BAB V ANALISIS KINERJA DAN PERMASALAHAN
Dalam bab ini akan dijelaskan analisis kinerja dan kemampuan SDM dalam penyelesaian tugas berdasarkan Tupoksi yang ada. Kemampuan SDM dipandang sebagai tolok ukur (indikator) dalam penilaian kinerja. Dalam bab ini, yang menjadi landasan analisis penguatan peran lembaga (Bawasda) terkait dengan kemampuan kinerja sabagai bergaining power terhadap lembaga lain dalam pemerintahan. Bawasda mempunyai posisi yang kuat apabila dibandingkan dengan lembaga kedinasan yang kain karena terkait dengan Tupoksi. Aspek inspeksi dan pemeriksaan merupakan posisi yang memperkuat peran lembaga pengawas, sejauh kemampuan SDM dan organisasinya mencapai titik optimal.
5.1. Pemeriksaan Tahun 2007 Dalam tahun anggaran 2007 telah ditetapkan arah kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2007. Dimana berdasarkan surat keputusan tersebut telah dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.51/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Arah Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2007. Dalam PKPT Tahun 2007 disebutkan bahwa sasaran pengawasan untuk tahun 2007 adalah: a. Pemeriksaan reguler, pemeriksaan dilaksanakan secara terjadwal dan komprehensif atas seluruh aspek yang menjadi tanggung jawab dari obyek pemeriksaan, yang meliputi aspek keuangan daerah, aparatur, asset, serta tugas pokok dan fungsi. b. Pemeriksaan khusus dan kasus, dimana pemeriksaan dilakukan atas berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan pemeriksaan kasus pengaduan untuk menampung dan menanggapi
aspirasi
dan
pengawasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut. c.
Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Provinsi Riau meliputi kegiatan pemeriksaan yang telah tercantum dalam PKPT maupun kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Terkait dengan pemeriksaan khusus, Kepala Badan Pengawas, Effendi Sidiq menyatakan bahwa:
‘Seharusnya pemeriksaan khusus menjadi momen penting bagi terciptanya governance, karena terdapat penilaian khusus di akhir masa jabatan serta tindak lanjut terkait dengan pengaduan-pengaduan yang masuk. Jadi, stressing point dalam terminologi pemeriksaan khusus adalah upaya pengawas untuk lebih masuk dalam pemeriksaan, sehingga apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan sebelumnya atau rutin, maka saat yang tepat untuk merevisi adalah pada masa pemeriksaan khusus itu.’
Sedangkan dalam realisasi kegiatan, yang
dirinci sesuai dengan bidang yang
bertanggungjawab mengelola/melaksanakan kegiatan tersebut, sebagai berikut:
5.1.1. Pemeriksaan Reguler Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun atas kinerja dari masing-masing obyek pemeriksaan. Sehingga, ukuran kinerja adalah output pemeriksaan rutin dan khusus. Terkait dengan pemeriksaan reguler, salah satu Kepala Bidang pada Badan Pengawas, Syamsurizal, menyatakan bahwa:
‘Salah satu bukti hasil kerja pemeriksaan adalah output pemeriksaan tersebut. Temuan dan tindak lanjut dapat dilihat dari semua agenda kami, sehingga, untuk menjawab pertanyaan tentang kinerja inspektorat, sampai dengan saat ini kami masih mengandalkan hasil-hasil temuan pelanggaran penggunaan anggaran.’ Hal tersebut diperkuat oleh Said, salah satu Kepala Sub bagian Bawasda, bahwa:
‘Pada dasarnya pengukuran kinerja kami adalah adanya temuan-temuan tersebut. Namun juga tidak dapat dikatakan bahwa untuk mencapai penilaian baik terhadap pekerjaan kami, maka kami harus menemukan temuan-temuan yang sebenarnya tidak ada. Jadi, kami
mengalir saja, kalau ada temuan, maka kami laporkan, dan kalau tidak, maka kami juga lega.’
