BAB III PELAKSANAAN MUDHARABAH DALAM PROYEK PANINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI RAKYAT (P2KER)
A. Profil Baitul Maal Muamalat a. Sejarah Baitul Maal Muamalat 1 Baitul Maal Mualamat yang berdiri pada tanggal 18 Juli Tahun 2000 mempunyai latar belakang yang sangat dekat dengan kondisi dan situasi ekonomi baik secara mikro maupun makro. Dimana di tengah hiruk pikuknya kondisi ekonomi yang cenderung egois dan kapitalis yang telah terjadi kelonggaran nilai gotong-royong yang mulai susah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, maka jaringan pengaman sosial (JPS) yang sesungguhnya dan semestinya telah melekat pada sistem ukhuwah kemasyarakatan menjadi hilang dan harus ditemukan kembali. Kenyataannnya program JPS tersebut selalu identik dengan tukang sulap, melupakan hal-hal yang sifatnya mendasar berupa nilai yang terbatas dari makna uang (JPS Abadi). Oleh karenanya perlu dicarikan jalan keluarnya mengenai pengelolaannya yang professional dan benar-benar dapat
dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat
luas.
Kompleksitas
permasalahan masyarakat lengkap dengan provokasi yang senantiasa timbul untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.
1
Profile Baitul Maal Muamalat, tahun 2003, hlm.3.
39
Dalam kemajemukan masyarakat di Indonesia, program yang bersekala nasional harus diupayakan untuk memahami dan mengenali karekter dasar mayarakat. Dengan kata lain program JPS harus selalu diupayakan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang peduli (a caring society), bergotong royong dan melakukan ukhuwah dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana kehidupan tradisional di desa-desa atau seperti ukhuwah yang pernah diimplementasikan antara Nabi Muhammad dengan para sahabatnya tanpa harus sektarian. Mengeliminasi kesenjangan dan menumbuhkan semangat hidup yang saling membutuhkan antara si miskin dan si kaya, antara yang lemah dan yang kuat, antara rakyat dan penguasa. Terinspirasi dari berbagai kegagalan program JPS serta didukung oleh lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat no. 22 tahun 1999, maka Baitul maal berdiri yang kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI, sebagai upaya mewujudkan mekanisme pengelolaan dana yang professional, amanah dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Baitul Maal Muamalat dimaknai sebagai lembaga pemberdayaan dan amil nasional yaitu lembaga yang nirlaba yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana-dana kebajikan lainnya, yang diuraikan dalam akta notaris Yayasan YP3KS No. 14, tertanggal 18 bulan juli 2000 pada pasal 4 ayat 7 yaitu usaha-usaha meningkatkan
40
kualitas lehidupan
masyarakat menengah ke bawah dan mengembangkan usaha kecil lembaga keuangan mikro syariah.2 b. Visi, Misi dan tujuan perusahaan 3 1. Visi Baitul Maal Muamalat Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli (a carring society). 2. Misi Baitul Maal Muamalat a. Menyusun dan menjalankan program-program peberdayaan ekonomi dan sosio masyarakat secara integral dan komprehensip. b. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya. 3. Tujuan Baitul Maal Muamalat a. Meningkatkan jumlah muzaki dan mengurangi jumlah mustakhik dan mustakhik produktif sehingga diharapkan pada tahun berikutnya bisa menjadi muzaki. b. Menghimpun dana ZIS dan dana-dana kebijakan lainnya yang dibenarkan oleh syariat dan Mendayagunakannya melalui pola pemberdayaan masyarakat lemah. c. Sasaran Baitul Maal Muamalat a. Sasaran jangka pendek 1. Baitul maal memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan prasarana sistem manajemen dan organisasi 2
Hasil interview dengan Bapak Nahdudin (Manajemen Baitul Maal Muamalat), tanggal 12 Januari 2004. 3 Profile, Op. Cit., hlm. 6
41
