BAB V : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB V : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA NO A 1

FOKUS PERMASALAHAN PEMBARUAN PENGADAAN PEGAWAI Perencanaan Data formasi pegawai Kebutuhan Pegawai pemasyarakatan yang telah diusulkan kepada Sekertaris Jenderal pada umumnya selalu berubah dan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi pemasyarakatan. kondisi ini berimbas pada pemenuhan jumlah dan mutu sumber daya manusia dalam organisasi pemasyarakatan secara keseluruhan. Terkait dengan pembaruan pelaksanaan sistem pemasyarakatan akan banyak perubahan struktur yang terjadi. Konsekuensi yang timbul adalah perlunya penyusunan analisis jabatan untuk mengetahui jumlah jabatan yang harus dipenuhi tiap-tiap organisasi

SARAN TINDAK

INDIKATOR KEBERHASILAN

RENCANA AKSI

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membuat standar analisis kebutuhan petugas pemasyarakatan yang berpedoman pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri

Adanya standard analisisMembentuk tim untuk kebutuhan sebagai bahanmenyusun standar analisis penyusunan dan kebutuhan dan analisis perencanaan formasi jabatan di Direktorat pegawai pemasyarakatanJenderal Pemasyarakatan yang dapat dijadikan pedoman bagi unit-unit Standar analisis yang pelaksana teknis di daerah disusun disampaikan kepada Sekjen Departemen agar digunakan sebagai dasar penyusunan formasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat standard analisis jabatan bagi petugas pemasyarakatan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi tiap-tiao organisas pemasyarakatan dari tingkat Pusat (Direktorat Jenderal PAS) hingga UPT

Adanya standar analisis jabatan

JANGKAWAKTU PELAKSANAAN Jangka Pendek

1

2

Kebutuhan Persyaratan Khusus Dalam Rekrutmen Pegawai Pemasyarakatan

Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM kurang memperhatikan karakteristik atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam merekrut pegawai untuk memenuhi kebutuhan bagi pegawai pemasyarakatan. Persyaratan khusus tersebut berkenaan dengan fungsi yang diemban oleh petugas pemasyarakatan disetiap unit-unit pelaksana teknis

Pasal 6 Peraturan Adanya rumusan yang dibuat oleh ntuk tim untuk Pemerintah Nomor Dirjen 11 Pemasyarakatanmerumuskan mengenai persyaratan khusus Tahun 2002 Tentang persyaratan-persyaratanbagikhusus petugas pemasyarakatan yang Perubahan Atas Peraturan bagi pelamar dalam akan tahap digunakan dalam proses Pemerintah Nomor rekrutmen 98 pegawai Departemen pengadaan pegawai. Tahun 2000 Tentang Hukum dan HAM Hasil khususnya rumusan tim disampaikan Pengadaan Pegawai untuk petugas pemasyarakatan dan dikonsultasikan kepada Negeri Sipil telah Sekertariat Jenderal agar dapat mengatur mengenai Digunakannya persyaratan digunakan khusus pada setiap pengadaan syarat-syarat khusus tersebut yang dalam proses pegawai pengadaan bagi petugas harus dipenuhi pelamar pegawai petugas pemasyarakatan pemasyarakatan. diantaranya mensyaratkan kedepan adanya kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan serta Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Jangka Pendek

Persyaratan khusus perlu diperhatikan mengingat Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan, pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan serta perawatan bagi WBP dan tahanan

2 http://www.djpp.depkumham.go.id

B 1

PEMBINAAN KARIER Pola Karier Petugas Sistem pembinaan karier yang Pemasyarakatan dikelola oleh Sekertariat Jenderal Departemen dianggap kurang transparan, kurang objektif dan kurang akuntabel sehingga pada akhirnya melahirkan keadaan bahwa petugas pemasyarakatan tidak percaya lagi dengan pengelolaan sistem pembinaan karier yang ada

Departemen Hukum dan 1. HAM melalui saluran pengawasan struktural perlu melakukan pengawasan yang seksama terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembinaan karier dan pengendalian kepangkatan dijajaran Biro Kepegawaian Sekertariat Jenderal Departemen.

2.

