BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Kaltara

“Kaltara Sejahtera”

2016 BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH 3.1. Konsep Kemiskinan Konsep atau definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik adalah Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut, mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil). Angka kemiskinan akan dapat dibandingkan antara satu Negara dengan Negara lain, jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama di Negara yang dibandingkan. Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar Negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US $1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah US$1 perkapita per hari dikatagorikan sebagai penduduk miskin. Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktorfaktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas SDM, kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan social. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah. Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sementera perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

44



2016

mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi : 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Dalam operasionalnya strategi tersebut dilakukan dengan istrumen pendekatan kluster terdiri dari 4 klaster yaitu : 1. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran Rumah Tangga atau Keluarga 2. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran komunitas 3. Program Penanggulangan Kemiskinan bersasaran Usaha Mikro dan Kecil 4. Peningkatan dan Perluasan program Pro Rakyat. 3.2. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (TKPK Prov. Kaltara) mendiskripsikan kondisi umum kemiskinan di Provinsi Kaltara mempedomani Aplikasi Analisis

Situasi

Kemiskinan

yang

dikembangkan

oleh

Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai berikut : 1. Perkembangan

Jumlah

Penduduk

Miskin, Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Daerah Tabel

3.1.

perkembangan

menunjukkan jumlah

trend

penduduk

miskin (jiwa) di Provinsi Kaltara tahun 2010 s/d 2015 fluktuatif. Sejak tahun 2010

jumlah

Kaltara

penduduk

berjumlah

miskin

65.853

di jiwa

mengalami penurunan sebanyak 10.953 jiwa pada tahun 2013 sehingga menjadi 54.900 jiwa. Sedangkan di tahun 2014 jumlah penduduk miskin kembali meningkat 2.500 jiwa sehingga menjadi 57.400 jiwa dan di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 16.470 jiwa sehingga menjadi 40.930 jiwa. Pada tahun 2015 kontribusi jumlah penduduk miskin Kaltara terhadap jumlah penduduk miskin nasional sebesar 0,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional sebanyak 28.513.600 jiwa.

SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

45



2016

Tabel 3.2 dan grafik 3.1 menunjukkan trend positif turunnya perkembangan persentase jumlah penduduk miskin (%) di Provinsi Kaltara sejak tahun 2010 s/d 2015, sementara tren negatif untuk perkembangan persentase penduduk miskin nasional ditahun 2010 s/d 2015 fluktuatif. Capaian persentase penduduk miskin di Kaltara masih berada di bawah nasional yang berarti tidak bermasalah (telah ada upaya perbaikan) dari Pemerintah Provinsi Kaltara.

Tabel 3.3 dan grafik 3.2. menunjukkan tren positif naik terhadap perkembangan garis kemiskinan di Provinsi Kaltara tahun 2010 s/d 2015 bahkan melampaui capaian nasional berarti tidak bermasalah. Akan tetapi jika disandingkan dengan harga sembako di Kaltara garis kemiskinan di Kaltara tersebut belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan biaya distribusi sembako masih sangat mahal. Disinyalir diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan infrastrukur jalan, jembatan dan moda transfortasi yang mumpuni. Terutama bagi penduduk di perbatasan negara, pedalaman, terpencil distribusi hanya mampu menggunakan longboat dan pesawat perintis yang kapasitas muatannya terbatas, sedangkan bagi penduduk di kepulauan juga hanya bisa menggunakan kapal motor terbatas daya angkutnya bahkan cenderung tidak memiliki pelabuhan. Untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) bagi masyarakat di Kaltara sangat SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

46



2016

tergantung distribusi barang dari Tawau Malaysia, karena lebih cepat, lebih murah dan kegiatan ini dari dahulu telah dilakukan oleh masyarakat lokal di Kaltara dibanding distribusi dari Surabaya dan Jakarta mobilisasinya masih sangat rendah dan ada kecenderungan harganya lebih mahal (inefisiensi). Disisi lain, kemampuan masyarakat Kaltara untuk memproduksi barang olahan

sangat rendah, mereka hanya mampu

memproduksi barang mentah saja yang dijual langsung melalui jalur laut ke Tawau, kemudian hasil olahan dari barang mentah dimaksud kembali diperdagangkan ke Kaltara menjadi bahan siap konsumsi. 2. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tabel 3.4 menunjukkan perkembangan indeks

kedalaman

Kabupaten/Kota

di

kemiskinan Provinsi

(P1)

Kaltara

tahun 2010 s/d 2014 trend fluktuatif, begitu

juga

perkembangan

trend P1

rata-rata

Provinsi

Kaltara

tahun 2010 s/d 2014 juga fluktuatif. Dibanding P1 nasional P1 Kaltara tahun 2010-2014 masih lebih baik (telah ada upaya perbaikan terhadap P1 di Kaltara). 3. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tabel

3.5

menunjukkan

perkembangan

indeks

kemiskinan

Kabupaten

(P2)

trend keparahan Kota

di

Provinsi Kaltara tahun 2010 s/d 2014 fluktuatif, begitu juga trend rata-rata perkembangan P2 Provinsi Kaltara tahun 2010 s/d 2014 fluktuatif. Dibanding P2 nasional, P2 Kaltara tahun 2010-2014 masih lebih baik (telah ada upaya perbaikan terhadap P2 di Kaltara). 4. Jumlah Rumah Tangga (KK) dan Jumlah Individu

(Jiwa)

Kesejahteraan

Menurut

Status

40% Terendah Seluruh

Indonesia (Fakir Miskin) Jumlah rumah tangga (KK) dan individu (jiwa) menurut status kesejahteraan di Provinsi Kaltara tahun 2015, total jumlah rumah tangga desil 1 s/d desil 4 sebanyak 81.093 KK, sedangkan total jumlah individu SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

47



2016

desil 1 s/d desil 4 sebanyak 358.894 jiwa. Dari 5 kabupaten kota total jumlah rumah tangga desil 1 s/d desil 4 tertinggi terdapat di Kota Tarakan sebanyak 57.455 KK begitu juga total jumlah individu desil 1 s/d desil 4 terdapatdi Kota Tarakan sebanyak 255.083 jiwa, sedangkan Kabupaten Tana Tidung paling sedikit terdapat total jumlah rumah tangga desil 1 s/d desil 4 yaitu sebesar 692 KK dan total jumlah individu sebesar 3.128 jiwa (Tabel 3.6). Untuk itu, diperlukan kebijakan untuk mengatasinya, diantaranya adalah prioritas pembangunan difokuskan untuk program kerja nyata yang bersentuhan langsung terhadap akselerasi kesejahteraan mereka terutama pada desil 1. Pada umumnya mereka tinggal di perdesaan yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan sebagaian tinggal di perkotaan. 5. Jumlah Rumah Tangga (KK) dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan Tabel 3.7 menginformasikan grand total jumlah rumah tangga dengan kepala rumah

tangga

perempuan

menurut

kelompok umur kepala rumah tangga dengan terendah

status (Fakir

kesejahteraan Miskin)

di

40%

Provinsi

Kaltara tahun 2015 sebanyak 4.813 KK terdiri dari usia dibawah 45 tahun 442 KK, usia 45-59 tahun 724 KK, usia 60 tahun ke atas 345 KK. Sementara berdasarkan Kabupaten Kota di Kaltara jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan terbanyak terdapat di Kota Tarakan 1.813 KK, dan yang terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung 101 KK. Fakir miskin ini perlu mendapatkan perhatian intens dan serius dari pemerintah terutama pemerintah daerah (provinsi termasuk kabupaten kota). Mereka ini sangat rentan terhadap kemiskinan, disisi lain, generasi (keturunan) mereka perlu juga mendapatkan perhatian lebih besar, agar bisa mampu menjadi generasi berdaya saing bahkan bisa menjadi pelopor pengerak kebangkitan fakir miskin di Kaltara. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan porsi yang lebih besar melalui politik anggaran. Politik anggaran terlihat dari seberapa besar porsi APBD untuk mereka. Sedangkan bagi perusahaan yang berinvestasi di Kaltara, melalui CSRnya juga wajib untuk meringankan beban mereka. Keterlibatan langsung mereka secara masif, terencana, terukur dan bekelanjutan wajib diupayakan agar kesejahteraan mereka terwujud. Grand total jumlah individu menurut kelompok usia dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah (Fakir Miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 berjumlah SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

48



2016

151.271 jiwa (Tabel 3.8). Kota Tarakan

terbanyak

jumlah

individu menurut kelompok usia dan jenis kelamin yaitu 47.461 jiwa, sementara yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung 3.128 jiwa. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi usia ternyata jumlah individu usia

15-44

tahun

jumlahnya

yang paling banyak yaitu 70.768 jiwa yang merupakan usia produktif sedangkan yang paling sedikit pada usia dibawah 6 tahun 14.734 jiwa yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja produktif bagi penduduknya, sementara sumberdaya alam di Kaltara masih sangat melimpah. Untuk itu perlu kebijakan yang bisa mengakomodasi dan memfasilitasi terwujudnya percepatan pekerjaan yang berbasis sumber daya lokal. Diantaranya percepatan terwujudnya sektor pertanian dalam arti luas. Lahan tidur, baik milik masyarakat, milik pemerintah, milik investor melalui hak guna usaha (HGU) perlu segera dikembangkan menjadi lahan produktif berbasis kearifan lokal. Penduduk lokal perlu terus diupayakan agar bisa sinergi terhadap penduduk non lokal terutama untuk peningkatan etos kerja dalam memanfaatkan peluang kerja yang tersedia di Kaltara. Umumnya lapangan pekerjaan yang tersedia memerlukan skill, tenaga ekstra dan penuh tantangan, serta lapangan kerja yang tersedia sangat jauh dari fasilitas yang diharapkan oleh pekerja, karena terletak jauh dari pemukiman dan keramaian penduduk. Kemelimpahan sumberdaya perairan (umum dan laut) yang saat ini dieksploitasi sumberdaya hayati aquatiknya cenderung menurun bahkan ada sebagian menjadi langkah. Perairan di Kaltara hanya dimanfaatkan sebagai sarana transfortasi air dan air bersih saja, maka untuk itu, perlu lebih ditingkatkan lagi kemanfaatannya, misalnya sebagai sumber energi baru terbarukan yaitu memanfaatkan daerah aliran sungai dan arus gelombang laut. Di sepanjang kawasan pesisir Kaltara terbentang ratusan ribu hektar lahan pertambakan non produktif yang sebelumnya terkenal sebagai kawasan yang kaya sumberdaya hayati dan menjadi sumber utama pencaharian penduduk di Kaltara. Terkait hal tersebut, maka perlu ditata ulang kembali oleh Pemerintah Provinsi Kaltara agar bisa kembali


