BAB III REKSA DANA YANG DISELENGGARAKAN PERBANKAN. A. Kegiatan Bank Yang Berkaitan Dengan Reksa Dana

BAB III REKSA DANA YANG DISELENGGARAKAN PERBANKAN

A. Kegiatan Bank Yang Berkaitan Dengan Reksa Dana Berkaitan dengan bank yang melakukan kegiatan yang terkait dengan Reksa Dana, terdapat dua macam kegiatan, yaitu bank sebagai sponsor dan atau investor reksa dana dan bank sebagai agen penjual reksa dana. Penjelasannya sebagai berikut: 104 1. Bank sebagai Sponsor dan atau Investor Reksa Dana Dalam melakukan kegiatan sebagai sponsor atau menjadi investor reksa dana pada prinsipnya bank harus mengacu pada ketentuan yang berlaku pada UU. Perbankan, juga pedoman pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, ketentuan tentang kualitas aktiva produktif, dan lain-lain. Sementara itu, prinsip kehati-hatian (prudence) yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 105 a.

Bank dapat menjadi sponsor (melakukan penempatan dana awal) atau membeli unit penyertaan hanya dari suatu reksa dana, berbentuk kontrak investasi kolektif dengan jenis reksa dana pendapatan tetap atau reksa dana pasar uang.

b.

Sesuai peraturan Bapepam, penempatan dana awal pada reksa dana tidak dapat diperjualbelikan minimal selama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan efektifnya reksa dana tersebut. Jumlah penempatan dana awal minimum adalah sebesar 1% dan maksimum 20% dari jumlah nilai unit penyertaan reksa dana.

104 105

Try Widiyono, Op.Cit. hlm.239 Ibid. hlm 240-241

Universitas Sumatera Utara

c.

Penempatan dana awal atau investasi dalam bentuk unit penyertaan reksa dana oleh bank digolongkan sebagai surat berharga/efek yang tersedia untuk dijual (available for sale) atau portofolio perdagangan (trading portofolio) sesuai kepemilikan/investasicbank dan pencatatannya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

d.

Dalam melakukan penempatan dana awal atau membeli unit penyertaan reksa dana, bank hendaknya memperhatikan persyaratan agar penempatan dana awal atau investasi pada reksa dana dapat digolongkan lancar. Penggolongan kualitas penempatan dana awal atau investasi pada reksa dana mengacu pada pasal 9 SK Dir BI No. 31/147/KEP/DIR/1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yaitu tergolong lancar untuk sertifikat Reksa dana yang memiliki prospek pengembalian serta diperingkat (mengikuti ketentuan untuk surat berharga komersial). Oleh karena itu, dalam rangka pengendalian risiko dan mengoptimalkan pengelolaan aktiva produktif, bank perlu menempatkan dananya secara selektif dengan melakukan analisis yang memadai terhadap reksa dana dan manajemen investasi (MI), yang antara lain meliputi kualitas sertifikat reksa dana (peringkat), kinerja, komposisi dan diversifikasi portofolio reksa dana, serta reputasi dan keahlian MI. Selanjutnya, bank perlu pula untuk terus memantau konsistensi kebijakan portofolio reksa dana dengan prospektus, pengelolaan likuiditas, pengendalian internal, profil risiko, prinsip keterbukaan kepada publik, dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan Bapepam.

e.

Keputusan bank untuk melakukan penempatan dana awal sebagaimana dimaksud dalam butir b maupun investasi pada suatu reksa dana hendaknya


disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan, strategi, kebijakan, dan pedoman investasi internal serta memperhatikan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Dalam hal penempatan dana awal dan atau investasi tersebut dilakukan pada suatu reksa dana yang termasuk pengertian pihak terkait dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BMPK yang berlaku, maka bank harus memperhitungkan penempatan dana atau investasi tersebut dalam BMPK pihak terkait. Suatu reksa dana termasuk dalam pengertian pihak terkait dengan bank apabila reksa dana tersebut dikelola oleh MI yang termasuk dalam pengertian pihak terkait dan atau reksa dana yang portofolionya mengandung efek-efek dari emiten yang merupakan pihak terkait dengan bank. Perhitungan BMPK pihak terkait atas penempatan dana awal dan atau investasi pada reksa dana yang merupakan pihak terkait tersebut adalah sebesar seluruh penempatan dana awal/investasi pada reksa dana untuk reksa dana yang dikelola oleh MI yang merupakan pihak terkait atau secara proporsional dan jumlah penempatan dana awal/investasi sesuai dengan komposisi portofolio yang mengandung efek-efek dari emiten yang merupakan pihak terkait dengan bank.

2. Bank sebagai Agen Penjual Reksa Dana


Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka bank sebagai agen penjualan reksa dana adalah sebagai berikut: 106 a. Bank dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksa dana memiliki karakteristik seperti produk bank, misalnya tabungan atau deposito. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut antara lain, meliputi memberikan jaminan atas : -

Pelunasan (redemption) reksa dana dan kepastian besarnya imbal hasil reksa dana termasuk nilai bersih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

-

Membuat komitmen untuk membeli sewaktu-waktu (stand by buyer) asset yang mendasari reksa dana, baik secara langsung maupun tidak langsung.

-

Melakukan intervensi pengelolaan portofolio efek reksa dana yang dilakukan oleh manajer investasi.

b.

Bank harus bersikap transparan kepada nasabah dengan memberikan informasi secara lisan dan tertulis. Selain itu, dalam setiap brosur, form, pendaftaran, term and conditions, dan marketing kit reksa dana lainnya harus dicantumkan nama dan logo MI secara jelas serta sebaiknya dilakukan pada window tersendiri sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa reksa dana dimaksud merupakan produk bank. Informasi yang disampaikan dalam sarana tersebut harus dapat dipahami dan disepakati oleh nasabah sebelum melakukan investasi pada reksa dana. Dalam penyampaian informasi, hal-hal penting yang harus disampaikan mencakup pada:

106

Ibid. hlm.241-244


-

Penjelasan secara jelas dan tegas bahwa reksa dana tersebut produk pasar modal, bukan merupakan simpanan pihak ketiga dan tidak termasuk cakupan objek program penjaminan pemerintah;

-

Jenis risiko yang melekat pada reksa dana tersebut termasuk kemungkinan kerugian akibat fluktuatif nilai aktiva bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek portofolio reksa dana;

-

Informasi mengenai manajer investasi yang mengelola reksa dana;

-

Informasi mengenai bank kustodian serta penjelasan bahwa konfirmasi atas investasi nasabah akan diterbitkan oleh bank kustodian tersebut;

-

Jenis reksa dana dan risiko yang melekat pada produk reksa dana termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh nasabah akibat berfluktuasinya nilai aktiva bersih sesuai kondisi pasar dan kualitas asset yang mendasari;

-

Komposisi portofolio dan kualitas hasil pemeringkatan atas efek dari reksa dana;

-

Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan investasi pada reksa dana.

c. Sesuai ketentuan Bapepam, kegiatan sebagai agen penjual reksa dana hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang telah memperoleh izin/sertifikasi sebagai wakil agen penjual efek reksa dana (waperd). d. Agen penjual hanya sebagai pihak yang memasarkan efek reksa dana, tidak diperkenankan menjalankan fungsi wakil penjamin emisi efek atau wakil perantara pedagang efek atau wakil manajer investasi. Oleh karena itu, bank dilarang untuk menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai nasabah atau menjamin kerugian yang diderita nasabah.


e. Dalam hal portofolio reksa dana terdiri atas obligasi pemerintah atau asset lain yang dijual oleh bank kepada MI, maka dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas transaksi penjualan harus dilakukan secara wajar dan jual putus (out right) sehingga memenuhi persyaratan sebagai suatu transaksi true sale. Bank tidak diperkenankan menjadi stand by buyer atau terlibat dalam back to back transaction atau transaksi sejenis atas obligasi pemerintah atau asset lainnya yang telah dijual bank kepada MI. f. Dalam hal bank melakukan kegiatan sebagai agen penjual reksa dana yang dikelola oleh MI yang merupakan anak perusahaan/pihak terkait bank, maka bank harus memperhatikan hal-hal yang merupakan anak perusahaan/pihak terkait dan bank harus memperhatikan hal berikut: -

Memperhatikan prinsip transparansi.

-

Dalam hal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, bank wajib mengkonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan MI dalam laporan keuangan yang dipublikasikan.

-

Dalam kegiatan sebagai agen penjual, bank tidak diperkenankan melakukan intervensi pengelolaan reksa dana oleh MI.

-

Mengungkap transaksi dengan MI.

-

Memperhitungkan risiko MI dalam pemantauan profil risiko bank.

g. Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, bank yang menjadi agen penjual reksa dana perlu melakukan analisis terhadap calon MI dan reksa dana yang akan dijual bank. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan MI dan reksa dana, antara lain financial soundness dan jumlah dana masyarakat yang telah


dikelola MI, reputasi dan kemampuan MI, komposisi dan kualitas portofolio, serta hasil peringkatan atas sertifikat reksa dana serta efek dalam portofolio reksa dana. h. Dalam kegiatan sebagai agen penjual reksa dana, bank harus selalu menerapkan prinsip know your customers. Berkaitan dengan fungsi bank sebagai agen penjualan reksa dana ini perlu ditegaskan bahwa produk yang ditawarkan adalah reksa dana yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan bank. Reksa Dana bukan produk bank. Apabila terdapat bank yang menjual produk reksa dana, pada dasarnya bank yang bersangkutan hanya sebagai mediator pembelian atau distributor atau agen yang memperoleh fee dan sekaligus dalam rangka selling mix. Berdasarkan UU. No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, perusahaan reksa dana Dapat berbentuk perseroan terbatas dan kontrak investasi kolektif. Dalam hal bentuk reksa dana berupa KIK, maka tidak menerbitkan saham, tetapi menerbitkan unit penyertaan. Dengan memiliki unit penyertaan tersebut, berarti investor mempunyai kepemilikan atas Kekayaan bersih reksa dana KIK. Kedua bentuk reksa dana tersebut sebelum melakukan Pernyataan pendaftaran di Bapepam wajib terlebih dahulu membuat kontrak dengan bank Kustodi. 107 Perbankan sudah mulai masuk ke sektor penjualan atau agen penjual Reksa Dana. Semaraknya penjualan tersebut merupakan angin baru bagi Reksa Dana dan para manajer Investasi merasakan titik terang atas industri Reksa Dana. Sebelumnya, para manajer investasi merasa kewalahan untuk menjual reksa dana tersebut, bahkan ada sebuah perusahaan manajer investasi terselamatkan dari penutupan perusahaan karena mendapat berkah dari bank yang mau menawarkan produk reksa dananya. 108 107 108

Ibid. hlm.244 Adler Haymans Manurung, Op.Cit. hlm.149


Penjualan Reksa Dana melalui bank pertama kali dilakukan oleh sebuah bank dan Selanjutnya diikuti oleh bank yang lain. Bank lain yang tidak mempunyai produk penjualan Reksa Dana akan ketinggalan sehingga nasabahnya akan lari ke bank lain karena para deposan merasakan hasil yang diperoleh lebih tinggi. Saat ini bank-bank besar sudah ikut menjual Reksa Dana tersebut. Dengan adanya penjualan Reksa Dana oleh perbankan, maka produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat mengalami peningkatan. Produk Reksa Dana ini dianggap sebagai produk investasi yang berjangka panjang dan sesuai dengan konsep reksa dana, tidak seperti selama ini Reksa Dana dianggap sebagai produk saingan deposito. 109 Selanjutnya, penjualan Reksa Dana oleh bank menjadi keharusan karena produk yang ditawarkan harus semakin luas dan bervariasi. Dengan berkembangnya Wealth Management di perbankan, mau tidak mau bank dan manajer investasi harus bekerjasama dalam rangka menaikkan fee base income. Bahkan, telah terjadi sebuah sebuah fenomena baru bahwa manajer investasi menjadi tangan perpanjangan bank sebagai administrasi dalam rangka menjual produknya. Sebuah treasuri bank menciptakan produk investasi dengan berbagai struktur dan instrumennya dimiliki dan diciptakan melalui Reksa Dana dan disetujui Bapepam. Kemudian, manajer investasi menawarkan produk tersebut ke bank yaitu lain atau banknya sendiri untuk dijual. Sebenarnya, bank tersebut membutuhkan lembaga yaitu Reksa Dana yang dikelola manajer investasi. Dalam kasus ini manajer investasi sebagai administrator saja. Kepiawaian manajer investasi tidak terlihat karena produknya sudah dibuat dan tidak bisa dicairkan yang dikenal dengan Reksa Dana terproteksi. Produk ini saya sebut Discretionary Fund yang dilegalkan. 110

109 110

Ibid. hlm.152 Ibid. hlm.156


Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau Discretionary Fund merupakan produk pribadi, yang kontraknya hanya melibatkan dua pihak, yaitu Manajer Investasi (MI) dengan individu atau lembaga tertentu. Bedanya dengan reksa dana, MI membatasi jumlah investor maksimal 49 orang. Kontrak bentuk ini tidak dikenal dalam Undangundang Pasar Modal, namun dalam kenyataannya banyak terjadi dan telah banyak merugikan investor. Oleh karena itu, Bapepam wajib mengeluarkan suatu aturan tegas untuk mengatur kontrak semacam ini, agar para investor yang mengalami kerugian tidak bertambah banyak ke depan ini. Walaupun agak terlambat, Bapepam telah meresponnya dengan mengeluarkan rancangan peraturan tentang KPD ini, dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku. Berikut rangkuman aturan produk KPD ini, antara lain: MI tidak boleh menjual KPD melalui agan atau bank, Setiap nasabah harus mengetahui secara detail tentang produk investasi itu, Kontrak KPD harus dibuat satu persatu investor dan dilaporkan kepada Bapepam LK minimal dalam tempo 10 hari kerja, KPD wajib disimpan atas nama nasabah pada custodian yang tidak terafiliasi, Pengelola KPD wajib menerapkan Know Your Customer (KYC), serta investasi minimal pada produk KPD ini sebesar Rp. 5 Milyar. 111 Menurut Penulis, Bapepam harus segera mensahkan aturan di atas mengenai KPD ini yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi para investor. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan beberapa Lembaga profesi yang berkaitan dengan pasar modal yang dapat bertindak sebagai kustodian (terdapat dalam pasal 43 UU. Pasar Modal), di antaranya adalah: 112 - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - Perusahaan Efek

111

Dikutip dari Majalah Kontan, Edisi Minggu I April 2009, Baru Turun Tangan Setelah Korban Berjatuhan, hlm.9 112 Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, ( Jakarta: Penerbit Djambatan, 2001 ), hlm.39


- Bank Umum yang sudah mendapat persetujuan Bapepam. Terhadap ketiga lembaga tersebut di atas yang dapat menjalankan fungsi kustodian, Khusus hanya Bank Umum saja yang perlu mendapatkan izin usaha untuk dapat menjalankan kegiatan bidang kustodian. Hal ini disebabkan terhadap kedua lembaga profesi lain selain dari Bank Umum dalam izin usaha yang telah diberikan oleh Bapepam di dalamnya sudah mencakup kegiatan kustodian. Pembuat undang-undang mempunyai alasan sebagai berikut: kegiatan penitipan adalah sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan, sehingga Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan penitipan. Namun untuk dapat melakukan kegiatan kustodian yang merupakan kegiatan lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan dari Bapepam. 113 Tata cara pendirian Bank Umum untuk dapat bertindak sebagai kustodian, Dengan cara mengajukan permohonan serta dengan melampirkan dokumen-dokumen yang di antaranya terdiri: 114 -

Anggaran dasar.

-

Nomor Pokok Wajib Pajak.

