BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian seperti telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu faktor yang menyebabkan batalnya suatu merek yaitu dikarenakan adanya gugatan dari pihak lain ke Pengadilan Niaga, meski sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang bahwa gugatan pembatalan merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek tersebut namun hal itu tidak berlaku jika merek yang bersangkutan dianggap telah bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum maka gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa adanya batas waktu, seperti yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU Merek Tahun 2001. Bahwa proses pembatalan sebuah kepemilikan merek yang telah didaftarkan tersebut dapat dilakukan melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Khusus untuk gugatan melalui jalur Litigasi yaitu melalui Pengadilan Niaga maka apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan dari Majelis Hakim maka terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung sedangkan untuk jalur Non Litigasi dapat ditempuh melalui upaya mediasi atau sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 84 UU Merek Tahun 2001 bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
82
2. Bahwa sebuah merek yang telah terdaftar selama 30 tahun dapat juga dibatalkan oleh Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan dari Penggugat yang dalam hal ini adalah “Royal Campus” milik Kawan Kusuma Salim karena dinilai bahwa kata Kampus dan Campus yang dipakai sebagai merek oleh Teguh Handoyo adalah merupakan kata umum yang telah menjadi milik umum, tidak memiliki nilai pembeda dan berasal dari kamus sehingga kata tersebut tidak bisa dijadikan Merek Dagang maupun Jasa. Dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “Kampus dan Campus” milik Teguh Handoyo dinyatakan telah melanggar Pasal 5 huruf b dan huruf c UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan dan pertentangan di Masyarakat khususnya pada dunia pendidikan dan dinyatakan pula bahwa merek tersebut didaftarkan karena adanya Itikad Tidak baik. Demi mempertahankan hak-haknya sebagai Pemegang Merek Terdaftar, Teguh Handoyo sebelum digugat oleh Kawan Kusuma Salim telah terlebih dahulu melaporkan pihak Kawan selaku pemilik “Royal Campus” ke Polres Jakarta Pusat dengan tuduhan yaitu telah secara sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama dengan milik Pelapor yaitu merek “Kampus dan Campus”. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Merek Tahun 2001 telah jelas dinyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi, dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
83
Dengan demikian, mengacu pada pasal tersebut maka demi mempertahankan hak-haknya sebagai Pemilik Merek Terdaftar, pihak Teguh Handoyo tidak perlu langsung melaporkan ke Polisi apabila ada pihak-pihak terkait dengan dugaan pelanggaran UU Merek, namun dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. 3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga sangat tidak tepat. Meski kata Kampus dan Campus itu sendiri adalah merupakan kata milik umum sehingga tidak bisa didaftarkan menjadi sebuah merek, namun dalam penggunakan merek untuk buku ini memiliki secondary meaning yang cukup kuat. Merek Kampus dan Campus tergolong jenis Arbitrary Mark dimana kata tersebut mengkontribusikan makna apa-apa saja bagi barang-barang yang dijelaskan, seperti contoh: merek Apple untuk produk Komputer dan merek Singer untuk produk mesin jahit. Merek tersebut tidak dikhususkan untuk pelajar di Universitas saja, melainkan untuk kalangan baik pelajar tingkat Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi, maupun bagi yang non-pelajar dalam hal ini adalah pekerja kantoran dan juga ibu rumah tangga. Itu artinya bahwa pihak Kampus dan Campus tidak memiliki tujuan untuk memonopoli market tertentu sesuai dengan arti kata Kampus dan Campus itu sendiri. Dan merek ini telah membangun persepsi di benak konsumen sehingga memiliki daya pembeda. Merek ini juga telah lolos didaftarkan dan telah beberapa kali melakukan perpanjangan di Direktorat Jenderal HKI selaku pemegang kewenangan mutlak sebagai instansi penerima pendaftaran merek, maka apabila merek “Kampus dan Campus tidak layak untuk didaftakan dan dianggap telah melanggar, pihak pertama yang harus dipersalahkan dan harus bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal HKI, karen telah sangat jelas standar dari pemeriksaan Merek haruslah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Merek Tahun 2001 yaitu 84
pemeriksaannya berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek Tahun 2001 tersebut tentang merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang harus ditolak untuk didaftarkan. Pihak dari merek “Campus dan Kampus juga tidak bisa dinyatakan bahwa yang bersangkutan telah mendaftarkan mereknya dengan Itikad Tidak Baik mengingat produk dari merek “Kampus dan Campus” untuk kategori kelas 16, untuk jenis kertas, karton dan alat tulis tersebut adalah merupakan merek pertama yang terdaftar untuk jenis kelas barang tersebut. Dengan demikian maka sudah selayaknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hendaknya menggunakan hati nurani agar lebih sensitif demi tercapainya rasa keadilan mengingat merek “Kampus dan Campus” ini telah lebih dari 30 tahun sebagai merek terdaftar dan telah beberapa kali diperpanjang, sehingga sudah sepatutnya hal tersebut tidak diabaikan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkaranya. 4. Bahwa Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terdaftar ini merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi para pemegang Hak Eksklusif, dimana perlindungan tersebut telah dimulai sejak diterimanya Pendaftaran Merek, oleh sebab itu sudah sepantasnya Majelis Hakim dirasa perlu untuk memperhatikan perlindungan hukum yang layak untuk diperoleh merek Kampus dan Campus mengingat merek tersebut masih terdaftar dan bukan merupakan susunan kata yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan maupun bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian maka merek Kampus dan Campus milik Teguh Handoyo yang masih terdaftar hingga tahun 2013 sebelum akhirnya diputus untuk dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum baik secara Prefentif maupun represif.
85
B. Saran 1. Perlu adanya peningkatan profesionalitas petugas pemeriksa pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal HKI sehingga terhadap merek yang mengandung kata yang telah menjadi milik umum dapat ditolak pendaftarannya sejak awal dan merek-merek yang diterima pendaftarannya adalah merek-merek yang jelas telah memenuhi persyaratan substantif yang diatur sesuai Undang-undang yang berlaku. 2. Pengadilan sebagai tonggak untuk mencari keadilan dalam melakukan penilaian terhadap perkara yang mengandung adanya kata yang telah menjadi milik umum dalam pertimbangan hukumnya harus memberikan definisi dan ukuran yang jelas maksud dari “telah menjadi milik umum” sehingga dapat menjadi acuan dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum. 3. Pengadilan dalam menjatuhkan vonisnya terkait merek yang telah menjadi milik umum, sebaiknya memberikan sedikit kompensasi kepada pemilik merek yang dinyatakan bersalah apabila kesalahannya tersebut karena adanya andil dari pihak Ditjen HKI. Kompensasi hanya berupa pemberian sanksi, dan sanksi ini tidak hanya diberikan bagi pemilik merek yang kalah saja tapi juga diberikan bagi pihak Direktorat Jenderal HKI, dan tanpa harus berujung pada pembatalan merek. Hal ini bertujuan agar pihak pemeriksa merek dapat lebih berhati-hati dan betul-betul melaksakan fungsinya dengan baik. 4. Agar dapat mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu dengan mengharuskan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Niaga untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu setelah seseorang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Niaga serta dibutuhkan dukungan konkret dari Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan terhadap proses mediasi yang diamanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008, serta langkah 86
responsif dalam pembaharuan hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa di bidang merek dengan pengembangan institusi mediasi diluar pengadilan yang mandiri.
87