49



2016

pulih sehingga produktivitasnya bisa meningkat dan kesejahteraan penduduk yang memanfaatkan sumberdaya dimaksud bisa hidup lebih sejahtera kembali. Tabel 3.8 menginformasikan grand total jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 berjumlah 44.037 jiwa terdiri dari jumlah anak yang bersekolah 36.063 jiwa dan jumlah anak yang tidak bersekolah 7.974 jiwa. Usia anak yang tidak bersekolah terbanyak terdapat pada usia 16-18 tahun 4.427 jiwa yang dikenal sebagai generasi emas penerus bangsa kelak. Mereka terpaksa berhenti sekolah atau tidak bersekolah karena turut serta menanggung penderitaan orang tuanya untuk mencari nafkah. Tindakan ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh semua pihak. Keputusan yang mereka ambil hanyalah keputusan sepihak saja, karena sifatnya hanya sementara saja untuk dapat lepas dari kemiskinan yang terjadi didalam keluarganya. Minimal mereka tetap bekerja untuk mengurangi beban keluarga tanpa meninggalkan pendidikan formal (berhenti sekolah). Peningkatan pendidikan formal perlu dikaloborasi dengan pendidikan informal agar kemiskinan yang mereka alami segera terentaskan. Menerapkan sistem pendidikan bermutu yang mengakomodir budaya dan kearifan lokal perlu ditumbuhkembangkan dilingkungan dan kehidupan mereka. Proses kegiatan belajar mengajar yang menyesuaikan dengan aktifitas anak mereka yang bersekolah perlu didorong tanpa mengabaikan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan pendidikan sekolah yang sesuai dengan potensi kekayaan sumberdaya yang dimiliki daerah juga perlu didorong terwujud oleh pemerintah. Selain itu juga, pemerintah wajib mampu mengubah budaya dan pola kehidupan yang tidak produktif ke arah yang lebih baik lagi agar mereka lepas dari masalah yang mereka hadapi. Perubahan akan terjadi sesuai harapan apabila semua pihak melakukan peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Tabel 3.9 menginformasikan grand total jumlah anak yang bersekolah menurut (Sekolah

tingkat Dasar

s/d

pendidikan Perguruan

Tinggi) dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah (Fakir Miskin) di Provinsi Kaltara tahun

2015

jiwa,

terdiri

berjumlah dari

37.554

pendidikan

SD/SDLB/Paket A/MI sebanyak 22.310 jiwa, SMP/SMPLB/Paket B/MTs 9.541 jiwa, dan SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA 5.703 jiwa. Jumlah anak bersekolah jenjang pendidikan SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

50



2016

SD/SDLB/Paket A/MI dan SMP/SMPLB/Paket B/M.Ts, jenis kelamin laki-laki lebih besar jumlahnya bersekolah dibanding jenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa anak perempuan usia 7-15 tidak bersekolah hanya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya yaitu bekerja membantu ibunya dirumah. Bisa juga diindikasikan bahwa anak perempuan usia 7-15 tahun fakir miskin di Kaltara rentan terhadap pernikahan dini dan pengeksploitasian anak remaja putri. Sebagian besar mereka berpendapat bahwa pernikahan dini dianggap salah satu solusi untuk meringankan beban keluarga penduduk. Juga ada stigma yang mereka yakini, bahwa apabila remaja putri mereka lambat menikah berarti mereka gagal dalam mendidik anak-anaknya. Stigma ini harus bisa dicarikan solusi oleh pemerintah. Misalnya melibatkan secara langsung dan aktif remaja putri fakir miskin dalam program kegiatan produktif yang bisa meningkatkan kualitas dan skill mereka, diantaranya melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendekatan pengamalan nilai-nilai keagamaan ditempat-tempat rumah ibadah. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA, jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang berjenis kelamin lakilaki yaitu 2.903 anak sedangkan untuk siswa SMA/SMK/SMALB/Paket C/MA yang berjenis laki-laki hanya 2.800 anak. Hal ini disebabkan karena rata-rata anak laki-laki yang telah lulus pada jenjang sekolah SMP/SLTP sederajat tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat karena tuntutan ekonomi, mereka sudah harus bekerja. Tabel 3.10 menginformasikan grand total

jumlah

individu

penderita

cacat menurut kelompok usia dan jenis

kelamin

kesejahteraan Provinsi

dengan 40%

Kaltara

status

terendah tahun

di

2015,

sebanyak 1.953 jiwa, terdiri dari individu

penderita

cacat

yang

berusia di bawah 15 tahun berjenis kelamin

perempuan

individu

penderita

144

jiwa,

cacat

yang

berusia di bawah 15 tahun berjenis kelamin laki-laki 161 jiwa, individu penderita cacat yang berusia 15 – 44 tahun berjenis kelamin perempuan 366 jiwa, individu penderita cacat yang berusia 15 – 44 tahun berjenis kelamin laki-laki 567 jiwa, individu penderita cacat yang berusia 45 - 59 tahun berjenis kelamin perempuan 164 jiwa, individu penderita cacat yang berusia 45 - 59 tahun berjenis kelamin laki-laki 215 jiwa, individu penderita cacat yang berusia 60 tahun keatas berjenis kelamin perempuan 166 jiwa, SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

51



2016

sedangkan individu penderita cacat yang berusia 60 tahun keatas berjenis kelamin lakilaki 31 jiwa. Tabel

3.11

menginformasikan

grand total jumlah individu yang memiliki penyakit kronis menurut kelompok

usia

dengan

kesejahteraan Provinsi

40%

Kaltara

status

terendah

tahun

2015

sebanyak 8.759 jiwa, terdiri dari individu yang memiliki penyakit kronis pada usia dibawah 15 tahun 344 jiwa, jumlah individu yang memiliki penyakit kronis diusia 15 - 44 tahun 1943 jiwa, jumlah individu yang memiliki penyakit kronis diusia 45 – 59 tahun 3218 jiwa, sedangkan jumlah individu yang memiliki penyakit kronis diusia 60 tahun ke atas 3074 jiwa. Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis di tingkat Kabupaten/Kota jumlah terbanyak di Kota Tarakan 3.074 jiwa, disusul Kabupaten Nunukan 2.629 jiwa, Kabupaten Bulungan 1.542 jiwa, Kabupaten Malinau 1.209 jiwa dan Kabupaten Tana Tidung 305 jiwa. Fakir miskin penderita cacat dan penyakit kronis di Kaltara, wajib pemerintah asuransikan melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibayar langsung oleh pemerintah baik melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan CSR atau LSM yang peduli terhadap mereka. Agar kesinambungan kesehatan mereka tetap terjaga sehingga mampu lepas dari kemiskinan. Tabel 3.12 menginformasikan jumlah individu kelompok

yang

bekerja

usia

kesejahteraan

40%

menurut

dengan

status

terendah

(fakir

miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 53.298 jiwa, terdiri dari jumlah individu yang bekerja usia 5–14 tahun 554 jiwa, jumlah individu yang bekerja usia 15–59 tahun 48.270 jiwa dan jumlah individu yang bekerja usia diatas 60 tahun 4.474 jiwa. Sedangkan jumlah individu yang tidak bekerja menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah Provinsi Kaltara Tahun 2015 sebanyak 86.227 jiwa, terdiri dari jumlah individu yang tidak bekerja usia 5–14 tahun 35.951 jiwa, jumlah individu yang bekerja usia 15–59 tahun 44.059 jiwa dan jumlah individu yang bekerja usia diatas 60 tahun 4.474 jiwa. SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

52



2016

Tabel 3.13 menginformasikan jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut lapangan

pekerjaan

dengan

status

kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 53.298 jiwa, terdiri dari pertanian tanaman padi dan palawija 16.179 jiwa, hortikultura 2.307 jiwa, perkebunan 7.075 jiwa, perikanan tangkap 4.144 jiwa, perikanan budidaya 2.824

jiwa,

peternakan

283

jiwa,

kehutanan/pertanian

lainnya

1.164

jiwa,

pertambangan/penggalian 893 jiwa, industri pengolahan 1.740 jiwa, listrik dan gas 98 jiwa, bangunan/konstruksi 4.001 jiwa, perdagangan 3.616 jiwa, hotel dan rumah makan 640 jiwa, transfortasi dan pergudangan 1.651 jiwa, informasi dan komunikasi 87 jiwa, keuangan dan asuransi 108 jiwa, jasa pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan perorangan 4.691 jiwa, pemulung 76 jiwa dan lainnya 1.721 jiwa. Dari lima kabupaten kota di Provinsi Kaltara, Kabupaten Nunukan terbesar jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% yaitu 20.362 jiwa, sedangkan terkecil terdapat di Kabupaten Tana Tidung 964 jiwa. Dari 19 item lapangan pekerjaan tersebut, pekerjaan pertanian tanaman padi dan palawija yang terbesar menyerap jumlah fakir miskin di Kaltara, yaitu terdapat di Kabupaten Malinau 6.383 jiwa, sedangkan terkecil terdapat di Kabupaten Tana Tidung 151 jiwa. Sementara lapangan pekerjaan informasi dan komunikasi, serta keuangan dan asuransi di Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat fakir miskin yang melakukan pekerjaan ini. Hal ini mengindikasikan bahwa fakir miskin di Kabupaten Tana Tidung belum tersentuh terkait pekerjaan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk mewujudkannya. Kedua pekerjaaan ini merupakan pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus dan akan berdampak ke arah positif jika bisa segera diadobsi bagi fakir miskin khususnya di Kabupaten Tana Tidung. Melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota seKaltara wajib melibatkan mereka, agar mereka bisa memiliki daya saing, maju dan mandiri serta generasi mereka kelak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan Kaltara kelak. Keberpihakan pemerintah akan terlihat nyata jika mereka mendapatkan porsi yang lebih besar untuk mendapatkan bantuan pendukung utama untuk kemajuan profesi pekerjaan yang mereka tekuni. Upaya signifikan dari pemerintah untuk mendorong mereka bisa lepas dari segala kekurangannya terus diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Mereka juga perlu diberi SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