-

Izin usaha sebagai Bank Umum

-

Laporan Keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar pada Bapepam.

-

Buku pedoman operasional kegiatan kustodian yang akan dilakukan serta uraian tentang fasilitas fisik yang akan digunakan oleh Bank Umum. 113 114

Ibid. hlm.40 Ibid. hlm.40-41


-

Rekomendasi dari Bank Indonesia.

-

Dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Reksa Dana mempunyai dua bentuk hukum, yaitu Reksa Dana Perseroan dan

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif. Dalam kegiatan Reksa Dana Perseroan tidak terdapat fungsi kustodian. Sementara dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan terdapat fungsi kustodian. Hal ini tercermin dari adanya pembagian tugas yang tertuang dalam perjanjian Kontrak Investasi Kolektif. Dalam perjanjian tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian mempunyai dua tugas berbeda yang saling terkait. 115 Wewenang yang diberikan oleh manajer investasi kepada bank kustodian adalah untuk melaksanakan penitipan efek. Sedangkan pihak manajer investasi berwenang dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif. 116 Bank Kustodian sebagai penyimpan efek dan atau harta kekayaan milik nasabah, bank kustodian semata-mata hanya berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya. walau demikian, dalam perjanjian-perjanjian tersebut, seorang nasabah memercayakan kepada bank kustodian untuk melakukan pengelolaan efek-efek tertentu sehingga dalam hal-hal tertentu bank kustodian inilah yang muncul kepermukaan sebagai wakil dari pemilik efek sebenarnya yang namanya tidak pernah muncul ke permukaan. 117

115

Ibid. hlm.41 Ibid. hlm.77-78 117 Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), hlm.183-184 116


Dalam konstruksi hukum, Bank Kustodian baik dalam perjanjian panitipan kolektif maupun kontrak investasi kolektif, bukanlah pemilik dari efek yang menjadi dasar penerbitan investment trust (dalam bentuk saham) oleh reksa dana PT atau penerbitan unit trust (unit penyertaan) oleh reksa dana KIK. Meskipun demikian, bank kustodian, guna melindungi kepentingan dari investor pemegang investment trusts dan unit trusts, seluruh efek yang menjadi dasar (underlying asset) bagi penerbitan saham (dalam investment trust) dan unit penyertaan (dalam unit trusts) kemudian dicatatkan atas nama bank kustodian dalam penitipan kolektif tersebut. Ini menjadikan seluruh investor pemegang saham (dalam investment trust) dan unit penyertaan (dalam unit trusts) adalah pemilik bersama yang terikat dari seluruh efek yang dijadikan sebagai the underlying asset. 118

B. Daftar Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Terdaftar di Bapepam Badan Pengawas Pasar Modal telah mengatur Bank-bank yang menjadi agen penjual efek Reksa Dana, atau bisa disebut Bank Kustodian yang terdaftar pada Bapepam. Adapun Bank-bank tersebut adalah sebagai berikut : 119 1. PT. Bank Commonwealth 2. American Express Bank Ltd. 3. PT. Bank Niaga 4. Deutsche Bank AG 5. PT. Bank DBS Indonesia 6. PT. Bank International Indonesia (BII) 7. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 8. PT. Citibank NA Cabang Indonesia 9. Standard Chartered Bank Indonesia 10.PT. ABN-AMRO Bank (sekarang RBS) 118

Ibid. hlm.187 Dikutip dari http://www.bapepamlk.depkeu.go.id/reksadana., APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana), Diakses terakhir tanggal 25 April 2009 119


11. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 12. PT. Bank Buana Indonesia Tbk (sekarang UOB Buana) 13. Bank Permata Tbk 14. PT. The Hongkong and Banking Corporation (HSBC) Ltd 15. PT. Bank Lippo Tbk 16. PT. Bank Danamon Tbk 17. PT. Bank Bukopin Tbk 18. Bank BCA Tbk 19. Bank NISP Tbk 20. PT. Bank Mayapada Internasional Tbk 21. PT. Victoria Internasional Tbk 22. PT. Bank Sinarmas 23. PT.Bank Pan Indonesia Tbk 24. PT.Bank Mega Tbk 25. PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) 26. PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk 27. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 28. Bank Daerah Jawa Barat. Data di atas adalah data yang diperoleh dari situs Bapepam, jadi para investor harus mengakses terus situs mengenai agen penjual efek reksa dana dan Bank Kustodian ini, karena dalam waktu yang lama data di atas dapat berubah, oleh karena itu para investor ada baiknya mengkonfirmasikan hal ini ke Bapepam, baik melalui web site ataupun telepon. Kekayaan Reksa dana wajib disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, dimana Bank Kustodian bertindak sebagai penitipan kolektif dan administrator. 120

120

Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm.187


Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan Reksa Dana merupakan Kontrak investasi Kolektif (KIK) antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. 121 Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa di samping Manajer Investasi, Bank Kustodian memiliki peranan penting dalam pembentukan sebuah reksa dana. Reksa dana pada prinsipnya tercipta atas dasar persetujuan antara manajer Investasi pada suatu pihak dan Bank Kustodian pada pihak lain dengan pengertian bahwa Bank Kustodian akan berperan sebagai pemberi jasa perlindungan bagi para pemodal dalam bentuk laporan yang jujur (fair) dan harus mematuhi ketentuan yang berlaku. 122 Lebih jauh dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam menegaskan bahwa Bank Kustodian haruslah sebuah lembaga independen tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi. Hal ini guna mencegah terjadinya kolusi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian agar seluruh proses investasi serta laporan yang dibuat sepenuhnya dapat dipercaya. Fungsi Bank Kustodian di Indonesia ada 3 yaitu: 123 a. Lembaga penitipan dan pengamanan Semua dana dan efek yang terkumpul dari reksa dana disimpan dan berada dibawah Pengawasan bank kustodian. b. Administrasi Menghitung Net Asset Value atau NAB dari setiap jenis reksa dana KIK setiap akhir Hari bursa yang untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat via Koran atau internet.

121

Ibid. hlm.188 Ibid. hlm.188-189 123 Dikutip dari http://www.hukumonline.com., Fungsi Bank Kustodian, Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2009 122


c. Transfer agent Melakukan pencatatan seluruh pembelian maupun penebusan/pencairan (redemption) Oleh masyarakat pemodal serta mencatat setiap account nasabah. Di samping itu memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (switching) antar jenis reksa dana.

C. Tanggung Jawab Bank Kustodian Terhadap Investor Bank Kustodian mempunyai tanggung jawab terhadap investor, terutama dalam penyelenggaraan Reksa Dana. Adapun tanggung jawab itu adalah: 124 1. Memberikan keuntungan Tujuan dari pihak investor melakukan investasi di Pasar Modal adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dalam kaitannya dengan lembaga penyelenggaraan kegiatan Pasar Modal yang bertindak sebagai Bank Kustodian keuntungan yang diharapkan oleh investor berupa hak kelanjutan dari pemilikan atas efek dan bukan keuntungan dari capital gain. Keuntungan dari capital gain hanya bisa diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan Pasar Modal yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek. Capital Gain pun sesungguhnya dapat diperoleh berdasarkan keputusan pihak investor sendiri untuk melakukan aksi jual berdasarkan pengamatannya pada patokan harga pasar. Pihak perantara Pedagang Efek hanya melaksanakan instruksi jual untuk mempertemukan harga dengan calon pembeli di Bursa Efek. Dalam hubungan memperoleh keuntungan melalui capital gain pihak penyelenggara kegiatan Pasar Modal khususnya Bank Kustodian berfungsi melaksanakan untuk mengeluarkan efek dari penyimpanan (mutasi efek). Melalui penyelenggaraan kegiatan Pasar Modal khususnya Bank Kustodian

124

Irfan Iskandar, Op.Cit., hlm.89-92


keuntungan yang diperoleh pihak investor berasal dari pihak penerbit efek atau Emiten yang merupakan hak kelanjutan atas kepemilikan efek. Sehingga jangan diartikan keuntungan yang diperoleh pihak investor tersebut berasal dari pihak penyelenggara kegiatan Pasar Modal yaitu dari Bank Kustodian atau Manajer Investasi. Bank Kustodian dalam hal ini hanya terbatas kepada pengurusan untuk memperoleh berbagai hak atas kepemilikan efek. 2. Memberikan Konfirmasi Untuk menghindari adanya suatu pertentangan yang timbul di kemudian hari dari pihak pemegang efek yang menjadi pemegang rekening pada lembaga penyelenggara kegiatan Reksa dana, maka diperlukan adanya suatu konfirmasi dari pihak-pihak di mana pemegang efek tersebut menjadi pemegang rekeningnya. Konfirmasi tersebut mengenai pencatatan efek dalam rekening efek. Pihak lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian serta Perusahaan efek diwajibkan untuk menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening pada lembaga tersebut. Konfirmasi tersebut menjadi sangat penting bagi pemegang rekening dalam rangka untuk mengetahui jumlah keuntungan yang akan diperolehnya dari sejumlah efek yang dimilikinya sebagai hasil investasi Reksa dana. Dengan berdasarkan konfirmasi tersebut yang berisi tentang jumlah efek yang dititipkan dalam penitipan kolektif sebagai milik pemegang rekening pada lembaga tersebut, maka baik pihak investor ataupun Bank Kustodian akan menghindari kesalahan dalam pembagian sejumlah hak kepada pemilik efek dalam penitipan kolektif. Kesalahan bisa saja terjadi karena dalam penitipan kolektif terdiri dari banyak investor dan jumlah efek pun beragam.


3. Ganti kerugian Investor reksa dana perlu menyadari bahwa, berbeda dari deposito yang menjanjikan hasil investasi tertentu, tidak ada janji hasil investasi tertentu yang dapat diberikan oleh Bank Kustodian kepada investor. Sesuai peraturan Bapepam pun, Bank Kustodian atau Manajer Investasi dilarang memberikan janji suatu hasil tertentu atas pengelolaan dana yang dilakukannya. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah dipenuhi dan pembayaran telah efektif di rekening Reksa Dana yang ditentukan oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan. Tetapi Bank Kustodian atau Manajer Investasi wajib memberikan ganti kerugian kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya sesuai dengan

bunyi pasal 46 UUPM.. Dimana dalam

penjelasan pasal 46 UU. Pasar Modal ini, menyatakan: “oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian”, antara lain karena: a. hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan. b. keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan. c. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga, atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan. Investor umumnya perlu mengetahui pengalaman dan kualifikasi dari pengelola Reksa Dana. Bab III prospektus menjelaskan secara singkat, siapa-siapa bertindak sebagai komisaris dan/atau direksi yang menjalankan perusahaan manajer investasi pengelola


reksa dana. Bab IV menjelaskan secara singkat pengalaman dari Bank kustodian yang akan berperan sebagai penyimpan dana dan administrator investasi. 125

D. Peraturan Bank Indonesia (BI) Terhadap Bank Yang Menyelenggarakan Reksa Dana Bank Indonesia bukan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan reksa dana, tetapi tetap saja memiliki keterkaitan erat apabila penyelenggaraan reksa dana melibatkan bank-bank. Bank-bank yang terlibat dalam penjualan reksa dana sedikit banyak akan memiliki risk exposures yang berasal dari reksa dana tersebut, apakah itu risiko reputasi, risiko hukum, maupun risiko-risiko lainnya. Oleh karena itu, bank-bank agen penjual reksa dana harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehati-hatian sebagaimana prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank yang telah digariskan BI. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Angka 1 UU. No. 3 tahun 2004 tentang BI. Keterlibatan BI sejalan dengan amanat Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 29 Angka 1 dan pasal 30 Ayat1 yang menegaskan, bahwa fungsi dan peran BI sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan. 126 Reksa dana yang dijual melalui distribusi perbankan biasanya dalam dua bentuk, yaitu: Bentuk pertama, bank menjual produk reksa dana yang bersifat independen, yang juga dijual sendiri oleh manajer investasi atau melalui agen penjual lain. Dalam bentuk ini, tidak ada produk eksklusif yang khusus hanya boleh dijual oleh bank tersebut, sehingga pada umumnya bank penjual tidak ikut serta menjadi sponsor dalam penerbitan reksa dana. Dengan demikian, bank hanya mendapatkan komisi dari manajer investasi sebesar jumlah yang dijual oleh bank tersebut. Bentuk kedua, adalah reksa dana yang 125

Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Op.Cit., hlm.90 Dikutip dari www.google.com., Agus Sugiarto, Reksadana, Perbankan, dan sektor riil, Diakses terakhir tanggal 20 Februari 2009 126


dijual secara khusus oleh bank tersebut (exclusive product), sehingga investor yang ingin membeli reksa dana tersebut harus melalui bank yang menerbitkannya. Produk reksa dana yang bersifat khusus tersebut pada umumnya memiliki features tersendiri. Antara lain, biasanya memakai nama bank dalam reksa dana tersebut, portofolio reksa dana yang dijual menggunakan obligasi rekap yang dimiliki atau dijual bank, bank ikut serta sebagai sponsor dan dalam beberapa kasus produk reksa dana tersebut dicampur menjadi produk investasi yang dikeluarkan oleh bank (product mix). Apabila bank bertindak sebagai sponsor, berarti bank harus memperhatikan faktor kecukupan modalnya, karena bank harus menyediakan dana tunai guna disetorkan dalam portofolio reksa dana yang dibentuk oleh manajer investasi. Semakin besar nilai obligasi yang akan diterbitkan, semakin besar pula dana yang harus disetorkan untuk sponsor. Dengan demikian, bank-bank kecil atau mereka yang memiliki modal nominal kecil harus benar-benar memperhitungkan faktor kecukupan modalnya agar tetap memiliki rasio kecukupan modal (CAR) diatas 8 persen. Selain itu, bank juga tidak diperbolehkan menjadi sponsor reksa dana yang underlying assetsnya berupa saham. Sebab, Bank Indonesia masih melarang bank melakukan transaksi jual beli saham. 127 Transparansi dan kejelasan kepada calon investor reksa dana yang umumnya nasabah bank itu sendiri harus diutamakan. Nasabah perlu dijelaskan, bahwa reksa dana itu bukan produk bank, melainkan produk investasi yang diatur dengan ketentuan pasar modal. Satu hal penting yang perlu disampaikan kepada calon investor reksa dana lewat bank adalah reksa dana tidak sama dengan simpanan deposito. Investasi membeli reksa dana tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) sebagaimana yang diberikan untuk simpanan pihak ketiga di bank. Selain itu, bank dalam

127

Ibid.


melakukan penjualan reksa dana kepada nasabahnya harus jelas-jelas menegaskan, bahwa risiko berinvestasi pada reksa dana tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh investor sendiri. Karena itu, edukasi kepada calon investor reksa dana mutlak harus diberikan oleh petugas Bank yang menjualnya, sehingga bank akan terhindar dari risiko reputasi maupun risiko Hukum apabila terjadi tuntutan dari investor kepada bank di kemudian hari. 128 Mekanisme penjualan reksa dana yang melibatkan bank sebagai agen penjual telah memunculkan hubungan baru antara perbankan dan para manajer investasi. Untuk itu, bank harus melakukan seleksi (due diligence) untuk memilih manajer investasi yang bagus dari sisi kinerja maupun reputasinya, sehingga kerjasama antara bank dengan manajer investasi tidak akan merugikan bank penjual reksa dana dan investor yang menggunakan jasa bank tersebut. 129 Dalam hal manajer investasi itu adalah anak perusahaan atau perusahaan sekuritas adalah pihak terafiliasi dari bank penjual reksa dana, maka kerja sama diantara mereka harus transparan. Dalam praktik, bank yang menjual reksa dana yang berasal dari anak perusahaannya atau pihak terafiliasi, harus dilakukan secara berhati-hati sesuai kemampuan bank tersebut mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Bank tidak seharusnya menjual reksa dana terlalu ekspansif, apabila nantinya tidak mampu mengontrol risiko yang akan terjadi pada anak perusahaan yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasi yang bertindak sebagai perusahaan sekuritas. Misalnya saja karena suatu sebab tertentu terjadi penarikan (redemption) reksa dana secara besarbesaran dalam waktu bersamaan, maka manajer investasi harus mampu menjual portofolio asset reksa dana secara cepat untuk mendapatkan uang tunai guna membayar redemption tersebut. Apabila tidak ada pembeli yang mampu menyerap penjualan seluruh asset reksa 128 129

