BAB III MEKANISME KERJA ANTARA PARA PIHAK TERKAIT DALAM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN. A. Pihak-pihak Terkait Dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan

BAB III MEKANISME KERJA ANTARA PARA PIHAK TERKAIT DALAM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

A. Pihak-pihak Terkait Dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan 1. Perseroan Reksa Dana (Direksi) Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk perusahaan yang berbadan hukum. PT merupakan bentuk perusahaan yang populer dan banyak digunakan dalam kegiatan usaha di berbagai bidang. 85 Secara tegas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan pelaksanaannya. 86 Perseroan memiliki status badan hukum segera setelah pendirian Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. 87 Reksa Dana PT didirikan seperti sebuah PT biasa dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha Reksa Dana. 88 Reksa Dana berbentuk Perseroan walaupun berdiri sebagai suatu Perseroan Terbatas (PT), mempunyai perbedaan dengan PT biasa. Jika PT biasa memiliki organ Direksi dan Komisaris, 85

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit, hal. 65. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 87 Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal 1. 88 Akmal Sukrizal, Tesis: Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Tanpa Izin di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Reksa Dana Prudence Asset Management), (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2008), hal. 42., diambil dari Electronic Theses & Dissertations Gadjah Mada University, diakses pada tanggal 24 November 2010. 86

Universitas Sumatera Utara

Reksa Dana berbentuk Perseroan mempunyai Direksi, namun tidak terdapat Komisaris. 89 Definisi Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.90 Dengan kewenangan yang demikian itu, Direksi harus bertanggung jawab kepada stakeholders, baik pemegang saham, relasi, rekanan, nasabah, pegawai, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan Perseroan. Dengan tanggung jawab demikian, Direksi tidak harus sepenuhnya menaati suatu putusan RUPS ataupun keputusan Komisaris, jika sekiranya keputusan tersebut bertentangan dengan tanggung jawabnya kepada stakerholders. 91 Tindakan hukum Direksi biasanya telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan, dan berkenaan dengan itu, teradapat 4 (empat) jenis perbuatan hukum Direksi, yaitu sebagai berikut 92: a. Perbuatan hukum Direksi yang umum, yang tidak memerlukan bantuan atau pendampingan atau persertujuan dari Komisaris dan/atau RUPS. b. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persertujuan atau dikonsultasikan dari dan/atau dengan Komisaris. c. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari RUPS. 89

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 83. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 91 Try Widiyono, Op.cit., hal.50. 92 Ibid. 90


d. Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan bantuan atau pendampingan atau persetujuan dari Komisaris dan RUPS. Pada Reksa Dana berbentuk Perseroan, pengelolaan dilakukan berdasarkan kontrak antara Direksi Perseroan dengan Manajer Investasi. Dalam hal pengelolaan berdasarkan kontrak antara Direksi perusahaan Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan dalam hal pengelolaan berdasarkan kontrak antara bank kustodian dengan Manajer Investasi, jelas bahwa masing-masing pihak terikat secara umum dengan hukum perjanjian dan terikat pula secara khusus oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak yang dibuat di antara mereka. 93 Reksa Dana yang telah memperoleh izin usaha dan yang telah dinyatakan efektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; b. instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan c. Surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek. 94

93

Asril Sitompul, Op.cit., hal. 45. Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 94


2. Manajer Investasi Menurut pengertian resmi yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, maka Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, yang mengelola dana dalam suatu perusahaan Reksa Dana adalah pihak Manajer Investasi ini. 95

3. Investor / Pendiri Perseroan Pelaku pasar modal dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah investor, baik investor domestik maupun investor asing, baik investor individual maupun investor institusional. 96 Karekteristik yuridis bagi pemegang saham antara lain 97: a. Resiko terbatas

(limited risk),

artinya

pemegang

saham hanya

bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan. b. Klaim sisa (residual claim), artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapat pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk deviden) dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan.

95

Munir Fuady, Op.cit., hal. 109. Ibid., hal. 39. 97 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 7. 96


Pemegang saham memiliki posisi junior (lebih rendah) dibanding pemegang obligasi atau kreditor. Hasil investasi yang diterima investor pada saat dia melakukan pencairan investasinya dapat saja bertambah atau berkurang dari nilai investasi awal tergantung dari perkembangan harga efek yang ada dalam portofolio efek Reksa Dana tersebut. 98 Produk Reksa Dana tidak mengenal bunga tetap (Fix Rate). Hasil investasi nasabah di Reksa Dana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit Reksa Dana yang dapat berubah setiap hari. Perubahan Nilai Aktiva Bersih bisa naik bisa turun tergantung dari perubahan harga keseluruhan efek yang ada dalam portofolio efek Reksa Dana. Apabila total nilai keseluruhan efek yang ada dalam portofolio efek mengalami kenaikan maka NAB Reksa Dana tersebut akan mengalami kenaikan. Apabila nilai keseluruhan efek dalam portofolio efek mengalami penurunan, maka NAB Reksa Dana akan mengalami penurunan. Reksa Dana juga tidak mengenal jangka waktu investasi atau jangka waktu jatuh tempo. Investor dapat menginvestasikan dananya selama Reksa Dana tersebut masih melakukan aktivitasnya. Investor dapat sewaktu-waktu melakukan pencairan atau penarikan investasinya sesuai keinginan atau kebutuhan investor.99

4. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 dalam Pasal 8 menegaskan, bahwa untuk melakukan pengendalian dan melaksanakan pasar modal sesuai

98 99

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 100. Ibid., hal. 90-91.


dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah, dibentuk Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal, yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam diharapkan dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien, penegakan peraturan, dan perlindungan terhadap kepentingan investor di pasar modal. 100 Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 503/KMK.01/1997, Bapepam mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 101 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1995, dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. 102 Sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam mempunyai fungsi sebagai berikut 103: a. Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal b. Penegakan peraturan di bidang Pasar Modal

100

Asril Sitompul, Op.cit., hal. 42. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal.38. 102 Akmal Sukrizal. Op.cit., hal 57. 103 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal.38-39. 101


c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, pendaftaran dari Bapepam, dan pihak yang bergerak di bidang Pasar Modal d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal g. Pelaksanaan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi di atas, Bapepam memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 5, antara lain 104: a. Memberi:

1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan 3) persetujuan bagi Bank Kustodian; b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;

104

Ibid.., hal.39-41.


c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk

sementara waktu Komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya Komisaris dan atau direktur yang baru; d. menetapkan

persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta

menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal

terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UndangUndang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f. mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; g. melakukan pemeriksaan terhadap :

1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini; h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka

pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i. mengumumkan hasil pemeriksaan;


j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau

menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu

dalam hal keadaan darurat; l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat

sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal; o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang

ini atau peraturan pelaksanaannya; p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam

Pasal 1 angka 5; dan q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.

5. Penjamin Emisi Efek (underwriter) Definisi Penjamin Emisi Efek berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Pasar Modal adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk


melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 105 Kontrak tersebut memiliki sistem penjaminan dalam dua bentuk 106: a. Upaya terbaik (best effort), berarti penjamin emisi hanya melakukan upaya sebaik-baiknya untuk menjual efek (menjual sebatas yang laku) b. Komitmen atau kesanggupan penuh (full commitment), berarti penjamin emisi menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan. Bila ada yang tidak terjual, maka penjamin emisilah yang membelinya.

Ada segolongan pihak lainnya yang oleh hukum dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai fungsi untuk ikut menunjang pasar modal. Ketegori penunjang ini masih dapat dipilah-pilah lagi ke dalam dua sub kategori, yaitu: (a) lembaga penunjang, dan (b) profesi penunjang. 107 Lemabaga-lembaga penunjang pasar modal, terdiri dari108: 1. Kustodian Merupakan lembaga penunjang pasar modal yang bertugas untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek milik pemegang rekening. Lembaga Kustodian ini diselenggarakan oleh (a) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, (b) Perusahaan Efek, (c) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah (Bapepam). 109

105 106 107 108 109

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal.47. Munir Fuady, Op.cit., hal 40-41. Ibid., hal. 41. Ibid.


Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk kegiatan penitipan. Namun, untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya, seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan izin Bapepam. 110 Bank Kustodian menghitung nilai aktiva bersih dari setiap jenis Reksa Dana setiap akhir hari bursa yang untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat via surat kabar dan/atau internet. Mereka terus menyesuaikan nilai aktiva bersih dengan nilai surat berharga lain yang dimiliki Reksa Dana agar sesuai dengan harga penutupan pada hari itu. 111 2. Biro Administrasi Efek Merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek ini diselenggarakan oleh suatu Perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam. 112 3. Wali Amanat Lembaga penunjang pasar modal yang disebut wali amanat ini diberikan wewenang untuk mewakili kepentingan pihak investor surat utang yang diperdagangkan lewat pasar modal. Kegiatan sebagai wali amanat ini dapat 110

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 116. Nofie Iman, Op.cit., hal. 96. 112 Munir Fuady, Op.cit., hal 41. 111


dilakukan oleh: (a) Bank Umum, dan (b) pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 113

Profesi penunjang pasar modal, terdiri dari114: 1. Akuntan Pihak yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan atau laporan keuangan dari Reksa Dana. 115 Dalam suatu penawaran umum, akuntan mempunyai tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan emiten menurut standar audityang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Audit tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebutn bebas dari salah saji yang material. Akuntan, dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan yang diauditnya. Seperti diketahui bahwa laporan keuangan merupakan pintu utama untuk menilai kinerja suatu perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang sedang melakukan penawaran umum. Oleh karenanya, opini akuntan akan memberi suatu keyakinan bagi pihak lain atas laporan keuangan yang diterbitkan emiten tersebut. 116 Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh

113

Ibid. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 115 Diambil dari Netfirms, http://speedyguide.netfirms.com/reksadana.htm, diakses pada tanggal 14 November 2010. 116 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal.47. 114


Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. 117 2. Konsultan Hukum Ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat dari segi hukum tentang penawaran umum dari suatu Reksa Dana. 118 Tidak semua konsultan hukum dapat menjadi konsultan hukum pasar modal yang digolongkan dalam profesi pasar modal tersebut. Agar dapat menjadi profesi penunjang tersebut, seorang konsultan hukum haruslah mendaftarkan diri di Bapepam dan harus pula memenuhi berbagai kewajiban, seperti mengikuti pendidikan dan ujian tentang hukum pasar modal misalnya. 119 Biasanya peran yang dimainkan oleh seorang konsultan hukum yang berkecimpung di bidang pasar modal antara lain sebagai berikut 120: a. Memberikan legal opinion dan legal audit terhadap perusahaan dalam proses go public (suatu legal opinion harus dimuat dalam prospektus perusahaan go public) b. Membenahi suatu perusahaan yang akan go public, misalnya dengan melakukan restrukturisasim dalam berbagai bentuknya. c. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum Pasar Modal.

117

Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 118 Netfirms, http://speedyguide.netfirms.com/reksadana.htm, Op.cit. 119 Munir Fuady, Op.cit., hal. 206. 120 Ibid., hal. 212.


d. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan Pasar Modal untuk menangani masalah-masalah hukum, seperti membantu notaris, akuntan, underwriter dalam membuat kontrak-kontrak di bidang Pasar Modal. e. Merupakan mitra pemerintah/Bapepam untuk memecahkan berbagai masalah dalam peraturan Hukum Pasar Modal. Seperti juga terhadap profesi penunjang lainya, profesi konsultan hukum pasar modal dalam melaksanakan tugasnya juga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut 121: a. Wajib menaati kode etik dan standar yang ditetapkan oleh asosiasi yang bersangkutan, yaitu Perhimpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. b. Konsultan Hukum Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal menentukan bahwa profesi penunjang pasar modal, tentunya termasuk Konsultan Hukum, ikut bertanggung jawab

(secara

perdata),

yang

pendapat

atau

keterangannya

dan

atas

persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Jadi, pada prinsipnya profesi penunjang pasar modal terbatas pada pendapat dan keterangan yang diberikannya dalam rangka suatu pernyataan pendaftaran. Konsultan hukum tidak dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh investor apabila profesi penunjang tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapat secara profesional. 122

121 122

Ibid., hal. 207. Ibid.


Melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional dalam hal ini adalah bahwa jika memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam penjelasan resmi terhadap Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu 123: a. Pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan; b. Sesuai pula dengan prinsip-prinsip dan kode etik profesinya; c. Pendapat atau penilaiannya itu telah diberikan secara independent; d. Telah pula melakukan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam suatu pernyataan pendaftaran. Di samping tanggung jawab secara perdata, seperti disebutkan di atas, maka ada pula kemungkinannya bagi seorang konsultan hukum pasar modal untuk dijerat dengan pasal-pasal pidana, baik pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Tentunya diperlukan isyarat-isyarat dan unsur-unsur pidana untuk dapat dikenakan ancaman pidana. Kecenderungan untuk menimbulkan perbuatan pidana adalah kedudukan konsultan hukum yang cukup strategis dan mempunyai informasi yang dapat digolongkan sebagai informasi orang dalam. Dalam hal ini, hukum mewajibkan kepada Konsultan Hukum tersebut untuk diam dan tidak melakukan transaksi berdasarkan atas informasi tersebut, kecuali informasi tersebut telah di-disclose kepada publik. Sebagai orang dalam perusahaan, maka apabila seorang Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Inside Information yang dimilikinya itu ikut melakukan trading, baik langsung oleh dirinya sendiri, ataupun melalui orang 123

Ibid., hal 207-208.


lain, maka tidak main-main kepadanya diancam dengan hukuman pidana selamalamanya 10 tahun dan denda sebesar besarnya Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal). 124 3. Penilai atau appraiser Bertugas untuk menilai assets dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku. 125 4. Notaris Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris diperlukan dalam pembuatan akta kontrak yang diperlukan dalam pendirian Reksa Dana. 126 Dalam emisi saham, notaris berperan membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek. Dalam emisi obligasi, notaris berperan

dalam

pembuatan

perjanjian

perwaliamanatan

dan

perjanjian

penanggungan. 127 5. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan

ini

dimaksudkan

untuk

menampung

kemungkinan

diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam. 128

124 125 126 127 128

Ibid., hal. 207-208. Ibid, hal. 42. Netfirms, http://speedyguide.netfirms.com/reksadana.htm, Op.cit. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 61. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


B. Mekanisme Kerja Antara Para Pihak Terkait Pengelola Reksa Dana “memutar” dana yang telah ditanamkan investor melalui Bank Kustodian, mengacu pada kebijakan portofolio investasi yang dijalankan perusahaan pengelola Reksa Dana tersebut. Pengelola Reksa Dana secara teratur melakukan pemantauan dan penyesuaian kebijakan portofolio investasinya dalam rangka memaksimalkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut.129

Skema mekanisme kegiatan Reksa Dana berbentuk Perseroan 130 BAPEPAM Pengajuan izin usaha dan Pernyataan pendaftaran

Pernyataan efektif

Pengawasan

Direksi Promotor (pendiri)

Pemegang saham

Pengawasan Penempatan uang minimal 1% dari modal disetor

Penjualan saham melalui Penawaran Umum

Reksa Dana (PT)

Manajer Investasi

Kontrak Pengelolaan

Konfirmasi Instruksi Jual/beli

Pembelian

Underwriter (jika ada)

Setoran Tunai

129 130

Kontrak Penyimpanan

Perantara Pedagang Efek

Bank Kustodian

Pasar uang Pasar modal

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 227. Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 72.


Penjelasan dari skema tersebut, adalah sebagai berikut: Pertama Promotor atau pendiri menempatkan uang minimal sebesar 1% dari modal disetor PT, sehingga ia disebut pemegang saham awal PT. (Peraturan Bapepam No. IV.A.2 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan). Kemudian Direksi PT melakukan pengajuan izin usaha dan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. Setelah itu PT yang diwakili oleh Dierksi membuat kontrak pengelolaan harta PT dengan Manajer Investasi, dan kontrak penyimpanan harta PT dengan Bank Kustodian. Dengan dibuatnya kontrak tersebut, maka Direksi hanya berfungsi sebagai pengawas. Setelah membuat kontrak, PT akan melakukan Penawaran Umum kepada publik, dan investor yang membeli saham PT akan menjadi pemegang saham PT. Pemegang saham PT tersebut yang melakukan pembelian saham PT membayarkan dana pembelian melalui underwriter (jika ada) atau langsung kepada Bank Kustodian. Hasil penjualan saham akan dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan dalam pasar uang atau pasar modal melalui perantara pedagang efek. 131 Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi Reksa Dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan Reksa Dana.