2

Jabatan Fungsional Penegak Hukum Bagi Petugas Pemasyarakatan

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

AdanyaDirektorat peningkatan Jenderal Pemasyarakatan pengawasan timalkan yang peran pengawasan dilakukan oleh fungsional dengan aktif struktural dan Departemen Hukum memberikan temuan-temuan dan HAM dengan penyimpangan dalam proses menindak atau pengendalian kepangkatan menghukum pegawai yang terlibat dalamPokja untuk menyusun Membentuk praktekInstrumen KKN dalam Penilaian Kinerja petugas proses pemasyarakatan. pengendalian Instrumen tersebut kepangkatan baikdengan Surat keputusan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Jangka Pendek

Adanya Instrumen Penilaian Kinerja personal petugas pemasyarakatan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan analisis jabatan dan deskripsi kerja. Agar dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur objektifitas pembinaan karier pegawai, termasuk pemberian hukuman atau pemberian penghargaan terhadap petugas pemasyarakatan yang berprestasi.

Untuk menjawabAdanya Surat Keputusan tantangan dalamMenteri Pendayagunaan menjalankan tugas danAparatur Negara yang fungsi pemasyarakatanmenetapkan petugas kedepan Departemenpemasyarakatan sebagai Hukum dan HAM harusjabatan fungsional keahlian

1.

Membentuk Pokja untuk melakukan studi tentang jabatan fungsional Petugas

Jangka Menengah


Permasalahannya jabatan fungsional penegak hukum tersebut hanya sebatas pengaturan tetapi tidak diimplementasikan secara serius oleh Departemen Hukum dan HAM

C

secepatnya mendorongdan menjadi bagian dalam agar Menterirumpun hukum dan Peradilan Pendayagunaan AparaturAdanya ketentuan mengenai Negara segeraAnalisis jabatan dan deskripsi menetapkan petugasjabatan fungsional petugas pemasyarakatan sebagaipemasyarakatan jabatan fungsionalAdanya ketentuan mengenai penegak hukum Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum Konsekuensi daripetugas pemasyarakatan peningkatan statusAdanya ketentuan mengenai tersebut maka secepatnyaStandar jenjang jabatan Direktorat Jenderalfungsional penegak hukum Pemasyarakatan membuatpetugas pemasyarakatan dan menyusun kembali : Adanya Pedoman - Analisis jabatan danpenyusunan tunjangan deskripsi jabatanfungsional petugas fungsional petugaspemasyarakatan pemasyarakatan - Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan - Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan - Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas pemasyarakatan

2.

3.

Pemasyarakatan Fokus studi meliputi ketentuan mengenai Analisis jabatan dan deskripsi jabatan, angka kredit, standar jenjang jabatan dan besaran tunjangan. Hasil studi disampaikan kepada Menteri dan menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pendidikan Dan Pelatihan


Penyelenggaran Diklat Bagi Petugas Pemasyarakatan

Salah satu faktor penyebab tidak efisiennya penyelenggaraan diklat disebabkan Struktur organisasi BPSDM dilakukan dengan pendekatan sistem fungsi yang terbagi atas Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen, Pusat Pengembangan Teknis dan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM, keseluruhan Pusat ini mengadakan pelatihan untuk seluruh unit utama di Departemen Hukum dan HAM termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Departemen Hukum dan HAM perlu menyempurnakan kembali struktur organisasi BPSDM. restrukturisasi organisasi BPSDM sebaiknya menggunakan pendekatan perbidang sehingga penyelenggaraan diklat menjadi terpadu dalam satu manajemen sehingga tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan secara maksimal dapat tercapai

Perubahan struktur organisasi “Pusat” di BPSDM dalam ketentuan organisasi dan tata kerja BPSDM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I.

Belum ada konsep pembaruan sistem Diklat di departemen Hukum dan HAM bagi Petugas Pemasyarakatan

BPSDM harus mulai merencanakan dan membuat konsep Pembaruan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM yang didalamnya memuat konsep pembaruan Diklat bagi Petugas Pemasyarakatan. Terkait dengan desentralisasi penyelenggaraan dan pengelolaan Diklat, Direktorat PAS diberikan kewenangan tertentu untuk meningkatkan kapasitas petugas pemasyarakatan di daerah dengan program dan anggaran khusus yang disiapkan oleh Departemen

Adanya Kertas kerja Pembaruan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan HAM yang didalamnya memuat konsep pembaruan Diklat bagi Petugas Pemasyarakatan

Kurangnya peningkatan kapasitas yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai terobosan untuk menutupi lemahnya penyelenggaraan diklat

Adanya program penguatan kapasitas petugas pemasyarakatan di bidang administratif dan teknis baik di Rutan, Bapas, Lapas dan Rupbasan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun oleh Kanwil dengan dukungan anggaran yang memadai

Pembentukan Tim kerja yang berafiliasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekjen Departemen Hukum dan HAM dan BPSDM untuk melakukan kajian pembaruan sistem diklat bagi petugas pemasyarakatan

Jangka Pendek

Pembentukan Tim yang akan melakukan Penyusunan program penguatan kapasitas berdasarkan usulan dari tiap-tiap UPT berdasarkan kualifikasi tupoksi masing-masing yang dijadikan prioritas

Jangka Pendek


Peserta Diklat pada umumnya diikuti oleh petugas pemasyarakatan yang berada di Kanwil. Bukan dari UPT sehingga menimbulkan ketimpangan kemampuan dan kapasitas SDM di UPT.