Berdasarkan hasil pemeriksaan Reguler yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2007, terdapat
temuan
keuangan
sebanyak 360 kejadian dengan nilai Rp. 436.273.883.241.00
dengan rincian sebagai berikut: 1) Pengeluaran yang diindasikan fiktif dan merugikan keuangan daerah sebesar 299.726.718,00, secara detil dapat dilihat pada Tabel 4.
Rp.
Temuan terbesar berasal dari
Kabupaten Kuansing, sebesar Rp 251.119.718,00 dengan 2 temuan.
Sedangkan temuan
terbanyak berasal dari Provinsi Riau sebanyak 4 temuan dengan nilai total sebesar Rp 25.386.500,00.
Tabel 4. Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Fiktif dan Merugikan Keuangan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
4
25.386.500,00
2.
Kuansing
2
251.119.718,00
3.
Siak
1
2.910.000,00
4.
Kampar
4
15.292.000,00
5.
Kota Pekanbaru
1
7.450.000,00
TOTAL
299.726.718,00
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
2) Pengeluaran yang melebihi prestasi pekerjaan/ lebih bayar sebesar
Rp
3.228.259.294,00, seperti terdapat pada Tabel 5. Temuan terbanyak berasala dari Provinsi Riau sebanyak 25 temuan dengan nilai sebesar Rp 102.608.550,00, sedangkan temuan dengan nilai terbesar adalah di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp 2.207.821.410,00 yangberasal dari 4 temuan.
Tabel 5.
Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Melebihi Prestasi Pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
25
102.608.550,00
2.
Kuansing
1
28.700.000,00
3.
Rokan Hilir
4
43.332.000,00
4.
Dumai
4
2.032.350,00
5.
Kampar
4
88.584.000,00
6.
Dumai
4
336.114.944,00
7.
Bengkalis
2
104.226.040,00
8.
Inhu
4
2.207.821.410,00
9.
Inhil
1
454.206.000,00
TOTAL
3.228.259.294,00
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
3) Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp 6.174.046.325,00 (Table 6), temuan terbanyak berasal dari Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar dengan masing-masing sebanyak 9 temuan. Sedangkan temuan dengan nilai terbesar berasal dari Kota Pekanbaru sebesar Rp 1.896.741.100,00.
Tabel 6.
Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
9
91.977.500,00
2.
Kuansing
5
1.707.129.500,00
3.
Pelalawan
3
2.557.500,00
4.
Kota Dumai
3
62.238.000,00
5.
Kampar
9
690.468.350,00
6.
Bengkalis
3
1.785.172.375,00
7.
Kota Pekanbaru
7
1.896.741.100,00
8.
Inhu
2
-
TOTAL
6.174.046.325,00
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
4) Pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp 419.520.912.216,00 terdapat pada Tabel 7. Temuan terbanyak berasal dari SKPD yang ada di Provinsi Riau sebanyak 93 temuan, sedangkan temuan dengan nilai terbesar berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sebesar Rp 199.689.382.587,00 dengan jumlah temyuan sebesar 27 buah.
Tabel 7.
No
Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Preundangan di Provinsi Riau Tahun 2007 Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
93
12.741.204.424,00
2.
Kuansing
27
199.689.382.587,00
3.
Siak
3
167.611.428,00
4.
Pelalawan
16
511.197.313,00
5.
Rokan Hilir
10
13.023.199.136,00
6.
Kota Dumai
6
12.271.282.248,00
7.
Kampar
26
2.929.193.124,00
8.
Dumai
24
4.773.138.495,00
9.