53



2016

kesempatan dan peluang untuk berkarya di segala profesi pekerjaan yang ada di Kaltara sesuai dengan minat dan bakatnya. Tabel 3.14 menginformasikan jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 28.512 KK, terdiri dari pertanian tanaman padi dan palawija 7.555 KK, hortikultura 1.379 KK, perkebunan 3.884 KK, perikanan

tangkap

3.823

KK,

perikanan

budidaya

1.427

KK,

peternakan

165

KK,

kehutanan/pertanian lainnya 719 KK, pertambangan/penggalian

438

KK,

industri pengolahan 676 KK, listrik dan gas 47 KK, bangunan/konstruksi 2.673 KK, perdagangan 1.286 KK, hotel dan rumah makan 171 KK, transfortasi dan pergudangan 1.109 KK, informasi dan komunikasi 28 KK, keuangan dan asuransi 28 KK,

jasa pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan,

pemerintahan, dan perorangan 2.207 KK, pemulung 53 KK dan lainnya 844 KK. Dari lima Kabupaten Kota di Provinsi Kaltara, Kabupaten Nunukan terbesar jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% yaitu 13.194 KK, sedangkan terkecil terdapat Kabupaten Tana Tidung 525 KK. Dari 19 item lapangan pekerjaan tersebut, pekerjaan pertanian tanaman padi dan palawija yang terbesar menyerap jumlah kepala keluarga yang bekerja (fakir miskin) di Kaltara terdapat di Kabupaten Nunukan 2.721 KK, sedangkan terkecil terdapat di Kabupaten Tana Tidung 84 KK. Sementara lapangan pekerjaan perikanan budidaya,hotel dan rumah makan, informasi dan komunikasi, serta keuangan dan asuransi di Kabupaten Tana Tidung tidak terdapat fakir miskin yang melakukan pekerjaan ini. Di Kabupaten Bulungan juga tidak terdapat kepala keluarga fakir miskin yang bekerja dilapangan pekerjaan informasi dan komunikasi, termasuk di Kabupaten Malinau tidak terdapat kepala keluarga fakir miskin yang bekerja sebagai pemulung. Salah satu indikator terjadinya ketimpangan pembangunan di Kaltara adalah kekayaan potensi sumberdaya daerah belum berkontribusi signifikan terhadap fakir miskin. Misalnya di Kabupaten Tana Tidung, seharusnya kepala keluarga fakir miskin didaerah SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

54



2016

tersebut bisa hidup lebih sejahtera bahkan jumlah fakir miskin yang menekuni profesi ini juga meningkat, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukankah hamparan pertambakan banyak terdapat di kawasan perairan Kabupaten Tana Tidung, bahkan luasan perairan umumnya juga sangat potensial untuk dikembangkan.

Di sisi lain,

Kabupaten Malinau terjadi perubahan paradigma untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi penduduk fakir miskinnya, terlihat dari 19 item pekerjaan yang ada, pekerjaan yang lebih bermartabat dan memerlukan skill dan kemampuan lebih, bisa diadopsi dan menjadi pilar utama menopang pendapatan bagi penduduk fakir miskin di Malinau. Hal ini menunjukkan telah terjadi upaya percepatan perbaikan peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk fakir miskin di daerah Kabupaten Malinau, dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah lebih besar melalui program gerakan desa membangun (GERDEMA) yang dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Untuk itu, ke depan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kaltara harus bisa mempercepat mengurangi jumlah kepala rumah tangga fakir miskin tersebut menjadi kenyataan dengan memprogramkan kegiatan yang langsung bersentuh terhadap fakir miskin dengan mempertimbangkan kemelimpahan potensi yang dimiliki Kaltara. Begitu juga di Kabupaten Nunukan, potensi daerah telah diupayakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat profesi pertanian dalam arti luas sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kerja keras, ulet, dan cara pandang menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Sedangkan di Kabupaten Bulungan, potensi daerah belum optimal dimanfaatkan terutama untuk kelurga miskin. Untuk itu, perlu didorong agar

mereka

bisa

lebih

optimal

memanfaatkannya, agar dikemudian hari terjadi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulungan. Tabel 3.15 menginformasikan jumlah total rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang

ditempati

dengan

status

kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga, terdiri dari jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri 26.335 rumah tangga, jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah kontrak/sewa 2.801 SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

55



2016

rumah tangga, jumlah rumah tangga yang tinggal di perumahan bebas sewa 4.353 rumah tangga dan jumlah yang tinggal di tempat lainnya 328 rumah tangga. Tabel 3.16 menginformasikan jumlah total rumah tangga menurut status penguasaan lahan tempat tinggal

yang

ditempati

dengan

status

kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 26.337 rumah tangga, terdiri dari milik sendiri 26.260 rumah tangga, milik orang lain 1.993 rumah tangga, tanah negara 736 dan 348 rumah tangga. Di Kota Tarakan paling banyak terdapat jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati 3.656 rumah tangga, sedangkan paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung hanya 89 rumah tangga. Sedangkan jumlah total rumah tangga fakir miskin yang kontrak/sewa 2.801 rumah tangga, paling banyak terdapat di Kota Tarakan 1.911 rumah tangga, dan terkecil terdapat di Kabupaten Tana Tidung 5 rumah tangga. Fakir miskin di Provinsi Kaltara paling banyak menguasai lahan tempat tinggal milik orang lain sebanyak 1.993 rumah tangga, disusul tanah negara 736 rumah tangga dan lainnya 348 rumah tangga. Di Kabupaten Nunukan paling banyak terdapat fakir miskin yang tidak memiliki pengusahaan lahan sendiri 1.724 rumah tangga, sedangkan terkecil terdapat di Kabupaten Tana Tidung 12 rumah tangga. Bagi fakir miskin yang menguasai tanah negara dan lainnya sudah sepantasnya negera atau pemerintah memberikan sebidang tanah untuk pemukiman mereka, bagaimanapun juga mereka itu warga negara yang

wajib

diberikan

kesejahteraan

agar

kelak

tidak

lagi

menjadi

beban

negara/pemerintah. Pada prinsip mereka juga ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk kemajuan daerah dan bangsa ini. Tabel 3.17 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut jenis lantai terluas dari tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup marmer/keramik/ubin

2.113

rumah

tangga,

kayu/papan kualitas tinggi 4.390 rumah tangga, semen/bata/tanah

5.355

rumah

tangga,

bambu/kayu/papan kualitas rendah 21.932 rumah tangga dan lainnya 27 rumah tangga.


56



2016

Tabel 3.18 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut jenis dinding dari tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup tembok 4.992 rumah tangga, plasteran anyaman 188 rumah tangga, kayu/bambu 28.300 rumah dan lainnya 337 rumah tangga. Tabel 3.19 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut jenis atap dari tempat tinggal yang ditempati dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup beton/genteng beton 37 rumah tangga, genteng 90 rumah tangga, asbes/seng 33.207 rumah tangga, sirap/bambu/jerami 419 rumah tangga dan lainnya 64 rumah tangga. Tabel 3.20 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut sumber air minum dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin)

di

Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup air kemasan 5.735 rumah tangga, air ledeng 4.077 rumah tangga, sumber terlindung 3.027 rumah tangga, dan sumber tidak terlindung 20.978 rumah tangga. Khusus sumber air tidak terlindung perlu diupayakan terjadi perbaikan di kemudian hari. Sehingga jumlah rumah tangga fakir miskin di Kaltara dapat dieleminir. Tabel 3.21 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup listrik PLN 22.688

rumah tangga, listrik

non PLN 5.490 rumah tangga, dan tidak ada listrik 5.639 rumah tangga. Khusus jumlah rumah tangga listrik non PLN dan tidak ada listrik perlu segera diupayakan agar mereka bisa menggunakan listrik PLN sehingga pengeluaran rumah tangga fakir miskin bisa ditekan.