D 1

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN (AKIP) Manajemen Organisasi Dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I dan Tata Kerja AKIP Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I terlihat AKIP diletakan dalam bagan tata struktur sub organisasi di bawah BPSDM Permasalahannya dalam segi substansi aturanaturan dalam Organisasi dan tata Kerja Departemen tidak satu pasalpun yang secara khusus mengatur dan menjelaskan keberadaan AKIP terutama tata hubungan kerjanya dengan BPSDM.

Terkait dengan penentuan peserta diklat oleh Kanwil maka diharapkan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat persyaratan-persyaratan khusus bagi peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Persyaratan khusus tersebut digunakan oleh Sekjen dalam melakukan rekrutmen peserta diklat.

Diutamakannya peserta diklat yang berasal dari UPT yang beban tugasnya berat namun presentasi petugas yang mengikuti diklat dari UPT tersebut masih sedikit. Peserta yang mengikuti diklat sudah melalui proses seleksi dengan persyaratan khusus

Pembentukan Tim Kerja yang melakukan assessment petugas pemasyarakatan di UPT yang belum dan yang telah mengikuti diklat dengan mengutamakan petugas yang belum mengikuti diklat berdasarkan kualifikasi dan seleksi program diklat yang berjalan

Jangka Pendek

Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I perlu direvisi dengan usulan ada satu pasal yang mengatur mengenai kedudukan AKIP dan hubungannya dengan BPSDM

Adanya revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor: M.09PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan HAM R.I dengan usulan ada satu pasal yang mengatur mengenai kedudukan AKIP dan hubungannya dengan BPSDM

Pembentukan Tim kerja yang berafiliasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekjen Departemen Hukum dan HAM dan BPSDM dan tim dari AKIP untuk melakukan kajian dan penyusunan kertas kerja pembaruan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna AKIP

Jangka Pendek


Direktur AKIP yang statusnya eselon III bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan yang statusnya eselon I

AKIP melalui BPSDM perlu mengajukan konsep untuk merevisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 07-PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKIP. Dimana Direktur AKIP bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemasyarakatan yang eselon II jadi tidak bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPSDM

Adanya revisi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 07-PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja AKIP.

Penyelenggaraan pendidikan AKIP belum jelas apakah mengarah pada pendidikan profesional ataukah hanya untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

AKIP idealnya diarahkan pada pendidikan yang profesional dengan basis akademis dengan program rintisan gelar setara S1. bentuknya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan. jika AKIP diarahkan untuk menjadi profesional maka penyelenggaraan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga kualitas kelulusan yang dihasilkan mendapat pengakuan secara nasional dan bermutu.

AKIP dijadikan sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan (STIP) dengan rintisan gelar S1 dengan standar yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional


Lulusan AKIP belum diarahkan pada penjurusan dengan spesifikasi kekhususan yang dibutuhkan oleh semua sub sistem organisasi pemasyarakatan mulai dari Rutan, Bapas, Lapas dan Rupbasan

Dengan status D3 penjurusan bagi taruna AKIP agak sulit untuk diterapkan. Namun demikian apabila jika diarahkan untuk lulusan S1 maka penjurusan bisa dilakukan pada Tingkat III penjurusan ini diusulkan sejalan dengan pengangkatan Taruna AKIP menjadi PNS dari sebelumnya berstatus CPNS. Dengan sistem ini diharapkan penyelenggaraan dan pemanfaatan lulusan taruna AKIP lebih efektif dan efisien.