Bengkalis
23
30.919.470.375,00
10. Kota Pekanbaru
28
116.171.656.889,00
11. Inhu
13
465.000.000,00
12. Inhir
15
6.4000.000,00
TOTAL
419.520.912.216,00
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
5) Pajak yang belum disetor ke kas Negara sebesar Rp 6.104.773.688,00. Terbanyak berasal dari Provinsi Riau sebanyak 17 temuan dengan nilai Rp 941.951.190,00, sedangkan temuan dengan nilai terbesar Badan Pengawas Provinsi Riau berdasarkan Tabel 8 adalah dari Kabupaten Kampar sebesar Rp 2.827.629.288,00 dengan jumlah temuan 8.
Tabel 8. Temuan Badan Pengawas terhadap Pajak yang belum Disetor ke Kas Negara di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
17
941.951.190,00
2.
Kuansing
6
800.469241,00
3.
Siak
1
1.363.159,00
4.
Kampar
8
2.827.629.288,00
5.
Dumai
2
17.759.394,00
6.
Bengkalis
2
43.216.415,00
7.
Kota Pekanbaru
4
1.413.572.991,00
8.
Inhu
3
16.811.829,00
9.
Inhil
4
4.382.168,00
TOTAL Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
6.104.773.688,00
6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang
tidak sesuai ketentuan sebesar Rp
946.165.000,00, terbanyak berasal dari SKPD di Provinsi Riau sebanyak 14 temuan dengan nilai Rp 10.575.000,00, tetapi nilai temuan terbesar berasal dari Kabupaten Bengkalis dengan nilai temuan sebesar Rp 815,494,000,00 (Tabel 9).
Tabel
9. Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas yang tidak Sesuai Ketentuan di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Nilai (Rp)
1.
Provinsi Riau
14
10.575.000,00
2.
Pelalawan
1
-
3.
Rokan Hilir
2
-
4.
Kota Dumai
1
-
5.
Kampar
3
-
6.
Dumai
3
-
7.
Bengkalis
1
815,494,000,00
8.
Kota Pekanbaru
5
16.776.000,00
9.
Inhu
4
8.150.000,00
10. Inhil
1
-
TOTAL
848.995.000,00
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
7) Istri atau Suami PNS belum memiliki kartu istri atau kartu suami (karis/ karsu) sebanyak 165 orang, terbanyak berasal dari Provinsi Riau dengan jumlah temuan sebesar 5 buah, sedangkan jumlah orang yang terlibat sebanyak 133 orang. Secara detil dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Temuan Badan Pengawas terhadap PNS yang belum Memiliki Karis/Karsu di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Jumlah
1.
Provinsi Riau
5
133 orang
2.
Kuansing
1
8 orang
3.
Siak
1
8 orang
4.
Rokan Hilir
4
6 orang
5.
Kampar
1
1 orang
6.
Kota Pekanbaru
1
6 orang
7.
Inhil
2
2 orang
TOTAL
165 orang
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
8) Jabatan lowong atau jabatan struktural yang belum terisi sebanyak 148 jabatan struktural dibawah eselon II, temuan terbanyak berasal dari Provinsi Riau dengan 13 temuan dengan jumlah jabatan sebanyak 24 jabatan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah jabatan yang lowong atau belum terisi berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, sebanyak 30 jabatan (Tabel 11).
Tabel 11. Temuan Badan Pengawas terhadap Pengeluaran yang Diindasikan Melebihi Prestasi Pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2007 No
Obyek Pemeriksaan
Temuan
Jumlah
1.
Provinsi Riau
13
24 Jabatan
2.
Kuansing
4
17 Jabatan
3.
Siak
3
13 Jabatan
4.
Pelalawan
1
13 Jabatan
5.
Rokan Hilir
2
30 Jabatan
6.
Kota Dumai
1
2 Jabatan
7.
Kampar
5
9 Jabatan
8.
Dumai
3
24 Jabatan
9.