57



2016

Tabel 3.22 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup listrik/gas 10.745 rumah tangga, minyak tanah 6.013 rumah tangga, briket/arang/kayu

16.967

dan

tidak

memasak

dirumah 92 rumah tangga. Khusus jumlah rumah tangga dengan menggunakan minyak tanah, perlu didorong segera diupayakan agar mereka bisa menggunakan listrik PLN sehingga pengeluaran rumah tangga fakir miskin bisa ditekan dan pengeluaran pembiayaan listriknya bisa dialokasikan ke arah yang lebih baik lagi terutama untuk pembiayaan pendidikan anak mereka. Tabel 3.23 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 33.817 rumah tangga mencakup jamban sendiri 21.064 rumah tangga, jamban bersama/umun 4.521 rumah tangga, tidak ada (tidak memiliki jamban) 8.232 rumah tangga. Untuk rumah tangga fakir miskin yang tidak memiliki jamban perlu segera diupayakan direalisasikan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kaltara. Tabel 3.24 menginformasikan total jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dengan status kesejahteraan 40% terendah (fakir miskin) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 35.201 rumah tangga mencakup tangki/SPAL 12.967 rumah tangga, lubang tanag 8.884 rumah tangga, lainnya 13.350 rumah tangga. Untuk rumah tangga fakir miskin yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja dengan menggunakan lubang tanah dan lainnya perlu segera diupayakan untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kaltara melalui program aksi kerja nyata pembuatan tangki/SPAL sebanyak 22.234 unit di tahun mendatang, dengan melibat seluruh stakeholder yang peduli terhadap program pengentasan kemiskinan di Kaltara. Permasalahan yang dihadapi fakir miskin di Kaltara dimaksud tersebut, wajib dicarikan solusi oleh pemerintah, terlebih bagi Pemerintah Provinsi Kaltara. Diharapkan SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

58



2016

pendanaan bisa melalui APBN, APBD dan CSR agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi bagi penduduk miskin di Kaltara. Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dan

kepedulian

tinggi

terlihat

dari

perencanaan

dan

politik

anggaran

bisa

mengintervensi masalah dimaksud. Program transmigrasi lokal wajib didorong dan diterapkan di Kaltara untuk mengatasinya, agar fakir miskin di Kaltara bisa memiliki lahan pertanian dalam arti luas, rumah layak huni dan sehat. 3.3. Analisis Kondisi Umum Kemiskinan Daerah 1. Analisis Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Daerah a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Grafik 3.3. menunjukkan capaian posisi relatif jumlah penduduk miskin di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebanyak 40.930 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin nasional sebanyak

28.513.600

jiwa.

Berarti

Provinsi

Kaltara

berkontribusi terhadap penduduk miskin nasional sebesar 0,14% saja. Umumnya kemiskinan di Kaltara disebabkan belum terbangunnya infrastruktur yang bersentuhan langsung terhadap

penduduk

miskin.

Sangat

memprihatikan,

sementara pengeksploitasian sumberdaya alam di Kaltara sebagai modal dasar pembangunan nasional sangat besar tetapi belum simultan dan sinergis terhadap terbangunnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar terutama bagi penduduk yang bermukim di daerah perbatasan, pedalamanan, dan pulau terluar di Kaltara. b. Tingkat Kemiskinan (%) Grafik 3.4. menunjukan capaian posisi relatif persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebesar 10,78% berada dibawah capaian nasional sebesar 11,73%. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya perbaikan terhadap tingkat kemiskinan akan tetapi belum signifikan. c. Garis Kemiskinan (Rp) Grafik 3.5. menunjukkan capaian posisi relatif garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kaltara tahun 2015 sebesar Rp.493.086 per kapita per bulan,- berada diatas capaian nasional sebesar Rp.344.809 per kapita per bulan,- berarti Pemerintah Provinsi Kaltara telah berhasil untuk meningkatkan / memperbaiki garis kemiskinan di Kaltara.


59



2016

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dari grafik 3.6, grafik 3.7 dan grafik 3.8

masing-masing

pencapaian

posisi

menunjukkan relatif

indeks

kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Kaltara tahun 2015 sebesar 0,70%, P1 kota sebesar 0,41% dan P1 desa sebesar

1,08%

berada

dibawah

capaian P1 nasional 1,75%, P1 kota nasional1,29% dan P1 desa nasional 2,40%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara telah berhasil melakukan upaya perbaikan/pengurangan terhadap P1 di Kaltara. e. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Dari grafik 3.9, grafik 3.10 dan grafik 3.11

masing-masing

pencapaian kedalaman

posisi

menunjukkan relatif

indeks

(P2)

Provinsi

kemiskinan

Kaltara tahun 2015 sebesar 0,17%, P2 kota sebesar 0,09% dan P2 desa sebesar 0,27%

berada

dibawah

capaian

P2

nasional 0,51%, P2 kota nasional 0,35% dan P2 desa nasional 0,67%. Hal ini menunjukkan bahwa

Pemerintah

Provinsi

Kaltara

telah

berhasil

melakukan

upaya

perbaikan/melakukan pengurangan terhadap P2 di Kaltara. 2. Analisis Perkembangan Antar Waktu a. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kaltara 2011-2015 fluktuatif. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin selama 3 tahun mulai 2011-2013 sebanyak 2.100 jiwa akan tetapi naik kembali di tahun 2014 sebanyak 2.500 jiwa sehingga menjadi 57.400 jiwa, kemudian di tahun 2015 kembali turun sebanyak 16.470 jiwa. Selama periode 2011-2015 jumlah penduduk miskin Kaltara turun sebanyak 16.070 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai DOB Provinsi Kaltara telah cukup mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Penduduk

miskin

wajib

diberikan

keterampilan

dan

dikembangkan

kemampuannya dan program transmigrasi lokal akan terus digalakkan yang diarahkan SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

60



2016

untuk memperkuat kedaulatan pangan di lahan pertanian produktif. Di Kaltara masih banyak lahan tidur (non produktif) yang belum terkelola dengan baik oleh pemerintah termasuk lahan yang dikuasai oleh investor, selain itu juga, masih terdapat sumberdaya perairan (umum dan laut) yang dikenal kaya dan melimpah yang saat ini produktivitas rendah yang dikelola oleh masyarakat melalui teknik perikanan budidaya perairan (tambak udang dan ikan bandeng) belum bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pelakunya. Seiring dengan itu, pembudidaya rumput laut di perairan Bulungan, Tarakan dan Nunukan, produktivitas cenderung naik akan tetapi harga jual rumput laut belum menggembirakan (sangat rendah). Sumberdaya air di Kaltara selama ini paling dominan dimanfaatkan untuk sarana penghubung komunitas antar desa dan antar pulau, disebabkan akses jalan layak masih banyak belum terbangun, disisi lain hasil bumi (pertanian dalam arti luas) yang dihasilkan oleh rakyat miskin Kaltara tidak terdistribusi dengan baik ke konsumen akhir, sementara ongkos angkut hasil bumi jauh lebih mahal dibanding produktifitas yang mereka hasilkan. Kaltara saat ini sedang merencanakan pembangunan PLTA di Sungai Kayan Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, di Sungai Sembakung Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, dan di Sungai Mentarang Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Diharapkan dengan terbangunnya PLTA berkapasitas 20.000 megawatt ini kelak, energi listrik murah bagi rakyat bisa segera terpenuhi, bahkan energi listrik tersebut bisa mengaliri seluruh Pulau Kalimantan termasuk bisa diekspor ke negeri tetangga (Malaysia dan Brunai Darussalam). Kemudian, rencana strategis untuk kegiatan pembangunan kedaulatan pangan bisa dipastikan lebih cepat terwujud, dimana saat ini Kaltara sedang menggeliat membangun perkebunan skala industri termasuk menetapkan kawasan food estate seluas 50.000 ha untuk tanaman pangan yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Tengah dan Kecamatan Tanjung Palas, yang didukung oleh petani transmigran yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Provinsi Jogjakarta. Dalam waktu yang bersamaan Pemerintah Provinsi Kaltara telah merencanakan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) di Kecamatan Tanah Kuning Kabupaten Bulungan sebagai konsekuensi ekselerasi tol laut di Kaltara. Jika ketiga hal ini segera terwujud, dapat dipastikan bisa Kaltara jauh lebih maju, bermartabat. Kemudahan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mendukung suksenya ketiga rencana dimaksud melalui penerapan pelayanan perijinan terpadu yang cepat, mudah, murah dan bermartabat.


61

Pemerintah Provinsi Kaltara Grafik

3.13

dan


grafik

2016

3.14

menunjukkan perbanding jumlah penduduk miskin kota terhadap desa di Provinsi Kaltara, ditahun 2015

penduduk

miskin

desa

sebanyak 27.610 jiwa lebih banyak dibanding desa yang hanya 13.320 jiwa.

Untuk

mengantisipasi

kesenjangan jumlah penduduk di Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan peningkatan akses dan konektifitas serta telah merencanakan pembangunan jembatan bulan (Bulungan-Tarakan). Diharapkan melalui kegiatan ini distribusi barang dan jasa termasuk pemerataan penduduk di Kaltara bisa segera teratasi. b. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Daerah Tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (%) Provinsi Kaltara tahun 2011-2014 termasuk Provinsi Kaltara 2015 fluktuatif dan ada kecenderungan menurun (telah ada upaya perbaikan terhadap tingkat kemiskinan) walaupun ditahun 2014 naik kembali (grafik 3.15). Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kaltara turun 0,10% dibanding capaian Provinsi Kaltara tahun 2014 sehingga menjadi 6.32%. Tren turunnya tingkat kemiskinan ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah mengelola kemampuan fiskal daerah walaupun program kegiatan yang dilaksanakan belum menyentuh langsung terhadap penduduk miskin di Kaltara. Program kegiatan tersebut hanya baru difokuskan pada penambahan dan peningkatan infrastruktur dasar terutama jalan, jembatan, pembangunan tower untuk telekomunikasi dan subsidi ongkos angkut orang dan barang khususnya bagi penduduk yang berada di perbatasan negara yang sangat sulit diakses melalui transfortasi darat dan sungai. Grafik 3.16 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan kota (%) Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 fluktuatif walaupun masihada kecenderungan turun akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih buruk (bermasalah). Capaian pada tahun 2011sebesar3,80% menjadi 3,82% di tahun 2011, akan tetapi di tahun 2012 menurun sebesar 0,11% sehingga menjadi 3,71%, kemudian naik lagi sebesar 0,27% pada tahun 2014. Capaian perkembangan tingkat kemiskinan kota Provinsi Kaltara di tahun 2015 menurun sebesar 0,31% dibanding capaian Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2014 sehingga menjadi 3,67%. SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

62



2016

Capian ini tidak terlepas khususnya di Ibukota Provinsi Kaltara terlihat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dangedung perkantoran Pemerintahan Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, termasuk pembangunan akomodasi dan fasilitas umum baik yang dibangun

pemerintah

provinsi

maupun

pengusaha

(investor).