131

Ibid., hal. 72-73.


Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Saham Reksa Dana tertutup telah dinyatakan efektif oleh Bapepam maka saham Reksa Dana tersebut dapat dicatatkan di Bursa Efek. Apabila para investor melakukan pencairan atau penarikan investasinya maka Manajer Investasi akan meminta Kustodian untuk menjual efek-efek tertentu dari portofolio efek untuk kemudian dananya digunakan membayar pencairan investasi nasabah. Penjualan atau membeli kembali saham (pelunasan) Reksa Dana terbuka dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Setelah memberitahukan Bapepam, Manajer Investasi Reksa Dana terbuka dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut 132: a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup; b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa dihentikan; c. Keadaan darurat; atau d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

132

Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pendirian Perseroan UUPT secara formal telah mengatur mengenai tata cara pendirian Perseroan, yang diatur dalam Bab II Pasal 7 sampai dengan Pasal 30, lengkap dengan akibat hukum yang ditimbulkan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi. 133 Pendirian Reksa Dana PT juga harus memenuhi tata cara dan perizinan yang sudah ditetapkan oleh Bapepam di luar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam beberapa pasalnya telah meletakkan dasar-dasar perlindungan investor Reksa Dana. Pengaturan lebih rinci ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Ketua Bapepam, dalam rangka perlindungan investor Reksa Dana sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang. 134 1. Pendirian Perseroan Perjanjian pendirian Perseroan dinyatakan di hadapan notaris dalam bentuk akta pendirian Perseroan. Dalam akta pendirian tersebut sekaligus dimasukkan Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran Dasar mengatur segala sesuatu tentang Perseroan, baik menyangkut tujuan pendirian, permodalan, Direksi, 133

Try Widiyono, Op.cit., hal.105. Akmal Sukrizal, Tesis: Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Tanpa Izin di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Reksa Dana Prudence Asset Management), (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2008), hal. 42., diambil dari Electronic Theses & Dissertations Gadjah Mada University, diakses pada tanggal 24 November 2010. 134


Komisaris, RUPS, dan lain-lain. Dengan demikian, selama berdirinya perusahaan, yang menjadi rujukan adalah Anggaran Dasar. 135 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.A.2 Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan. Anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut 136: a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan. b. Jenis saham yang diterbitkan. c. Jangka waktu pendirian. d. Maksud dan tujuan Perseroan hanya sebagai Reksa Dana. e. Modal disetor sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar. f. Tugas dan wewenang Direksi. g. Kuorum, hak suara dan keputusan. h. Direksi Reksa Dana wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana. i. Pembubaran dan likuidasi. j. Keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana. k. Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan

135

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit, hal. 66. Peraturan Bapepam Nomor. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan 136


Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud. l. Anggota Direksi Reksa Dana mempunyai kedudukan yang sederajat. m. Pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. n. Reksa Dana tidak wajib membuat dana cadangan. o. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan dari Bapepam.

2. Pengajuan Permohonan Izin Usaha Kepada Bapepam Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Pasar modal antara lain berupa pengaturan yang mewajibkan kepada pihak yang melakukan kegiatan dalam industri Reksa Dana, harus memiliki izin dari Bapepam selaku pengawas pasar modal. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal mensyaratkan bahwa yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana Perseroan adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. 137

137

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 49.


Menurut Peraturan Bapepam No. IV.A.1 mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan, permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut 138: a. Mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir Nomor IV.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini. b. Menyertakan dokumen sebagai berikut: 1) Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman; 2) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana; 3) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian; 4) Penunjukan Konsultan Hukum, dan 5) Penunjukan Akuntan. c. Menyertakan dokumen tentang anggota Direksi Reksa Dana; d. Menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi; e. Menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian; f. Menyertakan neraca pembukaan

Jabatan direktur Reksa Dana tidak diberikan kepada 139: a. orang yang pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

138

Peraturan Bapepam No. IV.A.1 mengenai Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan 139 Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.


b. orang yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal pada khususnya atau di bidang keuangan pada umumnya. Pengelolaan Reksa Dana harus dilakukan oleh perusahaan efek yang telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam (Pasal 30 UUPM). 140 Perizinan bagi Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Bepepam nomor. V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Menajer Investasi. 141 Direksi dalam mempertimbangkan penunjukan Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut 142: a. Kemampuan Manajer Investasi; b. Biaya Manajer Investasi; c. Jasa yang diberikan oleh Manajer Investasi selain jasa pengelolaan; d. Setiap manfaat selain biaya pengelolaan yang dibayarkan berdasarkan kontrak pengelolaan Reksa Dana, yang diperoleh Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya. Kontrak antara Perseroan dengan Manajer Investasi dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 143

140

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 49. Peraturan Bepepam nomor. V.A.3 Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Menajer Investasi. 142 Ibid. 143 Peraturan Bapepam nomor IV.A.4 tentang Pedoman Pengelolaan Kontrak Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 141


Begitu juga dengan Bank Kustodian, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bapepam (Pasal 43 UUPM). Perlindungan mendasar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terhadap investor Reksa Dana diatur dalam Pasal 25. Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian. Bank Kustodian tersebut dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana. 144 Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian. Permohonan persetujuan disertai dokumen-dokumen sebagai berikut 145: a. anggaran dasar beserta perubahannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; c. izin usaha sebagai Bank Umum; d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; e. buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh bank tersebut; f. rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian ditinjau dari tingkat kesehatan bank; g. pernyataan Direksi yang berisi bahwa: 1) bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal;

144

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 49. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 145


2) peralatan keamanan telah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan Bapepam; dan 3) administrasi Kustodian terpisah dari kegiatan bank lainnya; h. daftar nama, data Direksi dan Komisaris; i. daftar pejabat penanggung jawab bagian Kustodian; Kontrak antara Reksa Dana berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. Pedoman Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut 146: a. Nama dan alamat Bank Kustodian. b. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka. c. Pemisahan rekening Efek atas nama Reksa Dana. d. Kewajiban mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek. e. Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Reksa Dana dan Bapepam. f. Memperbolehkan Akuntan memeriksa laporan keuangan dan prosedur operasional Reksa Dana. 146

Peraturan Bapepam Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.


g. Kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan Efek, pembagianhak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana. h. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada Reksa Dana setiap kerugian atau kesalahan yang berkaitan dengan Efek dan dana dalam rekening Reksa Dana. i. Biaya bagi Bank Kustodian berkaitan dengan jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Reksa Dana. j. Kewajiban mengasuransikan kekayaan Reksa Dana, jika para pihak memandang perlu. k. Larangan penghentian kegiatan Bank Kustodian sebelum dialihkan kepada Bank Kustodian pengganti. l. Kewajiban menentukan nilai aktiva bersih Reksa Dana, apabila Bank Kustodian ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih. Adanya kewajiban untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal sebenarnya bukan hanya sebagai formalitas administrasi, akan tetapi dengan izin tersebut Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atas perdagangan saham dan unit penyertaan sebagaimana halnya dengan perdagangan efek lainnya. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan para investor seperti kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) dan transaksi untuk kepentingan sendiri (self dealing) yang kemungkinan dapat dilakukan perusahaan Reksa Dana ataupun Manajer Invetasi, dan juga agar dapat dipenuhi


prinsip keterbukaan (disclosure) sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang Pasar Modal. 147

3. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Kepada Bapepam Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap pra-pencatatan pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran (registration statement), yang wajib diserahkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) terdiri dari prospektus awal (preliminary prospectus) dan dokumen-dokumen pendukung. Prospektus awal tersebut mirip dengan dokumen yang terdapat di Amerika Serikat, yang disebut dengan red herring atau tombstone, yaitu suatu dokumen yang isinya memberikan informasi terbatas mengenai nama emiten, judul, jumlah saham yang ditawarkan, harga penawaran, dan di mana prospektus bisa diperoleh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 134 SEC (Securities and Exchange Commission). 148 Definisi Pernyataan Pendaftaran berdasarkan Pasal 1 angka 19 UndangUndang Pasar Modal adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik. 149 Undang-Undang ini mengatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi

147

Asril Sitompul, Op.cit.,hal. 42. Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Program Pascasarjana, 2001), hal. 103-104. 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 148


mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi, maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam UndangUndang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan Penawaran Umum dan menawarkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi

prinsip

keterbukaan.