Bengkalis
1
1 Jabatan
10. Inhu
4
7 Jabatan
11. Inhil
5
8 Jabatan
TOTAL
148 Jabatan
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
5.1.2. Pemeriksaan Khusus dan Kasus (Pengaduan Masyarakat) Pemeriksaan khusus merupakan salah satu agenda Bawasda untuk memeriksa dan meneliti temuan-temuan pada saat akhir masa jabatan eksekutif. Selain itu, pemeriksaan khusus juga memeriksa kasus atas pengaduan masyarakat. Menurut Ahmad, salah satu Kepala Sub Bidang, bahwa:
‘Pemeriksaan khusus berdasar pengaduan memang sangat rendah, malahan cenderung tidak ada sam sekali di satu Kabupaten. Kami sebenarnya menghrapkan partisipasi publik dalam hal ini, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat, maka kami sangat jarang menerima laporan. Apabila kami menerima laporan dan aduan, biasanya dari media masa.’
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Anindya, salah satu pemerhati kebijakan publik di Yogyakarta yang dihubungi via telepon, menyatakan bahwa:
‘Ada kecenderungan negatif, atau setidaknya tanggapan negatif dan apriori dari publik terhadap aparat pemeriksa, karena publik tidak mempunyai trust yang cukup. Seharusnya Bawasda lebih membuka diri untuk mengundang publik dalam acara khusus terkait dengan pemeriksaan khusus ini. Karena, pemeriksaan khusus dapat mengakomodasi laopran dan aduan publik, tidak sama seperti pemeriksaan rutin yang bersifat internal. Sebaiknya begitu, Bang.’
Sedangkan beberapa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawasda dapat dijelaskan dalam data berikut untuk mengilustrasi kinerja Bawasda. Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2007, terdapat temuan hasil audit sebanyak 22 kejadian dengan nilai Rp 17.490.230.086,00 dengan rincian sebagai berikut :
1) Lanjutan Pemeriksaan Khusus dalam rangka Serah Terima Jabatan Bupati Kampar tahun 2006. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilasanakan, ditemukan adanya penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2006 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang punya indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 2.322.528.368,00 dengan rincian masing-masing terdapat pada: a.
Kegiatan pemberantasan Miras, Narkoba dan Rp
1.243.875.000,00
penanggulangan penyakit masyarakat b.
Kegiatan
penyelesaian
batas
Kabupaten Rp
608.375.000,00
Kegiatan koordinasi tim teknis Sekretariat Rp
1.8.827.000,00
Kampar c.
Daerah d.
Kegiatan
pemungutan
PBB
pada
Dinas Rp
215.451.368,33
Kegiatan bantuan sosial untuk pendidikan Rp
236.000.000,00
Pendapatan Daerah e.
Agama dan Rumah Ibadah Hal itu terjadi disebabkan adanya intervensi langsung diluar ketentuan yang berlaku dari Bupati Kampar ( Saudara Jefri Noer ) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah terhadap pelaksanaan Pengguna Anggaran, sehingga Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik keuangan dan fungsional atas penggunaan anggaran tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Di lain hal juga dikarenakan lemahnya mekanisme sistem pengendalian interen dan tidak diterapkan secara konsisten.
2) Pemeriksaan khusus terhadap dana operasional kecamatan dari Provinsi Riau pada beberapa kecamatan di Provinsi Riau tahun 2006. Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan dtemukan beberapa permasalahan sebagai berikut : a) Terdapat pajak yang
belum dipungut atas pembayaran honorarium kepada pelaksana
kegiatan sebesar Rp. 5.865.000,00. Masing-masing terdapat di kecamatan : -
Tembilahan Hulu Kab. Inhil
Rp
1.425.000,00
-
Tempuling Kab. Inhil
Rp
750.000,00
-
Batang Tuaka Kab. Inhil
Rp
900.000,00
-
Bunut Kab. Pelalawan
Rp
390.000,00
-
Pelalawan Kab. Pelalawan
Rp
1.350.000,00
-
Kerumutan Kab. Pelalawan
Rp
1.050.000,00
Hal tersebut terjadi disebabkan kelalaian dari Bendahara kegiatan dan dilain hal juga dikarenakan lemahnya pengawasan dari masing-masing camat sebagai ketua tim pelaksana kegiatan.
