bulan

Tanggal 7. 8.

Tahun Anggaran Periode/Bulan

9.

Keterangan

10. 11.

Jenis Jurnal Aset No. Urut

12. 13.

Kode Perkiraan Uraian Nama Perkiraan

14.

Rupiah

15.

Dibuat oleh: Tanggal:

16.

Disetujui oleh: Tanggal:

17.

Direkam oleh : Tanggal


Diisi dengan periode tahun anggaran yang dilaporkan. Diisi dengan periode transaksi yang dilaporkan. Contoh : 01-01-2001 s.d 31-01-2001/Januari Diisi dengan penjelasan mengenai sifat dari transaksi yang dibuat Formulir Jurnal Aset. Diisi dengan 6 pilihan jenis jurnal aset yang sesuai Diisi dengan nomor urut transaksi dengan rincian debet atau kredit Diisi dengan 6 (enam) digit untuk kode perkiraan Diisi dengan nama perkiraan sesuai dengan kode perkiraan pada kolom 13 Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet atau dikredit. Jumlah kredit dibedakan dari jumlah debet dengan memasukkan tanda minus (-) didepan jumlah kredit untuk memungkinkan pengambilan jumlah. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang membuat Formulir Jurnal Aset. Tanggal pembuatan Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan penanggungjawab yang meneliti dan menyetujui Formulir Jurnal Aset. Tanggal penandatanganan Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan. Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan staf yang merekam Formulir Jurnal Aset. Tanggal perekaman Formulir Jurnal Aset ditulis pada tempat yang disediakan.

117


Bagan Alir Penatausahaan Piutang PNBP pada UAKPA

Dokumen sumber

1 Pencatatan dalam Kartu Piutang PPP Daftar Saldo 2 Piutang iutang Kartu Piutang 3b

3a

Pencatatan Daftar Umur Piutang

Rekapitulasi Piutang

4

7 Daftar Rekap Piutang

Daftar Umur Piutang

8

5 Buat Daftar Reklasifikasi Piutang

Buat Daftar Saldo Piutang Formulir Jurnal Aset 9

6 Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang

Daftar Saldo Piutang

11 10a 10 b Membuat Jurnal Aset


118


Keterangan Bagan Alir: 1-2 3a3b 4-6 7-9 10-11

Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan menerima dan melakukan pencatatan dokumen sumber ke dalam Kartu Piutang. Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan melakukan pencatatan ke dalam Daftar Umur Piutang dan melakukan rekapitulasi piutang berdasarkan Kartu Piutang. Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan membuat Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang berdasarkan Daftar Umur Piutang. Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan membuat Daftar Saldo Piutang berdasarkan Daftar Rekapitulasi Piutang. Petugas Akuntansi Piutang membuat Formulir Jurnal Aset berdasar Daftar Reklasifikasi Piutang dan Daftar Saldo Piutang yang diperoleh dari Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan.


119


4. Kebijakan Akuntansi Akuntansi Piutang adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian piutang dalam neraca. a. Pengakuan Piutang PNBP Pada dasarnya piutang PNBP diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih piutang PNBP, atau pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang PNBP. Misalnya Piutang Bukan Pajak yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dicatat sebagai Piutang PNBP dalam neraca. Contohnya tagihan atas sewa gedung pemerintah oleh pihak ketiga dan pada saat terbitnya Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan dokumen untuk mengakui TGR untuk pegawai negeri sipil (PNS). Pengakuan untuk Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR, Piutang Bukan Pajak Lainnya, dan Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing adalah sebagai berikut: 1)

Bagian Lancar TPA diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi TPA yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akun TPA di neraca;

2) Bagian Lancar TGR diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi TGR jangka panjang yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akun TGR di neraca; 3) Piutang Bukan Pajak Lainnya diakui pada saat terbitnya surat pernyataan Piutang PNBP; 4) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing diakui pada setiap akhir tahun dengan cara melakukan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing yang akan jatuh tempo pada satu tahun berikutnya setelah Modul Sistem Akuntansi Instansi