Kegagalan

atas

kewajiban

tersebut

mengakibatkan Pihak yang melakukan atau yang terkait dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila terdapat unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, dalam Undang-Undang ini diatur pula kewajiban yang melingkupi Pihak-pihak yang berkaitan dengan Penawaran Umum, seperti Penjamin Emisi Efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan Undang-Undang ini. 150 Untuk Reksa Dana berbentuk Perseroan, pernyataan pendaftaran dilakukan oleh Direksi, (Peraturan Bapepam Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan). Pernyataan Pendaftaran

harus diajukan selambat-lambatnya 6

(enam)

bulan

sejak

diperolehnya izin usaha. 151

150 151

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 39-40. Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 42.


4. Penawaran Umum Penawaran Umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tara cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya. Penawaran Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Periode Pasar Perdana, yaitu ketika efek ditawarkan kepada investor oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk; b. Penjatahan saham, yaitu pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan jumlah efek yang tersedia; c. Pencatatan Efek di Bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di Bursa. 152 Bila Bapepam sudah menyatakan bahwa pendaftaran yang diajukan calon emiten efektif, maka perusahaan sudah bisa memulai membuat prospektus. Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual efek kepada masyarakat.153 Prospektus menjadi sangat penting keberadaannya jika perusahaan baru pertama kali menjual surat berharga kepada masyarakat sebab hanya dari sinilah masyarakat bisa mendapatkan informasi. 154 Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dalam Penawaran Umum Reksa Dana dan memenuhi standar internasional serta dalam rangka efisiensi dalam pembaharuan

152 153 154

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 73. Sawidji Widoatmodjo, Op.cit., hal. 57. Ibid, hal. 61.


penerbitan prospektus, maka ditetapkanlah Peraturan Bapepam nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum. 155

B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pengurusan Perseroan Dalam rangka peningkatan fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan Reksa Dana, perluasan alternatif investasi serta pemberian perlindungan hukum yang lebih memadai terhadap pemodal guna mendorong pertumbuhan industri Reksa Dana, maka ditetapkanlah peraturan Bapepam nomor IV.A.3. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal. 156 1. Perlindungan Terhadap Harta Benda Pribadi Investor Perbuatan pengurusan melahirkan tanggung jawab bagi pengurus terhadap harta kekayaan yang berada dibawah pengurusannya, yang bukan merupakan harta kekayaan pribadi. 157 Bagi Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas, koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/ pemilikya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Jadi, misalnya suatu Perseroan Terbatas melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah Perseroan tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang 155

Peraturan Bapepam nomor IX.C.6. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana. 156 Peraturan Bapepam nomor IV.A.3. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 157 Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 57.


dimiliki oleh Perseroan tersebut. Harta benda pribadi pemilik Perseroan/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab Perseroan tersebut.158

2. Perlindungan Terhadap Saham Investor Direksi dalam PT biasa berperan sebagai pengelola aset/aktiva PT tersebut. Namun, dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan, Direksi tidak mengelola langsung aset PT, melainkan Direksi hanya sebagai pengawas saja. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan aset/aktiva Reksa Dana berbentuk Perseroan dilakukan oleh Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Direksi. Namun, Direksi Reksa Dana berbentuk Perseroan tersebut tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham atas kelangsungan dan prestasi Reksa Dana. Selain itu, harta kekayaan/aset Reksa Dana berbentuk Perseroan tidak disimpan oleh Direksi, melainkan oleh Bank Kustodian, yang ditunjuk oleh Direksi. 159 Selanjutnya kekayaan Manajer Investasi dipisahkan dari kekayaan reksadana. Alasannya apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas reksadana, pemodal reksadana tidak ikut dirugikan. Hal demikian merupakan salah satu upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang menanamkan modal. 160 Setiap perubahan kebijakan dasar yang dimuat dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau penunjukan dan perubahan Akuntan wajib terlebih dahulu

158

Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Adiitya Bakti, 2002), hal. 2-3. 159 Ibid., hal. 83. 160 Diambil dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat,http://lppm.unitomo .ac.id, diakses pada tanggal 23 November 2010.


memperoleh persetujuan sebagian besar direktur, dan perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Bapepam serta pemegang saham sekurang-kurangnya 60 (enampuluh) hari sebelum berlakunya perubahan tersebut. Bapepam dapat menolak perubahan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pemberitahuan tersebut diterima. Dalam hal Bapepam tidak keberatan atas perubahan tersebut, perubahan termaksud dengan sendirinya berlaku pada hari ke-61(enampuluh satu) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Bapepam. Direksi wajib mempertimbangkan dengan teliti, baik terhadap calon profesi dan lembaga penunjang yang terkait dan persyaratan kontrak yang diajukan sebelum menyetujui, memperpanjang, atau menyetujui pengalihan dari setiap kontrak untuk kepentingan Reksa Dana. Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. 161 Manajer Investasi memiliki berbagai kewajiban yang telah ditentukan Bapepam, yaitu 162: a. Membuat catatan dan menyimpan segala pertimbangan pengambilan keputusan investasi portofolio Reksa Dana, seperti yang ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat pada kontrak, sesuai perundang-undangan di bidang pasar modal.

161

Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 162 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 218-219.


b. Memerhatikan dan mematuhi Pedoman Pengelolaan Reksa Dana (peraturan nomor IV.A.3). c. Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi mengenai Reksa Dana yang dikelolanya. d. Menghitung Nilai Pasar Wajar dari efek dalam Portofolio Reksa Dana dan menyampaikan pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan nomor IV.C.2, selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap hari kerja. e. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang saham, serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya. f. Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Manajer Investasi. g. Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan. Dalam menjalankan aktivitasnya, terdapat beberapa ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang bagi Manajer investasi, yang diatur dengan Peraturan Bapepam Nomor V.G.1. tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, Manajer Investasi dilarang untuk 163. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana Berbentuk Perseroan 164:

163

Peraturan Bapepam nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi. Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 164


a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia; b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih; c. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; e. menjual saham Reksa Dana terbuka kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari modal yang dikeluarkan, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana terbuka yang bersangkutan; f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; g. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan di Bursa Efek, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;


h. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah; i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek; j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); k. terlibat dalam membeli Efek secara margin; l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit; m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian; n. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud; o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya; p. membayar dividen selain berasal dari laba. q. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau r. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.