2. Baitul maal Muamalat dioptimalkan dengan cara membuat jaringan kerja seluas-luasnya (network) baik sebagai segmen pasar konsumen maupun segmen pasar kekuatan lainnya 3. Untuk meningkat efesiensi dan efektifitas diupayakan dengan menyusun rencana anggaran dan mengaudit seluruh aktifitas yang berhubungan dengan operasional. 4. Diarahkan mampu mempertahankan eksistensinya dalan usaha yang dijalankan serta berupaya agar mulai merencanakan pengelolaan dan pribadi. b. Sasaran jangka menengah 1. Memperluas dan mengembangkan sarana dan fasilitas sistem manajemen dan organisasi 2. Membuka diri dan bersaing secara positif dalam kegiatan sejenis yang bersekala nasional dan internasional. 3. Merintis dan merencanakan usaha-usaha baru yang layak, berkaitan dengan identitas dan misi lembaga. c. Sasaran jangka panjang 1. Memiliki investasi dana amilin yang bertambah melalui kegiatan penghimpunan dana-dana bergulir 2. Mengembangkan diri dengan membuat spesialisai parsial melalui anak-anak kegiatan yang dibuat atau dengan menghidupkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. d. Produk Baitul Maal Muamalat
42
1. Definisi Produk a. Produk
adalah
jasa
layanan
yang
diberikan
dalam
rangka
menghimpun dana dan pendayagunaan dana yang dikelola. b. Produk penghimpunan adalah program-progran layanan untuk menghimpun dana dari muzaki atau donatur. c. Produk pendayagunaan adalah produk-produk pendayagunaan yang dibuat untuk mengoptimalkan dana-dana yang diberikan oleh muzaki/donatur kepada mustakhik. 3. Jenis produk 1. Produk penghimpunan terdiri atas: a. Sumbangan umum (tidak bersyarat): dana zakat infaq dan shadaqah yang diterima tanpa syarat tertentu b. Sumbangan khusus (bersyarat): dana zakat, infak dan shadaqah yang diperoleh dengan permintaan tertentu. c. Dana kelolaan lainnya antara lain: dana proyek peningkatan kemandirian ekonmi rakyat (P2KER), dana bergulir syariah (DBS) dan dana dari international development found (IDF) dan dana-dana investasi lainnya. 2. Produk pendayagunaan terdiri: a. Bina ekonomi terpadu yaitu bantuan yang diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif secara produktif dan memberikan nilai tambah bagi komunitas yang bersangkutan.
43
b. Bina sosial yaitu bantuan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pokok mustakhik dengan dilengkapi pembinaan mental secara komprehensip. c. Bina pendidikan yaitu bantuan yang diberikan untuk membiayai pendidikan mustakhik yang dilengkapi dengan pembinaan, arahan dan ketrampilan
khusus mustahik yang optimal kepada yang
bersangkutan d. Bina kesehatan yaitu bantuan yang diberikan untuk membiayai kesehatan mustahik yang dilengkapi dengan arahan dan ketrampilan khusus mustahik yang optimal kepada yang bersangkutan. e. Struktur organisasi DIREKTUR
Adm. Dan keuangan
ADM
General Meneger
Fund Rising & Empowering Team
Sekretais dan supervisi
Public & Cretif planning
Support & supervisi
Pemberdayaa n non
Kemanusiaan
Sosial Representatif Pendidikan ET
FR Kesehatan
44
Pemberdayaa n ekonomi
RCA
Dana kelolaan: P2ker, DBS, IDF dan lainnya
B. PELAKSANAAN P2KER a. Latar Belakang GBHN tahun 1993 mengamanatkan bahwa salah satu azas pembangunan nasional adalah azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks meningkatkan ketahanan nasional di tengah kompetisi antar bangsa menuntut kesungguhan mengembangkan kualitas kehidupan berbangsa yang dijiwai semangat ukhuwah wathaniyyah sebagai sesama bangsa yang hidup dalam keseimbangan lahir-batin, materiilspirituil serta duniawi dan ukhrawi. Terlebih
menegaskan
bahwa
pertumbuhan
ekonomi
harus
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Untuk itu perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efesiensi dan produktifitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin. Dengan demikian penataan dan pemantapan usaha nasional keseluruhannya dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mengoptimalkan dan menitikberatkan pada bidang ekonomi, selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penanganan dalam mengembangkan dan memajukan kemampuan golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil dan koperasi, perlu ditangani secara
45
sungguh-sungguh agar pemerataan dan hasil pembangunan segera terwujud. Peningkatan peran masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional diharapkan dapat
meningkatkan
partisipasinya
dalam
keseluruhan
kegiatan