Adanya penjurusan taruna AKIP pada saat mencapai semester III yang sejalan dengan proses pengangkatan taruna menjadi PNS

Status pembinaan karier Pegawai AKIP masih berdiri di dua unit kerja utama yakni di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan di BPSDM

Bila struktur organisasi BPSDM disusun dengan pendekatan bidang maka Status pembinaan karier pegawai AKIP sebaiknya tunduk pada manajemen kepegawaian di BPSDM saja sebagai pembina fungsi. Yang bertanggungjawab kepada SDM, anggaran dan kepegawaian sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggungjawab sebagai pembina teknis hanya mengurus masalah kurikulum dan usulan peserta diklat sehingga seharusnya jelas status kepegawain tenaga pengajar di AKIP

Pembinaan karier Pegawai AKIP sepenuhnya diserahkan kepada BPSDM sebagai Pembina fungsi


2

Penyelenggaraan Rekrutmen Taruna AKIP

Rekrutmen AKIP dilakukan oleh Departemen melalui mekanisme penerimaan calon pegawai departemen hukum dan HAM dengan persyaratan penerimaan pegawai. Sistem rekrutmen tersebut dirasakan kurang efektif apabila AKIP ingin diarahkan menjadi sekolah Tinggi Ilmu Pemasyarakatan. Rekrutmen taruna AKIP yang langsung diangkat menjadi pegawai negeri ketika mengikuti pendidikan menyebabkan semangat untuk belajar dan kompetensi dalam mencapai prestasi terbaik dan berkualitas dikhawatirkan kurang tercapai.

Apabila model pengangkatan taruna AKIP menjadi PNS dilaksanakan pada Tingkat III maka model perekrutan taruna sebaiknya tidak dilakukan bersama dengan penerimaan pegawai. Rekrutmen sebaiknya berdasarkan standar rekrutmen taruna semata. Dengan demikian kewenangan untuk melakukan rekrutmen dapat diserahkan kepada AKIP tidak lagi di Sekjen. Profesionalitas penyelenggaraan pendidikan taruna AKIP diharapkan dapat tercapai dengan model ini.

Rekrutmen taruna AKIP dilaksanakan secara mandiri oleh AKIP tidak lagi oleh Sekjen yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan pegawai. Adanya pengajuan persyaratan khusus pada tahapan rekrutmen taruna AKIP dimana persyaratan khusus disusun oleh AKIP melalui BPSDM kemudian disampaikan kepada Sekjen Departemen.

Pembentukan Tim kerja yang berafiliasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sekjen Departemen Hukum dan HAM dan BPSDM dan tim dari AKIP untuk melakukan kajian dan penyusunan kertas kerja pembaruan penyelenggaraan pendidikan bagi taruna AKIP

Jangka Panjang

1.

Jangka Menegah

Model rekrutmen ini diperkuat dengan adanya persyaratan khusus Belum adanya pedoman penyelenggaraan pendidikan di AKIP yang disusun secara komprehensif berdasarkan visi untuk maju dan professional

E

Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

AKIP melalui BPSDM harus membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan di AKIP mulai dari sistem penerimaan taruna AKIP hingga sistem penggunaannya untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada sistem pendidikan Nasional

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur mengenai kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan Pendidikan di AKIP

Jenderal Klasifikasi tunjangan yang Direktorat diberikan pemerintah kepada Pemasyarakatan membuat: petugas pemasyarakatan saat ini - Analisis jabatan dan adalah “Tunjangan Yang deskripsi jabatan

1. Adanya draft yang diajukan ke Menpan sebagai bahan ditetapkannya petugas

Membentuk Pokja untuk melakukan studi tentang


Dipersamakan Dengan Tunjangan Jabatan”. Oleh karena itu nomenklatur dalam Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2006 disebutkan sebagai “Tunjangan Petugas Pemasyarakatan” bukan “Tunjangan Jabatan Fungsional Petugas Pemasyarakatan”. -

fungsional petugas pemasyarakatan Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas pemasyarakatan

Dengan bahan tersebut dapat diajukan perubahan besaran tunjangan bagi petugas pemasyarakatan kepada Pemerintah agar disesuaikan dengan klasifikasi jabatan fungsional petugas pemasyarakatan

-

-

-

-

pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional yang meliputi : Analisis jabatan dan deskripsi jabatan fungsional petugas pemasyarakatan Angka Kredit jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan Standar jenjang jabatan fungsional penegak hukum petugas pemasyarakatan Pedoman penyusunan tunjangan fungsional petugas pemasyarakatan

2. .Adanya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Petugas Pemasyarakatan sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

2.

3.

pembaruan Sistem Renumerasi bagi Petugas Pemasyarakatan Fokus studi meliputi penghitungan besarn tunjangan Petugas pemasyarakatan berdasarkan analisis kompetensi, beban kerja dan lain-lain Hasil studi disampaikan kepada Menteri dan menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


BAB V : MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Recommend Documents