Dalam melaksanakan kewenangannya, Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga dikenakan Uji Kepatuhan Reksa Dana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh biro teknis Bapepam untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta kinerja Reksa Dana. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pengelolaan Reksa Dana, Petugas Uji Kepatuhan harus memastikan Manajer Investasi telah mematuhi Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. Petugas Uji Kepatuhan adalah pegawai Bapepam yang menerima penugasan dari Kepala Biro Teknis untuk melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap Bank Kustodian, Petugas Uji Kepatuhan harus memastikan Bank Kustodian mempunyai izin dan tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi; melakukan verifikasi terhadap catatan atau bukti-bukti atas dana dan Efek yang menjadi milik Reksa Dana yang disimpan Bank Kustodian; memastikan transaksi jual beli Efek dalam portofolio dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi; memastikan Bank Kustodian telah menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari dengan benar sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana; memastikan Bank Kustodian sekurang-kurangnya telah membukukan semua perubahan dalam portofolio, pengeluaran biaya-biaya pengelolaan, dividen, pembebanan pajak, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain; memastikan


Bank Kustodian telah melakukan pengamanan atas Efek yang menjadi tanggung jawabnya; memastikan Bank Kustodian telah membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian; memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan laporan kepada Manajer Investasi baik laporan harian maupun laporan mingguan; memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan laporan kepada Bapepam sesuai dengan angka 1 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana. 165

3. Resiko Bagi Investor Dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan Terdapat beberapa peluang resiko yang ditanggung oleh investor dalam berinvestasi di Reka Dana, antara lain 166: a. Resiko penurunan nilai aktiva bersih (NAB) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sangat mungkin turun dibandingkan saat investor membelinya. Penurunan ini disebabkan oleh banyak hal, seperti memburuknya kinerja pasar modal, prestasi emiten yang kurang baik, situasi ekonopolitik yang kacau, dan sebagainya. 167 Dalam hal Reksa Dana melakukan Penawaran Umum berikutnya, Reksa Dana wajib 168: a. mengumumkan secara harian Nilai Aktiva Bersih dari sahamnya selama masa Penawaran Umum; dan

165

Peraturan Bapepam nomor II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatutan Reksa Dana. Nofie Iman, Op.cit., hal. 42-43. 167 Ibid., hal. 42. 168 Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 166


b. menawarkan sahamnya pada harga yang sama atau lebih besar dari Nilai Aktiva Bersih per saham. Reksa Dana wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih per saham setiap hari bursa bagi Reksa Dana terbuka dan seminggu sekali bagi Reksa Dana tertutup. Manajer Investasi atau pihak Afiliasinya dapat membeli atau menjual saham Reksa Dana tertutup yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut, apabila Nilai Aktiva Bersih dihitung, dinilai dan diumumkan setiap hari. 169

b. Resiko likuiditas Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana. Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut, kecuali Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup, Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan, keadaan darurat, atau Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam. 170 Peraturan Bapepam mensyaratkan investor dapat menerima dana investasinya paling lambat tujuh hari bursa setelah permohonan diterima oleh Manajer Investasi. Namun apabila terjadi lonjakan tingkat penjualan kembali yang sangat tinggi (rush redemption), Manajer Investasi akan kesulitan menjual portofolio investasinya dalam waktu singkat untuk membayar kebutuhan likuiditas investor. 169

Peraturan Bapepam nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan. 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


Banyak pihak tersentak kaget ketika diumumkan terjadi redemption khususnya pemodal reksadana. Dengan penerapan asas transparansi, akuntabilitas, fairness dan responbilitas yang benar oleh Manajer Investasi maka tidak akan terjadi perbenturan kepentingan dalam mengelola dana. Disisi lain, peran Bapepam sebagai regulator dan pengawas secara aktif dan pasif ditingkatkan dengan pemberian sanksi yang tegas kepada Manajer Investasi yang melanggar. 171

c. Resiko pasar Dalam pasar modal yang sangat dinamis, ada kemungkinan terjadinya kondisi bearish di mana seluruh instrumen keuangan merosot harganya secara drastis (bearish). Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kinerja dari emiten yang bersangkutan, kondisi makro ekonomi, kekuatan pasar, dan faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi makro ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi harga saham diantaranya adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi politik dalam negeri. 172 d. Resiko default Resiko ini merupakan resiko terburuk.173 Dapat saja terjadi perusahaan emiten melakukan manipulasi atau karena sesuatu hal sehingga mengalami kesulitan keuangan yang akut sehingga tidak mampu membayar kewajibannya. Jika demikian, mau tidak mau, nilai aktiva bersih akan terjun bebas. 174

171 172 173 174

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, http://lppm.unitomo.ac.id, Op.cit. Nofie Iman, Op.cit., hal. 43. Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 211. Nofie Iman, Op.cit., hal. 43.


Tindak pidana penipuan dan pengelabuan di pasar modal ini merupakan salah satu tindak pidana khusus pasar modal, disamping tindakan manipulasi pasar, insider trading, praktek tanpa izin, dan lain-lain. Tindak pidana penipuan dan pengelabuan tersebut adalah 175: a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun (vide Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal) b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, (vide Pasal 90 ayat (2) UndangUndang Pasar Modal) Selain dari tindak pidana penipuan dan pengelabuan, Undang-Undang Pasar Modal juga mengintrodusir suatu tindak pidana yang disebut dengan manipulasi pasar. Undang-Undang menyejajarkan kedua jenis tindak pidana tersebut dengan memberikan ancaman pidana yang sama beratnya, yakni ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum Rp 15.000.000.000,(lima belas miliar rupiah). 176 Untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi terjadinya manipulasi pasar, Petugas Uji Kepatuhan harus memeriksa antara lain 177: a. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat ekuitas; dan b. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat hutang, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau Pemerintah.

175 176 177

Munir Fuady, Op.cit., hal. 148-149. Ibid., hal. 150. Peraturan Bapepam nomor II.F.14. tentang Pedoman Uji Kepatutan Reksa Dana.


Pasar modal di negara manapun memang rawan penipuan dan manipulasi. Trik-trik dalam perdagangan saham memang banyak ragamnya. Celakanya, tidak semua dari trik-trik yang bertendensi negatif tersebut dapat terdeteksi oleh hukum. Namun demikian, yang sering kali terjadi adalah bahwa peraturan di pasar modal sudah lumayan baik, tetapi kandas ketika dipraktekkan. 178

4. Prinsip-prinsip Good Coroporate Governance Dalam Rangka Melindungi Kepentingan Investor Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), antara lain 179: a. Keadilan Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, keterbukaan informasi, dan adanya larangan insider trading. 180 Kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan ada informasi yang tidak di-disclose atau terdapat suatu informasi atau fakta materiel yang belum tersedia

178

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 147 179 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hal. 109-110. 180 Budiman Ginting dan Mahmul Siregar, Bahan Ajar Hukum Penanaman Modal, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hal.27-28.


untuk publik, tetapi telah di-disclose kepada orang-orang tertentu, seperti seorang atau kelompok investor lainnya diantara para investor di pasar modal. 181 b. Transparansi Dalam Pasal 1 angka 25 UUPM disebutkan bahwa, Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Diterapkannya kewajiban keterbukaan dapat menghindarkan atau meminimalkan kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik. Sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi atau fakta material. Sedikitnya terdapat tiga tujuan ditegakkannya prinsip keterbukaan di pasar modal, pertama, menjaga kepercayaan investor. Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila terjadi “krisis kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” investor kepada pasar modal atau perekonomian, maka investor menarik modal mereka dari pasar. Akibatnya, pasasr dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan. Tujuan yang kedua adalah menciptakan pasar yang efisien. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar. Hal ini wajar karena mereka merupakan

181

Bismar Nasution, Bahan Ajar Hukum Pasar Modal, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008), hal. 51.


daya penggerak pasar yang efisien. Tujuan prinsip keterbukaan ketiga adalah perlindungan terhadap investor. Tidak berlebihan apabila Undang-Undang pasar modal suatu negara, termasuk Indonesia, mewajibkan prinsip keterbukaan walaupun negara tersebut telah mempunyai ketentuan anti fraud, sebagaimana diatur dalam KUHP. Anti fraud yang diatur dalam KUHP tidak memadai atau tidak efektif untuk memberikan jaminan hukum bagi investor di pasar modal. KUHP tidak memuat pengaturan keterbukaan wajib, dan tidak mengatur secara spesifik tentang penipuan atau perbuatan curang dalam transaksi saham 182 c. Akuntabilitas Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 183 d. Responsibilitas Tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat wajib mematuhi hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Selain hak, kewajiban dan tanggung jawab yang timbul karena UndangUndang, dalam praktek hukum perusahaan terdapat pula kewajiban dan tanggung jawab yang diakui secara umum oleh hampir semua negara yang menganut supremasi hukum dalam pengelolaan perusahaan. Sebagian kewajiban dari tanggung jawab ini tidak didapati di dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek, kewajiban dan tanggung jawab ini harus dipatuhi oleh para pengelola perusahaan. 184