pembangunan nasional, terutama dalam mengatasi masalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebagai konsekuensinya, pembinaan usaha kecil harus diarahkan agar pengusaha kecil memiliki kemampuan berkembang menjadi badan usaha yang efisien, tangguh, handal dan mandiri sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Untuk mencapai itu, maka pembinaan golongan ekonomi lemah atau usaha ekonomi rakyat perlu diutamakan
pada
pengembangan
kewiraswataan
(entrepreneur),
penyediaan sarana-prasarana, fasilitas pendidikan dan pelatihan, bimbingan atau penyuluhan atau asistensi teknik manajerial dan permodalan. Lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) sebagai wadah kegiatan pendidikan, sosial serta bisnis hingga kini masih merupakan kekayaan (Asset) bangsa yang mengakar di masyarakat. Demikian pula sebagai lembaga dakwah, LM3 mempunyai peran besar dalam membentuk masyarakat yang berwatak gemar beramal saleh dan berbuat kebajikan, serta menghindar dari kemungkaran dan perbuatan yang tercela. Melalui kegiatan
pendidikan
dan
dakwah,
LM3
berperan
menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan masyarakat
46
pula
dalam
Kegiatannya tidak lagi terbatas pada Pendidikan agama, dakwah, pembinaan umat dan sosial lainnya, tetapi sudah menjangkau sektor ekonomi. Dengan demikian diharapkan LM3 di dalam era pembangunan menghadapi abad ke-21 atau globalisasi tetap dapat mempertahankan diri dan eksistensinya, serta mampu membangun sumber daya manusia yang makin tinggi kualitasnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan atau pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan, karena sebagian besar LM3 terletak di pedesaan sebenarnya LM3 dapat lebih berperan lebih nyata, misalnya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), Syirkah Muawwanah, Baitul maal Wat Tamwil (BMT) dan mengembangkan lebih lanjut kelembagaan keuangan semacam Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Salah satu ciri yang sangat menonjol pada kelembagaan LM3 adalah kuatnya peran serta masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada seluruh kegiatan yang tumbuh dari dan dilakukan oleh masyarakat, sehingga kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat lebih terjamin. Dengan ciri dan kegiatan ekonomi diatas, usaha-usaha di tingkat akar rumput (grass root) akan banyak terbantu, yang pada gilirannya usaha ekonomi lemah yang jumlahnya sangat besar itu akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang handal. Kiprah LM3 dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan telah dibuktikan sejak lama melalui program atau proyek-proyek pengembangan masyarakat, bekerja sama dengan lembaga-lembaga penggerak swadaya masyarakat (LPSM/LSM).
47
Oleh karena itu dalam rangka penguatan lembaga ekonomi LM3 yang masih rendah kualitas SDI-nya muncullah program peningkatan kemandirian ekonomi rakyat (P2KER),
yang hingga saat ini belum
ditemukan adanya evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan proyek khususnya dari aspek syariahnya.4 b. Pengertian P2KER 5 1. Definisi P2KER (Proyek Peningkatan Ekonomi Kemandirian Rakyat) adalah proyek yang bertujuan menumbuhkembangkan USP di manyarakat melalui LM3, agar berperan sebagai lembaga keuangan yang akan memberikan pembiayaan dan menghimpun dana dari masyarakat. Juga proyek ini diharapkan bisa menghasilkan lembaga keuangan mikro yang bisa menopang atau menjembatani masyarakat kecil sehingga dalam jangka waktu tertentu bisa mandiri dan menjadi masyarakat yang mampu membiayai daerahnya sendiri. Program Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui BMT dan koperasi pondok pesantren, yang berlaku di seluruh Indonesia melalui pola chanelling. P2KER merupakan kerjasama Pemerintah melalui Kantor Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Baitul Maal Muamalat sebagai afiliasi Bank Muamalat yang melaksanakan
4
Hasil interview dengan Bapak Kalam (Direktur Bank Muamalat Semarang), tanggal 12 Januari 2004. 5 Data diperoleh dari Panduan dan Pedoman P2KER, Kerjasama Bank Muamalat Indonesia dan Kantor Mentri Negara Urusan Koperasi dan UKM.
48
usaha simpan pinjam dengan pola syariah berdasarkan SKB Dirjen Pembinaan
Koperasi
Perkotaan
dengan
Dirut
BMI
No.