Mengeliatnya

pembangunan di sekitar kota Tanjung Selor mengindikasikan bahwa perekenomian Kaltara berpeluang besar menjadi pilar utama perekonomian di kabupaten kota di Kaltara kelak. Bahkan dengan mempercepat terwujudnya rencana pembangunan kota baru mandiri (KBM) di ibukota provinsi akan berdampak positif khususnya terhadap percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kaltara. Seiring terwujudnya KTM, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah membentuk dewan presedium pemekaran DOB Kota Tanjung Selor, sehingga percepatan ibukota provinsi yang sebelumnya berada di kecamatan Tanjung Selor bisa segera terwujud menjadi Kota Tanjung Selor. Tren perkembangan tingkat kemiskinan desa (%) Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 berfluktuatif. Untuk capaian di tahun 2011 sebesar 11.26% turun sebesar 0,70% di tahun 2012 sehingga menjadi 9,90% akan tetapi di tahun 2014 meningkat sebesar 0.16% sehingga menjadi 10.06% (grafik 3.17). Sedangkan capaian tingkat kemiskinan desa untuk Provinsi Kaltara di tahun 2015 menurun sebesar 0,57% dibanding capaian Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2014 sehingga menjadi 9,49%. Capaian tersebut, mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara mengintervensi pembangunan perdesaan menghasilkan pertumbuhan perekonomian sesuai harapan bersama. Akan tetapi capaian ini belum optimal, karena besarnya potensi alam di Kaltara belum termanfaatkan dan terdistribusi untuk kesejahteraan rakyat Kaltara. Sumberdaya yang ada harus tetap diarahkan untuk mempercepat gerakan membangun desa di Kaltara. Rakyat Kaltara harus bangkit membangun desa untuk Kaltara menjadi terdepan menuju pembangunan berkelanjutan yang pro terhadap pertumbuhan berkualitas terdapa penduduk miskin di perdesaan khususnya di perbatasan negara, pedalaman, terpencil dan pulau terluar, karena saat ini mereka sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak terutama pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kaltara. c. Perkembangan Garis Kemiskinan Tren capain perkembangan garis kemiskinan (%) Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 ada kecenderungan membaik (tidak bermasalah). Begitu juga bagi Pemerintah Provinsi SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

63



2016

Kaltara ada kecenderung naik garis kemiskinannya, dari sebelumnya tahun 2014 sebesar Rp. 431.560 di tahun 2015 meningkat sebesar Rp.61.526 sehingga menjadi Rp.493.086 (grafik 3.18). Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Kaltara telah cukup berhasil mengatasi garis kemiskinan di Kaltara. Akan tetapi peningkatan garis kemiskinan tersebut, belum seimbang dengan kenaikan harga sembako di Kaltara. Ada kecenderungan harga sembako di Kaltara jauh lebih mahal dibanding kenaikan garis kemiskinan. Kenaikan harga sembako disebabkan pendistribusian BBM yang belum merata yang mengakibatkan tingginya harga subsidi untuk mendistribusikan sembako hingga sampai ke masyarakat, selain itu juga harga BBM cenderung meningkat disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kaltara, terutama di kawasan perbatasan negara, pedalaman, terpencil dan pulau-pulau kecil. Grafik 3.19 dan grafik 3.20 menunjukkan kenaikan garis kemiskinan kota jauh lebih besar dibanding kenaikan garis kemiskinan desa

di

Provinsi

Kaltara

baik

masih

bergabung dengan Provinsi Kaltim ditahun 2013-2014 maupun ditahun 2015. d. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tren capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kota Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 telah ada upaya perbaikan (fluktuatif), namun masih buruk (bermasalah) karena di tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sehingga menjadi 1,25%. Capaian P1 Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2015 sebesar 0,79% mengalami stagnan dibanding capaian Pemerintah Provinsi Kaltara di tahun 2014 yaitu sebesar 0,79%. Tren capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kota Provinsi Kaltara tahun 2011-2014 telah ada upaya perbaikan (fluktuatif), namun masih buruk (bermasalah) karena di tahun 2013 meningkat sebesar 0,07% sehingga menjadi 0,80% dari sebelumnya ditahun 2013 hanya sebesar 0,73%. Akan tetapi capaian P1 kota di Kaltim/Kaltara kembali menurun sebesar 0,25% di tahun 2014. Capian P1 kota Provinsi Kaltara ditahun 2015 juga menurun kembali sebesar 0,14% dibanding capaian Kaltara ditahun 2014 sehingga menjadi 0,41%. Untuk di Kaltara diduga turunnya P1 kota disebabkan meningkatnya pembangunan infrastruktur perkotaan khususnya di ibukota Provinsi Kaltara khususnya Tanjung Selor sehingga dapat menyerap tenaga kerja di SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

64



2016

sektor bangunan gedung perkantoran, jalan, jembatan dan pengembangan bandara Tanjung Harapan termasuk tenaga honorer di lingkung Pemerintahan Daerah Provinsi Kaltara dan terbukanya akses lapangan kerja jasa lainnya (akomodasi, rumah makan, transfortasi). Sementara di ibukota kabupaten kota se-Kaltara juga telah mengeliat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat perkotaan termasuk di ibukota kecamatan kabupaten kotanya. Tren capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan P1 desa Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 berfluktuatif karena di tahun 2013 meningkat dari 0,30% menjadi 0,59% di tahun 2013 tetapi ditahun 2014 turun sebesar 0,29% sehingga P1 desa menjadi 1,19% (telah ada upaya perbaikan). Untuk P1 desa Provinsi Kaltara ditahun 2015 naik cukup signifikan sebesar 0,85% dari 0,25% ditahun 2014 menjadi 1,08%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

Provinsi

Kaltara

belum

mampu

memprogramkan

kegiatan

untuk

menanggulangi kemiskinan desa walaupun percepatan pembangunan infrastruktur hingga sampai ke desa pedalaman, terpencil dan perbatasanuntuk membangkitkan kembali kedaulatan pangan perdesaan belum signifikan dirasakan oleh masyarakat desa terlebih lagi masyakat desa yang sangat sulit terjangkau moda transfortasi darat, yang saat ini hanya bisa dijangkau oleh pesawat perintis reguler bisnisyang saat ini telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kaltara baik barang maupun jasa orang perbatasan negara (grafik 3.23). Selain itu, keberlanjutan PNPM Mandiri Perdesaan yang notabene telah berubah menjadi program dana desa di Kaltara yang disalurkan melalui APBN ke kas kepala desa / kas daerah terlambat bahkan sebagian besar desa di Kaltara tidak bisa memanfaatkannya untuk kegiatan pembangunan desa, disebabkan kemampuan perangkat desa sangat minim, akibatnya perekonomian desa juga terhambat.Untuk itu, politik

anggaran

lebih

besar

sangat

dibutuhkan

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan infrastruktur desa di Kaltara agar kesenjangan dan ketimpangan pembangunan antar kota dan desa di Kaltara terselesaikan dengan tuntas serta menjadi daya ungkit perekonomian daerah. e. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Grafik 3.24 menginformasikan tren capaian perkembangan indeks keparahan kemiskinan P2(%) Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2011-2014 berfluktuatif karena di tahun 2013 terjadi kenaikan dari 0,30% ditahun 2012 menjadi 0,59% pada tahun 2013, namun ditahun 2014 kembali menurun sebesar 0,29% sehingga menjadi 0,25. Tren capaian P2 Provinsi Kaltara juga menurun sebesar 0,08% SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

65



2016

untuk tahun 2015 dibanding capaian Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2014 yang hanya sebesar 0,25% sehingga capaian P2 Provinsi Kaltara menjadi 0,18%. Tren capaian perkembangan indeks keparahan kemiskinan P2 kota (%) Provinsi Kaltara/Kaltim tahun 2011-2014 berfluktuatif karena terjadi kenaikan kembali di tahun 2013 dari 0,22% menjadi 0,27% atau mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibanding tahun 2013 yang hanya 0,22%, akan tetapi ditahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,08%dari 0,27% pada tahun 2013 sehingga menjadi 0,19%. Tren capaian P2 kotaProvinsi Kaltara juga mengalami penurunan sebesar 0,10% dibanding capaian P2 kota Provinsi Kaltim/Kaltara pada tahun 2014 sebesar 0,19% sehingga P2 kota Provinsi Kaltara menjadi 0,09%

(grafik 3.25).