Ibid. Ibid.


dana tersebut, bank sebagai induk perusahaan dari manajer investasi harus ikut campur tangan untuk membeli asset-asset reksa dana. 130 Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pada pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut: 131 1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berlaku maupun setiap waktu apabila diperlukan. 2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank. 3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana pada ayat 2, wajib memberikan kepada pemeriksa: a. keterangan dan data yang diminta; b. kesempatan melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik; c. hal-hal lain yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 29 di atas, menyatakan sebagai berikut: 1) Tujuan pemeriksaan terhadap bank adalah untuk memperoleh kebenaran informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada BI dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan Bank oleh BI meliputi antara lain buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen dan data elektronis, termasuk salinan-salinannya. 2) Pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank dilakukan secara selektif dan dimaksudkan agar BI dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 130 131

Ibid. Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pasal 29 Angka (1-3)


3) a. Yang dimaksud dengan keterangan dan data termasuk data elektronis dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. c. Hal-hal lain yang diperlukan antara lain adalah penyediaan ruang kerja dan salinan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan. Menurut penulis, berdasarkan ketentuan pasal 29 diatas dan penjelasannya, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua bank, baik bank pemerintah dan swasta. Dan hal ini, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap bank yang menjadi agen penjual efek reksa dana atau bank kustodian. Bank Indonesia harus mengambil tindakan dan sanksi yang tegas, apabila dalam pemeriksaan BI tersebut, bank itu melanggar ketentuan yang berlaku sebagai agen penjual efek reksa dana. Selain daripada itu, pada pasal 31 UU. No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: 132 1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. 2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BI wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. 3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diperoleh bukti yang cukup, BI pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

132

Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pasal 31 Angka (1-3)


Pada penjelasan pasal 31 angka 1 di atas, menyatakan sebagai berikut: Yang termasuk dalam transaksi tertentu antara lain adalah transaksi dalam jumlah besar yang diduga berasal dari kegiatan yang melanggar hukum. Menurut penulis, berdasarkan ketentuan pasal 31 diatas dan penjelasannya, Bank Indonesia harus bersifat cepat, sigap, dan tanggap apabila ada kegiatan transaksi tertentu yang diduga merupakan tindak pidana perbankan, termasuk apabila ada transaksi mencurigakan yang dilakukan suatu bank berkaitan dengan kegiatannya sebagai bank kustodian atau agen penjual efek reksa dana, dimana bisa saja suatu bank melakukan kejahatan dengan modus produk investasi, seperti reksa dana. Ketentuan ini juga mengamanatkan pada BI untuk melakukan upaya preventif (pencegahan) dalam mengatasi tindak pidana dalam bidang perbankan. Karakteristik Bank sebagai depository institution, lebih dimaksudkan untuk menyimpan dana, meskipun tidak juga dapat dihindari bahwa kegiatan tersebut mempunyai unsur investasi (karena adanya unsur bunga yang diberikan bank). Berdasarkan karakteristik tersebut, sehingga orang yang memang berhubungan dengan bank dan bermaksud menyimpan uangnya memang tidak mengharapkan akan menanggung risiko terlalu besar. Oleh karena itu, bank menjadi lembaga yang diharapkan menjaga kekayaan nasabah yang disimpannya, dan umumnya tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi atau menyalurkan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempunyai risiko yang tinggi seperti investasi dalam efek, yang umumnya mempunyai sifat yang sangat fluktuatif. Karena sifat industri perbankan yang demikian, maka ada larangan bagi perbankan untuk secara langsung terlibat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan industri sekuritas. 133 133

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta: PT. Tata Nusa, 2006 ), hlm.329-

330


Berdasarkan Undang-undang perbankan, Bank misalnya tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek. Bank hanya diperkenankan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan efek. UU. Perbankan juga hanya memperbolehkan bank untuk melakukan penyertaan modal pada usaha-usaha tertentu, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perbankan. Sedangkan untuk penyertaan modal dalam usaha-usaha diluar yang ditentukan tersebut hanya boleh dilakukan untuk sementara.Bank wajib menarik kembali penyertaan modal tersebut apabila telah melebihi jangka waktu lima tahun, atau perusahaan di mana penyertaan tersebut dilakukan telah memperoleh keuntungan. Dengan demikian, ada pembatasan yang dilakukan atas bank untuk secara langsung aktif terlibat dalam pasar modal, dan ini semuanya dimaksudkan untuk menjaga bank agar tidak melibatkan dana simpanan nasabahnya ke dalam usaha-usaha yang dianggap mempunyai risiko berlebihan. Selain itu kegiatan bank dalam industri sekuritas dianggap dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara kegiatan bank sebagai peminjam di satu pihak dengan investasi efek di lain pihak. 134 Dalam kegiatan yang terbatas tersebut bank dapat bertindak sebagai wali amanat, kustodian, serta dalam batas tertentu dapat juga terlibat dalam penjualan Reksa Dana. Kegiatan-kegiatan ini tidak melepaskan bank untuk memperoleh izin, persetujuan, atau kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada Bapepam atas kegiatannya tersebut. Tetapi terlepas dari diperbolehkannya bank untuk terlibat dalam industri sekuritas, bank tidak diperkenankan untuk secara langsung melibatkan dana yang disimpan masyarakat untuk kegiatan yang berhubungan dengan efek yang diperdagangkan di pasar modal. 135

134 135

Ibid. hlm.330-331 Ibid. hlm.331


Mengenai keterlibatan Bank dalam memasarkan reksa dana bisa dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/19/DPNP tanggal 14 juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana mengenai apa yang dapat dilakukan oleh bank komersil di Indonesia menyangkut reksadana. 136 Surat Edaran Bank Indonesia (BI) tentang reksadana dinilai sebagai keputusan yang sangat tepat. Langkah itu bisa menjadi sentimen positif bagi investor yang ingin kembali berinvestasi pada instrumen reksadana, terutama investor ritel setelah terjadi redemption atau pencairan dana awal tahun ini. 137 ''Bank tak perlu rikuh reksadana karena praktik penjualannya akan diawasi secara ketat oleh BI. Kalau menjalankan prinsip kehati-hatian maka tak perlu khawatir,'' kata Winang Budoyo dari Mandiri Securities. Muhammad Hanif dari Danareksa Investama menilai penerbitan Surat Edaran BI itu cukup positif, karena bank sebagai agen penjual reksadana, investor, dan BI sebagai pengawas akan bisa menjalankan fungsinya secara jelas

dan

tegas.

''Surat edaran itu membuat semua menjadi transparan dan memberi perlindungan lebih besar kepada nasabah,'' tuturnya. 138 Menurut Mantan Deputi Gubernur BI Maman H Soemantri Dengan Surat Edaran BI itu bank perlu meningkatkan penerapan risiko secara efektif melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah.Bagi bank yang terbukti melakukan pelanggaran atas penerapan manajemen risiko dan kewajiban pelaporan, lanjut dia, bisa

136

Ibid. hlm.331 Dikutip dari http://www.suaramerdeka.com., Surat Edaran soal Reksa Dana Disambut Positif, Diakses terakhir tanggal 1 Mei 2009 138 Ibid. 137


dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan penghentian sebagai pengurus bank. 139 Sebagaimana diberitakan, BI telah menerbitkan Surat Edaran No.7/19/DPNP kepada semua bank umum agar meningkatkan penerapan manajemen risiko terkait dengan keterlibatannya dalam kegiatan penjualan reksadana. Kegiatan tersebut selain memberi manfaat, berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank, di antaranya risiko pasar, kredit, likuiditas, hukum, dan reputasi. Dalam Surat Edaran tanggal 14 Juni 2005 itu bank diminta meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif tersebut beberapa ketentuan utama yang wajib dilakukan bank adalah memastikan manajer investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang terkait dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal. Bank juga diwajibkan memastikan reksadana telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas

pasar

modal.

Kemudian

mengidentifikasi,

mengukur,

memantau,

dan

mengendalikan risiko yang timbul atas kegiatan yang berhubungan dengan reksa dana. 140 Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Ch Fadjrijah mengatakan, sebelum aturan tentang reksa dana terbit, banyak bank yang berpraktik tidak benar dalam memasarkan reksa dana, yakni menjamin imbal hasil produk tersebut. Akan tetapi, setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana, bank-bank tidak lagi melakukan praktik tersebut. Sebelum ada aturan, BNI juga menjamin imbal hasil reksa dana. Makanya, saya katakan, kesalahannya sudah lama dan sudah ditegur. Sekarang, setelah ada aturan, bank-bank termasuk BNI tidak lagi 139 140

Ibid. Ibid.


melakukan hal itu, kata Fadjrijah. Fadjrijah mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal kesalahan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk dalam kasus kisruhnya reksa dana yang diterbitkan anak perusahaannya, BNI Securities. Sebelumnya, terkait dengan kisruh industri reksa dana nasional beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) akan berkoordinasi dengan BI untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebab, berdasarkan pemeriksaan awal, Bapepam menemukan indikasi pelanggaran yang juga dilakukan BNI, yang sebagai bank berada di bawah pengawasan bank sentral. Bapepam belum menjelaskan indikasi pelanggaran yang dilakukan BNI.

Akan tetapi, dia

mengatakan, pelanggaran tidak terkait dengan aturan penilaian pasar wajar. Selain BNI, Bapepam juga menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan BNI Securities dan Bahana TCW Investment. Menurut Fadjrijah, BI telah menjelaskan kepada Bapepam soal pelanggaran bank-bank sebagai agen penjual reksa dana. 141 Bank Indonesia menerbitkan peraturan tentang penerapan manajemen resiko terhadap bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana seiring dengan meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas terkait dengan reksadana. Peraturan itu diterbitkan di Jakarta dalam bentuk Surat Edaran (SE) bernomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 yang ditanda tangani Deputi Gubernur BI Maman H. Somantri, dan berlaku mulai 14 Juni 2005 itu juga. Menurut BI, meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan reksadana selain memberi manfaat, juga berpotensi menimbulkan berbagai resiko bagi bank, di antaranya resiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan reksa dana meliputi bank 141

Dikutip dari http://www.kompas.com., BI Akui Banyak Bank Pernah Berpraktik Tidak Benar, Diakses terakhir tanggal 1 Mei 2009


sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek reksadana, dan bank sebagai kustodian.Aktivitas bank sebagai investor merupakan aktivitas investasi bank dalam reksadana termasuk dalam hal bank sebagai sponsor. Yang dimaksud dengan sponsor adalah aktivitas investasi bank dalam reksadana sebagai penempatan dana awal dengan jumlah dan jangka waktu sesuai ketentuan otoritas pasar modal. 142 Aktivitas bank sebagai agen penjual efek reksadana adalah aktivitas bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksadana yang dilaksanakan oleh pegawai bank yang memiliki ijin wakil agen penjual reksadana untuk menjual efek reksadana. Sementara aktivitas bank sebagai bank kustodian reksadana merupakan aktivitas bank dalam melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksadana, mengadministrasikan atau mencatat mutasi unit penyertaan serta jasa lain termasuk menghitung nilai aktiva bersih, menyelesaikan transaksi, menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain. SE itu antara lain mewajibkan semua bank yang melakukan aktivitas terkait dengan reksadana untuk memastikan bahwa manajer investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas berkaitan dengan reksadana telah terdaftar dan memperoleh ijin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku. 143 Aturan itu mewajibkan bank memastikan bahwa reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku. Bank juga wajib mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan reksadana. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito. SE itu antara lain juga menyebutkan bahwa bank yang 142

Dikutip dari http://www.bisnis.com., BI Buat Aturan Bank Terkait Reksa Dana, Diakses terakhir tanggal 1 Mei 2009 143 Ibid.


telah melaksanakan aktivitas berkaitan dengan reksadana namun belum sepenuhnya menerapkan

manajemen

resiko,

wajib

menyampaikan

laporan

langkah-langkah

penyelesaian permasalahan paling lambat satu bulan setelah berlakunya SE itu. Target waktu penyelesaian permasalahan paling lambat enam bulan sejak batas akhir penyampaian laporan.Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi bank yang melakukan pelanggaran atas penerapan manajemen resiko dan pelanggaran atas kewajiban pelaporan. Ancaman sanksi atas pelanggaran penerapan manajemen resiko antara lain berupa teguran tertulis, pembekuan kegitan usaha tertentu, dan pemberhentian pengurus bank. 144 Independensi bank sentral merupakan penerapan dari konsep peran ideal bagi bank sentral dalam pengelolaan ekonomi nasional secara makro agar efektif, yang ternyata juga nampak

di

dalam

praktek,

sebagaimana

dilaporkan

dalam

studi

mengenai

penyelenggaraan fungsi bank sentral di banyak negara, baik maju maupun berkembang. Ini semua perlu kita cermati dalam upaya kita untuk menyumbang secara positif pada proses untuk mewujudkan Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen. ketiga fungsi pokok bank sentral adalah pengelolaan kebijaksanaan moneter untuk memelihara kestabilan, penyelenggaraan sistem pembayaran nasional serta pengawasan perbankan. Tetapi fungsi pokok berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, perlu mendapat perhatian yang seksama, karena kecenderungan menyatunya kegiatan lembaga keuangan atau kaburnya batas pemisah antara instrumen keuangan yang satu dengan yang lain, menyebabkan bahwa kegiatan perbankan dengan lembaga keuangan lain, seperti Reksa Dana atau lembaga pembiayaan lain, semakin tercampur. Karena itu, pengawasan perbankan yang terpisah dari yang lain tidak memberikan hasil yang optimal. lebih baik, cenderung untuk menyatukan pengawasan terhadap berbagai lembaga keuangan ini

144

Ibid.


dengan pengawasan bank, dibawah lembaga yang sama. Apakah setelah disatukan diletakkan di bawah BI atau Depertemen Keuangan atau berdiri sendiri, itu tidak terlalu prinsip. Yang lebih penting adalah bahwa pengawasannya dilakukan oleh satu lembaga, untuk memperoleh hasil yang optimal dari pengawasannya. 145 Apakah tetap diletakkan pada BI atau berdiri sendiri, pengawasan lembaga keuangan juga harus mempunyai status independen. Sebab, dalam praktek yang berkembang di masa lalu, dengan hubungan antara perusahaan swasta dengan pemerintah yang tidak transparan, karena praktek crony capitalism, maka tabrakan kepentingan yang menyangkut tugas pengawasan dan pengendalian moneter tadi dapat dikompromikan yang membawa dampak semakin sulitnya mencari jalan keluar dari masalah yang menghinggapi perbankan. Dengan demikian, independensi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya memang sangat penting untuk efektivitas pengelolaan ekonomi makro. Untuk itu, tugas Bank Indonesia harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit dan spesifik, tidak terlalu luas. Mengenai tugas pokoknya sendiri, ketegasan

mengenai

status

independen

ini

paling

sedikit

harus

menyangkut

penyelenggaraan fungsi menjaga kestabilan moneter, meskipun dapat diperluas dengan ke dua fungsi pokok yang lain, penyelenggaraan sistem pembayaran nasional dan pengawasan lembaga keuangan dan perbankan. 146 Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia membantu Bapepam dalam mengawasi kegiatan kustodian dan Wali Amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank umum di Pasar Modal. 147