84/SKB/PKK/X/1997 tanggal 17 Oktober 1997, bahwa Dirjen PKK (sekarang Deputi III Bidang Pembiayaan Kantor Meneg Urusan Koperasi
dan
UKM)
menugaskan
BMI
untuk
melaksanakan
pengawasan/pendampingan kegiatan USP LM3 dengan Pola Bagi Hasil/Syariah melalui Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat (P2KER). 2. Sifat Dana Dana P2KER adalah dana amanah sebagai modal bergulir yang merupakan dana investasi (mudharabah) yang ditujukan untuk membiayai kegiatan produktif anggota secara bergulir pleh USP penerima program (pasal 8 kontrak perajanjian kerjasama) 3. Ruang lingkup P2KER melingkupi lembaga mandiri yang mengakar di Masyarakat yang tentunya sampai saat ini banyak perkembangan, sebagai contoh KSU, Koperasi Syariah, BMT, Kopontren dan banyak lagi yang berpolakan Syariah. 4. Wilayah Kerja Wilayah kerja yang menjadi ruang lingkup P2KER adalah seluruh lembaga keuangan mikro seluruh Indonesia yang amanah dan siap menjalankan pola syariah sebagai pola kerja yang dilaksanakannya. 5. Prosedur
49
Berkenaan dengan Prosedur yang dilaksanakan pada P2KER ini dimulai dengan Pemilihan Mitra yang akan melaksanakan Pola Syariah tersebut adalah USP syariah yang terpilih dan diupayakan memiliki tempat usaha, minimal sekretariat yang strategis dilingkungannya, supaya mudah dijangkau oleh anggotanya. Jika USP syariah belum memiliki tempat usaha sendiri, dapat menggunakan kantor Lembaga yang mandiri dan mengakar di masyarakat (LM3) sebagai tempat usaha. Selain itu juga ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: a. USP syariah tersebut terbentuk dari, untuk dan oleh masyarakat: serta bersifat otonom dan mandiri. b. Wilayah operasi USP syariah meliputi masyarakat desa di sekitar lembaga yang mandiri dan mengakar di masyarakat (LM3) yang berangkutan. c. Operasionalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. d. Sudah memiliki susunan pengurus, minimal terdiri dari Manajer, Juru Buku dan Kasir e. Mampu melaksanakan kegiatan operasional usaha dan menerapkan administrasi pembukuan sederhana untuk melakukan kebutuhan manajemen dan fungsi pengawasan. f. Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Baitul maal Muamalat dan Dinas Koperasi di Wilayah Propinsi masing-masing. 6. Pendampingan
50
Pendampingan secara umum mencakup kegiatan pembinaan dan pengawasan
(kontrol
manajemen)
serta
pemeriksaaan
(audit
manajemen), pembinaan dan pengendalian (kontrol manajemen) adalah proses untuk menilai hasil kerja pada masa kini. Inti daripada pembinaan dan pengendalian terletak pada apakah kegiatan usaha yang telah dijalankan USP syari’ah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan direncanakan sebelumnya. Pemeriksaan (audit manajemen) adalah kegiatan untuk menilai secara bebas terhadap penerapan akuntansi dan administrasi pembukuan, keadaan keuangan, kebijakan dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur (petunjuk pelaksanaan yang ada). 7. Evaluasi Untuk memonitor jalannya P2KER ini perlu diadakannya koordinasi baik itu di tingkat Pusat dan juga di daerah, ini berguna dalam melakukan
peninjauan
kemajuan
atau
keberhasilan
proyek
ini
dijalankan, permasalahan-pemasalahan umum maupun perencanaan program (rencana) berikutnya. Sehingga manfaat proyek ini bisa dirasakan tidak hanya oleh pengurus juga oleh lapisan masyarakat sekitar dimana proyek ini dijalankan. 8. Baitul Maal Muamalat Baitul Maal Muamalat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola dana kelolaan dari pemerintah adalah dana proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat (P2KER). Pada awal
51
mulanya dana Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat dikelola oleh Divisi LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) Bank Muamalat Indonesia yang akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada BMM sebagai dana kelolaan dibawah Divisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM): 6 1. Kerjasama Pelaksanaan Proyek Depkop & PPK dan BMM a. Depkop dan PPK mendelegasikan tugas pengawasan terhadap usaha simpan pinjam pola syari’ah kepada BMM b. BMM wajib menyampaikan laporan ke Depkop dan PPK c. BMM sebagai pengawas mendapat imbalan tertentu dari hasil usaha USP 2. Tugas Baitul Maal Muamalat: a. Seleksi pendidikan dan latihan bagi tenaga pengelola dan tenaga pengawas USP b. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pengelola dan tenaga pengawas USP c. Penyaluran dana, administrasi dan pelaporan. 3. Tugas pengawasan dan pembinaan meliputi: a. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional USP (dalam hal pendanaan, pembiayaan dan administrasi) b. Pemeriksaan berkas yang berkaitan dengan kegiatan USP c. Pelaporan perkembangan USP 6
Hasil interview dengan Bapak Nahdudin (Managemen Baitulmal Muamalat), tanggal 12 Januari 2004.