120


tanggal neraca. Reklasifikasi tersebut akan mengurangi akun Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing di neraca. b. Pengukuran Piutang PNBP Pada dasarnya Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. Misalnya Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal seluruh tagihan yang belum dibayar oleh wajib bayar pada tanggal neraca. Contohnya adalah tagihan sewa gedung pemerintah yang belum dibayar oleh pihak ketiga. Sedangkan pencatatan untuk Bagian Lancar TPA, Bagian Lancar TGR, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah dan lembaga asing, dan Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut: 1) Bagian Lancar TPA dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sejumlah rupiah TPA yang akan diterima dalam waktu satu tahun; 2) Bagian Lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun; 3) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah jumlah bagian lancar piutang; 4) Piutang Bukan Pajak Lainnya dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi. c. Pengungkapan Piutang PNBP Piutang PNBP disajikan di neraca sebagai Aset Lancar dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), berupa: 1) Perincian jenis-jenis piutang; 2) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;


121


3) Penjelasan atas piutang yang merupakan hasil reklasifikasi TPA dan/atau TGR; 4) Penjelasan atas piutang yang merupakan hasil reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah, dan lembaga asing; 5) Penjelasan atas Piutang Bukan Pajak Lainnya; 6) Daftar Umur Piutang PNBP. d. Jurnal Piutang Pencatatan piutang dilakukan oleh Petugas Akuntansi Piutang pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran. Petugas Akuntansi Piutang menyelenggarakan pencatatan piutang PNBP yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara periodik dengan menggunakan Kartu Piutang. Berdasarkan Kartu Piutang, Petugas Akuntansi Piutang menyusun Daftar Umur Piutang dan kemudian menyusun Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang. Selain itu, Petugas Akuntansi Piutang juga menyusun Daftar Rekapitulasi Piutang dan Daftar Saldo Piutang. Setiap akhir semester, berdasarkan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang, Petugas Akuntansi Piutang mencatat jurnal aset melalui Formulir Jurnal Aset. Formulir Jurnal aset selanjutnya direkam dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Pencatatan piutang hanya dilakukan pada saat pencatatan saldo awal piutang pertama kali dan penambahan atau pengurangan nilai piutang pada akhir semester. Pada akhir tahun dilakukan reklasifikasi Piutang PNBP. Reklasifikasi piutang PNBP dicatat pada akhir tahun serta pada awal tahun berikutnya dibuatkan jurnal balik.


122


Pencatatan piutang dilakukan sesuai dengan kelompok piutang, yaitu: 1) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: Dr Cr

113211 311311

Piutang PNBP Cadangan Piutang

XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: Dr Cr

113211 311311


XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk pengurangan nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: Dr Cr

311311 113211

Cadangan Piutang Piutang PNBP

XXXXXX XXXXXX

2) Piutang Bukan Pajak Lainnya Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah: Dr Cr

113811 311311


XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah: Dr Cr

113811 311311


XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk pengurangan nilai Piutang Bukan Pajak Lainnya adalah: Dr Cr

311311 113811

Cadangan Piutang Piutang PNBP

XXXXXX XXXXXX

e. Pelaporan Piutang Piutang disajikan dalam kelompok Aset Lancar. Jika terdapat aset lainnya berupa tagihan kepada pihak ketiga seperti TGR yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan, maka perlu dilakukan reklasifikasi atas bagian lancar yang akan jatuh tempo.


123


Dengan reklasifikasi tersebut akan dipisahkan: a.

Aset Lancar

:

b.

Aset Lancar

:

Non

Tagihan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan Tagihan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu lebih dari 12(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

Sebagai contoh Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 bulan mendatang harus direklasifikasikan ke dalam Aset Lancar pada perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan sisanya yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan tetap disajikan dalam Aset Lainnya pada perkiraan Tuntutan Ganti Rugi. Jurnal untuk mencatat saldo awal Tuntutan Ganti Rugi adalah: Dr Cr

151211 321311

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah: Dr Cr

113411 311311

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang

XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah: Dr Cr

113411 311311


XXXXXX XXXXXX

Kedua jurnal di atas dicatat setiap akhir tahun. Pada awal tahun berikutnya, dibuat jurnal balik untuk membalik ketiga jurnal di atas. Jurnal tersebut adalah: Dr Cr Dr Cr

321311 151211 311311 113411

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Tagihan Penjualan Angsuran berasal dari penjualan rumah dinas atau kendaraan dinas secara angsuran. Tagihan yang akan dilunasi dalam satu periode akuntansi dimasukkan dalam Aset Lancar dengan perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Sedangkan sisanya ke Aset Lainnya dengan akun Tagihan Penjualan Angsuran.