145

Dikutip dari http://www.bisnis.com., Independensi Bank Sentral dan Pengelolaan Ekonomi Nasional, Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2009 146 Ibid. 147 Irfan Iskandar, Op. Cit., hlm.99


Peranan Bank Indonesia dalam pasar modal menjadi dibutuhkan berdasarkan fungsi dari Bank Umum yang ternyata dapat pula berperan dalam kegiatan pasar modal. Bentuk kegiatan dari Bank Umum yang berperan dalam pasar modal sebagaimana sudah kita ketahui bersama adalah dalam bidang kustodian. Bank Umum yang berdasarkan kegiatan umumnya adalah melakukan penitipan, namun dalam penitipan efek, kegiatannya lebih luas dibanding kegiatan penitipan yang telah dilakukan oleh Bank Umum sehingga perlu adanya izin usaha dari Bapepam agar bisa berperan dalam kegiatan pasar modal. Fungsi bersama yang dilakukan oleh Bapepam dan Bank Indonesia dalam pengawasan terhadap kegiatan Kustodian dan Wali Amanat dilakukan dengan cara mengadakan konsultasi dan atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing. 148

148

Ibid. hlm.99-100


BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA PERBANKAN

A. Kepercayaan Investor Reksa Dana Pada Perbankan Dalam perekonomian suatu negara terdapat sistem keuangan, salah satunya adalah industri perbankan yang berfungsi sebagai penunjang perekonomian negara tersebut. Fungsi

industri

perbankan

sebagai

penunjang

perekonomian

dapat

berbentuk

penghimpunan dan penyaluran dana, dan dapat pula dalam bentuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan domestik maupun internasional. Fungsi yang demikian itu disebut sebagai perantara keuangan (financial intermediaries). Perantara keuangan maksudnya adalah lembaga yang menghimpun dana dari investor, mengumpulkannya dan menginvestasikan dana tersebut pada perusahaan lain. Disebut sebagai perantara karena posisi lembaga ini berada diantara investor dan perusahaan yang menerima investasi. 149 Fungsi lain industri perbankan adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan serta sebagai pelaksana pengalihan sumber pembiayaan dari investor kepada perusahaan, atau sebagai pelaksana transfer dana dari sumber dana ke pihak yang memerlukan. Baik buruknya sektor keuangan, salah satu indikatornya ditentukan oleh indistri perbankan yang dapat terorganisir secara efisien dan efektif. 150 Untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tercermin dari keinginan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan perbankan seperti menyimpan atau menginvestasikan uang, mendepositokan dan meminjam uang untuk memulai dan memperluas usaha. Peran dan partisipasi dari kalangan masyarakat luas ini 149 150

Zulkarnain Sitompul, Op.Cit., hlm.23 Ibid. hlm.24


merupakan sesuatu yang vital bagi industri perbankan itu sendiri maupun kesejahteraan masyarakat umum secara luas, yang akhirnya berkepentingan bagi pembangunan. Membangun sebuah kepercayaan suatu hal yang tak mudah, ia bisa diperoleh apabila bank bisa membuktikan dirinya sebagai bank yang sehat lewat kemampuan ganda yang dimilikinya, yakni sebagai penyedia likuiditas dan penyandang dana bagi penyediaan aset jangka panjang. 151 Peranan yang juga sangat penting dimainkan oleh industri perbankan adalah sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, dimana perbankan melalui Bank Kustodian menjalankan peranannya dalam hal ini. Tingkat Kepercayaan masyarakat, terutama investor Reksa Dana pada perbankan dapat dilihat dalam Tabel-tabel berikut ini, yaitu: 152 Tabel 2 Perkembangan Jumlah Reksa Dana (1996-2007)

151 152

Tahun

Jumlah Reksa Dana

1996

28

1997

77

1998

81

1999

81

2000

94

2001

108

2002

131

2003

186

2004

246

2005

331

2006

355

2007

408

Ibid. hlm.25 Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Op.Cit., hlm.111-112


Sumber Data: Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ) hlm.111. Dari Tabel 2 tentang Perkembangan Jumlah Reksa Dana di atas memperlihatkan bahwa jumlah reksa dana dari tahun 1996-2007 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya tahun 1998-1999 yang jumlah reksa dananya tetap atau stabil. Hal ini menandakan bahwa reksa dana memang merupakan bentuk produk investasi yang sangat beragam (diversifikasi), selain itu pula, tabel di atas memperlihatkan bahwa reksa dana memang telah menjadi produk investasi yang sangat diminati masyarakat pemodal atau para investor. Tabel 3 Jumlah Investor Reksa Dana (1995-2007) Tahun

Jumlah Investor

1995

2.441

1996

20.234

1997

15.482

1998

14.860

1999

24.127

2000

39.478

2001

51.723

2002

125.820

2003

171.712

2004

299.063

2005

251.132

2006

202.991

2007

256.665


Sumber Data: Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ) hlm.112. Dari Tabel 3 tentang Perkembangan Jumlah Investor Reksa Dana di atas memperlihatkan bahwa jumlah investor reksa dana dari tahun 1995-2007 mengalami fluktuasi (perubahan) dari tahun ke tahun, artinya jumlah investor reksa dana dari tahun 1995-2007 tersebut naik turun. Walaupun demikian, jumlah investor reksa dana pada tahun 2007 menunjukkan angka yang sangat signifikan yaitu sebanyak 256.665 investor, yang berarti menandakan betapa sangat besarnya minat investor terhadap reksa dana ini dan hal ini tidak bisa dibantah oleh pihak mana pun. Tabel 4 Perkembangan Dana Reksa Dana (1997-2007) (Dalam Milyar Rp) Tahun

Jumlah Dana

1997

4,916

1998

2,992

1999

5,142

2000

5,507

2001

8,058

2002

46,614

2003

69,455

2004

103,616

2005

28,386

2006

50,869

2007

88,400

Sumber Data: Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ) hlm.112.


Dari Tabel 4 tentang Perkembangan Dana Reksa Dana di atas memperlihatkan bahwa jumlah dana reksa dana dari tahun 1997-2007 mengalami fluktuasi (perubahan) dari tahun ke tahun, artinya jumlah dana reksa dana dari tahun 1997-2007 tersebut naikturun. Jumlah dana reksa dana yang mengalami penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2004-2005, hal ini terjadi karena pada tahun 2005 hampir 70 % dari total aset reksa dana adalah kontribusi dari sumbangan Reksa Dana Pendapatan Tetap. Kekhawatiran banyak pihak atas risiko terkonsentrasinya sebagian besar aset pada jenis reksa dana pendapatan terbukti telah memberikan pukulan yang menyakitkan pada industri reksa dana. Misleading informasi dari pemasar reksa dana, terutama yang ada di sektor perbankan, menjadi salah satu imbas terbesar pencairan besar-besaran. Secara total, aset yang terus menerus naik, terakumulasi sampai sempat melebihi angka 100 triliun akhirnya terjun bebas lebih 70 % menjadi hanya 28, 386 milyar pada tahun 2005. Distribusi Reksa Dana melalui perbankan pada tahun 2007 menunjukkan angka yang sangat signifikan, yaitu sebanyak 85% dari seluruh jumlah investor reksa dana, angka ini mengalahkan distributor melalui manajer investasi, yang hanya 15% dari seluruh jumlah investor reksa dana. Dari angka tersebut, sebanyak 68% Bank lokal mendistribusikan reksa dana tersebut, dan 32% oleh Bank Asing. 153 Menurut Penulis, pada tahun 2009 (pembuatan skripsi ini), angka atau tabel-tabel di atas tersebut tidak akan jauh berbeda, karena berinvestasi melalui reksa dana ini, merupakan hal yang selalu menarik bagi investor. Hal ini menunjukkan betapa sangat besarnya kepercayaan investor reksa dana pada perbankan. Dari data-data dan hal diatas, memperlihatkan bahwa reksa dana memang menjadi salah satu produk investasi yang sangat diminati para investor, terutama reksa dana yang didistribusikan oleh perbankan

153

Ibid. hlm.268


melalui Bank Kustodian. Dari data-data diatas juga mengindikasikan sangat besarnya kepercayaan investor reksa dana terhadap perbankan, terutama pada bank lokal (nasional). Untuk dapat menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah penyimpan dan terutama investor reksa dana perbankan terhadap industri perbankan, maka penulis merasa perlu membuat Faktor-faktor yang dapat

memperlemah kepercayaan

masyarakat

terhadap industri perbankan. Hal ini diharapkan dapat membuat industri perbankan memperbaiki diri, meningkatkan keadaan dan kondisinya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan diharapkan bisa stabil. Secara lebih rinci faktor-faktor yang dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, antara lain adalah sebagai berikut: 154 1.) Jaminan Terselubung (Implicit Guarantee) Tidak terdapatnya jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan apabila bank dilikuidasi atau bagi investor reksa dana apabila bank kustodian melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penitipan dana investor telah mengakibatkan munculnya jaminan terselubung yang pada gilirannya dapat mencipta kan moral hazard, yaitu kecenderungan melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi. Pada dasarnya, pemilik bank memiliki insentif untuk melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi karena semakin tinggi risiko yang diambil, semakin besar pula potensi keuntungan yang akan diperoleh pemilik bank. Sebaliknya, apabila bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh nasabah dan pemilik. Kecenderungan melakukan kegiatan penuh risiko lebih diperbesar dengan adanya anggapan bahwa apabila bank mengalami kesulitan maka pemerintah akan turun tangan membantu. Anggapan bahwa pemerintah akan membantu bank-bank yang mengalami kesulitan timbul karena belum adanya suatu sistem yang jelas

154

Zulkarnain Sitompul, Op.Cit., hlm.43-55


mengenai status dana nasabah apabila bank dilikuidasi dan status dana investor yang terkena dampak dari likuidasi bank tersebut. Ketidakjelasan ini tentunya berdampak sangat buruk bagi bank yaitu akan menimbulkan bank panic. Dalam literature perbankan, anggapan tersebut dikenal dengan jaminan terselubung (implicit guarantee). Jaminan terselubung tersebut muncul dalam bentuk dukungan pemerintah, baik secara tegas maupun tidak, terhadap bank domestik yang mengakibatkan ancaman terhadap ketidakhati-hatian pengurus dalam mengelola bank. Pelanggaran yang dilakukan bank berupa pembelian obligasi atau surat berharga “sampah” (junk bond) atau mengatur secara sistematis produk investasi yang kelihatannya sah dan legal, namun kenyataannya setelah lama berlangsung produk tersebut illegal (fiktif), seperti kasus bank century yang menjual Reksa Dana “bodong”. Pelanggaran yang dilakukan bank ini dilakukan dengan dasar pemikiran pemerintah akan selalu ada untuk membantu mereka atau bank tersebut. 2.) Pengawasan Bank Secara Fundamental terdapat beberapa alasan tentang tujuan dilakukannya pengawasan terhadap perbankan, yaitu: a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. b. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku. c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk. d. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian,


pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.Dalam proses pemeriksaan, hubungan antara pemeriksa dan bank harus didasarkan kepada adanya kerjasama. Yang paling utama dalam kerjasama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka.. Kerjasama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang kemudian berkembang menjadi kerugian yang parah. Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bank. 3.) Lemahnya Kemampuan Manajerial Pengurus Bank Mudahnya terjadi kejahatan dalam perbankan merupakan salah satu penyebab rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kejahatan orang dalam atau insider pada perbankan sangat sulit diawasi dan alat pengawasannya juga lemah. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang lazim dilakukan oleh pengurus bank antara lain adalah sebagai berikut: a. Kecurangan (Fraud) dan self-dealing Kejahatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua cara. Pertama, dilakukan dengan memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan diri sen diri secara melawan hukum. Kedua, mismanagement berat berupa tindakan ceroboh yang oleh hakim pasti dikecualikan dari prinsip business judgement. Kejahatan “orang dalam” sangat erat kaitannya dengan dominasi terhadap kebijakan dan administrasi oleh seorang atau beberapa orang, dan lemahnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal (penguasa). Tidak adanya insentif bagi nasabah untuk turut mengawasi bank, maka hanya penguasa yang melakukan pengawasan. Dan timbul juga masalah pengawasan

yang dilakukan penguasa (pemerintah), yaitu

Pemerintah akan melakukan pengawasan apabila biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang bakal mereka (bank) derita, serta pemeriksaan yang


dilakukan pemerintah menimbulkan biaya sosial. Karena jumlah bank yang tumbuh begitu pesat, sedangkan jumlah pengawas tidak bertambah secepat pertumbuhan bank, maka kualitas pengawasan menjadi begitu lemah dan hanya dipusatkan pada bank-bank yang diduga telah melakukan pelanggaran. b. Kecurangan (Fraud) Ciri khas suatu transaksi perbankan adalah volume transaksi sangat besar, likuid, Mudah dipalsukan dan melibatkan jumlah uang yang besar, serta seringkali melintasi batas negara. Masing-masing faktor ini mempermudah terjadinya pencurian dalam suatu bank. c. Insider Abuse (Penyalahgunaan Wewenang oleh Orang Dalam) Pada umumnya masalah ketidakcukupan informasi sangat menyulitkan stakeholder suatu perusahaan, dan hal ini sangat kronis pada perbankan. Suatu keuntungan tinggi yang ditawarkan oleh bank misalnya, mungkin karena bank tersebut memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tetapi juga dapat ditawarkan karena bank melakukan kegiatan berisiko tinggi atau mempraktikkan insider abuse. 4.) Liberalisasi Perbankan yang Tidak Berhati-hati. Liberalisasi (kebebasan) perbankan ini dapat membuat hal-hal seperti ini: pemberian pinjaman yang tidak sehat dan pada gilirannya mendorong ke arah pengambilan risiko yang berlebihan. Liberalisasi juga menfasilitasi pertumbuhan perbankan yang cepat, sehingga memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam bisnis perbankan. Liberalisasi perbankan ini memberikan dampak yang negatif pada industri perbankan. Menurut penulis, dari faktor-faktor yang memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan diatas, harus dapat diantisipasi oleh pemerintah, bahkan kalau


bisa dapat diatasi (diselesaikan) oleh pemerintah. Dan lembaga yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Apabila tidak dapat diantisipasi oleh lembaga-lembaga tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan pasti terganggu setiap waktu. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pengaturan reksa dana

yang

diselenggarakan perbankan, bahwa bentuk hukum reksa dana yang ada fungsi kustodian adalah reksa dana berbentuk

kontrak investasi kolektif. Untuk dapat menjaga dan

memelihara kepercayaan nvestor reksa dana pada perbankan, maka para pihak yang terlibat dalam pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu Bank Kustodian dan manajer investasi perlu untuk memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ada padanya, sehingga investor benar-benar merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi melalui reksa dana tersebut. Hak-hak dan kewajiban tersebut adalah: 155 a. Hak-hak dan kewajiban Bank Kustodian, Adalah: - Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana - Menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa. - Membayar sejumlah biaya-biaya yang berkaitan dengan reksa dana atas perintah manajer investasi. - Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan.