52
d. Pemberian saran kepada pengurus kopontren untuk pengangkatan dan pemberhentian pengelola atau pengawas USP e. Penerimaan simpanan/tabungan dari USP f. Pembuatan buku pedoman pengelolaan USP g. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan ini dilapangan akan dikerjakan oleh tenaga pengawas (pendamping), yang diangkat oleh BMM. c. Pelaksanaan Proyek P2KER Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat merupakan proyek kerjasama pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Koperasi dan mengusaha Kecil dan Menengah dengan Baitul Maal Muamalat yang bertujuan menumbuhkembangkan USP di masyarakat agar berperan sebagai lembaga keuangan yang akan memberikan pembiayaan dan menghimpun dana dengan pola syariah . Dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peran serta lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) diantaranya Pondok Pesantren, Koppontren, Majelis Taklim, BMT, Koperasi Masjid dan lainlain, pemerintah melalui Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat, Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM sejak tahun 1997/1998 s/d TA.2001 telah membantu modal bergulir pada USP LM3 di 16 Propinsi/D1 dan 7 USP Puskoppontren di 7 Propinsi/D1. Program ini bertujuan menumbuhkembangkan lembaga keuangan alternatif/lembaga keuangan mikro yang mandiri dan berakar di masyarkat
53
dalam bentuk unit simpan pinjam (USP) lembaga keuangan mikro Koperasi/Prakoperasi/BMT dengan pola bagi hasil/syari’ah di lingkungan LM3,
yang
diharapkan
dapat
berperan
dalam
mengembangkan
kewirausahaan melalui usaha-usaha yang produktif dan potensial milik anggota LM3 dan masyarakat pengusaha kecil disekitarnya. 7 Sejak pertama kali digulirkannya Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat pada tahun 1997/1998, yaitu sebanyak 800 LM3 yang terdiri dari USP Koppontren maupun USP Pra Koppontren yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia seperti, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan NTB hingga tahun 2000 secara akumulasi jumlah penyaluran dana P2KER menacpai Rp. 16,7 miliar untuk 1.500 koperasi dan pra-koperasi 8. Adapun untuk daerah Jawa Tengah jumlah LM3 yang mendapat modal penguatan P2KER untuk tahun anggaran 1997 mencapai 140 LM3 yang mana setiap LM3 mendapat bantuan dana sebesar Rp 15.000.000,untuk Koppontren dan Rp. 5.000.000,- untuk pra Koppontren, anggaran 1998 penerima P2KER berjumlah 60 LM3 dengan plafond Rp 5.000.000,untuk Pra Koppontren Rp 15.000.000,- untuk Koppontren, tahun 1999 LM3 penerima P2KER sebanyak 40 LM3 dengan plafond Rp 40.000.000,- dan tahun 2000 penerima dana P2KER sebanyak 30 LM3 dengan plafond Rp
7
Panduan P2KER, Kerjasama Bank Muamalat Indonesia dan Kantor Mentri Negara Urusan Koperasi dan UKM, Jakarta, Cet ke-5, 2001. hlm. 1. 8 Lihat Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta: ALVABET, 2000, hlm. 104-105.
54
40.000.000,- untuk tahun 2001 penerima P2KER berjumlah 20 LM3 dengan plafond Rp 40.000.000,Baitul Maal Muamalat sebagai lembaga yang dipercayakan mengelola dana P2KER dibantu oleh Tenaga Pendamping sebagai perwakilan Baitul Maal Muamalat di daerah untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan dana proyek sehingga proyek dapat bekerja dengan lancar, saat ini untuk wilayah Jawa Tengah tercatat sejumlah 26 pendamping yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Mekanisme Pengelolaan dana P2KER ada beberapa tahapan mekanisme dalam pengelolaan dana Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat, antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi mengenai program P2KER dilaksanakan secara terpadu antara tim sosialisasi serta dari pusat dengan tim sosialisas dari daerah dengan langkah-langah sebagai berikut: a. Dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kakanwil/Dinas Koperasi dan UKM untuk menentukan tempat dan tanggal sosialisasi. b. Tanggal dan lokasi tempat sosialisasi disampaikan kepada Tim Teknis tingkat Pusat, khususnya mengenai tanggal dan tempat sosialisasi tahap I di tingkat propinsi. c. Sosialisasi yang dihadiri oleh tim sosialisasi tingkat pusat akan dilaksanakan selama 2 hari bertempat di ibukota propinsi, dengan jadwal sebagai berikut:
55