124


Jurnal untuk mencatat saldo awal Tagihan Penjualan Angsuran adalah: Dr Cr

151111 321311

Tagihan Penjualan Angsuran Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk mencatat saldo awal Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah: Dr Cr

113311 311311

Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan Piutang

Penjualan XXXXXX XXXXXX

Jurnal untuk penambahan nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah: Dr Cr

113311 311311

Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan Piutang

Penjualan XXXXXX XXXXXX

Kedua jurnal di atas dicatat setiap akhir tahun. Pada awal tahun berikutnya, dibuat jurnal balik untuk membalik ketiga jurnal di atas. Jurnal tersebut adalah: Dr Cr

321311 151111

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran

XXXXXX

Dr Cr

311311 113311

Cadangan Piutang Bagian Lancar Angsuran

XXXXXX Tagihan

Penjualan

XXXXXX

XXXXXX

1) Penyajian Akun Piutang dalam Neraca Setelah mencatat piutang berdasarkan Daftar Saldo Piutang dan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang per semester, UAKPA melakukan posting sehingga terbentuk akun piutang di dalam neraca. Contoh penyajian akun piutang dalam neraca : ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA


KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan

EKUITAS LANCAR Cadangan Piutang EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

125


2) Penjelasan Piutang dalam CALK Selain disajikan di dalam neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan di dalam CALK per jenis piutang sesuai Daftar Saldo Piutang dan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang, termasuk: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian piutang; b. Perincian Saldo Piutang per umur piutang; c. Reklasifikasi Piutang untuk menentukan Bagian Lancar Piutang; d. Informasi piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 3) Jenjang Pelaporan Piutang Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pelaporan piutang didasarkan pada mekanisme pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi. Akuntansi Piutang dilaksanakan oleh organisasi terkait, yaitu: a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W); c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 (UAPPA-E1); d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan akuntansi piutang adalah sebagai berikut: a. Daftar Saldo Piutang; b. Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang. Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang setiap semester dilaporkan oleh UAKPA kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) untuk disusun menjadi Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang tingkat UAPPA-W/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), dan sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).


126


BAGAN ALIR PELAPORAN PIUTANG

Debitur

UAKPA

UAPPA- UAPPA- UAPA W E1

Petugas Akuntansi

Petugas Penatausahaan Piutang Administrasi Operasional Pembukuan Terbitkan Surat Tagihan 1 Mengirim ST ke debitur

Surat Tagihan

Surat Tagihan

Melakukan penyetoran

2 Menerima Surat Setoran Menerima Srt Setoran

Surat Setoran

Membuku kan Surat Tagihan

3 Membukukan Surat Setoran pada KP

Surat Setoran

Srt Setoran

Kartu Piutang

Menyusun Daftar Rekapitulasi, Saldo, Umur Piutang dan Reklasifikasi Piutang Mengirim Daftar

Daftar2 4

Membuat FJA

Daftar

6

Menggabung Laporan Menggabu ngLapora n

5

ADK

FJA

Lap 7

Menggabung Laporan Menggabu ng Laporan

Mencatat dalam SAK

ADK 8

Laporan Keuangan

Lap

Menggabung Laporan

Laporan Piutang ADK

Laporan


127


Keterangan Bagan Alir Pelaporan Piutang PNBP adalah: 1.

Berdasarkan dokumen sumber yang diterima Petugas Penatausahaan Piutang – Operasional menerbitkan surat tagihan. Surat tagihan tersebut, melalui Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi dikirimkan kepada Debitur.

2.

Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi memberikan salinan surat tagihan kepada Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan untuk dicatat dalam Kartu Piutang.

3.

Jika Debitur telah melakukan setoran, maka Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi menerima surat setoran dari debitur dan menyerahkan surat setoran tersebut kepada Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan untuk dicatat dalam Kartu Piutang.

4.

Berdasarkan Kartu Piutang, Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan menyusun Daftar Umur Piutang dan kemudian menyusun Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang. Berdasarkan Kartu Piutang, Petugas Penatausahaan Piutang – Pembukuan menyusun Daftar Rekapitulasi Piutang dan kemudian menyusun Daftar Saldo Piutang. Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang diserahkan kepada Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi.

5.

Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi mengirimkan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang kepada UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA.

6.