Tren capaian perkembangan indeks keparahan kemiskinan P2 desa (%) Provinsi Kaltim/Kaltara berfluktuatif karena ditahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 0,29% dari 0,30% untuk tahun 2012 sehingga menjadi 0,59%, namun ditahun 2014 turun kembali sebesar 0,29% sehingga menjadi 0,25%. Tren capaian P2 desa Provinsi Kaltara justru naik sebesar 0,02% dibanding capaian Provinsi Kaltim/Kaltara tahun 2014 sehingga P2 desa Provinsi Kaltara menjadi 0,27% (Grafik 3.26). Kenaikan P2 desa ini diduga pembangunan infrastruktur yang dipelopori Pemerintah Provinsi Kaltara di kawasan perdesaan hingga ke wilayah perbatasan negara tidak serta merta bisa mengakomodir penduduk miskin untuk turut serta aktif bekerja untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang melewati permukiman mereka. Oleh sebab itu, kedepan kegiatan peningkatan infrastruktur tersebut harus bisa menyerap tenaga lokal perdesaan yang dikerjakan padat modal berkaloborasi terhadap padat karya, dengan terlebih dahulu pemerintah melatih dan mendidik penduduk miskin di perdesaan untuk bisa bekerja di sektor ini, sehingga mereka mempunyai penghasilan lebih selain bekerja sebagai petani, ladang, buruh, pekebun, nelayan atau profesi lainnya. 3. Analisis Efektifitas a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Grafik

3.27,

3.28

dan

3.29

menginformasikan tren efektifitas jumlah penduduk miskin (jiwa) Provinsi

Kaltara

2011-2015

menunjukkan cukup efektif dan SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

66



2016

agak melambat walaupun di tahun 2013 mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan telah ada upaya perbaikan dan percepatan jumlah penduduk miskin. Tantangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi perhatian khusus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara. Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara inilah kunci utama untuk mewujudkannya. Penguatan TKPKD perlu ditingkatkan untuk mengarahkan stakeholder mengurangi kemiskinan terutama SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara dengan mewujudkan program kegiatan berbasis data terpadu yang telah di update oleh TNP2K bekerjasama dengan BPS Pusat. b. Tingkat Kemiskinan Tren pencapaian efektifitas tingkat kemiskinan (%) Provinsi Katim/Kaltara

tahun

2002-2014

menunjukkan

ada

percepatan perbaikan (cukup efektif) akan tetapi ditahun 2013 naik kembali dibanding tahun sebelumnya 2012-2013 namun di tahun 2014 kembali menurun. Laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan dalam waktu periode 4 tahun 0,05% per tahun. Tingkat kemiskinan Provinsi Kaltara ditahun 2015 sebesar 6,32% lebih rendah sebesar 0,01% dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Kaltim/Kaltara ditahun 2014 sebesar 6,42%. Laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang terjadi hanya 0,08% per tahun (grafik 3.30). Grafik 3.31 menginformasikan tren capaian efektifitas tingkat kemiskinan

kota

(%)

Provinsi

Kaltim/Kaltara

2011-2014

mengalami kenaikan dari 3,80% ditahun 2011 menjadi 3,98% ditahun 2014 (tidak efektif), walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan sehingga menjadi 3,17. Laju rata-rata kenaikan tingkat kemiskinan kota dalam waktu 4 tahun sebesar 0,05%. Tingkat kemiskinan kota Provinsi Kaltara di bulan maret 2015 turun sebesar 0,31% sehingga menjadi 3,67%. Sehingga selama periode 5 tahun laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan kota Provinsi Kaltara hanya 0,03% per tahun. Grafik 3.32 menginformasikan tren efektifitas tingkat kemiskinan desa

(%)

Provinsi

Kaltim/Kaltara

2011-2014

menunjukkan

penurunan yang cukup signifikan (cukup efektif). Penurunan terjadi paling baik di tahun 2013 dari 11,26% ditahun 2011 menjadi 9,9%, akan tetapi untuk tahun 2014 kembali naik sebesar

0,16%

sehingga

menjadi

10,06%.

Laju

rata-rata

penurunan tingkat kemiskinan selama 4 tahun terakhir sebesar 0,30% per tahun. Untuk Provinsi Kaltara di bulan Maret 2015 tingkat kemiskinan desa SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

67



2016

terjadi penurunan sebesar 0,57% dibanding tahun 2014. Sehingga laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan desa di Provinsi Kaltara selama 5 tahun terakhir hanya mencapai sebesar 0,24% per tahun.

b. Garis Kemiskinan Grafik 3.33 menginformasikan tren efektifitas garis kemiskinan (Rp) Provinsi Kaltim/Kaltara 2011-2014 menunjukkan perbaikan peningkatan garis kemiskinan yang melambat dan cukup efektif. Laju rata-rata kenaikan garis kemiskinan selama 4 tahun

terakhir

Provinsi

Kaltim/Kaltara

Rp.20.995,75 per kapita per bulan.

hanya

sebesar

Untuk Provinsi Kaltara

ditahun 2015 garis kemiskinan naik sebesar Rp.61.526 dari tahun 2014 yang hanya Rp.431.560 per kapita per bulan sehingga menjadi Rp.493.086. Adapun laju rata-rata kenaikangaris kemiskinan Provinsi Kaltara selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.29.101,8 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan garis kemiskinan belum sesuai ekspektasi masyarakat umum. Dari

grafik

3.34

dan

grafik

3.45

menginformasikan bahwa kenaikan garis kemiskinan kota dan desa Provinsi Kaltara ditahun 2013-2015 cenderung naik, akan tetapi perlu tetap dijaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta tetap membantu secara langsung mereka, misalnya melalui sembako murah, sekolah gratis (pakaian, sepatu, buku tulis, buku cetak, dan transfortasi) agar generasi mereka bisa bangkit dan menjadi generasi gemilang kelak. Dengan kehadiran Pemerintah Provinsi Kaltara garis kemiskinan bisa lebih baik lagi untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin di Kaltara, karena pelayanan lebih dekat dibanding masih bergabung dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Dilain sisi, dengan harga kebutuhan pokok masyarakat juga cukup signifikan naik (mahal). Untuk itu, perlu terobosan yang bisa menekan pengeluaran bagi keluarga miskin di Kaltara, dan tetap berupaya maksimal untuk meningkatkan pendapatan mereka, agar mereka bisa lepas dari ancaman hidup miskin dan hidup derita sebagai akibat implikasi terus berkembang DOB Kaltara menuju terdepan sebagai provinsi perbatasan antar negara.


68



2016

c. Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 Grafik

3.36

menginformasikan

tren

efektifitas

indeks

kedalaman kemiskinan P1 (%) Provinsi Kaltim/Kaltara 20112014 menunjukkan telah ada upaya perbaikan P1 akan tetapi juga terjadi kenaikan P1 ditahun 2013, dengan kata lain penurunan P1 agak lambat dan cukup efektif. Laju rata-rata penurunan P1 selama 4 tahun terakhir untuk Provinsi Kaltim/Kaltara hanya sebesar 0,28% per tahun. Untuk P1 Provinsi Kaltara ditahun 2015 terjadi penurunan sebesar 0,09% dibanding P1 Provinsi Kaltim/Kaltara untuk tahun 2014 sebesar 0,79%, sehingga P1 Provinsi Kaltara menjadi 0,70%. Adapun laju rata-rata turunnya P1 selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 0,07% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara belum efektif/optimal untuk mengurangi indeks P1, sementara kemampuan untuk menurunkan P1 dengan melihat ketersediaan anggaran cukup mampu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara apabila program kegiatan yang telah disusun sesuai dengan database yang dikeluarkan oleh BPS Pusat dan TNP2K untuk mengintervensi kebijakan yang pro terhadap penurunan P1 di Kaltara. Grafik 3.37 menginformasikan tren efektifitas indeks kedalaman kemiskinan P1 kota (%) di Provinsi Kaltara/Kaltim 2011/2014 menunjukan telah ada upaya perbaikan. P1 kota yang agak lambat dan belum efektif (fluktuatif). Dalam kurun waktu 20112013 P1 kota naik rata-rata sebesar 0,14% per tahun. Akan tetapi P1 kota turun kembali ditahun 2014 sehingga menjadi 0,55%. Untuk itu dalam kurun waktu 4 tahun laju rata-rata turun P1 desa hanya mencapai 0,03% per tahun. Untuk P1 kota Provinsi Kaltara ditahun 2015 hanya mampu mencapai 0,52% sehingga terjadi penurunan P1 kota sebesar 0,14% dibanding capaian P1 kota Provinsi Kaltim/Kaltara ditahun 2014. Adapun laju rata-rata turun P1 kota selama 5 tahun terakhir sebesar 0,05% per tahun. Lambatnya penurunan P1 kota diduga disebabkan oleh migrasinya penduduk dari luar Kaltara ke Kaltara termasuk penduduk desa yang ada di Kaltara. Namun sangat disayangkan, mereka kurang atau bahkan tidak memiliki skill dan diperparah lagi tingkat pendidikan mereka juga minim. Selain bermigrasi ke ibukota provinsi, mereka juga bermigrasi ke ibukota kabupaten kota di Kaltara terutama ke Tarakan dan Nunukan. Juga sering terjadi penduduk bermigrasi ke negara tetangga (Malaysia) baik legal maupun ilegal yang pada umumnya bukan penduduk Kaltara, melalui Kota Tarakan dan Nunukan bekerja sebagai TKI/TKW (buruh bangunan, buruh kebun, buruh kapal penangkapan ikan/ABK, pembantu rumah tangga, dan lain-lain). Sementara di lokasi areal perkebunan dan SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