a. Hari pertama dihadiri oleh Tim Teknis tingkat propinsi/DI dan seluruh Tim Teknis tingkat kab/kota serta dihadiri pula oleh kabid dan staf pembiayaan Kankop/Dinaskop dan UKM terkait beserta Kasi SP. Hari pertama merupakan penjelasan dari tim sosialisasi tingkat pusat mengenai program P2KER dan cara pengisian formulir berikut cara penilaian guna menentukan skor LM3 sebagai peserta dan lain-lain. b. Hari kedua dihadiri oleh LM3 calon peserta P2KER, untuk sosialisasi
di
dilaksanakan
kabupaten/kota pada
hari
yang
berikutnya
terkait oleh
lainnya Tim
akan Teknis
kabupaten/kodya beserta aparat Kandep/Dinas Koperasi dan UKM setempat, dengan menghadirkan LM3 calon peserta P2KER c. Hasil pelaksanaan sosialisasi secara lengkap disampaikan kepada Tim Teknis Pusat melalui surat Kakanwil/Dinas Koperasi dan UKM setempat paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan sosialisasi. 2. Penentuan LM3 sebagai peserta Proyek Penentuan LM3 sebagi peserta adalah sebagai beikut: a. Lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) sebagai peserta P2KER ditetapkan /ditentukan berdasarkan kompetisi dari hasil penilaian formulir/blanko yang diisi dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus LM3 yang berminat menjadi peserta dan penilaiannya secara obyektif oleh tim teknis/pokja kabupaten/kota dan
56
selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kab/kota guna menetapkan LM3 sebagai peserta. b. Penilaian tim teknis tingkat kab/kota berdasarkan: 1. Formulir/blanko isian masing-masing LM3 calon peserta yang sudah tersusun dari nomor 1 yang terbaik hasil seleksi tim teknis 2. Presentasi oleh pengelola LM3 dihadapan tim teknis tingkat kabupaten/kota 3. Peninjauan lapangan oleh unsur tim teknis tingkat kabupaten/kota c. LM3 yang dapat diikutsertakan sebagai calon peserta P2KER harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. LM3 yang berlokasi di wilayah kab/kota yang telah ditentukan oleh P2KER 2. Memiliki anggota minimal 25 orang yang aktif berusaha di sektor produktif
dan
potensial
antara
lain
di
sektor
pertanian,
industri/perdagangan dan lain-lain. 3. Memiliki struktur organisasi yang jelas. 4. Sudah melembaga minimal 2 tahun 5. Memiliki unti usaha simpan pinjam (USP) 6. Tidak/belum pernah mendapat bantuan modal kerja dari proyek pemerintah yang melebihi Rp 20 juta 7. Lulus seleksi 3. Modal Amanah.
57
Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat Sebagai Peserta USP Program kegiatan USP akan menyalurkan dana amanah, adapun ketentuannya sebagi berikut: 1. Dana amanah untuk setiap USP LM3 hanya dimanfaatkan untuk modal bergulir USP-LM3 guna membiayai usaha-usaha produktif milik anggotanya. 2. Modal ini statusnya amanah dan bergulir dikalangan anggota dan masyarakat (calon anggota) di sekitar LM3 yang bersangkutan untuk membiayai usaha-usaha produktif dan potensial. Modal kerja bergulir ini disalurkan melalui unit usaha simpan pinjam (USP) LM3 dengan pola syari’ah yang dikelola secara professional. 3. Dana amanah akan ditransfer oleh bendahara pemegang uang muka cabang (BPUMC) ke nomor rekening masing-masing LM3 sebagai peserta P2KER pada BMI atau bank lain yang ditunjuk. 4. Apabila selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan dana amanah tersebut diatas tidak dimanfaatkan oleh LM3 baru, maka dana amanah tersebut akan ditarik kembali oleh tim teknis kabupaten/kota untuk dipindahkan kepada LM3 lain yang membutuhkan dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan. 5. Apabila dari hasil evaluasi tim teknis tingkat propinsi dan tim teknis tingkat
kabupaten/kota
dimana
bagi
LM3
yang
menggunakan/memanfaatkan dana amanah modal kerja bergulir tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman yang telah ditentukan, maka
58
dapat diambil langkah kebijakan untuk menghentikan bantuan dana amanah tersebut guna dipindahkan kepada LM3 lain yang membutuhkan di dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. 6. Dana amanah yang sudah diterima oleh LM3 akan dievaluasi dan dikaji oleh tim tingkat daerah 1 tahun sekali, dari hasil evaluasi dan kajian tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan tim/pokja untuk merelokasi/memindahkan dana amanah kepada LM3 lain. 7. Dari hasil evaluasi/kajian tim/pokja tingkat daerah, dana amanah dapat digulirkan kepada LM3 lain yang membutuhkan dalam satu propinsi/DI sesudah dimanfaatkan LM3 selama 5 tahun terhitung mulai dana amanah diterima. 8. Struktur Mekanisme Penyaluran dana P2KER
DEPKOP
BAPPENAS
BANK PELAKSANA
Perwakilan/ Channel 1. BPRS 2. BMT
USP KOPERASI ANGGOTA MASYARAKAT
59
4.