Petugas Penatausahaan Piutang – Administrasi mengirimkan Salinan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang kepada Petugas Akuntansi Piutang.

7.

Berdasarkan Salinan Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang dan Daftar Saldo Piutang, Petugas Akuntansi Piutang membuat Formulir Jurnal Aset (FJA). FJA tersebut diinput dan diposting melalui proses Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga tercetak laporan keuangan yang menyajikan akun Piutang.

8.

Laporan keuangan beserta Arsip Data Komputer (ADK) disampaikan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA


128


Bagan Alir Piutang Tidak Tertagih Tagihan

Debitur

Instansi

(1)

(3)

(2)

Y

Bayar

(4)

T (5)

T

Jatuh Tempo

Y

Tunggu

(6) (7)

T Y

Ditagih Sendiri

DJKN.

Keterangan Bagan Alir Piutang Tak Tertagih adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Instansi melakukan penagihan piutang kepada Debitur Jika terdapat pembayaran, maka di tingkat UAKPA melaksanakan penatausahaan piutang sebagaimana bagan alir pelaporan piutang. Jika tidak terdapat pembayaran, maka instansi harus menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Apabila belum sampai tanggal jatuh tempo, maka instansi masih harus menunggu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Tetapi apabila telah lewat tanggal jatuh tempo, maka instansi melakukan penagihan sendiri kepada Debitur. Jika Debitur menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pembayaran, maka instansi harus menunggu sampai pembayaran dilakukan. Sedangkan jika Debitur menyatakan ketidaksanggupannya dalam melakukan pembayaran, maka kasus tersebut dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


129


ILUSTRASI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK A. Pencatatan dalam Kartu Piutang Ariyanto Husodo adalah pegawai pada sebuah kantor pemerintah yang memiliki kode satker 411231, dikenakan Tuntutan Ganti Rugi atas kehilangan sepeda motor pada tanggal 28 Juli 2005. Berdasarkan SKTJM, ganti rugi ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan akan dibayar selama 2 tahun secara angsuran @ 500.000 per bulan. Pembayaran dilakukan dengan pemotongan gaji secara langsung. (asumsi pembayaran secara lancar). Tabel Pembayaran dapat dilihat di bawah: Kementerian Negara/Lembaga: (015) Departemen Jenis Piutang : 02 Keuangan Nomor : 00003 Eselon I: (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah: (0100) Jakarta Pusat Satuan Kerja: (411231) KPPN Budi Utomo KARTU PIUTANG Identitas Debitur Data Piutang Nama : Ariyanto Husodo Jumlah Piutang : 12.000.000 NIP/NPWP : 060099999 Tgl Jatuh tempo : 31 Agustus 2007 Alamat : Jl. Budi Utomo 6 Jakarta Angsuran per bln : 500.000 Pusat Mulai mengangsur : 1 Agustus 2005 Unit Kerja/Kode Satker : KPPN Budi Utomo Dasar Penetapan 411231 Piutang No. SK : BA-0108/05 Departemen/Lembaga : Departemen Tgl. SK : 30 Juli 2005 Keuangan Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo (14) (15) (16) (17) (18) 01/08/05 Saldo awal 12.000.000 0 12.000.000 01/08/05 Angsuran 1 0 500.000 11.500.000 01/09/05 Angsuran 2 0 500.000 11.000.000 01/10/05 Angsuran 3 0 500.000 10.500.000 01/11/05 Angsuran 4 0 500.000 10.000.000 01/12/05 Angsuran 5 0 500.000 9.500.000 So. Semester II Thn 9.500.000 2005 01/01/06 Angsuran 6 0 500.000 9.000.000 01/02/06 Angsuran 7 0 500.000 8.500.000 Modul Sistem Akuntansi Instansi

130


01/03/06 01/04/06 01/05/06 01/06/06

01/07/06 01/08/06 01/09/06 01/10/06 01/11/06 01/12/06

01/01/07 01/02/07 01/03/07 01/04/07 01/05/07 01/06/07

01/07/07

Angsuran 8 Angsuran 9 Angsuran 10 Angsuran 11 So. Semester Thn 2006 Angsuran 12 Angsuran 13 Angsuran 14 Angsuran 15 Angsuran 16 Angsuran 17 So. Semester II Thn 2006 Angsuran 18 Angsuran 19 Angsuran 20 Angsuran 21 Angsuran 22 Angsuran 23 So. Semester I Thn 2007 Angsuran 24

0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000

8.000.000 7.500.000 7.000.000 6.500.000 6.500.000

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.500.000

0 0 0 0 0 0

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 500.000

0

500.000

0

Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty) NIP........................