182

Bismar Nasution, Op.cit., hal. 31. Budiman Ginting dan Mahmul Siregar, Op.cit., hal. 27. 184 Asril Sitompul, Op.cit., hal 99. 183


Kewajiban dan tanggung jawab tersebut adalah 185: 1. Tanggung jawab fiducia (fiduciary duty) Pada perusahaan Perseroan, secara umum dapat dikatakan bahwa tanggung jawab fiducia adalah tanggung jawab para Direksi dan pengelola perusahaan lainnya untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance yang baik, sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya perbuatan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk perusahaan Reksa Dana, tanggung jawab ini juga ada pada Direksi dan Manajer Investasi. Secara umum, tanggung jawab fiducia ini bukan hanya dibebankan kepada para direktur dan pengelola perusahaan lainnya. Di Amerika Serikat pada hal-hal tertentu pengadilan yang mengadili kasus sengketa bisnis juga sering menekankan pertanggungjawaban yang berupa quasi fiduciary duty terhadap pemegang saham mayoritas (controlling shareholder). Meskipun sebenarnya para pemegang saham ini memiliki hak eksklusif terhadap Perseroan, yaitu hak kepemilikan, namun dalam kegiatan perusahaan mereka tidak dibenarkan untuk memanfaatkan keadaan mayoritasnya untuk memaksakan tindakan perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minorotas. Namun, pada perusahaan Reksa Dana pemegang saham tidak dikenakan tanggung jawab fiducia karena meskipun merupakan pemegang saham, mereka

185

Ibid, hal 99-102.


tidak ikut dan tidak mempunyai kesempatan dalam menentukan jalannya perusahaan Reksa Dana. 186 2. Kewajiban melakukan transaksi secara jujur (Duty of fair dealing) Semua pengelola perusahaan yang melakukan tindakan dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan, yaitu di antaranya para direktur, Komisaris, para pejabat dan pegawai lainnya terikat dalam kewajiban untuk melakukan transaksi secara jujur. Pada perusahaan Reksa Dana, kewajiban untuk melaksanakan transaksi jujur ini dibebankan terutama kepada Manajer Investasi, di mana dalam melakukan investasi mereka harus benar-benar mempertimbangkan kejujuran dan tidak melakukan investasi yang nyata-nyata dapat merugikan Reksa Dana. 187 3. Kewajiban menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) Dalam melakukan investasi, para Manajer Investasi diwajibkan untuk menghindari terjadinya transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan (conflict of interest), misalnya sebagai Manajer Investasi mereka dilarang untuk melakukan investasi yang didasarkan kepada pemilihan sarana investasi untuk kepentingan kelompok perusahaannya tanpa melakukan perhitungan bisnis yang wajar. 188 4. Kewajiban untuk menghindari transaksi untuk kepentingan sendiri (selfdealing) Apabila terdapat suatu peluang untuk melakukan investasi, maka seorang Manajer Investasi harus menghindari terjadinya transaksi untuk pribadi (self186 187 188

Ibid., hal. 99-100. Ibid., hal. 100. Ibid., hal. 101.


dealing), dimana Manajer Investasi dilarang untuk mengambil kesempatan tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain di luar perusahaan. Apabila hal ini terjadi, maka Manajer Investasi wajib membuktikan kepada manajemen perusahaan bahwa ia tidak melakukan self-dealing. Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya self-dealing ini dapat dilakukan dengan mencantumkan pada larangan memiliki jabatan rangkap atas para Direksi dan Manajer Investasi perusahaan Reksa Dana. Dengan larangan ini mereka dapat dicegah untuk mengambil keuntungan dari suatu peluang bisnis untuk dirinya dengan mengatasnamakan perusahaan lain di mana ia juga menjadi pengelola atau pemilik. 189 5. Kewajiban menghindari penghamburan aset perusahaan (wasting corporate assets) Dalam melakukan investasi para Manajer Investasi diharuskan memegang prinsip kehati-hatian. Mereka harus benar-benar melakukan perhitungan dan analisis yang cermat sebelum melakukan investasi. Para Manajer Investasi tidak dibenarkan melakukan investasi yang berlebihan sehingga dapat dikategorikan sebagai melakukan penghamburan asset perusahaan (wasting corporate assets). 190

189 190

Ibid. Ibid., hal 102.


C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembubaran Reksa Dana

Investor

Pada

Kepailitan

dan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 191 Pengertian

pailit

dihubungkan

dengan

“ketidakmampuan

untuk

membayar” dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya utang meskipun telah ditagih dan harus disertai dengan proses pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitor itu sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidakmampuan

seorang debitor.

Keputusan tentang pailitnya debitor haruslah berdasarkan keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampuan debitor. Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidakmampuan seorang debitor itu akan dapat diketahui oleh umum. Seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 192

191

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang 192

Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Medan: USU Press, 2009), hal. 21.


Dalam UU No. 37 Tahun 2004, ditentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yaitu 193: a. Debitor sendiri; b. Seorang atau beberapa kreditor (Pasal 2 ayat (1)); c. Kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)); d. Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank (Pasal 2 ayat (3)); e. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Pasal 2 ayat (4)); f. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 ayat (5)). Berkaitan dengan debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan pailit oleh emiten selaku debitor maupun oleh para investornya selaku kreditor dari emiten yang bersangkutan diambil alih oleh Bapepam. Berdasarkan semangat dan asas Undang-Undang Pasar Modal, tugas Bapepam adalah memberikan perlindungan bagi investor publik, bukan merampas dan mengambil alih hak-hak dari para investor publik yang harus dilindunginya. 193

Ibid., hal. 34.


Penjelasan atas Pasal 2 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan alasannya, yaitu bahwa permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan dana masyarakat

yang

diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. 194 Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah 195: g. Orang-perorangan h. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum, seperti maatschap, firma, dan perkumpulan komanditer. i. Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan. j. Harta Peninggalan. UU No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi, termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit. 196 Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, sehingga Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dipailitkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-

194 195 196

Ibid., hal. 50. Ibid., hal. 56. Ibid., hal. 57.


Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) menyatakan bahwa 197: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Dalam konteks duty of loyalty and good of faith, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan semata-mata, melainkan juga para stakeholders Perseroan, yang di dalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham Perseroan, kreditor Perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, dan rekanan kerja. Direksi bertugas menjalankan Perseroan dengan tidak mengabaikan berbagai macam kepentingan dari berbagai macam pihak yang berada dalam lingkungan Perseroan, yang berhubungan hukum dengan Perseroan. 198 Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kewajiban tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Penjelasan pasal 104 tersebut menyatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke

197 198

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit, hal. 111-112. Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 144.


Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 199 Ini berarti sebagai akibat dari kegagalan Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai organ kepercayaan Perseroan. Apabila kekayaan Perseroan tidak cukup dalam memenuhi kewajiban Perseroan, maka harta kekayaan anggota Direksi tersebut dipergunakan juga untuk melunasi kewajiban Perseroan. Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum bahwa Perseroan sendiri tidak dibebaskan dari kewajibannya terhadap perikatan yang dibuat oleh Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan. 200 Pasal 27 PP Nomor 45 Tahun 1995 menyatakan bahwa, Reksa Dana berbentuk Perseroan wajib dibubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh Bapepam. Kepailitan mengakibatkan debitor, dalam hal ini Reksa Dana Perseroan yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Manajer Investasi tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola harta kekayaan Reksa Dana Perseroan tersebut, yang selanjutnya diurus oleh kurator. 201 Selama pertanggungjawaban belum diterima baik oleh Reksa Dana dan selama Manajer Investasi belum diberi pembebasan dari tanggung jawab oleh Reksa Dana, maka Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum

199 200 201

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Gunawan Widjaja, Op.cit., 145. Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 112.


untuk kekayaan Reksa Dana yang dipegang dan tata usaha yang dijalankan. 202 Menurut Peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 butir 1 huruf (b): “Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana, dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau pembuatan Kontrak Reksa Dana baru, Reksa Dana tersebut wajib dibubarkan”

Dalam peraturan Bapepam Nomor IV.A.3 butir 23 dinyatakan: “Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.” Dapat dilihat bahwa dengan bubarnya Reksa Dana tidak langsung menghapus kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi terhadap Reksa Dana terutama mengenai biaya-biaya yang masih harus dipenuhi oleh Reksa Dana tersebut.203

D. Penyelesaian Sengketa Reksa Dana yang Merugikan Investor 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan a. Tahap Pemeriksaan Oleh Bapepam Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat represif terhadap kegiatan di pasar modal, Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang, atau 202 203

Ibid., hal. 114. Ibid., hal. 114-115.


mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagai bukti atas pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya (Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal). Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya ataupun Pihak lain apabila dianggap perlu. 204 Kewenangan-kewenangan

Bapepam

dalam

rangka

pemeriksaan

sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah 205: a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam

204 205

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 52. Ibid., hal. 53.


pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. Untuk menjamin agar pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari Pihak yang diperiksa, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1995, kegiatan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 206 Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal (Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 1995) 207: a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

206

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 54. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal 207


b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana, Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksa Dana wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumendokumen kepada pemeriksa, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumen- dokumennya. 208 Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. Bapepam dapat

pula

menetapkan syarat

dan atau

mengizinkan

dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan

208

Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksa Dana


yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata di antara para Pihak (Penjelasan Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi

administratif.