Pendidikan dan Latihan Sebelum penyaluran dana proyek kepada LM3, sebelumnya para peserta P2KER diwakili oleh 2 orang, yaitu Seorang manajer dan seorang juru buku diharuskan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Baitul Maal Muamalat, dengan melibatkan Tenaga Pendamping 5. Pendampingan Tercatat ada sebanyak 26 pendamping yang ditugaskan oleh Baitul maal Muamalat untuk daerah wilayah Jawa Tengah, dengan mekanisme sebagai berikuit: a. Cara Melakukan Pendampingan 1. Membina dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi USP syari’ah 2. Membantu dalam menindaklanjuti hasil temuan pada saat pendampingan. 3. Pengawasan pasif, yaitu pengawasan dengan cara mengevaluasi data/laporan yang diterima dari USP Syari’ah 4. Pengawasan aktif, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di USP syari’ah dan atau di nasabah USP Syari’ah. b. Tujuan Pendampingan 1. Agar USP Syari’ah dapat melakukan usaha secara sehat dalam hal likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. 2. Memperkecil
timbulnya
suatu
permasalahan
yang
merugikan, baik bagi USP syari’ah maupun pihak ketiga.
60
dapat
3. Agar USP syari’ah dapat mematuhi ketentuan yang dikeluarkan instansi berwenang. 4. Untuk memastikan bahwa USP syari’ah dalam melaksanakan manajemen dan operasional telah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pendampingan dilakukan oleh tenaga pendamping USP Syari’ah yang diangkat oleh BMM. c. Manfaat Pendampingan Pendampingan yang dilakukan secara teratur dan benar akan bermanfaat bagi pengelola USP Syari’ah dan anggota untuk mengetahui kemungkinan terjadinya permasalahan9, persoalan atau kasus penyimpangan lebih dini, sehingga dapat dilakukan pencegahan atau perbaikan sebelum persoalan tersebut lebih parah. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendampingan USP Syari’ah adalah tindakan pemeriksaan. d. Tenaga Pendamping 1. Tenaga
pendamping
diangkat
dan
diberhentikan
oleh
BMM/perwakilannya. 2. Seorang tenaga pendamping harus mendampingi 10 (buah) USP Syari’ah
9
Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat kecil dan kembaga keuangan mikro masih banayak yang belum dapat berkembang pesat karena faktor kurangnya permodalan dalam satu sisi kelompok ini sulit untuk mendapatkan pembiayaan atau kredir. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat masih belum bankable. Sehingga upaya pengembangan ekonomi rakyat ini perlu perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktur (structural adjustment atau structural transformation) Lihat.Gunawan Sumadiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 6.
61
3. USP Syari’ah yang didampingi oleh tenaga pendamping ditentukan oleh BMM/perwakilannya. 4. Honor untuk tenaga pendamping untuk 5 bulan pertama akan ditanggung oleh departemen koperasi dan UKM sebesar Rp 300.000,- setiap bulan. Setelah tiga bulan honor tenaga pendamping diambil dari bagi hasil USP syari’ah yang besarnya adalah 9% dari bagi hasil USP Perbulan. 5. Honor
untuk
tenaga
pendamping
dibayarkan
oleh
BMM/perwakilannya melalui lembaganya. e. Tugas Tenaga Pendamping 10 1. Melakukan kunjungan ke USP Syari’ah minimal 2 kali sebulan
10
Secara rinci tugas dan sangsi pendamping dilapangn antara lain: 1).Pendamping harus melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemeriksaan terhadap USP Syariah binaannya secara kontinyu.2).Untuk kepentingan diatas pendamping harus melakukan kunjungan ke USP Syariah penerima dana P2KER minimal 2 kali dalam sebulan. Pemeriksaan dilaksanakan minimal 1 kali dalam setiap bulan.3).Kunjungan dilaksanakan kepada semua anggota binaannya tanpa kecuali.4).Hasil dari pendampingan dan pemeriksaan harus dilaporkan kepada Baitul maal Muamalat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.5)Laporan adalah data riil dan obyektif dari masing-masing USP binaannya baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.6).Laporan harus menggunakan format standar.7).Bagi hasil P2KER untuk porsi Baitul maal Muamalat disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.8).Setiap dua bulan sekali pendamping diwajibkan menghadiri undangan Baitul maal Muamalat untuk melaksanakan rapat koordinasi rutin pendamping P2KER. Bagi pendamping yang tidak melaksanakan tatib di atas akan dikenakan tindakan sebagai berikut:1).Pelanggaran tingkat I : (a). Tidak melaksanakan point 1 s/d 8 selama 2 bulan berturutturut.(b). Bagi pendamping yang melakukan pelanggaran tingkat I, akan diberikan surat teguran. 2). Pelanggaran tingkat II : (a). Mengulangi pelanggaran tingkat I (b). Tidak melaksanakan point 1 s/d 8 selama 3 bulan berturutturut. (c). Tidak menghadiri undangan rapat dua kali berturut-turut tanpa izin.(d). Bagi pendamping yang melakukan pelanggaran tingkat II akan diberikan surat peringatan. 3). Pelanggaran tingkat III: (a). Mengulangi pelanggaran tingkat II (b). Memanipulasi data laporan (c). Tidak menghadiri undangan rapat tiga kali berturut-turut tanpa izin. (d). Bagi pendamping yang melakukan pelanggaran tingkat III akan diberikan surat panggilan untuk memberikan klarifikasi terhadap kinerjanya. (e). Jika dalam waktu tujuh hari sejak di kirimkannya surat panggilan tidak ada tanggapan, pendamping dianggap mengundurkan diri dan selanjutnya surat tugas pendamping akan dicabut. Untuk kepentingan program pendampingan, selanjutnya akan ditugaskan pendamping baru sebagai pengganti. (Wawancara dengan Manajemen BMM Semarang, Bpk Fauzan, S.E.I, tanggal 20 Pebruari 2004).