69



2016

daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang ada di Kaltara menjadi primadona investor Malaysia berinvestasi di Kaltara. Hal ini perlu, disikapi bersama agar kedepannya kedaulatan pangan yang digarap negeri tetangga di Kaltara, bisa kita kembalikan ke Kaltara, agar rakyat Kaltara segera bisa hidup layak dan bermartabat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk percepatan kedaulatan energi terbarukan paralel terhadap kebijakan percepatan kedaulatan pangan dan pemanfaatan migas untuk ketersediaan pupuk anorganik di Kaltara, sehingga Kaltara jadi pusat agrobisnis dan industri berkelanjutan bisa segera terwujud. Grafik 3.38 menginformasikan tren efektifitas indeks kedalaman kemiskinan P1 desa (%) di Provinsi Kaltim/Kaltara 2011-2014 menunjukkan telah ada upaya perbaikan P1 desa yang melambat dan belum efektif (fluktuatif). Telah terjadi kenaikan P1 desa selama 3 tahun dari tahun 2011-2013 dengan laju kenaikan ratarata P1 desa sebesar 0,21% per tahun. Akantetapi ditahun 2014 P1 desa turun sebesar 0,79% dari 1,98 untuk tahun 2013 menjadi 1,19%. Laju rata-rata penurunan P1 desa selama 4 tahun terakhir untuk Provinsi Kaltim/Kaltara hanya sebesar 0,04% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan di kawasan perdesaan belum tersentuh dengan baik terutama peningkatan pembangunan infrastruktur dasar apalagi peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat desa di Kaltim/Kaltara. Untuk P1 desa Provinsi Kaltara hanya mampu turun sebesar 0,05% saja dibanding capaian P1 desa Provinsi Kaltim/Kaltara untuk tahun 2014 sebesar 1,19%, sehingga P1 desa Provinsi Kaltara menjadi 1,14%. Adapun laju rata-rata penurunan P1 selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 0,04% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara belum efektif/optimal untuk mengurangi indeks P1 desa. Pengembangan dan peningkatan kawasan perdesaan di Kaltara sangat potensial lagi menguntungkan untuk Kaltara kedepan. Diharapkan melalui pengelolaan perdesaan yang produktif berkelanjutan akan memberikan kontribusi terhadap devisa negara terutama dalam hal ekspansi PAD Kaltara. Saat ini, pengelolaan kawasan perdesaan Kaltara belum dikelola dengan baik dan benar, sehingga kawasan perdesaan menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kaltara berkaloborasi dengan4 Kabupaten (Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung) di Kaltara untuk merubahnya. Pengelolaan pengembangan dan peningkatan kawasan perdesaan terutama diperbatasan negara wajib diarahkan untuk percepatan terwujudnya kedaulatan negara Indonesia. Karena di kawasan ini, belum pantas dikatakan layak berkembang, maju, modern dan bermartabat jika paradigma untuk membangun Kaltara belum berubah kearah yang lebih baik. Untuk itu, kemampuan fiskal wajid diarahkan untuk terciptanya peradaban berkemajuan sebagai implementasi SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

70



2016

tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia di Kaltara melalui intervensi gerakan desa membangun yang berarti membangun kedaulatan dan martabat Indonesia di Kaltara segera terwujud.

d. Indeks Keparahan Kemiskinan P2 Grafik

3.39

menginformasikan

tren

efektifitas

indeks

keparahan kemiskinan P2 (%) Provinsi Kaltim/Kaltara 2011-2014 menunjukkan berfluktuatif. Upaya penurunan P2 cenderung lambat, dan belum efektifserta belum tepat sasaran. Hal ini terlihatditahun 2011-2013 terjadi kenaikan P2 rata-rata 0,10% per tahun.Akan tetapi ditahun 2014 turun sebesar 0,29% dari 0,59% untuk tahun 2013 menjadi 0,25%. Turunnya P2 Provinsi Kaltim/Kaltara yang terjadi cenderung melambat, bahkan cenderung stagnan (belum efektif). Laju ratarata penurunan P2 selama 4 tahun terakhir untuk Provinsi Kaltim/Kaltara hanya mampu sebesar 0,01% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa geliatnya pembangunan yang telah

dilaksanakan

Pemerintah

ProvinsiKaltim/Kaltara

belum

menyentuhmampu

mengurangu P2 di Kaltim/Kaltara. Diduga program kegiatan untuk pengurangan P2 Kaltim/Kaltara belum tersusun dengan baik serta intervensi yang dilakukan hanya mampu menyerap sebagian kecil saja P2 (program kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa keinginan belum kebutuhan). Untuk capaian P2 di Provinsi Kaltara ditahun 2015 hanya mampu turun sebesar 0,08% saja dibanding capaian P2 Provinsi Kaltim/Kaltara untuk tahun 2014 yang mencapai sebesar 0,25%, sehingga P2 Provinsi Kaltara menjadi 0,17%. Adapun laju rata-rata penurunan P2 Provinsi Kaltim/Kaltara selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 0,024% per tahun. Grafik

3.40

menginformasikan

tren

efektifitas

indeks

keparahan kemiskinan P2 kota (%) Provinsi Kaltim/Kaltara 2011-2014 belum efektif. Karena terjadi kenaikan P2 selama 3 tahun dari tahun 2011-2013 dengan laju kenaikan rata-rata 0,03% per tahun walaupun ditahun 2014 turun sebesar 0,08% dari 0,27% untuk tahun 2013 menjadi 0,19% (belum efektif). Penurunan P2 yang terjadi cenderung melambat, bahkan ada kecenderungan stagnan. Laju rata-rata penurunan P2 selama 4 tahun terakhir untuk Provinsi Kaltim/Kaltara 0% per tahun (stagnan). Hal ini mengindikasikan tidak terjadi perubahan P2 kota di Kaltim/Kaltara, yang ada kecenderungan P2 kota semakin meningkat berarti program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah provinsi tidak tepat sasaran dan tepat manfaat. Walaupun terjadi penurunan rasio gini Provinsi Kaltim/Kaltara ditahun 2014 sebesar 0,02% dibanding capaian ditahun 2013 dari 0,37% menjadi 0,35%, diduga program kegiatan yang SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

71



2016

dilakukan oleh pemerintah ada kecenderungan ditahun yang sama hanya akan menambah naiknya P2 di Kaltim/Kaltara diakibatkan sulitnya mendapatkan penghasilan yang layak dan semakin tingginya pengeluaran P2. Disisi lain, jumlah orang kaya di Provinsi Kaltim/Kaltara cenderung naik. Hal ini perlu diantisipasi, agar tidak terus terjadi, melalui intervensi yang pro terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas P2 kota di Kaltim/Kaltara. Kemampuan fiskal daerah wajib diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesejahteraan P2 kota. Jika tidak, maka P2 kota akan menjadi beban pemerintah kelak. Yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah intervensi anggaran berkecukupan untuk mengurangi P2, misalnya memberikan anggaran sesuai kebutuhan dan terwujudnya tenaga kerja terampil yang berkualitas, serta peningkatan dan perluasan infrastruktur ke kawasan perdesaan yang notabene kampung halaman bagi P2 kota. Keterbatasan infrastruktur dasar menyebabkan jumlah P2 kota terpaksa meninggalkan kampung halaman menuju ke kota untuk mengubah penghidupannya, sementara lahan pertanian mereka terbengkalai (terabaikan). Pemerintah Provinsi Kaltara wajib segera mempercepat terwujudnya pemenuhanan kebutuhan infrastruktur dasar P2 kota dan mempercepat terjadi penguatan kedaulatan pangan di kawasan perdesaan di Kaltara agar mereka sadar untuk kembali ke kampung halaman untuk menjadi pionir pembangunan di kawasan perdesaan Kaltara yang sejahtera, maju dan bermartabat. Grafik 3.41 menginformasikan tren efektifitas indeks keparahan kemiskinan P2 desa (%) Provinsi Kaltim/Kaltara 2011-2014 menunjukkan belum ada upaya perbaikan P2 karena terjadi kenaikan P2 selama 3 tahun dari tahun 2011-2013 dengan laju kenaikan rata-rata 0,10% per tahun walaupun ditahun 2014 turun sebesar 0,34% dari 0,59% untuk tahun 2013 menjadi 0,25% (belum efektif). Penurunan P2 yang terjadi cenderung sangat melambat, bahkan ada kecenderungan stagnan. Dalam kurun waktu 4 tahun laju rata-rata penurunan P2 desa hanya 0,01% per tahun. Hal ini mengindikasikan P2 desa belum tersentuh alokasi anggaran yang mereka butuhkan, bahkan ada kecenderungan program kegiatan yang dilaksanakan Provinsi Kaltim/Kaltara tidak mereka nikmati. Selain itu, di kawasan permukiman penduduk perdesaan belum tersentuh kegiatan pembangunan infstruktur dasar, walaupun ada kecenderingan terjadinya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di desa, tanpa intervensi anggaran berkecukupan P2 desa sangat sulit terjadi peningkatan. P2 desa di Provinsi Kaltara ditahun 2015 naik sebesar 0,02% dibanding P2 desa di Provinsi Kaltim/Kaltara di tahun 2014 dari 0,25% menjadi 0,27%. Laju rata-rata penurunan P2 selama 5 tahun terakhir sebesar 0,004% per tahun. Hal ini SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

72



2016

mengindikasikan belum terjadi perbaikan P2 desa yang dilakukan oleh Provinsi Kaltara. Intervensi kebijakan yang lebih pro terhadap penurunan P2 desa wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, diantaranya peningkatan perekonomian di kawasan perdesaan dan pelayanan publik yang mudah, cepat dan berkarakter, sehingga penduduk desa yang akan bermigrasi ke ibukota provinsi dan ibukota kabupaten dan kota temasuk bermigrasi ke luar Kaltara bisa dieleminir. 4. Analisis Relevansi Analisis relevansi deskripsikan kesesuaian perkembangan kondisi kemiskinan daerah Pemerintah Provinsi Kaltara terhadap Nasional. a. Jumlah Kemiskinan Grafik

3.42

menginformasikan

tren

relevansi

jumlah

kemiskinan (jiwa) Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2011-2015 ada kecenderungan cukup relevan, namun ditahun 2015 capaian nasional cenderung naik jumlah penduduk miskin sebesar 785.800 jiwa dari sebelumnya ditahun 2014 hanya 27.727.800 jiwa sehingga menjadi 28.513.600 jiwa. Sedangkan capaian Provinsi Kaltara ditahun 2015 turun sebesar 16.470 jiwa dari 57.400 jiwa ditahun 2014 menjadi 40.930 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin kota nasional tahun 2013-2015 lebih rendah dibanding kenaikan jumlah penduduk nasional desa termasuk yang terjadi di Provinsi Kaltara (grafik 3.43 dan grafik 3.44). b. Tingkat Kemiskinan Grafik 3.45 menginformasikan tren pencapaian relevansi tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kaltara terhadap nasioanl tahun 2011-2014 cenderung cukup relevan, dan berada

dibawah

tren

capaian

nasional.