b) Ditemukan adanya pengunaan dana dengan tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dipertanggung jawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah, oleh Camat Siak Hulu Kab. Siak sebesar Rp. 3.000.000,00, . Hal ini terjadi karena adanya kebijakan dari yang bersangkutan membuat SPT yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi administrasi mapun fisik pada saat pemeriksaan dilaksanakan.
c) Ditemukan adanya kelebihan pembayaran biaya rehabilitasi pembuatan Sumur Umum oleh Camat
Gunung Sahelan
Kabupaten
Kampar kepada pihak
rekanan,
sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan daerah atas pembangunan tersebut sebesar
Rp.
5.000.000,00. Hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari Camat Gunung Sahelan dengan membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasi pembayaran dengan sebenarnya kepada pihak pelaksana.
d) Masih ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana operasional kecamatan tahun 2006 kepada Gubernur Riau Cq. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Riau yaitu kecamatan : - Bangko Kabupaten Rokan Hilir - Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir - Gunung Sahelan Kabupaten Kampar - Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar - Tapung Kabupaten Kampar - Solo Kabupaten Kampar
Hal ini terjadi karena kelalaian dari Bendahara dan juga lemahnya pengawasan dari atasan langsung yang bersangkutan.
3)
Pemeriksaan khusus terhadap optimalisasi penerimaan PKB/BBNKB dan potensi lainnya pada Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa permasalahan yang dapat dilaporkan sebagai berikut :
a) Adanya tunggakan wajib pajak yang belum melunasi / belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2006 sebesar Rp. 14.216.643.034,00 masing-masing terdapat pada Kantor Pendapatan Daerah Provinsi Riau di : - Kota Pekanbaru / Pekanbaru Selatan
Rp.
2.143.685.539,00
- Kab. Kampar
Rp.
134.298.850,00
- Siak Sri Indrapura Kab. Siak
Rp.
59.036.932,00
- Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Rp.
11.784.514.700,00
- Rengat Kab. Inhu
Rp.
95.107.013,00
b)
Adanya denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan denda keterlambatan pembayaran Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2006 sebesar Rp. 937.193.684,00 masing-masing terdapat pada Kantor Pendapatan Provinsi Riau di Kabupaten : - Siak
Rp.
2.762.249,84
- Indragiri Hulu
Rp.
6.619.687,00
- Kota Pekanbaru
Rp.
1.412.962,00
- Kampar
Rp.
7.932.071,00
Hal itu terjadi disamping kurangnya kesadaran dari wajib pajak, juga lemahnya pengawasan dari Kepala Cabang Dinas dan juga dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau selaku koodinator pengelolaan pendapatan daerah. Karena sampai saat ini belum ada tindakan baik secara administratif maupun dengan cara eksekusi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
4)
Pemeriksaan khusus/kasus terhadap pengaduan masyarakat yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Pajabat/Aparatur dapat dilaporkan sebagai berikut : a) Kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Rokan Hilir yang dilaporkan oleh masyarakat Rokan Hilir kepada Ketua Makamah Agung RI di Jakarta, ternyata setelah dimintakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap kasus tersebut ternyata tidak benar adanya korupsi yang dilakukan. b) Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran biaya operasional pendidikan oleh Kepala Sekolah SDN. 011 Langgam Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ternyata setelah diadakan pemeriksaan tidak benar adanya penyimpangan / penyalahgunaan dana pendidikan. c) Kasus dugaan penyimpangan dana Block Grant Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2005/2006 ternyata kasus tersebut sedang diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Tembilahan dan masih dalam status sebagai saksi.