155

Irfan Iskandar, Op.Cit., hlm.81-82


- Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak. - Memastikan bahwa unit penyertaan hanya atas penerimaan dari calon pemegang unit penyertaan. - Mengasuransikan seluruh portofolio reksa dana dengan biaya sendiri. - Memisahkan harta kekayaan reksa dana dari harta kekayaan Bank Kustodian. b. Hak-hak dan kewajiban Manajer Investasi, Adalah: 156 - Mengelola portofolio termaksud menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospektus. - Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir kerja berikutnya. - Melakukan pembelian kembali unit penyertaan. - Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam. - Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi mengenai reksa dana yang dikelolanya. - Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan setinggi-tingginya 1% dari jumlah yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali untuk kepentingan manajer investasi. - Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan reksa dana serta bertanggunggjawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajiban. - Memisahkan harta kekayaan reksa dana dari harta kekayaan manajer investasi. 156

Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab, ( Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006 ), hlm.218-219


- Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan. - Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan reksa dana. - Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap semua kekayaan reksa dana tidak dapat dilakukan sendiri tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Bank Kustodian. Dalam melaksanakan fungsi bank kustodian ini bertujuan untuk mengamankan semua kekayaan reksa dana. Di samping juga agar tidak terjadi perbenturan kepentingan antara fungsi pengelolaan dengan fungsi penyimpanan, dengan demikian pihak bank kustodian tidak boleh terafiliasi dengan manajer investasi. 157 Dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat penyimpan kekayaan, sesuai dengan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif, maka pihak kustodian melaksanakan fungsinya yang terdiri dari: 158 -

Pemisahan efek reksa dana dari kustodian.

-

Pencatatan mutasi kekayaan reksa dana.

-

Larangan penghentian kegiatan kustodian sebelum ditunjuk kustodian pengganti.

-

Pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan Bapepam.

157 158

Ibid. hlm.219 Irfan Iskandar, Op.Cit., hlm.83


B. Anatomi Kejahatan Bank Dengan Modus Reksa Dana Cara-cara pembelian reksa dana adalah sebagai berikut: 159 a. Sebelum Investor Membeli Reksa Dana, Investor harus mengerti dan memahami apa yang tercantum dalam prospektus reksa dana yang bersangkutan. b. Investor harus memahami dan menerima risiko yang telah digambarkan dalam prospektus reksa dana. c. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh manajer investasi atau agen penjual reksa dana, yang antara lain memuat: - Jangka Waktu investasi; - Tujuan Investasi; - Tingkat risiko yang sanggup ditanggung; - Tingkat pengetahuan pemodal reksa dana atas industri reksa dana secara umum dan reksa dana yang akan dibeli; d. Formulir tersebut harus ditandatangani pemodal. e. Jika dana telah ditransfer ke rekening reksa dana, selanjutnya bank kustodian sebagai pencatat rekening reksa dana akan memberikan confirmation letter kepada pemodal yang menyatakan bahwa pemodal yang bersangkutan telah memiliki sejumlah unit reksa dana yang telah dibeli. f. Menyerahkan copy identitas diri. g. Menyerahkan/melampirkan bukti setor (untuk pemesanan pembelian) ke rekening reksa dana yang tercantum di dalam prospektus. Yang berhak memasarkan reksa dana adalah : 160

159

Tb. Irman S., Anatomi Kejahatan Perbankan, ( Bandung: Penerbit MQS Publishing, 2006 ), hlm.232-233 160 Ibid. hlm.233


a. Agen Penjual Reksa Dana yang telah memiliki izin wakil agen penjual reksa dana dari Bapepam. b. Karyawan dan manajer investasi yang telah memiliki izin wakil penjual reksa dana atau izin wakil perusahaan efek. c. Yang berhak menerbitkan reksa dana adalah Perseroan Terbatas yang memiliki izin dari Bapepam sebagai perusahaan efek yang bergerak dalam usaha manajer investasi.


Gambar 1 Pola Kejahatan Bank Dengan Modus Reksa Dana Dalam contoh kasus berikut akan digambarkan lebih dulu pola atau modus kejahatan yang melibatkan reksa dana ini, yaitu sebagai berikut: 161

Sumber Data: Tb. Irman S., Drs., S.H., M.H., Anatomi Kejahatan Perbankan,

161

Ibid. hlm.234-235


( Bandung: Penerbit MQS Publishing, 2006 ), hlm. 234. Penjelasan dari Gambar 1 di atas adalah sebagai berikut: 1. Para nasabah dari Bank GLO yang mempunyai rekening baik tabungan maupun deposito, ditawari produk reksa dana PT. Prudence Asset Management. Nasabah terdiri atas nasabah pada kantor cabang Bank GLO Mangga Dua, Kelapa Gading, Tanah Abang, Jatinegara dan lain-lain cabang bank GLO. 2. Nilai total dana nasabah secara keseluruhan dari data rekening yang ada adalah sebesar Rp.700 milyar. 3. Setelah para nasabah tertarik, dana para nasabah dialihkan dari tabungan atau deposito kepada reksa dana Prudence Dana Mantap dengan bunga tetap 12% per tahun, dengan cara mendebet dana. 4. Dana para nasabah masuk ke dalam rekening untuk penampungan reksa dana Prudence Dana Mantap dengan bunga 12% per tahun. 6. Nasabah menerima bilyet reksa dana, jumlah dana, nama pemegang reksa dana, bunga dan tanggal jatuh tempo. 7. Dana nasabah, oleh petugas dan marketing di cabang-cabang di debet dan disetorkan oleh Bank GLO pusat ke rekening PT. Federal Fund Management. 8. Kemudian, tiap bulan nasabah menerima bunga 1% dari jumlah bunga 12% setahun. Pada saat jatuh tempo dan nasabah meminta pengembalian dana, Bank GLO tidak dapat mengembalikan dana nasabah yang besarnya mencapai Rp. 700 milyar. Dari gambaran di atas, terdapat rekening PT. Federal Fund Management yang menerima dana dari para nasabah. Total kerugian yang ditanggung para nasabah mencapai Rp. 700 milyar.


Gambar 2 Contoh Kasus Yang Melibatkan Perusahaan efek Dalam Kejahatan Reksa Dana Pola kasus yang melibatkan PT. Federal Fund Management tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: 162

1

Pada Gambar 2 tentang contoh kasus yang melibatkan perusahaan efek dalam kejahatan bank dengan modus reksa dana di atas memperlihatkan, bahwa Lisa Santoso dengan Irawan Salim mempunyai hubungan suami istri, dimana Lisa Pada Gambar 2 di 162

Ibid. hlm.236


pada Gambar 2 di atas, memperlihatkan bahwa Lisa Santoso dan Irawan Halim mempunyai hubungan suami-istri, Lisa Santoso sebagai pemilik dan direktur utama PT. Inter Asia Securindo meminta AL.S.AD sebagai pegawai/staff dari perusahaan itu untuk dapat meminjamkan KTP AL.S.AD yang gunanya untuk membuat rekening atas namanya sebagai pemilik PT. Federal Fund Management, namun yang bersangkutan tidak mengetahui untuk apa KTP-nya dipinjam dan muncullah rekening PT. Federal Fund Management di Bank GLO. Sedangkan Irawan Salim sebagai Direktur Utama Bank GLO menawari para nasabahnya untuk membeli produk reksa dana PT. Prudence Asset Management dan ternyata para nasabah itu tergiur dan membeli reksa dana tersebut. Dan dana yang terkumpul dari hasil penawaran reksa dana itu sebesar Rp. 700 Milyar. Dana ini kemudian disetorkan ke rekening PT. Federal Fund Management yang telah ada di Bank GLO. Kemudian dana dalam rekening tersebut berada di bawah kendali Lisa Santoso dan melarikan dana tersebut ke luar negeri. Pelaku kejahatan di atas jelas adalah Lisa Santoso dan Irawan Salim dan korban dari kejahatan di atas adalah para nasabah Bank GLO yang tertarik membeli reksa dana PT. Prudence Asset Management. Contoh kasus di atas sebenarnya telah menjadi kasus, karena dalam kenyataannya contoh kasus di atas sangat mirip dengan kasus Bank Century, dimana bank ini menjual reksa dana fiktif dari PT. Antaboga Delta Sekuritas kepada para nasabah dan investor bank yang menyebabkan kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 1 Triliun lebih. Oleh karena itu, menurut penulis aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi pidana berat terhadap para pihak yang terlibat dalam kejahatan bank tersebut seperti halnya kejahatan di atas.


Tabel 5 Penjelasan Contoh Pola Kejahatan Reksa Dana Oleh Bank Dengan demikian, secara ringkas bahwa pola kejahatan di atas terjadi seperti berikut (pada Gambar 2): 163 Yang dilaksanakan Bank GLO 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Yang seharusnya

Reksa dana Prudence dana mantap tidak ada dalam pembukuan Bank GLO dan Bapepam. Tidak pernah ada catatan hasil pelaporan ke Bank Indonesia dan Bapepam. Mengeluarkan bilyet/sertifikat reksa dana atau nota reksadana.

Ada dalam pembukuan dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh BI dan Bapepam. Harus ada laporan ke BI dan Bapepam. Bukti kepemilikan limit penyetoran reksadana yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Bank GLO tidak ada izin memasarkan Harus ada izin dari Bapepam dan reksadana sebagai agen penjual reksadana sebagai Bank melaporkan ke Bank yang telah memil iki izin wakil penjual Indonesia. agen reksa dana dari Bapepam. Menyatakan bahwa manajer investasi PT. Prucence Asset Management dan adalah PT. Prucence Asset Management Deustch Bank AG tidak pernah dan Bank Kustodian Deustch Bank AG. melaksanakan perjanjian agen penjual atau kontrak dengan PT. Bank GLO Deustch Bank AG tidak pernah melakukan kerjasama dengan Bank GLO Bunga Prudence Dana Mantap 12% Prudence dana mantap Tidak pertahun mengenal bunga tetap (fix rate) namun berupa pendapatan tetap (fix income). Dana nasabah yang didebet dari rekening Semua aliran dana harus tercatat nasabah atau disetor dari nasabah dalam pembukuan keluar atau masuk. ditampung dalam rekening Bank GLO kemudian disetorkan ke rekening PT. Federal Fund Management tanpa ada slip setoran Dan tidak tercatat aliran dana terse but dalam pembukuan.

Sumber Data: Tb. Irman S., Anatomi Kejahatan Perbankan, (Bandung: Penerbit MQS Publishing, 2006 ), hlm. 237.

163

Ibid. hlm.237-238


Tujuan dari Bank GLO adalah menghimpun dana masyarakat. Kemudian, dana tersebut menjadi dana milik pribadi dari pemilik Bank GLO, dengan cara mengalihkan dana nasabah kepada rekening fiktif yang kemudian ditampung dalam rekening pribadi pemilik Bank GLO di luar negeri. 164 Menurut Penulis, dari pola atau modus kejahatan bank yang melibatkan reksa dana diatas memperlihatkan, bahwa pelaku/aktor utama dari pola itu adalah pemilik Bank GLO, karena dana yang telah terkumpul dari seluruh dana masyarakat ditampung dalam rekening pemilik Bank GLO. Pola atau modus kejahatan diatas hampir sama dengan kasus bank century sekarang, yang mengakibatkan kerugian para nasabah dan investor yang berinvestasi melalui reksadana, mencapai Rp.1 Triliun lebih, karena ternyata Bank Century menjual reksadana dari PT. Antaboga Delta Sekuritas yang fiktif. Ternyata, kejahatan bank dengan modus reksadana telah diketahui, karena telah banyak tulisan atau buku tentang hal ini. Namun, ironisnya hal ini dalam kenyataannya masih saja terjadi, bukan hanya pada kasus bank century, menurut penulis, mungkin saja masih ada pola atau modus seperti ini pada bank-bank atau perusahaan sekuritas yang lain pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itulah, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal atau lembaga berwenang lain seperti kepolisian, kejaksaan, harus benar-benar serius menyelesaikan serta mengungkap pola kejahatan bank seperti ini, seperti membuat peraturan yang memberikan efek jera pada para pelakunya, hingga tidak ada keinginan lagi dari pihak lain untuk mengulangi pola atau modus seperti ini. Hal ini untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para nasabah dan investor yang akan atau sedang berinvestasi, terutama pada reksadana ini.

164

Ibid. hlm.238


C. Mekanisme Yang Dapat Digunakan Untuk Melindungi Para Nasabah dan Investor Yang Menggunakan Jasa Bank Mekanisme yang dapat dilakukan dan dipergunakan untuk melindungi para nasabah dalam melakukan atau mempergunakan jasa bank, antara lain adalah: 165 1.) Pembuatan Peraturan yang Baru dan Pelaksanaan Peraturan yang ada dengan Konsisten: Maksudnya adalah, bahwa dalam hal ini diperlukan suatu peran pemerintah yang jeli untuk melihat segala kejadian yang berkembang dalam dunia perbankan. Hal ini sebagai tugas negara sebagai koordinator dalam bidang perbankan dan sebagai pelindung warga negara dari segala tindak yang akan merugikan. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu mengeluarkan suatu keputusan baik yang berbentuk surat keputusan ma upun peraturan perundang-undangan baik yang bersifat langsung maupun secara tidak langsung yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah dan investor yang menggunakan jasa bank. Selain barfungsi sebagai pelindung para nasabah dan investor, pembentukan peraturan baru yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang pergerakan dari dunia perbankan yang sangat pesat. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya cukup sampai pembuatan saja, namun pemerintah juga harus mampu menjalankan peraturan tersebut dengan konsisten. 2.) Memperketat Izin Bank (pasal 1 UU. No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum): Memperketat pemberian izin suatu pendirian bank adalah suatu cara agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi pihak nasabah, hal ini dapat kita lihat dari kejadian krisis moneter tahun 1998 dimana pendirian bank-bank pada tahun sebelum itu tidak begitu ketat pemberian izinnya sehingga mengakibatkan 165

Munir Fuady, Op.Cit., hlm.106-107


kehancuran pada bank apabila terjadi suatu masalah dan hal ini tentu saja berimbas pada nasabah dan investor sebagai pengguna jasa bank. Undang-undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal-hal sebagai berikut: a. susunan organisasi; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang perbankan; e. kelayakan rencana kerja (pasal 16 UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 3.) Memperketat Pengaturan di Bidang Kegiatan Bank: ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank, banyak juga bertujuan secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya menyangkut dengan kegiatan bank mengatur tentang hal-hal sebagai berikut, antara lain: a. Ketentuan mengenai permodalan, antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan Capital Adegue Ratio (CAR) yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. b. Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen pemodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen reabilitas dan manajemen likuiditas. Dan lain-lain. 4.) Memperketat Pengawasan Bank: Dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam krisis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia dan menteri keuangan harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank pemerintah maupun terhadap bank swasta. dan lain-lain.