(Sambudi) NIP...........................


131


B. Pembuatan Daftar Rekapitulasi Piutang Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: 02 – Tagihan Tuntutan ganti Rugi semester : II Yang berakhir pada tanggal 31 Des 2005 No. Kartu Piutang (4) 00003

Keterangan (5) Ariyanto Husodo NIP. 060099999

Jumlah Piutang s/d Semester Lalu (6) 0

Penambahan

Pengurangan

(7) 12.000.000

(8) 2.500.000

Jumlah Piutang s/d Semester ini (9) 9.500.000

Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty) NIP........................

(Sambudi) NIP...........................


132


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: 02 – Tagihan Tuntutan ganti Rugi semester : I Yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2006 No. Kartu Piutang (4) 00003

Keterangan (5) Ariyanto Husodo NIP 060099999

Jumlah Piutang s/d Semester Lalu (6) 9.500.000

Penambahan

Pengurangan

(7) 0

(8) 3.000.000


Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty) NIP........................

(Sambudi) NIP...........................


133


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: 02 – Tagihan Tuntutan ganti Rugi semester : II Yang berakhir pada tanggal 31 Des 2006 No. Kartu Piutang (4) 00003



Penambahan

Pengurangan

(7) 0

(8) 3.000.000


Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty) NIP........................

(Sambudi) NIP...........................


134


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: 02 – Tagihan Tuntutan ganti Rugi semester : I Yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2007 No. Kartu Piutang (4) 00003



Penambahan

Pengurangan

(7) 0

(8) 3.000.000

Jumlah Piutang s/d Semester ini (9) 500.000

Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty) NIP........................

(Sambudi) NIP...........................


135


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG Jenis Piutang PNBP: 02 – Tagihan Tuntutan ganti Rugi semester : II Yang berakhir pada tanggal 31 Des 2007 No. Kartu Piutang (4) 00003

Keterangan (5) Ariyanto Husodo NIP. 060099999

Jumlah Piutang s/d Semester Lalu (6) 500.000

Penambahan

Pengurangan

(7) 0

(8) 500.000

Dicatat,

Disetujui,

(Suliswaty)

(Sambudi)

NIP........................


Jumlah Piutang s/d Semester ini (9) 0

NIP...........................

136


C.

Membuat Daftar Saldo Piutang

Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: II Yang berakhir tanggal 31 Des 2005 Kode 22 31 32 33 34 41 42 Jumlah

Jenis Piutang Saldo (Rp) Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 9.500.000 9.500.000

Disetujui,

(Sambudi) NIP...........................


137


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: I Yang berakhir tanggal 30 Juni 2006 Kode 22 31 32 33 34 41 42 Jumlah


Disetujui,

(Sambudi) NIP...........................


138


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: II Yang berakhir tanggal 31 Des 2006 Kode 22 31 32 33 34 41 42 Jumlah


Disetujui,

(Sambudi) NIP...........................


139


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: I Yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 Kode 22 31 32 33 34 41 42 Jumlah

Jenis Piutang Saldo (Rp) Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 500.000 500.000

Disetujui,

(Sambudi) NIP...........................


140


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR SALDO PIUTANG Semester: I Yang berakhir tanggal 31 Des 2007 Kode 22 31 32 33 34 41 42 Jumlah

Jenis Piutang Saldo (Rp) Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0 0

Disetujui,

(Sambudi) NIP...........................


141


D.