d) Kasus dugaan penggunaan Ijazah Palsu oleh Wakil Bupati Pelalawan, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan kasus tersebut tidak terbukti atau tidak mengandung kebenaran dari laporan masyarakat tersebut. e) Kasus dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terbukti tidak masuk kantor tanpa izin sejak bulan Januari 2001 s.d 11 April 2007, dan kepada yang bersangkutan telah disarankan agar diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS. f) Kasus Indisipliner atas Hj. E yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentauan. Dari hasil pemeriksaan terhadap Hj. E terbukti tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas sejak 11 Juli 1996 s.d April 2007 (± 11 tahun) dan kepada yang bersangkutan telah diusulkan kepada Gubernur untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian PNS.
5.1.3.Tugas Non Pengawasan/Pemeriksaan Disamping melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan regular dan pemeriksaan khusus/kasus, Badan Pengawas Provinsi Riau juga melaksanakan tugas-tugas antara lain : 1. Meneliti dan menilai Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS golongan III/a keatas, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor11 tahun 1988 tentang kewajiban penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Dikaitkan dalam Syarat Kenaikan Pangkat dan Jabatan Struktural. 2. Menyusun LAKIP Provinsi Riau , berdasarkan Keputusan LAN Nomor239 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP 3. Mengevaluasi
LAKIP
SKPD
berdasarkan
Keputusan
Menteri
PAN
Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP. 4. Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu kepada PP Nomor8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Mengevaluasi LHE LPPD berdasarkan PP Nomor6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 6. Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 7. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dilingkungan Pemerintah Rrovinsi Riau dan Kabupaten Kota. 8. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Penyusuanan PKPT) 9. Melaksanakan Pemutakhiran Data hasil Pemeriksaan APIP. 10.
Melaksanakan gelar pengawasan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Provinsi Riau.
5.2. Sasaran dan Program serta Realisasi Kegiatan yang direncanakan Tahun 2007. Tersedianya informasi hasil pengawasan atas kinerja penyelenggara Pemerintahan (penerimaan dan pengeluaran) dan pelayanan masyarakat oleh Unit Kerja/ Aparat Pemerintah Provinsi. Sasaran Hasil Pemeriksaan atas Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan rencana, yaitu 100 persen, begitu pula dengan sasaran lainnya yangtelah sesuai dengan rencana, Laporan Hasil Pemeriksaan
atas atas Dinas-dinas dan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Kantor Satpol dan Kantor Penghubung Jakarta Pemerintah Provinsi Riau.
Tabel 12. Informasi Sasaran dan Program Kegiatan dalam Tahun 2007 URAIAN
Tingkat Capaian Rencana
Realisasi
Tingkat Capaian
1. Sasaran Hasil Pemeriksaan atas Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas atas Dinas-dinas.
10 LHP
10 LHP
100%
18 LHP
18 LHP
100%
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kantor Satpol dan Kantor Penghubung Jakarta Pemerintah Provinsi Riau
2 LHP
2 LHP
100%
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
Sasaran ini diupayakan untuk dicapai dengan melaksanakan Program Pemeriksaan Reguler atas Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/aparat Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang meliputi 30 Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selama Tahun 2007 telah terelisir seluruh capaian target sasaran dimana terhadap 30 unit kerja tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan telah diterbitkan hasil pemeriksaannya secara tepat waktu dengan demikian dapat diperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kedepan. Keberhasilan capaian target ini tidak terlepas dari kedisplinan para personil aparat pemeriksaan yang dapat menyelesaikan proses pemeriksaan secara tepat waktu, disamping komitmen penuh Kepala Badan Pengawas untuk melaksanakansasaran ini. Tidak dijumpai adanya permasalahan yang berarti dalam upaya mencapai sasaran ini.