Apabila

Bapepam

menetapkan

untuk

meneruskan

pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan 209. Berdasarkan Pasal 102

Undang-Undang

Pasar

Modal,

Bapepam

mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Sanksi administratif dimaksud dapat berupa 210: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan;dan

209 210

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal. 55. Ibid., hal. 55-56.


g. pembatalan pendaftaran.

b. Tahap Penyidikan Oleh Bapepam Penjelasan

Pasal

101

ayat

(2)

Undang-Undang

Pasar

Modal

mendefinisikan Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang pasar modal adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 211 Dalam kerangka perlindungan investor, Bapepam diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995. Pasal 101 UUPM mengatur bahwa dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. 212 Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai tindakan

211 212

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ibid., hal. 57.


penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana (Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995). Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 UUPM tidak harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap

Undang-Undang

mengakibatkan

kerugian

ini

dan

terhadap

atau

peraturan

kepentingan

pelaksanaannya

pasar

modal

dan

dan atau

membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan (Penjelasan Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995). Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap penyidikan, karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan Efek secara keseluruhan. Pada Pasal 101 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 213 Tindakan untuk memulai penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam. PPNS 213

Akmal Sukrizal, Op.cit, hal. 57.


di lingkungan pasar modal adalah Pegawai Negeri Sipil Tertentu dari Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman. 214 Dalam

melakukan

penyidikan

ini,

kewenangan-kewenangan

yang

diberikan oleh Bapepam, antara lain 215: a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; c. melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

214

Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 163. 215 Ibid., hal 163-164.


h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapepam harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 diatur dalam Bab XV mulai dari Pasal 103 sampai dengan Pasal 110. Ketentuan pidana yang menyangkut Reksa Dana terutama diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105. Namun demikian Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 juga dapat dikenakan apabila perbuatan pidananya memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal tersebut. 216 Ketentuan pidana mengenai Reksa Dana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain 217: Pasal 103: (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 216 217

Akmal Sukrizal, Op.cit., hal 59. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 104: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 105: Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 106: (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).


(2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 109 Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan

paling

lama

1

(satu)

tahun

dan

denda

paling

banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Tahap Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan Pasal 1 angka 7 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut

umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 angka 9 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini 218. Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah diletakkan 218

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu melalui pengaturan mekanisme hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, penyidik dengan pengadilan, penuntut umum dengan pengadilan dan hubungan antara pengadilan/kejaksaan dengan lembaga pemasyarakatan. 219 Cara represif yang diuraikan di atas perlu diimbangi dengan cara preventif, yaitu dengan mengembangkan suatu mekanisme agar perdagangan efek dapat berjalan dengan wajar, teratur dan efisien. Pelaksanaan transaksi yang demikian dapat diwujudkan apabila para pelaku pasar memiliki dedikasi yang tinggi dan selalu mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku. 220

2. Peyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Perkembangan Pasar Modal Indonesia bergerak dinamis, cepat, dan memiliki mekanisme serta karakter khusus yang seringkali hanya dipahami dengan baik oleh para pelaku pasar maupun pihak-pihak yang terkait erat dengan kegiatan pasar modal itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka dimungkinkan terjadinya sengketa diantara para pelaku pasar modal. Hal ini dapat diamati dari pengaduan yang masuk ke Bapepam baik yang menyangkut sengketa antara investor dengan Perusahaan Efek maupun antara Perusahaan

Efek

dengan

Perusahaan

Efek

lainnya. 221

Undang-Undang

mengamanatkan agar peradilan di Indonesia dilakukan dengan sederhana, cepat

219

Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, diambil dari http://priyantsupriyanta.blogspot.com, diakses pada tanggal 30 November 2010. 220 Jusuf Anwar, Op.cit., hal. 163-164. 221 Diambil dari website resmi Bapepam: www.bapepam.go.id, diakses pada tanggal 23 November 2010.


dan biaya ringan. Namun amanat itu semakin jauh panggang dari api, kenyataannya berperkara di pengadilan bisa memakan waktu yang sangat lama karena prosesnya sangat panjang (banding, kasasi, PK) dan menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Akibatnya biaya berperkara menjadi sangat tinggi. Proses penyelesaian yang berlarut-larut dan mahal menimbulkan risiko bagi masyarakat karena ada inefisiensi waktu dan biaya serta ada sebagian usaha/kegiatan menjadi terhalang untuk dikerjakan hingga kasusnya selesai. Di samping itu, proses beracara di pengadilan terasa sangat kompleks dan kaku. Keadaan tersebut mengakibatkan keterbatasan pengadilan memberikan layanan keadilan kepada masyarakat. Akses masyarakat kepada keadilan menjadi semakin jauh, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kecil tapi juga bagi hampir semua lapisan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu masyarakat mencari alternatif selain pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya. 222 Oleh karena itu perlu disediakan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pelaku pasar yang cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian sengketa di luar peradilan telah mempunyai landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase sebagaimana diatur dalam UndangUndang

tersebut

merupakan

alternatif

yang

diperkirakan

tepat

untuk

menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi diantara para pelaku bisnis pasar modal mengingat mekanisme penyelesaian melalui arbitrase mempunyai sifat yang

222

Diambil dari website resmi Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), http://bapmi.org, diakses pada tanggal 23 Novomber 2010.


cepat, efektif, dan efisien serta dilakukan oleh pihak-pihak yang memahami kegiatan di bidang pasar modal. 223 Alternatif Penyelesaian Sengketa (”APS”) atau Alternative Dispute Resolution (”ADR”) adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata . 224 Menyadari kenyataan tersebut, Bapepam dan Self Regulatory Organization (SRO) beserta Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal mengambil prakarsa untuk merealisasikan gagasan pendirian lembaga arbitrase yang khusus untuk menangani penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang dinamakan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Badan ini telah dirintis oleh SRO, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), HKHPM serta Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI). Pada tanggal 9 Agustus 2002 telah dilakukan penandatanganan Akta Kesepakatan Pendirian BAPMI sehingga pasar modal secara resmi telah memiliki badan arbitrase. Diharapkan

lembaga ini dapat menjadi salah satu mekanisme

penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan para pihak sehingga nantinya dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa oleh segenap

223

Diambil dari website resmi Bapepam, www.bapepam.go.id, diakses pada tanggal 23 November 2010. 224 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), http://bapmi.org, Op.cit.


pelaku pasar modal dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri pasar modal Indonesia di masa mendatang. 225 UUAAPS, sebagaimana halnya negara lain dan lembaga-lembaga APS, mempunyai kesamaan prinsip-prinsip umum. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Arbitrase memang pada mulanya ditujukan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Hampir tidak ditemukan perbedaan yang prinsipil antara UUAAPS dengan New York Convention atau UNCITRAL Model Law atau ICC Rules on Arbitration, begitu pula dengan Peraturan Acara BAPMI, BANI, dan banyak lembaga Arbitrase lainnya. 226 Prinsip-prinsip umum Arbitrase antara lain sebagai berikut 227: a. syarat utama Arbitrase adalah adanya kesepakatan para pihak bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrase ("Perjanjian Arbitrase"), tanpa perjanjian tersebut maka Arbitrase tidak berwenang menangani persengketaan dimaksud; b. pengadilan tidak berwenang menangani persengketaan yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase; c. para pihak yang telah terikat oleh Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan; d. Arbiter berwenang memutuskan perkara, bahkan dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak;