D. Prinsip Perbankan Sebagai Perlindungan Bagi Nasabah Reksa Dana Terdapat prinsip atau asas dalam perbankan yang dapat diambil sebagai perlindungan bagi nasabah dan investor reksa dana, yaitu: Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle), menurut ketentuan pasal 2 UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. 166 Perlunya bank memegang prinsip kehati-hatian dalam penjualan reksa dana adalah untuk memastikan bahwa peran bank sebagai agen of sales reksa dana tersebut tidak mengganggu operasional kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Jangan sampai fungsi bank yang terbatas sebagai agen of sales reksa dana tersebut dapat merusak citra bank sendiri atau bank justru memperoleh risiko-risiko baru yang tidak dapat dikontrol oleh bank tersebut. Risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko reputasi, mengingat marketing channel dari reksa dana tersebut memanfaatkan pelayanan kantor-kantor bank di seluruh Indonesia. Risiko muncul apabila misalnya dalam melakukan redemption nasabah mengalami kelambatan pembayaran ataupun gagal bayar, nasabah dan investor tentunya akan mengkaitkan masalah tersebut dengan bank dimana mereka membeli reksadana tersebut walaupun tanggung jawab tidak ada pada bank tersebut. Dengan demikian, reputasi bank penjual reksa dana tersebut secara tidak langsung akan ikut terpengaruh. Risiko reputasi ini akan semakin jelas terlihat dalam

166

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, ( Jakarta: Kencana, 2006 ), hlm.135


kasus bank menjual reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi yang menjadi pihak afiliasi dari bank tersebut seperti misalnya anak perusahaan. 167 Perlunya bank menerapkan prinsip kehati-hatian adalah untuk melindungi investor yang membeli produk reksa dana tersebut, terlepas apakah investor tersebut adalah nasabah bank yang bersangkutan atau bukan. Nasabah pembeli reksa dana perlu dilindungi hak-haknya dan mengingat bank bertindak sebagai agen penjual reksa dana, maka nasabah dan investor tersebut akan selalu berkomunikasi dengan bank penjualnya, bukan dengan manajer investasi sebagai pihak yang mengelola portofolio reksa dana. Hubungan antara bank dengan investor reksa dana bukan hanya terjadi pada saat pembelian reksa dana melainkan sampai investor melakukan redemption (penagihan) dari reksa dana yang telah dibelinya. 168

E. Peranan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan Badan Pengawas Pasar Modal atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan BAPEPAM adalah sebuah badan pemerintah yang berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAPEPAM merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Dengan demikian, BAPEPAM dapat dikatakan sebagai hulu dari semua kegiatan di pasar modal, karena dari sinilah permulaan dari kegiatan di pasar modal. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum, harus terlebih dahulu memulai prosesnya melalui lembaga ini sebelum dapat menjual efeknya tersebut kepada masyarakat. Tujuan dari pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang 167 168

Agus Sugiarto, Op. Cit. Ibid.


dilakukan oleh BAPEPAM, seperti yang dirumuskan oleh UUPM, adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 169 BAPEPAM merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan unik. BAPEPAM

tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai

kekuasaan kepolisian serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaan yang sifatnya “quasi-judicial”. Kekuasaan BAPEPAM yang besar ini dapat kita lihat diantaranya di dalam pasal 5 UUPM yang memberikan kewenangan bagi BAPEPAM, antara lain untuk: 170 i.

Memberikan izin kepada berbagai macam institusi yang diawasinya, termasuk memberi izin usaha kepada reksa dana, memberi izin orang perseorangan wakil manajer invest asi, serta memberi persetujuan bagi Bank kustodian;

ii.

Mewajibkan dan menerima pendaftaran bagi profesi yang bermaksud melakukan kegiatan di pasar modal;

iii.

Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan direksi lembaga-lembaga di pasar modal seperti bursa efek;

iv.

Menetapkan persyaratan dan tata cara dilakukannya pernyataan pendaftaran untuk memungkinkan dilakukannya penawaran umum efek (termasuk di sini adalah menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran);

v.

Melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran atas UUPM. sehingga dengan kekuasaannya ini BAPEPAM merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai penyidik penyidik pegawai negeri;

169 170

Hamud M. Balfas, Op.Cit., hlm.4-5 Ibid. hlm.5-6


vi.

Menghentikan dan memperbaiki serta mengambil langkah-langkah sehubungan dengan adanya iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal;

vii.

Membekukan atau membatalkan pencatatan efek di suatu bursa efek (termasuk juga menghentikan perdagangan efek dan transaksi di bursa);

viii.

Memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa dan lembaga-lembaga terkait dengan bursa seperti lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian (termasuk membatalkan dan menguatkan pengenaan sanksi tersebut);

ix.

Memberikan penjelasan lebih lanjut yang sifatnya teknis atas UUPM dan peraturan pelaksanaannya;

x.

Menetapkan instrumen lain sebagai efek. Kekuasaan ini akan sangat berguna karena dengan kekuasaan ini BAPEPAM akan memberikan “kehidupan” bagi UUPM dalam mengarungi dunia pasar modal yang memang sangat dinamis. Sebagai tambahan atas kekuasaannya di atas, BAPEPAM juga mempunyai

kekuasaan untuk mengenakan sanksi administratif yang jumlahnya cukup banyak dalam pelaksanaan kekuasaannya. Termasuk dalam kekuasaan pengenaan sanksi adalah kekuasaan untuk mengenakan denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha serta pembatalan persetujuan dan pendaftaran. Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), BAPEPAM mempunyai kewenangan seperti layaknya polisi dalam melakukanpemeriksaan dan penyidikan. Bahkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dimilikinya, BAPEPAM dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya, dapat melakukan tindakan-tindakan yang lebih dari hanya pemeriksaan dan penyidikan, seperti memerintahkan penangkapan. 171

171

Ibid. hlm.6-7


Untuk dapat menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien sertamelindungi kepentingan masyarakat pemodal (investor), maka Bapepam mempunyai fungsi untuk melakukan: pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan seharihari pasar modal. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, maka pihak-pihak penyelenggara kegiatan pasar modal di antaranya: Bursa Efek, Reksa Dana, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. Kewajiban yang diemban oleh pihak-pihak tersebut di atas adalah dalam kegiatannya sehari-hari dalam pasar modal. Pihak-pihak tersebut dalam kegiatan pasar modal adalah sebagai pelaksana langsung sehingga lebih mengetahui apa yang terjadi di pasar modal. Pihak Bapepam dalam fungsinya ini bermaksud untuk mencegah adanya suatu penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan pasar modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 172 Laporan yang akan disampaikan kepada Bapepam tersebut dapat terbagi dua, yakni yang bersifat berkala atau insidental. Adapun laporan yang akan disampaikan oleh setiap pihak kepada Bapepam adalah berisi tentang informasi yang tersedia untuk umum. Isi dari informasi tersebut kecuali tentang formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak wajib untuk disampaikan dan wewenang tentang hal ini juga ada pada Bapepam. Di luar pengecualian tersebut isi dari laporan berupa informasi tentang: pernyataan pendaftaran termasuk prospektus, permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi laporan berkala dan laporan lainnya adalah yang wajib disampaikan kepada Bapepam. 173

172 173

Irfan Iskandar., Op.Cit. hlm.98-99 Ibid. hlm.99


Peranan BAPEPAM dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan dapat diketahui dalam beberapa hal di bawah ini, yaitu antara lain sebagai berikut: 1.) Prospektus dan Tanggung Jawab Manajer Investasi Untuk meminimalisir risiko kerugian, sedapat mungkin investor dan pihak yang menjalankan investasi harus mengatur dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Untuk investasi di instrumen reksa dana, calon investor harus membaca dan memahami prospektus yang dimiliki oleh perusahaan yang mengelola reksa dana. Dalam prospektus biasanya dipaparkan pula mengenai risiko dalam berinvestasi di reksa dana. Isi prospektus harus mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX.C.6-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep22/PM/2004 tentang Pedoman dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana. Masalah risiko reksa dana juga diatur pada huruf k poin (1) Peraturan No.IX.C.6. Disebutkan, risiko yang diterima pemodal adalah berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. 174 Untuk menjawab pertanyaan mengenai tanggung jawab manajer investasi, tentu harus dilihat pedoman tugas dari manajer investasi. Yang jelas, prospektus juga harus memuat tanggung jawab manajer investasi. Beberapa peraturan yang mengatur tanggung jawab manajer selain peraturan No.IX.C.6, juga peraturan No.IV.C.2-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep24/PM/2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan peraturan No.IV.B.1-Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 03/PM/2004 174

Dikutip dari http://www.hukumonline.com., Prospektus dan Tanggung Jawab Manajer Investasi Reksa Dana Pada Investor, Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2009


tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian manajer investasi yang mengakibatkan kerugian investor tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan reksa dana masuk ke dalam domain Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Salah satu wewenang Bapepam, berdasarkan Pasal 5 huruf(e) UU No.8/1995 tentang Pasar Modal, adalah mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, investor yang merasa manajer investasi melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian, dapat mengadu ke Bapepam. Alternatif lainnya, apabila laporan investor tidak direspon, atau tindakan Bapepam terhadap manajer investasi yang terbukti merugikan investor tidak memadai, maka investor dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri. Apabila memilih langkah ini, maka investor harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kelalaian manajer investasi yang mengakibatkan kerugian. 175 Prospektus merupakan dokumen yang amat penting (bahkan merupakan suatu dokumen sentral) dalam suatu penawaran umum efek, termasuk reksa dana. Prospektus ini adalah dokumen keterbukaan (disclosure), yang ditujukan kepada para pemodal dan dikeluarkan dengan maksud agar pemodal memahami efek yang ditawarkan, sehingga prospektus harus jelas dan komunikatif. Peraturan Bapepam IX.C.2 menegaskan, faktafakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. Urutan penyampaian fakta pada prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu. 176 175 176

Ibid. Hamud M. Balfas, .Op.Cit., hlm.185


Dalam setiap investasi umumnya selalu terkandung risiko keuangan. Risiko ini dapat berupa turunnya atau bahkan hilangnya kekayaan pemodal (investor) yang menanamkan modalnya

dalam

investasi

tersebut.

Dengan

demikian

prospektus

haruslah

menggambarkan dan menyajikan setiap informasi/keterangan mengenai risiko yang mungkin timbul dalam investasi tersebut secara jelas dan gamblang. Dengan dasar pemikiran seperti itu, maka prospektus harus dapat menggambarkan risiko tersebut secara terang, sehingga pembaca (investor) dapat mengambil keputusan apakah akan berinvestasi (membeli) efek tersebut atau tidak, berapa banyak yang akan dibeli dan berapa lama akan menanamkan uangnya untuk berinvestasi dalam efek tersebut. Prospektus yang baik adalah yang dapat memberikan kejelasan mengenai pilihan kepada pemodal (untuk berinvestasi, dan berapa banyak investasi tersebut, atau tidak berinvestasi). Prospektus akan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang risiko-risiko apa saja yang akan dihadapi atas investasi yang ditawarkan ini. Sehingga apabila investor memilih untuk tidak melakukan investasi atas efek yang ditawarkan itu adalah juga merupakan suatu petunjuk bahwa prospektus tersebut telah disajikan dengan baik. 177 Prospektus yang baik adalah dokumen katerbukaan yang tidak hanya bermaksud “menjual”, tetapi juga menyampaikan kepada investor pesan untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Oleh karena itu prospektus tidak hanya menggambarkan rencana-rencana investor yang akan dilaksanakan, tetapi juga harus menyampaikan pesan bahwa apabila suatu rencana, kejadian, situasi atau target tidak dapat dicapai oleh emiten yang menawarkan efeknya, maka investasi yang akan ditanamkan dapat terancam nilainya atau efek yang dibeli akan menurun harganya. Oleh karena itu prospektus memang bukan hanya merupakan sarana promosi penjualan efek. Tetapi juga merupakan sarana untuk

177

Ibid. hlm.185-186


menceritakan sisi-sisi yang “gelap”. Penyajian prospektus yang baik dan lengkap akan menghilangkan adanya kesan emiten menutup-nutupi adanya informasi material yang harus diketahui oleh investor sehingga menimbulkan adanya penipuan. 178 Sebagai bagian dari penyajian yang baik, BAPEPAM dalam peraturannya menekankan bahwa emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi kurang penting yang mengakibatkan informasi penting terlepas dari perhatian pembaca (Peraturan BAPEPAM IX.C.2.). Emiten yang mengeluarkan Reksa Dana, misalnya, dalam iklan promosinya seharusnya tidak boleh menggambarkan bagaimana Reksa Dananya tumbuh seperti pohon yang daunnya tumbuh subur dan sebagai ganti daun emiten tersebut menggunakan uang yang tumbuh dari tiap ranting-ranting pohon tersebut. Untuk menanggulangi iklan seperti ini BAPEPAM telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman iklan Reksa Dana dengan peraturan No.IV.D.1. Peraturan BAPEPAM ini jelas dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari iklan yang dianggap dapat sangat menyesatkan. Peraturan ini antara lain menetapkan larangan untuk memuat: 179 i.

Kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin;

ii.

Kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa risiko;

iii.

Gambaran, proyeksi, atau janji atas kinerja reksa dana tersebut di masa datang;

178 179



iv.

Kalimat-kalimat seperti “belilah sekarang juga”, “jangan ketinggalan”, “bertindaklah sekarang” atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik minat calon pembeli.

2.) Nasabah dan Investor Reksa Dana A. Pengenalan Nasabah BAPEPAM telah mengeluarkan Peraturan V.D.10, yang khusus mengatur mengenai kewajiban dari lembaga-lembaga yang ada di pasar modal untuk menerapkan prinsipprinsip melakukan pengenalan nasabah. Dalam peraturan ini BAPEPAM mewajibkan perusahaan efek, pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang meliputi masalah-masalah yang menyangkut: 180 a. penerimaan nasabah; b. pengidentifikasian nasabah; c. pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; d. manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Dengan peraturan V.D.10 ini BAPEPAM memberikan pedoman mengenai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan efek, reksa dana dan bank kustodian untuk melakukan pengenalan terhadap nasabah mereka, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang telah didirikan berdasarkan UU.No. 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Aspek lain yang timbul sehubungan dengan pengenalan nasabah ini adalah perusahaan efek harus memastikan bahwa tujuan investasi investor, yang berwujud dalam transaksi atas instrument (efek), harus sesuai dengan tujuan investasinya atau yang biasa dikenal dengan

180

Ibid. hlm.347-348


suitability. Tidak adanya kesesuaian dapat menyebabkan adanya kelalaian di pihak perusahaan efek untuk melakukan penerapan pengenalan nasabah atas investornya. Masalah ini makin menjadi penting terutama apabila investasi yang digunakan di pasar modal telah meningkat dengan penggunaan perangkat elektronik di mana investor dan perusahaan efek tidak lagi saling bertemu secara langsung. Cara ini dapat menyebabkan kelalaian perusahaan efek untuk mengenali nasabahnya secara personal, dan hal ini dapat merugikan nasabah dan investor. 181 B. Perlakuan atas Nasabah dan Hartanya Hubungan antara nasabah dengan perusahaan efek didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian di dalam hubungan di antara keduanya terdapat fiduciary duty dari perusahaan efek terhadap nasabahnya. Dengan kewajiban yang bersifat fiduciary ini perusahaan efek harus menempatkan diri dan bertindak untuk kepentingan yang paling tinggi dari nasabahnya. Ini karena perusahaan efek sebenarnya dipercayakan melakukan pengelolaan atas harta nasabahnya. Situasi seperti ini misalnya terjadi dalam hal perusahaan efek melakukan pengelolaan atas rekening efek secara discretionary, atau perusahaan efek melakukan salah satu fungsinya yaitu sebagai manajer investasi, dimana dalam melakukan perannya ini perusahaan efek melakukan fungsi pengelolaan baik atas portofolio efek nasabah atau portofolio investasi kolektif. 182 Dengan sifat hubungan antara perusahaan efek dan nasabah yang demikian, unsur fiduciary duty ini menjadi sangat penting, Karena hanya dengan sikap perusahaan efek seperti itulah dapat diharapkan perlindungan atas harta nasabah menjadi prioritas yang tinggi. Menurut penulis, unsur seperti ini bisa juga diterapkan pada bank kustodian yang