Tabel 13. Informasi Hasil Pengawasan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan ( Penerimaan dan Pengeluaran) dan Pelayanan Masyarakat
Tingkat Capaian URAIAN
Tingkat
Rencana
Realisasi
1. LHP Unit/Satker Pemko. Pekanbaru
7 LHP
7 LHP
100
2. LHP Unit/Satker Pemkab. Kampar
4 LHP
4 LHP
100
3. LHP Unit/Satker Pemkab. Inhu
3 LHP
3 LHP
100
4. LHP Unit/Satker Pemkab. Inhil
5 LHP
5 LHP
100
5. LHP Unit/Satker Pemkab.
4 LHP
4 LHP
100
6. Pelalawan
4 LHP
4 LHP
100
7. LHP Unit/Satker Pemkab. Rohul
7 LHP
7 LHP
100
8. LHP Unit/Satker Pemkab. Rohil
4 LHP
4 LHP
100
9. LHP Unit/Satker Pemkab. Bengkalis
4 LHP
- LHP
0
10. LHP Unit/Satker Pemkab. Siak
4 LHP
4 LHP
100
11. LHP Unit/Satker Pemkab. Kuansing
4 LHP
4 LHP
100
12. LHP Unit/Satker Pemko, Dumai
4 LHP
- LHP
0
Rata-rata
Capaian (%)
81,8
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
a. Tersedianya Informasi hasil pengawasan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Penerimaan dan Pengeluaran) dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau.
Dari 11 Kabupaten/Kota yang diperiksa oleh Badan Pengawas Provinsi Riau, yang dapat terealisir hanya 9 Kabupaten/Kota yaitu Bengkalis dan Dumai tidak dilakukan pemeriksaan reguler. Tidak tercapainya/terealisasinya program kerja/target di Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai bukan merupakan suatu kegagalan dari pelaksanaan khusus serah terima jabatan Bupati/Walikota. Dengan demikian, capaian capaian target sasaran ini mencapai 81,8 persen.
b. Tertanganinya kasus yang berindikasi KKN dan Pelanggaran Ketentuan Kepegawaian lainnya.
Tabel 14. Informasi Sasaran yang Dicapai dalam Melakukan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Pengaduan masyarakat Tingkat Capaian URAIAN
Rencana Realisasi
Tingkat Capaian (%)
1. Jumlah LHP Riksus
8
8
100
2. Surat Pengaduan Masyarakat
10
15
150
dan Surat Perintah Gubernur yang ditindaklanjuti Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
Sasaran ini dicapai dengan melakukan Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan terhadap kasusu-kasus pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Itjen Depdagri maupun yang disampaikan langsung ke Gubernur Riau terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diduga berindikasi KKN yang menjadi isu publik, serta pelanggaran terhadap ketentuan kepegawaian lainnya. Pada Tabel 14, selama tahun 2007 telah terelisir pemeriksan kusus sebanyak 8 (delapan) dan pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 15 (limabelas) kasus pengaduan. Melihat realisasi penyelesaian pengaduan masyarakat, terjadi peningkatan jumlah pengaduan masyarakat sebesar 50 persen dari yang ditargetkan yaitu 10 (sepuluh) kasus pengaduan. Dengan demikian pada Tahun 2007 telah diterbitkan laporan pemeriksan khusus dan laporan pemeriksan kasus sebanyak 23 (dua puluh tiga) LHP. Dari 15 (limabelas) kasus yang telah diperiksa dimaksud, hanya 11 (sebelas) kasus pengaduan yang telah terbukti kenbenarannya, sedangkan 4 (empat) kasus lainnya tidak. Selain itu indikator pencapaian sasaran kegiatan Pemeriksaan Khusus adalah persentase pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan dari upaya pelayanan maksimal yang dapat diterima sudah sudah ditindaklanjuti sebanyak 15 (Limabelas)
kasus. Tidak terealisasirnya 4 (empat) kasus pengaduan masyarakat disebabkan karena keterbatasan tenaga dan waktu pemeriksaan karena kasus pengaduan tersebut baru diterima pada akhir Tahunn Anggaran 2007, namun demikian pengaduan masyarakat tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pemeiksaan pada awal tahun anggaran 2008. Dengan demikian pencapaian sasaran ini telah mampu memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang diduga berindikasi KKN sehingga merupakan terapi bagi aparta penyelenggaraan pemeintah kedepan.