225 226 227

Bapepam, www.bapepam.go.id, Op.cit. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), http://bapmi.org, Op.cit. Ibid.


e. putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat; f. intervensi seminim mungkin dari pengadilan terhadap pertimbangan Arbiter, namun ada dukungan dari pengadilan untuk pelaksanaan putusan Arbitrase; g. Arbiter dipilih oleh para pihak; h. para pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk didengar pendirian dan penjelasannya; i. pemeriksaan Arbitrase berlangsung dalam kerangka waktu yang ditetapkan di awal; j. para pihak bebas memilih tempat, acara dan bahasa yang dipergunakan dalam Arbitrase; k. putusan Arbitrase dapat dimohonkan pembatalan dengan alasan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. BAPMI menyediakan 3 mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga APS, BAPMI menjamin profesionalitas, netralitas dan independensinya. 228 BAPMI menangani sengketa hanya apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI, syaratnya adalah 229: a. hanya mengenai persengketaan perdata para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal, bukan merupakan perkara pidana dan 228 229

Ibid. Ibid.


administrasi,

seperti

manipulasi

pasar,

insider

trading,

dan

pembekuan/pencabutan izin usaha; b. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI; c. terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI; d. membayar biaya yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan komisi (fee).

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Tuntutan ingkat terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).230

230

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut: 1. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan investasi Reksa Dana berbentuk Perseroan yang teratur dan kondusif, pemerintah telah menerbitkan berbagai macam instrumen atau produk hukum yang memadai untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan Investor. Hal tersebut terlihat dari aturan hukum yang ada, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bapepam yang meregulasi kegiatan pelaku-pelaku kegiatan investasi Reksa Dana Berbentuk Perseroan. Telah ada 1 (satu) Undang-Undang yang menjadi pokok hukum Reksa Dana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, Undang-Undang Pasar Modal bukanlah Undang-Undang yang berdiri sendiri. Dalam praktek, Reksa Dana berbentuk Perseroan juga memakai peraturan dari beberapa Undang-Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata, 2 (dua) Peraturan Pemerintah, dan 24 (dua


puluh empat) Peraturan Bapepam. Tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas, peraturan-peraturan tersebut telah memiliki visi dan misi perlindungan hukum terhadap investor yang sangat baik. 2. Pihak-pihak yang terkait dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: a. Pelaku utama, yang terdiri dari Perseroan Reksa Dana, Manajer Investasi, Investor dan/atau pendiri Perseroan, Penjamin Emisi (underwriter) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). b. Lembaga penunjang, yang terdiri dari Kustodian (Bank Kustodian), Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat. c. Profesi penunjang, yang terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai atau appraiser, Notaris, dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Secara garis besar, mekanisme kerja yang terjadi antara para pihak terkait dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah: a. Pemegang saham awal mendirikan Perseroan dan menunjuk Direksi sebagai penanggung jawab Perseroan. b. Direksi mengajukan kepada Bapepam suatu permohonan izin usaha dan pernyataan pendaftaran sebagai Perseroan yang memiliki usaha pengelolaan dana di bidang Reksa Dana, untuk mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam. c. Direksi

sebagai

perwakilan

dari

Perseroan

membuat

kontrak

pengelolaan dana Reksa Dana dengan Manajer Investasi, dan kontrak penyimpanan dana Reksa Dana dengan Bank Kustodian. Dengan


dibuatnya kontrak tersebut, maka Direksi hanya berfungsi sebagai pengawas. Namun, Direksi tetap bertanggung jawab kepada pemegang saham atas pengelolaan Perseroan. d. Setelah membuat kontrak, Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada publik, dan investor yang membeli saham Perseroan akan menjadi pemegang saham. e. Pemegang

saham

yang

melakukan pembelian

saham tersebut

membayarkan dana pembelian melalui underwriter (jika ada) atau langsung kepada Bank Kustodian. f. Hasil penjualan saham akan dikelola oleh Manajer Investasi dan diinvestasikan dalam pasar uang atau pasar modal melalui perantara pedagang efek. g. Manajer

Investasi

penyesuaian

secara

kebijakan

teratur

portofolio

melakukan investasinya

pemantauan dalam

dan

rangka

memaksimalkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut. Penulis menilai ada dua pelaku dalam Reksa Dana berbentuk Perseroan yang memiliki peran signifikan dalam melaksanakan perlindungan terhadap investor, pertama, Manajer Investasi. Manajer Investasi merupakan satu-satunya pihak yang diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola saham Reksa Dana dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, prinsip fiduciary duty harus benar-benar diperhatikan oleh Manajer Investasi dalam rangka melindungi kepentingan investor yang seutuhnya. Kedua, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan tugas yang sangat besar dan berat untuk


menjaga kestabilan pasar modal Indonesia, termasuk dalam bidang Reksa Dana, yaitu dengan bertindak sebagai lembaga pembina, pengatur, dan pengawas. 3. Dalam setiap aktivitas Reksa Dana berbentuk Perseroan, perlindungan Hukum terhadap investor selalu melekat pada investor dan menjadi perhatian utama. Perlindungan hukum tersebut sudah mulai diterapkan sejak awal, yaitu pada tahap tahap pendirian Perseroan hingga penawaran umum Perseroan di Pasar Perdana, dan pada aktivitas sehari-hari Reksa Dana berbentuk Perseroan, yaitu pada tahap pengurusan Perseroan, serta pada kepailitan dan pembubaran Perseroan, perlindungan terhadap investor selalu menjadi perhatian utama. Layaknya investor dalam investasi jenis lainnya di pasar modal Indonesia, kepentingan investor selalu menjadi perhatian utama. Hal ini bertujuan mencegah hal-hal yang dapat mengganggu atau merampas hak-hak investor, yang pada akhirnya akan merugikan investor itu sendiri. Alasan perlindungan terhadap investor menjadi perhatian utama adalah karena investor adalah penentu berjalannya kegiatan pasar modal, yang memiliki andil besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Apabila perlindungan hukum terhadap investor tidak terjamin, tentu saja akan sedikit investor yang bersedia menanamkan dananya di negara tersebut, dan hal tersebut akan membawa dampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian negara. Begitu juga sebaliknya, perlindungan hukum terhadap investor yang terjamin akan membuat investor bersemangat menanamkan dananya, yang pada akhirnya akan turut mendongkrak perekonomian negara.


B. Saran Setelah melihat berbagai kondisi yang ada, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap investor harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas Reksa Dana berbentuk Perseroan. Maka dari itu, sangat penting sekali bagi Perseroan dan Manajer Investasi untuk selalu

menjalankan

kewajibannya

dengan

sebaik-baiknya

dan

mengedepankan transparansi demi mencegah hal-hal yang dapat merugikan investor. 2. Mengingat begitu besarnya peran yang diemban Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka perlu sekali bagi kedua lembaga tersebut untuk selalu menjaga komunikasi yang baik satu sama lain dan tetap profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. 3. Bapepam diberi amanah yang sangat besar dalam menjaga roda perekonomian negara dari sektor pasar modal, khususnya Reksa Dana. Guna menjalankan tugas yang berat dan menunjang kinerja yang profesional, maka Bapepam harus terdiri dari orang-orang yang terampil, cerdas, berani, peka dan tegas, khususnya para pejabat-pejabat tingginya. Maka dari itu, sebaiknya proses pengisian jabatan dalam instansi pemerintah tersebut dilakukan secara ketat dan transparan, agar Bapepam semakin

mampu

memberikan

perlindungan

bagi

investor

secara

menyeluruh.


BAB III MEKANISME KERJA ANTARA PARA PIHAK TERKAIT DALAM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN. A. Pihak-pihak Terkait Dalam Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Recommend Documents