Membuat Daftar Umur Piutang Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR UMUR PIUTANG Jenis Piutang: 02 – Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Yang Berakhir Pada Tanggal: 31 Des 2005

No

Identitas Debitur

Nama No. SK Tgl. SK Tgl. Jatuh Tempo Jumlah Piutang (7) (8) 1. Ariyanto Husodo BA-0108/05 30 Juli 05 31 Agustus 07 Rp.12.000.000,Jumlah Dicatat, (22)

(Maelawati) Modul Sistem Akuntansi Instansi

So. Awal

Pelunasan

So. Akhir

Tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan A=ada/ T=tidak


Jangka waktu piutang yang belum dilunasi (dalam ribuan) <12 bulan >12 bulan 1-30 1-3 3-6 6-12 Jumlah Lebih hari bulan bulan bulan dari 1 tahun

(9) 12.000.000

(10) 2.500.000

(11) 9.500.000

(12) T

(13) 0

(14) 500

(15) 1.000

(16) 1.500

(17) 3.000

(18) 6.000

(19) 3.500

6.000

3.500

Disetujui, (23)

(Sambudi) 142


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR UMUR PIUTANG Jenis Piutang: 02 – Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Yang Berakhir Pada Tanggal: 31 Des 2006 No Identitas Debitur So. Awal Pelunasan

Nama No. SK Tgl. SK Tgl. Jatuh Tempo Jumlah Piutang (7) (8) 1. Ariyanto Husodo BA-0108/05 30 Juli 05 31 Agustus 07 Rp.12.000.000,Jumlah Dicatat, (22)

(9) 9.500.000

(Maelawati)


(10) 6.000.000

So. Akhir

Tagihan yang belum dilunasi pada tahun berjalan A=ada/T=tidak


Jangka waktu piutang yang belum dilunasi (dalam ribuan) <12 bulan >12 bulan 1-30 1-3 3-6 6-12 Jumlah Lebih hari bulan bulan bulan dari 1 tahun

(11) 3.500.000

(12) T

(13) 0

(14) 500

(15) 1.000

(16) 1.500

(17) 500

(18) 3.500

(19) 0

3.500

0

Disetujui, (23)

(Sambudi)

143


E.

Membuat Daftar Reklasifikasi Saldo Piutang

Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKLASIFIKASI SALDO PIUTANG Yang berakhir tanggal 31 Des 2005 Kode

Jenis Piutang

22

Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 9.500.000 Jumlah 9.500.000

31 32 33 34 41 42

Saldo

Aset Lancar 0

Aset lainnya

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6.000.000 6.000.000

0 3.500.000 3.500.000

0

Disetujui,

(Sambudi) NIP..................................


144


Kementerian Negara/Lembaga : (015) Departemen Keuangan Eselon I : (08) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah : (0100) Jakarta Satuan Kerja : (411231) KPPN Budi Utomo DAFTAR REKLASIFIKASI SALDO PIUTANG Yang berakhir tanggal 31 Des 2006 Kode

Jenis Piutang

22

Piutang dari Pendapatan Bagian Pemerintah Pemerintah atas Laba BUMN Piutang dari Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa Piutang dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Piutang dari Pendapatan Pendidikan Piutang dari Pendapatan Lain-Lain Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 3.500.000 Jumlah 3.500.000

31 32 33 34 41 42

Saldo

Aset Lancar 0

Aset lainnya 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 3.500.000 3.500.000

0 0 0

Disetujui,

(Sambudi) NIP………………..


145


Tanggal 1 Agustus 2005 Jurnal untuk mencatat Tuntutan Ganti Rugi adalah: Dr Cr

151211 321311

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 12.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

12.000.000

Karena sebagian TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 2.500.000,- maka pada tanggal 31 Desember 2005 dicatat jurnal penyesuain, sebagai berikut: Dr Cr

321311 151211

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

2.500.000 2.500.000

Selain jurnal penyesuaian tersebut di atas, dibuat pula jurnal penyesuaian untuk reklasifikasi bagian lancar TGR yang akan jatuh tempo tahun 2006. Jurnal penyesuaiannya adalah: Dr Cr

113411 311311

Dr Cr

321311 151211

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca. Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA


0 0 0 6.000.000 0 3.500.000 0

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN 0 Pendapatan yang ditangguhkan 0 EKUITAS LANCAR Cadangan Piutang 6.000.000 EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Lainnya

3.500.000 Aset

146


Tanggal 1 Januari 2006 Pada awal tahun dilakukan dicatat jurnal balik atas reklasifikasi tersebut di atas. Jurnal tersebut adalah: Dr Cr

311311 113411


6.000.000

Dr Cr

321311 151211

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Lainnya

6.000.000

6.000.000

Aset 6.000.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca. Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 1 Januari 2006 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA

0 0 0 0 0 9.500.000 0

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan EKUITAS LANCAR Cadangan Piutang

0 0 0

EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset 9.500.000 Lainnya

Tanggal 30 Juni 2006 Karena sebagian TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 3.000.000,- maka pada tanggal 30 Juni 2006 dicatat jurnal penyesuain, sebagai berikut: Dr Cr

321311 151211


3.000.000 3.000.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca.