62
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap USP Syari’ah minimal 1 (satu) kali sebulan 3. Mengadakan pemeriksaan ke lapangan/ke tempat nasabah USP Syari’ah baik nasabah pembiayaan maupun nasabah penyimpan. 4. Melaporkan
hasil
pemeriksaan
tersebut
kepada
BMM/perwakilannya untuk bahan pembinaan lebih lanjut. 5. Memberikan petunjuk-petunjuk perbaikan kepada USP Syari’ah sesuai hasil pemeriksaan. 6. Pelaporan dan evaluasi Agar perkembangan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan pemantauan secara seksama baik oleh tim pelaksana daerah amupun oleh tim teknis . Sebagai alat pemantauan, salah satunya adalah berupa laporan tertulis dengan ketentuan sebagi berikut: a. BMM menyampaikan laporan kinerja keuangan USP pada posisi setiap akhir bulan kepada Kakanwil/Dinas Koperasi dan UKM. b. BMM kantor pusat berkewajiban menyampaikan laporan laporan kinerja USP pada posisi setiap akhir bulan kepada tim teknis pusat dan sekretaris mentri negara urusan koperasi dan UKM paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. 6.
Pendapatan dan sisa hasil usaha
63
Pendapatan USP Syariah penerimana dana P2KER sebelum dikurangi biaya penyelenggaraaan kegiatan unit yang bersangkutan, digunakan untuk keperluan atau terbagai sebagai berkut :11 1. Porsi USP Syariah sebesar 80 %, yang dibagaikan untuk : A. Honor tenaga pengelola
: 50 %
B. Penambahan dana bergulir
:5%
c. Keuntungan USP
: 25 %
2. Porsi pengawasan BMI/BMMsebesar 20 %, yang dibagikan untuk : a. Administrasi BMI
: 4%
b. Administrasi BMRS/ BMI Perwakilan
:7%
c. Honor Tenaga pendamping
:9%
3. Pembagian sisa Hasil usaha (SHU) atau pembebanan kerugian USP merupakan tanggung jawab USP syariah, pembagian SHU USP syariah selama mengikuti P2KER sebagai berikut : a. Minimal 25 % untuk cadangan USP b. Minimal 10 % untuk LM3 c. Minimal 55 % untuk dibagikan kepada anggota secara professional d. Minimal 10 % untuk insentif bagi pengelola USP
11
Panduan P2KER, Kerjasama Bank Mua Malat Indonesia dan Kantor Mentri Negara
Urusan Koperasi dan UKM, Jakarta, Cet ke-5, 2001. hlm. 9.
64
Contoh penghitungan honor pengelola :12 Dana yang disalurkan Rp. 40.000.000. Porsi bagi hasil USP : BMM : 80% : 20% Pendapatan penyaluran dana yang diterima USP/ bulan : Rp.1.200.000 Porsi USP : 80% X Rp. 1.200.000. = Rp. 960.000, Porsi BMM : 20% X Rp. 1.200.000. = Rp. 240.000, Honor pengelola 50% dari Pendapatan USP / bulan = 50% X Rp. 960..000 = 480.000. Distribusi honor kepada masing- masing pengelola: Manager = Rp. 480.000 X 40 % Rp. 192.000. Juru buku = Rp. 480.000 X. 35 % = Rp. 168.000. Kasir = Rp. 480.000 X. 25% = Rp. 120.000.
12
Ibid, hlm. 11
65