181 182

Ibid. hlm. 348 Ibid. hlm.349-350


menjadi sponsor atau bukan pada penyelenggaraan reksa dana, sehingga dana investor pada bank tersebut mendapat perlindungan yang baik. 183 Pasal 27 Ayat (1) UUPM menyebutkan tentang fiduciary duty Manajer Investasi, yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Sedangkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.1 butir 7 dikatakan mengenai fiduciary duty manajer investasi, yaitu bahwa manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Jika dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaksud, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. 184 C. Masalah Benturan Kepentingan Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan efek berhubungan dan berurusan serta berhadapan baik dengan kepentingan emiten, nasabah maupun dengan kepentingan dirinya sendiri. Hubungan-hubungan di antara ketiganya tersebut sangat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu undang-undang dengan tegas mengatur mengenai kemungkinan timbulnya masalah benturan kepentingan ini. Pasal 35 UUPM, misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan efek dilarang menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabahnya. Pasal yang sama selanjutnya juga menyatakan perusahaan efek dilarang untuk merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dalam efek tersebut. Larangan adanya unsur benturan kepentingan dalam hubungan antara perusahaan efek dengan 183

Ibid. hlm.350 Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, ( Jakarta: Kencana, 2006 ), hlm.107 184


nasabah serta dengan harta nasabah karena benturan kepentingan ini dapat mengakibatkan kerugian dipihak nasabah yang umumnya sangat bergantung kepada perusahaan efek, yang diharapkan bertindak secara profesional setinggi mungkin. 185 Menurut penulis, larangan seperti ini juga harus diterapkan Bank Kustodian yang terutama menjadi sponsor dalam penyelenggaraan Reksa Dana. Hal ini demi menghindarkan kerugian di pihak investor dan nasabah bank tersebut. Untuk ini BAPEPAM memang cukup tanggap yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan BAPEPAM No.II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana, yang mencantumkan beberapa ketentuan untuk menghindarkan kemungkinan benturan kepentingan. Namun demikian potensi benturan kepentingan ini tidak hanya dapat timbul dari pelanggaran atas tindakan yang secara tegas dilarang dalam peraturan, atau yang secara relative mudah untuk dikonfirmasi dengan melakukan audit. Contoh untuk ini misalnya, seperti apa yang dilakukan oleh reksa dana (mutual fund) besar di Amerika Serikat dengan melakukan praktek “late trade” dan “market timing” yang merupakan pelanggaran yang mun-gkin tidak dengan mudah dapat diketahui. 186 D. Harta Nasabah dan Kepailitan Perusahaan Efek Sebagai konsekuensi atas perlindungan yang harus diberikan oleh perusahaan efek atas harta nasabah, dan adanya fungsi perusahaan efek untuk melakukan penyimpanan (custody) harta nasabah, undang-undang pasar modal dalam pasal 37 dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan efek wajib: 187 1. Menyimpan efek dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. 2. Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya. 185 186 187

Hamud M. Balfas, Op.Cit., hlm.355-356 Ibid. hlm.362-363 Ibid. hlm.363-364


Konsekuensi pemisahan harta nasabah ini ada hubungannya dengan kepailitan atau likuidasi, yang mungkin dapat terjadi terhadap perusahaan efek di mana harta nasabah disimpan. Dengan pemisahan ini maka dalam hal terjadi kepailitan atau likuidasi, harta nasabah tidak akan termasuk dalam harta pailit. Karena, sebagaimana dinyatakan oleh penjelasan atas pasal 37 UUPM tersebut, efek nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek merupakan titipan nasabah, bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek. 188 Menurut penulis, hal ini juga secara logika dan moral sebaiknya diterapkan juga oleh Bank Kustodian yang menyimpan dana atau kekayaan investor yang menggunakan jasa bank tersebut. Sebagai kelanjutan dari pemisahan harta nasabah dengan harta perusahaan efek, BAPEPAM dalam peraturannya juga menjabarkan bagaimana harta nasabah yang ada dalam simpanan perusahaan efek tersebut harus diperlakukan (Angka 2 Peraturan BAPEPAM No.V.D.3 dan Peraturan BAPEPAM V.D.4 yang secara khusus mengatur bagaimana perusahaan efek memperlakukan efek nasabah tersebut). Undang-undang Kepailitan juga telah menegaskan bahwa permohonan untuk melakukan kepailitan atas perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh BAPEPAM. Keterlibatan BAPEPAM dalam kepailitan perusahaan efek mungkin terlalu berlebihan, karena yang perlu dilakukan oleh BAPEPAM sebenarnya adalah memastikan bahwa perusahaan efek telah melakukan pencatatan atas harta nasabah secara benar. Sehingga ketika perusahaan dilikuidasi (baik karena permohonan pailit maupun alasan lainnya), harta nasabah akan lebih mudah diketahui. Dengan cara ini maka investor yang menaruh hartanya pada perusahaan efek akan lebih terlindungi. Memberikan kekuasaan pada BAPEPAM saja untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan efek, telah merupakan hal yang tidak perlu

188

Ibid. hlm.364


dilakukan, karena pemberian “perlindungan” seperti itu, dapat menyebabkan terjadinya “moral hazard” (istilah untuk menggambarkan keadaan dimana manajemen suatu institusi keuangaan tidak mempunyai insentif untuk melakukan pengelolaan yang baik atas dana masyarakat yang ada dan disimpan oleh lembaga yang dikelolanya karena manajemen beranggapan bahwa apabila ada masalah dengan lembaga keuangannya pemerintah akan mengambilalih atau karena adanya jaminan dari pemerintah atas simpanan tersebut) dalam industri sekuritas. 189 Pemberian perlindungan seperti di atas tidak akan memberikan insentif bagi industri tersebut untuk membenahi dan mengembangkan dirinya. Memang cukup tepat apa yang dikemukakan sebagian orang bahwa perlindungan dari kepailitan terhadap perusahaan efek perlu diberikan karena perusahaan efek, seperti juga industri perbankan, merupakan institusi yang memegang dan menyimpan dana serta harta pihak ketiga, sehingga apabila terjadi kepailitan terhadap suatu perusahaan, mungkin dapat menyebabkan “rush” atau penarikan besar-besaran terhadap dana dan harta nasabah di perusahaan lainnya. Selain itu perlindungan yang berlebihan seperti ini, akan mengakibatkan disinsentif bagi otoritas pasar modal untuk melakukan pengawasan, dan pembinaan yang lebih baik terhadap industri ini. Karena hanya dengan pengawasan dan pembinaan yang lebih baiklah, kita akan melihat industri sekuritas dan perusahaan efek kita maju, dan selanjutnya harta nasabah dan investor juga akan lebih terlindungi (mendapat perlindungan yang maksimal). 190 3.) Larangan-larangan dari Ketentuan Pidana Terhadap Reksa Dana serta

Ketentuan

Pidana Dalam Undang-undang Perbankan

189 190

Ibid. hlm. 365 Ibid. hlm. 366-367


Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM NO.IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan serta Peraturan BAPEPAM No.IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi selaku pengelola Reksa Dana diantaranya dilarang untuk: 191 1. Membeli efek luar negeri; 2. Membeli efek yang diterbitkan oleh satu emiten melebihi 5% dari jumlah modal disetor emiten; 3. Membeli efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan melebihi 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada saat pembelian. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 4. Membeli efek yang tidak melalui Penawaran umum kecuali efek pasar uang; 5. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian; 6. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi lain atau pihak afiliasinya; 7. Membayar deviden selain berasal dari laba. Dan Lain-lain. Setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal sebagai: Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi

191

Imam Sjahputra Tunggal, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia ( Jakarta: Harvarindo, 2008 ),

hlm.58-59


Penunjang Pasar Modal Tanpa Izin, Persetujuan atau Pendaftaran diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Miliar. 192 Setiap pihak (orang perseorangan) yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi Tanpa Memperoleh Izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Miliar. 193 Menurut Penulis, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ada beberapa pasal yang mengandung ketentuan pidana dan dapat memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan, yaitu sebagai berikut: 1. Pada Pasal 50 Undang-undang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut: Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 (lima) Milyar dan paling banyak Rp. 100 (seratus) Milyar. 194 2. Pasal 50 A Undang-undang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut: Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-

192 193 194

Ibid. hlm.59 Ibid. hlm.59 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 50


kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10 (sepuluh) Milyar dan paling banyak Rp. 200 (dua ratus) Milyar. 195 Kedua Pasal di atas telah dijatuhkan oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, kepada para pelaku kejahatan pada kasus Bank Century. Dan apabila terbukti, para pelaku tersebut akan dijatuhkan hukuman dan denda sebagaimana yang tertera pada kedua pasal di atas dan ditambah dengan hukuman lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Pasal 51 Angka (1) yang berbunyi sebagai berikut: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 Angka (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan. 196 Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini. 197 4. Pasal 52 Angka (1) yang berbunyi sebagai berikut: Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, atau 195

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 50 A Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 51 Angka (1) 197 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Penjelasan Pasal 51 Angka (1)

196


pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. 198 Sanksi administratif yang dimaksud dalam ayat (1) , antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis; c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang maupun untuk bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank; g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. 199 4.) Ketentuan-ketentuan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Isi pokok dari Keputusan ketua Bapepam Nomor:Kep-/22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor:Kep-07/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Peraturan Nomor IV.B.1: Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbantuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), antara lain yaitu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 200 1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari bursa dan mengumumkannya. 2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui bank kustodian atau agen-agen penjual yang ditunjuk oleh manajer investasi. 3. Setelah memberitahu Bapepam, manajer investasi dapat menginstruksikan kepada bank kustodian dan agen penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. Bursa

Efek

di

mana

sebagian

besar

portofolio

efek

reksa

dana

diperdagangkanditutup; b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksa dana di bursa efek dihentikan; 198 199 200

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 52 Angka (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 52 Angka (2) Imam Sjahputra Tunggal, Op. Cit., hlm.60-65


c. Keadaan darurat; atau d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam. 4. Bank Kustodian tidak dibenarkan mengeluarkan unit penyertaan baru selama periode penundaan pembelian kembali (pelunasan). 5. Apabila manajer investasi melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 maka wajib mengumumkannya kepada pemegang unit penyertaan. 6. Bapepam dapat menginstruksikan, mengalihkan, membekukan dan melikuidasi reksa dana kontrak investasi kolektif setiap saat untuk kepentingan melindungi para pemegang unit penyertaan. 7. Kontrak Investasi Kolektif harus menetapkan hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak dalam kontrak, yaitu manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan. 8. Alokasi biaya: a. Biaya yang menjadi beban manajer investasi: 1. biaya persiapan; 2. biaya administrasi; 3. biaya pemasaran; 4. biaya pencetakan; 5. biaya distribusi prospektus. b. Biaya yang menjadi beban portofolio Reksa Dana: 1. biaya pengelolaan manajer investasi; 2. biaya Bank Kustodian; 3. biaya pembaharuan prospektus; 4. biaya asuransi


5. biaya transaksi 6. biaya-biaya lain dalam kontrak c. biaya yang menjadi beban pemodal: 1. biaya penjualan (jika ada) 2. biaya pembelian kembali, (jika ada); dan 3. pajak yang berkenaan dengan pemodal, (jika ada). d. biaya yang menjadi beban manajer investasi atau reksa dana: 1. biaya Konsultan Hukum; 2. biaya Notaris; 3. biaya Akuntan. 9.

Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan untuk disampaikan kepada bank kustodian.

10.

Manajer Investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali unit penyertaan.

11.

Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

12.

Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat

menyebabkan Reksa Dana KIK yang telah dinyatakan efektif, yang antara lain: Menjual unit penyertaan kepada setiap pemegang unit penyertaan melebihi 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi manajer investasi semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan pihak lain. Dan kelebihan pemilikan unit penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.


13.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 12, Manajer Investasi wajib

untuk membatasi penempatan dana awal pada saat dibentuknya reksa dana tersebut dengan ketentuan : a. penempatan dana awal sekurang-kurangnya 1% dan sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah nilai unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; b. masing-masing pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapatmemiliki unit penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5% dari jumlah nilai unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; dan c. Pihak tersebut dalam huruf b dilarang melakukan penjualan kembali unit penyertaan dalam jangka waktu 1 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran reksa dana tersebut. 14.

Bapepam berwenang membekukan kegiatan reksa dana, mengamankan kekayaan,

dan menunjuk manajer investasi lain untuk mengelola kekayaan reksa dana, atau membubarkan reksa dana dimaksud. 15.

Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan

perubahannya wajib dibuat secara notariil. 16.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat melakukan

pembelian dan penjualan atas: a. Efek-efek yang telah dijual dalam penawaran umum; dan b. Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), SuratSurat Pengakuan Hutang (SPH), Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun

dalam

mata uang asing.


17.

Pembayaran atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif

yang dijual kembali oleh pemodal dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan. 18.

Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib

ditetapkan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah). 19.

Laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh

Akuntan yang terdaftar di Bapepam. 20.

Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan

beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, para investor (pemegang unit penyertaan reksa dana) harus tahu tanggung jawab Bank Kustodian, seperti: 201 a. Melakukan pembukuan, pemisahan kekayaan, catatan terpisah untuk setiap pemegang unit penyertaan, melakukan pencatatan untuk setiap transaksi, dan melakukan pelaporan. b. Menghitung nilai aktiva bersih setiap hari. c. Melakukan penyelesaian transaksi. d. Melakukan pembebanan biaya-biaya. e. Kewajiban melakukan ganti rugi bila terjadi kelalaian. 5.) Kepailitan dan Pembubaran Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Mutual Fund atau reksa dana adalah suatu bentuk dari UBTO (Un- Incorporated Business Trusts Organization), yang tidak berbadan hukum, yang bentuknya hampir sama dengan persekutuan perdata. Dengan demikian maka mutual fund tidak dapat dipailitkan.

201

Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin., Op.Cit., hlm.222


Dalam halnya terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan mutual fund, maka pihak yang bertanggung jawab adalah trustee, yaitu manager dan custodian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mutual fund tidak dapat dipailitkan, oleh karena itu apabila terjadi perkara yang berkaitan dengan kepailitan, maka secara teoritis yang dapat dipailitkan adalah pengurus dan/atau trustee dalam mutual fund tersebut. 202 Reksa Dana KIK bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak dapat dipailitkan. Dalam hal ini yang dapat dimohonkan pailit adalah para pengurus reksa dana KIK dengan boedel pailit adalah harta kekayaan reksa dana KIK yang disimpan di Bank Kustodian yang merupakan milik pemegang unit penyertaan untuk digunakan memenuhi kewajiban reksa dana KIK kepada kreditor. Hal tersebut dapat disamakan dengan ketentuan tentang kepailitan harta peninggalan (boedel waris) yang bisa dinyatakan pailit. 203 Dengan demikian, meskipun secara teoritis kepailitan Reksa Dana KIK dimajukan terhadap Manajer Investasi tetapi kreditor yang berhak memajukan kepailitan adalah kreditor Reksa Dana KIK dan bukan kreditor Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau investor. Harta yang dibagi berdasarkan Pasal 1131KUH Perdata adalah harta Reksa Dana KIK dan bukan harta kekayaan Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Investor. 204 Kepailitan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara pribadi secara pribadi tidaklah membawa akibat hukum apa pun terhadap reksa dana yang dikelolanya. Dalam hal demikian, maka akan dilakukan penggantian manajer investasi dan/atau bank kustodian yang telah dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian reksa dana akan terus berlanjut dengan manajer investasi dan/atau bank kustodian yang baru yang disetujui oleh

202 203 204

Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, Op. Cit., hlm.66 Ibid. hlm. 115 Ibid. hlm. 117


Bapepam. Dengan demikian, berarti kepailitan terhadap RDKIK harus ditujukan kepada “trustee q.q. RDKIK”. 205 Reksa Dana KIK dapat bubar apabila diperintahkan BAPEPAM sesuai peraturan BAPEPAM No.IV.B.1 butir 17, selain daripada itu Reksa Dana KIK juga dapat bubar apabila Nilai Aktiva Bersihnya kurang dari jumlah yang sudah ditentukan menurut KIK selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Sebab bubar yang lain menurut KIK adalah apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam 60 hari tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM. 206 Dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.2 butir 9 mengatur, bahwa pembubaran dan likuidasi Reksa Dana KIK yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 207 1. Kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam mengenai rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan; a). Kesepakatan pembubaran dan likuidasi reksa dana antara manajer investasi dengan bank kustodian; b.) Alasan pembubaran; c.) Kondisi keuangan terakhir. 2. Kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi reksa dana dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM.