147


Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 30 Juni 2006 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA


0 0 0 0 0 0 6.500.000 0

0 0 0

EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 6.500.000

Karena sebagian TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 3.000.000,- maka pada tanggal 31 Desember 2006 dicatat jurnal penyesuain, sebagai berikut: Dr Cr

321311 151211


3.000.000 3.000.000

Selain jurnal penyesuaian tersebut di atas, dibuat pula jurnal penyesuaian untuk reklasifikasi bagian lancar TGR yang akan jatuh tempo tahun 2007. Jurnal penyesuaiannya adalah: Dr Cr

113411 311311

Dr Cr

321311 151211

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca. Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA Modul Sistem Akuntansi Instansi

0 0 0 3.500.00 0 0 0 0


EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Lainnya

0 0 3.500.000

0 Aset 148


Tanggal 1 Januari 2007 Pada awal tahun dilakukan dicatat jurnal balik atas reklasifikasi tersebut di atas. Jurnal tersebut adalah: Dr 311311 Cr 113411


3.500.000

Dr 321311 Cr 151211

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 3.500.000 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

3.500.000

3.500.000


Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 1 Januari 2007 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran 0 Kas di Bendahara Penerimaan 0 Bagian Lancar TPA 0 Bagian Lancar TGR 0 Piutang Lainnya 0 ASET LAINNYA TGR 3.500.000 TPA 0

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan EKUITAS LANCAR Cadangan Piutang EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Lainnya

0 0 0

3.500.000 Aset

Tanggal 30 Juni 2007 Karena sebagian TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 3.000.000,- maka pada tanggal 30 Juni 2007 dicatat jurnal penyesuain, sebagai berikut: Dr Cr

321311 151211


3.000.000 3.000.000



149


Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA

0 0 0 0 0 500.000 0


0 0 0

EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset 500.000 Lainnya

Karena sisa TGR telah dilunasi sejumlah Rp. 500.000,- maka pada tanggal 31 Desember 2007 dicatat jurnal penyesuain, sebagai berikut: Dr Cr

321311 151211


500.000 500.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca. Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 30 Juni 2007 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0

EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset 0 Lainnya

Ilustrasi lainnya, sebagai berikut: Berdasarkan catatan, saldo awal Piutang dari Pendapatan Ongkos Perkara per 31 Juli 2005 Kantor Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sebesar Rp. 14.600.000,-


150


Jurnal untuk mencatat saldo awal Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah: Dr Cr

113211 311311

Piutang PNBP Lainnya Cadangan Piutang

14.600.000 14.600.000

Berdasarkan Daftar Saldo Piutang, saldo Piutang PNBP Lainnya pada tanggal 31 Desember 2005 adalah Rp. 17.000.000,-. Berarti ada kenaikan jumlah piutang sebesar Rp. 2.400.000,-.Jurnal untuk penambahan nilai piutang penerimaan negara bukan pajak lainnya adalah: Dr Cr

113211 311311


2.400.000 2.400.000

Setelah mencatat jurnal di atas dalam Formulir Jurnal Aset (FJA), dilakukan perekaman melalui aplikasi SAK serta posting sehingga terbentuk akun-akun tersebut di dalam neraca. Contoh penyajian dalam neraca yang berakhir tanggal 31 Desember 2005 adalah: ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Bagian Lancar TPA Bagian Lancar TGR Piutang PNBP Lainnya ASET LAINNYA TGR TPA

0 0 0 6.000.000 17.000.000 3.500.00 0 0

KEWAJIBAN LANCAR Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang ditangguhkan EKUITAS LANCAR Cadangan Piutang EKUITAS DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam lainnya

0 0 23.000.000

3.500.000 aset

Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak ada pembayaran dan Debitur menyatakan ketidaksanggupannya untuk melakukan pembayaran, maka piutang tidak tertagih tersebut dapat dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan parturan perundang-undangan dan selama itu akun piutang PNBP lainnya di dalam neraca akan tetap seperti di dalam neraca di atas.


151

BAB VI AKUNTANSI PIUTANG PNBP

Recommend Documents