c. Meningkatnya kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sasaran ini diupayakan untuk dicapai dengan melaksanakan Program Pemberian Bimbingan Teknis secara berkala khusunya kepada aparat pengawas pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serat melaksanakan pemantauan pelaksanaan Inhouse Training. Selama Tahun 2007, seperti pada Tabel 15, sasaran ini telah terealisir seluruh capaian targetnya. Dengan demikian telah diperoleh informasi tentang teknis pengawasan penyelenggaraan kepemerintahan, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja Badan Pengawasan Provinsi Riau untuk mendukung penyelenggaran Otonomi Daerah. Tabel 15. Sasaran Program Pemberian Bimbingan Teknis Tingkat Capaian URAIAN
11
11
Tingkat Capaian (%) 100
11
11
100
Rencana
1. Bimtek Aparat Pengawasan Kab/Kota se-Provinsi Riau 2. Pembinaan ke Kab/Kota seProvinsi Riau Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
Realisasi
d. Terwujudnya Sinergi Pengawasan atas pelaksanaan Kepemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Riau. Sasaran pencapaiannya dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengawasan, dalam rangka penerapan manajemen pengawasan modern. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ini meliputi penyusunan rencana pemeriksaan yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik.
Tabel 16. Informasi Sasaran Renstra Tahun 2007 Tingkat Capaian URAIAN
Tingkat
Rencana
Realisasi
1. Rentra Pemrov. Riau
1 Laporan
1 Laporan
100
2. UPKPT 2006
1 Laporan
1 Laporan
100
3. PKPT 2005
1 Laporan
1 Laporan
100
4. Rakorwas
2 Kegiatan
2 Kegiatan
100
Capaian (%)
Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
Selama tahun 2007 sasaran ini telah terelisir seluruhnya output atau keluaran berupa Renstra, PKPT Tahun 2007 dan UPKPT 2008 yang disusun mekanisme Rapat Koordinasi tingkat internal Kantor Badan Pengawas Provinsi Riau, Tingkat Provinsi dan Nasional, telah terlaksana dengan baik. Rapat koordinasi pengawasan dimaksud untuk mendayagunakan sistem dan pangawasan yang terpadu. Meskipun demikian dimasa mendatang kualitas koordiansi pengawasan harus lebih ditingkatkan, agar diperoleh ketaatan dan konsisten terhadap komitmen perencanaan yang telah dibuat dari seluruh aparat pemerintah se-Provinsi Riau (Table 16).
e. Terwujudnya Kualitas SDM yang dapat menunjang perluasan tugas Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau. Sasaran ini kami diupayakan untuk dicapai dengan melaksanakan Program Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau.
Tabel 17. Informasi Program Peningkatan Pengawasan URAIAN Pegawai Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau mengikuti: - Inhouse Trainingpeningkatan
Tingkat Capaian Tingkat Rencana Realisasi Capaian (%)
40 orang
40 orang
100
dan pemantapan tehnik pemeriksaan. - Diklat Bimtek ABK 40 orang - Bimtek Aplikasi Komputer 16 orang - Diklat-diklat lainnya 10 orang Sumber: Badan Pengawas Provinsi Riau, 2008
40 orang 16 orang 19 orang
100 100 190
Semua indikator sasaran yang harus ada untuk mencapai sasaran ini telah dapat direalisir sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa segenap pegawai yang ada pada Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau telah berusaha meningkatkan kinerja dan profesionalisme untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau. Pada Tabel 17 dapat dilihat tingkat pencapatian seluruhnya 100 persen, bahkan untuk diklatdiklat lainnya hingga mencapai 190 persen.