205 206 207

Ibid. hlm. 117 Ibid. hlm. 117-118 Ibid. hlm. 118-119


3. Kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masingmasing pemegang unit penyertaan. 4. Kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada Bapepam selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hokum dan akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari notaris. Akibat bubarnya reksa dana KIK adalah bahwa biaya-biaya yang menjadi kewajiban reksa dana menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki masing-masing pemegang unit penyertaan kepada setiap pemegang unit penyertaan itu tersebut yang pembagiannya akan dilakukan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1652 KUH Perdata tentang pembagian harta persekutuan. 208

F. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut rechtspersoon atau dalam bahasa Inggris dengan istilah legal person atau legal body. 209 Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari arti subjek hukum, arti subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan 208

Ibid. hlm. 119 Setiyono, Kejahatan Korporasi : Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, ( Malang: Bayumedia Publishing, 2005 ), hlm.2 209


kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. 210 Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum: 211 a. Badan hukum orisinil (murni,asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. b. Badan hukum yang tidak orisinil, yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut ada empat jenis badan hukum, antara lain sebagai berikut: 1. Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum, misalnya provinsi, kota praja, bank-bank yang didirikan oleh negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan. Dan lainlain. Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan di bidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara. 212 Kejahatan Korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Maka kejahatan korporasi bisa dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan, atau organisasi-organisasi. Pengertian kejahatan

210 211 212

Ibid. hlm.2 Ibid. hlm.4 Ibid. hlm.20-22


merupakan pengertian normatif, yaitu pengertian yang mendasarkan pada ketentuanketentuan hukum (hukum positif). 213 Motif ekonomi dari sebagian besar korporasi untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan besar-besaran dengan menimbulkan kerugian besar kepada warga masyarakat dan warga negara dapat dilakukan melalui perbuatan-perbuatan atau kejahatan terselubung dengan modus operandi yang halus. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, korporasi bisa melakukan kejahatan. Apabila hal ini tidak segera diantisipasi melalui berbagai teknik penegakan hukum, maka kejahatan korporasi akan berlangsung terus seiring dengan perkembangan masyarakat. 214 Pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum positif kita masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, karena menurut sistem KUHP korporasi sebagai subjek tindak pidana belum kita temui. Hal ini berbeda dengan di Belanda. Sejak 1976, korporasi sudah menjadi subjek tindak pidana dan diatur dalam ketentuan umum hukum pidana. Olek karena itu, peraturan perundang-undangan di luar KUHP di negara kita mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban korporasi. 215 Salah satu bentuk-bentuk kejahatan korporasi adalah kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas, bentuk kejahatan ini dapat terjadi terhadap investor (pemegang saham), kejahatan ini seringkali terjadi di pasar modal dengan modus operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan, atau manipulasi pasar. Penyajian data yang tidak benar, menyesatkan, keliru (misleading, misstatement), ataupun praktik-praktik penipuan (deceit) dan perbuatan curang dapat dilakukan emiten (korporasi) sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga penunjang lainnya. Dalam 213

Ibid. hlm.22 Ibid. hlm.44 215 Ibid. hlm.62

214


hukum positif, ketentuan yang mengatur hal ini adalah pasal 90-93 UU. Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagai contoh dikemukakan pasal berikut ini. 216 Pasal 90, berbunyi: Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: (a) menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; (b) turut serta menipu atau mengelabui pihak lain; atau (c) membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. 217 Ancaman pidana terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 104, yaitu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15 (lima belas milyar). 218 Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dapat mempengaruhi investor untuk menjual atau membeli saham, yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi investor. Namun sayang, UU. No. 8 tahun 1995 ini tidak memberi ketegasan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena rumusan perbuatan yang dilarang dalam pasal 90, 91, 92, 93, dan 97 menunjuk subjek hukum dengan kata-kata pihak. Sedangkan yang dimaksud pihak dalam pasal 1 butir 23 adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 219

216 217 218 219

Ibid. hlm.62 Ibid. hlm.93-94 Ibid. hlm.94 Ibid. hlm.94


Agar penanggulangan kejahatan korporasi dapat berhasil, harus mendasarkan pada anatomi atau karakteristik kejahatan korporasi itu sendiri. Hal ini penting karena apabila tidak akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi dan dampak negatif dari masyarakat serta tingkat keberhasilannya sangat diragukan. Upaya penanggulangan kejahatan korporasi merupakan salah satu aspek dari politik kriminal. Politik Kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Politik Kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas, yang mencakup penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum administrasi negara. Semua itu merupakan bagian dari politik sosial, yaitu upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Politik kriminal yang bersifat represif dengan mendayagunakan sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak akan memadai apabila tidak dilengkapi dengan tindakan-tindakan pencegahan dengan sarana nonhukum pidana. 220 Penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu: 221 A.Penanggulangan kejahatan korporasi dengan sarana nonpenal Diarahkan dalam rangka mengembangkan tanggung jawab korporasi terhadap kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan korporasi. Penanggulangan kejahatan korporasi nonpenal ini

dilakukan melalui pendekatan-

pendekatan sebagai berikut: 1. Mengubah Sikap dan Struktur Korporasi secara Sukarela. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan dan memperkuat etika bisnis dan perubahan-perubahan tertentu di 220 221



bidang organisasi sehingga kondusif bagi berkembangnya kepatuhan hukum. Sebab adalah tidak mungkin untuk mengendalikan kontrol terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi melalui penegakan hukum semata. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis tidak lain adalah keadilan dan kejujuran terhadap publik, konsumen, pesaing dan pemerintah. Sehubungan dengan itu peranan korporasi dalam mengembangkan etika bisnis baik secara individu maupun bersama-sama sangat membantu dalam mencegah berkembangnya kejahatan korporasi di lingkungannya. 2. Perubahan terhadap Organisasi Korporasi. Tindakan untuk mengubah struktur korporasi dapat dilakukan melalui campur tangan pemerintah. Tindakan kontrol oleh pemerintah

dapat

dilakukan

melalui

peraturan

perundang-undangan

dengan

mengenakan sanksi hukum maupun melalui publisitas atau bahkan pengambilalihan. 3. Aksi Konsumen untuk menekan perilaku menyimpang korporasi.

Dalam ekonomi

pasar bebas berlangsung seleksi ilmiah. Artinya produk yang berkualitas lebih diminati, dan akan meningkatkan langganannya. Sebaliknya, perilaku yang tidak baik, tidak bertanggungjawab, dan illegal akan menurunkan jumlah langganan. Namun kenyataannya seringkali jauh dari asumsi tersebut karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Antara lain teknik menjual, manajemen, monopoli terselubung, dan berbagai intervensi yang tidak sehat. Oleh karena itu perilaku baik korporasi yang merupakan perwujudan dari konsep tanggung jawab sosial korporasi merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari masyarakat luas, khususnya konsumen. Walaupun tekanan konsumen terhadap perilaku korporasi dianggap kurang efektif akibat kekurangsadaran konsumen terhadap produk-produk korporasi yang berbahaya, adanya jaringan korporasi yang begitu luas, dan ciri konsumen yang tidak terorganisasi.


4. Tindakan-tindakan yang bersifat administratif dari pejabat/birokrasi. 5. Sanksi sosial berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. 6. Pemberian kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi. Dan sebagainya. B. Penanggulangan Kejahatan Korporasi dengan Sarana Penal Sarana ini bukanlah sarana yang bersifat absolut, sehingga sanksi pidana harus digunakan sebagai sarana yang terakhir, karena kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bermotif ekonomis. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana nonpenal harus lebih diutamakan dalam penanggulangan kejahatan korporasi. Terdapat dua masalah pokok dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu: 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Perbuatan ini pada pokoknya merupakan kriminalisasi, yaitu upaya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan korporasi dapat dilihat dengan adanya usaha untuk memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam rancangan KUHP. Di samping itu, tampak tindakantindakan badan legislative yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam berbagai peraturan-peraturan di luar KUHP. Perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana korporasi adalah perbuatan-perbuatan korporasi yang secara filosofis bertentangan dengan nilai-nilai dan keadilan masyarakat, secara sosiologis tidak dikehendaki masyarakat, dan secara viktimologis benyak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak lain. 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan terhadap pelakunya. Sanksi yang

sebaiknya

dijatuhkan pada korporasi adalah denda yang sangat berat yang merupakan satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi, disamping jenis pidana tambahan dan sanksi-sanksi administratif. Agar pidana denda berlaku efektif atau mempunyai daya pencegah, maka harus dijatuhkan pidana denda yang sangat berat. Sedangkan apabila


ingin menjatuhkan pidana tambahan yang berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan harus benar-benar dipertimbangkan akibat-akibat yang timbul, karena penjatuhan jenis pidana tambahan ini mempunyai dampak yang sangat luas.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengaturan tentang perubahan reksa dana yaitu mengenai Perpajakan Reksa Dana, yaitu bahwa aturan pajak bunga obligasi pada reksa dana pun telah diterbitkan 9 Februari 2009. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2009 tentang pajak bunga obligasi pada reksa dana, Yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini menetapkan, selama 2009-2010, bunga atau diskonto obligasi yang jadi pemasukan reksa dana bebas pajak. Selanjutnya, baru pada 2011 hingga 2013, bunga obligasi di reksa dana kena pajak 5%. Lalu mulai 2014, tarif pajak atas bunga obligasi di reksa dana menjadi 15%. Dengan terbitnya PP. 16/2009 itu, maka aturan pajak untuk obligasi reksa dana sudah jelas. Mengenai Laporan Keuangan Reksa Dana, bahwa pemerintah melalui Bapepam sebagai lembaga yang berwenang mengatur industri reksa dana ini telah menyatakan, bahwa laporan keuangan Reksa Dana bakal diseragamkan. Pengaturan tentang perubahan beberapa jenis reksa dana antara lain adalah bahwa Pada Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, bahwa peraturan baru yang dikeluarkan Bapepam adalah, bahwa: Kewajiban memiliki dana kelolaan paling kurang Rp 25 miliar dan kewajiban Manajer Investasinya untuk menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan kepada Bapepam dan LK dan publik adalah dalam jangka waktu 90 hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dan Jika dalam jangka waktu 90 hari bursa dana kelolaan kurang dari Rp 25 miliar, maka Reksa Dana wajib dibubarkan. Pada reksa dana kontrak investasi kolektif, bahwa Manajer investasi


reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas wajib menyampaikan kontrak investasi kolektif yang dibuat secara nota riil kepada Bapepam LK selambatlambatnya 10 hari kerja semenjak ditandatanganinya kontrak investasi kolektif reksadana. Manajer investasi yang mengelola reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas wajib memiliki modal disetor minimum Rp 25 miliar, memiliki setidaknya seorang pegawai yang memiliki sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) atau wakil manajer investasi yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengelolaan portfolio efek sekurang-kurangnya lima tahun. Pada Reksa Dana Dalam Kondisi Berpotensi Krisis bahwa Usulan aturan yang diterima Bapepam dari APRDI (Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia) diantaranya perpanjangan waktu penyesuaian batas minimal Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari 90 hari menjadi 180 hari bursa. Selain itu, jangka waktu maksimal pembayaran redemption juga berubah dari tujuh hari menjadi T+14. Penentuan kondisi berpotensi kriris nanti, secara keseluruhan akan ditetapkan oleh Bapepam-LK. 2. Pengaturan mengenai Reksa Dana yang diselenggarakan Perbankan adalah bahwa Kegiatan bank yang berkaitan dengan reksa dana ada 2 (dua), yaitu bank sebagai sponsor dan atau investor reksa dana, dimana bank dalam hal ini harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan ini, serta bank sebagai agen penjual reksa dana, bahwa bank tersebut harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan BI dan Bapepam terkait dengan kegiatan ini. Bapepam juga telah mengatur Daftar bank-bank sebagai agen penjual reksa dana atau bank kustodian, dimana saat ini ada 28 (dua puluh delapan) bank yang terdaftar. Bank Kustodian mempunyai 3 (tiga tanggung jawab kepada investor, yaitu tanggung jawab memberi keuntungan, memberi konfirmasi, dan ganti kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan, yaitu Surat Edaran BI


No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan manajemen risiko pada bank yang aktivitas berkaitan dengan reksa dana, dimana bank yang terbukti melakukan pelanggaran penerapan manajemen resiko terancam sanksi antara lain berupa teguran tertulis, pembekuan kegitan usaha tertentu, dan pemberhentian pengurus bank. 3.

Anatomi Kejahatan bank dengan modus reksa dana seperti pada gambar di atas

sebenarnya sudah terjadi sebelum dan sesudah anatomi tersebut ada, seperti kasus bank century saat ini. Dan ke depan tidak tertutup kemungkinan akan kembali terjadi, apabila pihak yang berwenang seperti BI dan Bapepam tidak membuat aturan main yang jelas dan tegas terutama tentang reksa dana yang diselenggarakan perbankan. Dengan adanya kasus bank yang melakukan kejahatan dengan modus reksa dana, manipulasi reksa dana melalui penipuan atau bank yang menjual reksa dana fiktif, maka sanksi pidana perlu dijatuhkan pada para pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Para pelaku dapat dijerat para penegak hukum dengan Pasal 90 UUPM dan Pasal 50 A Undang-undang Perbankan. Perlu juga penanggulangan kejahatan korporasi, karena bank juga merupakan salah satu bentuk korporasi. Serta dengan kejahatan yang dilakukan bank tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut perlu mendapatkan sanksi pidana demi memberikan perlindungan hukum terhadap investor reksa dana perbankan. B. Saran 1.

Investor harus jeli dan teliti memperhatikan setiap pengaturan tentang perubahan reksa dana, karena hal ini pasti berpengaruh pada return yang diterima dan risiko yang akan dihadapi investor tersebut. Para investor reksa dana yang ingin berinvestasi dengan menggunakan jasa perbankan juga harus benar-benar membaca dan mempelajari prospektus yang berkaitan dengan jenis reksa dana apa yang


diambil investor tersebut, karena pada prospektuslah yang menjelaskan apa pun mengenai reksa dana yang diambil investor itu. Investor jangan tergiur dengan bunga tinggi apabila berinvestasi pada jenis-jenis reksa dana tertentu dan. Apabila investor tidak dapat memahami prospektus, maka investor dapat meminta pendapat dari penasihat investasi atau ahli keuangan. 2.

Bapepam dan BI juga harus terus saling berkoordinasi untuk

meningkatkan

pengawasan terhadap bank yang melakukan kegiatan efek seperti pada reksa dana, sehingga perlindungan hukum terhadap investor reksa dana perbankan dapat secara maksimal diberikan. 3.

Sanksi pidana berat harus dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan manipulasi

reksa dana, kepada para pihak dalam bank yang melakukan kejahatan dengan modus reksa dana dan serta kepada para pihak yang menyebabkan suatu bank menjual reksa dana fiktif. Serta dana para investor yang menjadi korban kejahatan tersebut harus dapat dikembalikan oleh pemerintah dengan cara yang sebaik-baiknya


BAB III REKSA DANA YANG DISELENGGARAKAN PERBANKAN. A. Kegiatan Bank Yang Berkaitan Dengan Reksa Dana

Recommend Documents