Hal

ini

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Kaltara masih lebih baik dibanding nasional. Tren capaian penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Kaltara sangat lambat akan tetapi masih jauh lebih baik dibanding capaian nasional.Terlihat laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Kaltara selama 5 tahun terakhir hanya mampu 0,008% per tahun sedangkan laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,246% per tahun. SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

73



2016

Grafik 3.46 menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan kota di Provinsi Kaltara dari tahun 20112015 berfluktuatif, ditahun 2012 dan 2014 naik, sedangkan ditahun 2013 dan 2015 turun kembali, dengan laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan kota

Provinsi

Kaltara

sebesar

0,026%

per

tahun,sedangkan di tingkat nasional dengan laju rata-rata turun sebesar 0,174% per tahun.Relevansi pencapaian penurunan tingkat kemiskinan kota Provinsi Kaltara terhadap nasional cukup relevan dan masih berada dibawah capaian nasional, yang berarti telah ada upaya perbaikan terhadap tingkat kemiskinan kota di Kaltara. Grafik 3.47 menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan desa di Provinsi Kaltara dari tahun 20112015 berfluktuatif, ditahun 2014 naik, sedangkan untuk tahun 2012-2013 dan 2015 turun kembali, dengan laju rata-rata penurunan tingkat kemiskinan desa Provinsi Kaltara sebesar 0,354% per tahun, sedangkan di tingkat nasional dengan laju rata-rata turun sebesar 0,300% per tahun. Relevansi pencapaian penurunan tingkat kemiskinan kota Provinsi Kaltara terhadap nasional cukup relevan dan masih berada dibawah capaian nasional, yang berarti telah ada upaya perbaikan terhadap tingkat kemiskinan desa di Kaltara. c. Garis Kemiskinan Grafik 3.48 menginformasikan tren pencapaian relevansi garis kemiskinan (Rp) Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasioanl tahun 2011-2014 dan Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2015 relevan, dan berada diatas tren capaian nasional berarti tidak bermasalah, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi, karena harga sembako di Kaltara terpengaruh inflasi dan cenderung sangat mahal. Bahkan stocknya cenderung terbatas, karena dipengaruhi oleh belum lancarnya distribusi barang/jasa. Oleh sebab itu, penduduk miskin di Kaltara dengan garis kemiskinan Rp.431.560 per bulan tersebut, berupaya keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi penduduk miskin yang bermukim jauh dari ibukota kabupaten dan ibu kota kecamatan, tentulah lebih kesulitan lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.


74



2016

Tren capaian kenaikangaris kemiskinan Provinsi Kaltara sangat lambat akan tetapi masih jauh lebih baik dibanding capaian nasional, dengan laju rata-rata capaian kenaikan garis kemiskinan Provinsi Kaltara selama 5 tahun terakhir sebesar Rp.29.101,8 per kapita per bulanlebih besar dibanding laju rata-rata capaian kenaikan garis kemiskinan nasional yang hanyaRp.20.216,028 per kapita per bulan. Terlihat relevansi kenaikan garis kemiskinan kota Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2013-2015 cukup relevan, dengan laju rata-rata kenaikan sebesar Rp.23.316,33 per kapita per bulan untuk Provinsi Kaltara lebih kecil dibanding laju rata-rata nasional Rp.26.866,33 per kapita per bulan (grafik 3.49). Terlihat relevansi kenaikan garis kemiskinan desa Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2013-2015 relevan, dengan laju rata-rata kenaikan sebesar Rp.29.288,67 per kapita per bulan lebih besar dibanding laju rata-rata kenaikan nasional yang hanya sebesar Rp.19.085 per kapita per bulan (grafik 3.50). d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Grafik 3.51 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2011-2014 dan tren pencapaian P1 Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2015 cenderung relevan dan masih berada dibawah tren capaian nasional berarti telah ada perubahan/perbaikan terhadap P1 tetapi turunnya agak melambat dan cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan intervensi anggaran Provinsi Kaltim/Kaltara ditahun 2011-2014 dan intervensi anggaran Provinsi Kaltara ditahun 2015 ada kecenderungan terpengaruh oleh anggaran nasional. Akan tetapi ditahun 2015 Pemerintah Provinsi Kaltara telah cukup berhasil menurunkan 0,09% P1 dibanding nasional P1 naik sebesar 0,09%, dimana ditahun 2014 P1 nasional 1,75% naik menjadi 1,84%. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara dalam kegiatan pembangunan se-Kaltara telah mampu melakukan gerakan perubahanuntuk akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat walaupun pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh secara langsung penduduk miskin (fakir miskin) di Kaltara. Pencapaian relevansi P1 Provinsi Kaltara dalam 5 tahun terakhir laju rata-rata penurunan P1sebesar

0,20%

lebih tinggi sebesar

0,152%

dibanding capaian

nasional 0,048%. SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

75



2016

Grafik 3.52 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks

kedalaman

kemiskinan

(P1)

kota

Provinsi

Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2011-2014 cukup relevan dantren pencapaian P1 kota Provinsi Kaltara tahun 2015 juga demikian tetapi pencapaian tren ini sangat lambat. Kedua tren ini juga masih berada dibawah tren capaian nasional berarti telah ada upaya perbaikan P1 kota di Kaltara. Ternyata pencapaian relevansi P1 kota di Provinsi Kaltara dalam 5 tahun terakhir laju rata-rata turunnnya hanya mampu 0,05% per tahunsaja masih lebih baik dibanding nasional dengan laju rata-rata P1 kota hanya sebesar 0,046% per tahun, atau P1 kota Provinsi Kaltara unggul 0,04% per tahun. Grafik 3.53 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks kedalaman

kemiskinan

(P1)desa

Provinsi

Kaltim/Kaltara

terhadap nasional tahun 2011-2014 cukup relevan termasuk relevansi

capaian

Provinsi

Kaltara

tahun

2015

terhadap

nasionaljuga agak relevan dan masih berada dibawah tren capaian nasional berarti lebih baik (telah ada perubahan). Laju rata-rata pencapaian relevansi P1 desa Provinsi Kaltara dalam 5 tahun terakhir naiknya lebih lambat dibanding laju rata-rata pencapaian nasional yaitu hanya 0,158% per tahun berbanding 0,340% per tahun. Hal ini disebabkan karena perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga ditahun 2014, sehingga harmonisasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk eksekusi anggaran yang telah tersedia. Bahkan dapat dikatakan kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan cenderung tidak berjalan sebagaimana mestinya, ditambah lagi kemampuan perangkat desa di Kaltara masih sangat minim. e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Grafik 3.54 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan P2 (%)Provinsi Kaltim/Kaltara terhadap nasional tahun 2011-2014 tidak relevan termasuk pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan P2 (%) Provinsi Kaltara tahun 2015 terhadap nasionaljuga belum relevan terlihat ditahun 2013 P2 Provinsi Kaltim/Kaltara naik sebesar 0,29% dari 0,30% ditahun 2012 menjadi 0,59%, sedangkan P2 nasional justru turun sebesar 0,01% dari 0,49% ditahun 2012 menjadi 0,48% untuk tahun 2013.Begitu juga pencapaian P2 nasional naik sebesar 0,07% dari 0,44% ditahun 2014 menjadi 0,51% ditahun 2015 berarti bermasalah (upaya perbaikan belum berhasil), sementara di periode yang sama P2 Provinsi Kaltara turun sebesar 0,08% dari 0,25% ditahun 2014 menjadi 0,17% ditahun SPKD Prov. Kaltara, 2016-2021

76



2016

2015 berarti upaya perbaikan P2 berhasil dilaksanakan. Pencapaian P2 Provinsi Kaltara ditahun 2015 berada dibawah capaian nasional dengan tingkat selisih capaian sebesar 0,34%, juga dapat terlihat dari tingkat pencapaian relevansi P2 Provinsi Kaltara dalam 5 tahun terakhir dengan laju rata-rata penurunan P2 sebesar 0,024% per tahun, sedangkan laju rata-rata penurunan P2 capaian nasional hanya sebesar 0,008% per tahun. Hal ini menunjukkan pencapaian P2 Provinsi Kaltara jauh lebih baik dibanding pencapaian P2 nasional untuk tahun 2011-2015. Grafik 3.55 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan P2 Kota (%) Provinsi Kaltara terhadap nasional tahun 2011-2014 cukup relevan dan tren pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan

P2 Kota (%) Provinsi

Kaltara juga demikian. Dari grafik dapat terlihat pencapaian dalam lima tahun terakhir

mengalami

penurunan secara

signifikan dimana dari tahun 2011 tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0.19 % turun sebesar 0.1 % di tahun 2015 dengan capaian 0.09 %. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Kaltara masih jauh lebih baik 0.6 % dimana capaian nasional selama lima tahun terakhir hanya mampu menurunkan 0.04 % indeks keparahan kemiskinan P2 kota. Grafik 3.56 menginformasikan tren pencapaian relevansi indeks keparahan kemiskinan P2 desa (%) Provinsi Kaltara terhadap nasional tidak relevan, sedangkan relevansi capaian Provinsi Kaltara tahun 2015 terhadap nasional agak relevan dan masih berada dibawah tren capaian nasional berarti agak lebih baik (telah ada perubahan). Laju rata-rata pencapaian relevansi P2 desa Provinsi Kaltara dalam 5 tahun terakhir naiknya lebih lambat yaitu 0,004% pertahun sedangkan laju rata-rata pencapaian nasional 0,006% per tahun.


77



2016

5. Analisis Keterkaitan Tingkat Kemiskinan Daerah Tabel 3.25 menginformasikan analisis keterkaitan dilakukan untuk mengetahui apakah 4 (empat) indikator utama kemiskinan ada keterkaitan dengan 4 (empat) perspektif, sehingga dapat diketahui penyebab masalah kemiskinan di Provinsi Kaltara. Tabel 3.25. Analisis Keterkaitan Indikator Kemiskinan Terhadap Empat Perspektif di Provinsi Kaltara, tahun 2011-2015


78

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Recommend Documents