BAB II PERATURAN MENGENAI REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA. A. Instrumen-instrumen Hukum Reksa Dana Berbentuk Perseroan

BAB II PERATURAN MENGENAI REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A. Instrumen-instrumen Hukum Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Reksa Dana sebagai salah satu instrumen dalam aktivitas investasi di pasar modal Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. 32 a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal33 Bab IV IV V

Pasal Pasal 18, 19, 20 Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Pasal 41, 42

Perihal Bentuk Hukum dan Perizinan Pengelolaan Pedoman Perilaku

b. Peraturan Pemerintah 34 Nomor Peraturan PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Bab/Pasal Perihal Bab III, Pasal 23, 24, 25, 26, Reksa Dana 27, 28, 29, 30

c. Keputusan Menteri Keuangan 35 Nomor Keputusan Nomor 646/KMK.010/1995

32 33 34 35

Perihal Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Investor Asing

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit, hal 228. Ibid. Ibid. Ibid., hal. 229.

Universitas Sumatera Utara

d. Keputusan Ketua Bapepam36 No.

Nomor Peraturan

Tentang

1. 2.

II.F.4 II.F.14

3.

IV.A.1

4.

IV.A.2

5.

IV.A.3

6.

IV.A.4

7.

IV.A.5

8.

IV.C.2

9.

IV.C.3

10.

IV.D.1

11. 12.

IV.D.2 V.A.3

13.

V.B.3

14.

V.B.4

15.

V.G.1

16.

V.G.3

17.

VI.A.1

Pemeriksaan Reksa Dana Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan Pedoman Kontrak Pengeloalaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka Pedoman Tentang Iklan Reksa Dana Profil Pemodal Reksa Dana Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Pendaftaran Agen Penjual Reksa Dana Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian

36

Keputusan Nomor Tanggal Kep 01/PM/1996 Kep 08/PM/2003

17 Jan 1996 31 Okt 2003

Kep 17/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 18/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 19/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 20/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 21/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 24/PM/2004

19 Agt 2004

Kep 08/PM/1997

30 Apr 1997

Kep 19/PM/2004

29 Apr 2004

Kep 20/PM/2004 Kep-47/BL/2009

29 Apr 2004 31 Des 2009

Kep-10/BL/2006

30 Agt 2006

Kep-11/BL/2006

30 Agt 2006

Kep 31/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 32/PM/1996

17 Jan 1996

Kep 34/PM/1996

17 Jan 1996

Ibid., hal. 229-230.


18.

VI.A.3

19.

VIII.G.8

20.

VIII.G.9

21.

IX.C.4

22.

IX.C.6

23. 24.

X.D.1 X.N.1

Rekening Efek Pada Kustodian Pedoman Akuntansi Reksa Dana Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Pernawaran Umum Reksa Dana Reksa Dana Berbentuk Perseroan Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Laporan Reksa Dana Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi

Kep 48/PM/1996

26 Des 1997

Kep 21/PM/2004

28 Mei 2004

Kep 99/PM/1996

28 Mei 1996

Kep 52/PM/1997

17 Jan 1996

Kep 22/PM/2004

28 Mei 2004

Kep 06/PM/2004 Kep 83/PM/1996

09 Feb 2004 17 Jan 1996

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 37 Pasal Pasal 1618 Pasal 1317 Pasal 1320, 1337, 1338

Perihal Persekutuan Perdata Janji Untuk Pihak Ketiga Perjanjian

f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Pasar Modal, “dengan berlakunya Undang-undang ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini”. 38 Sebagai suatu Perseroan, maka Reksa Dana yang berbentuk Perseroan juga tunduk pada peraturan umum tentang Perseroan yang terdapat pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. 39

37

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 41. 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 39 Asril Sitompul, Op.cit., hal. 42.


B. Peraturan Mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Reksa Dana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. 40 1. Bentuk Hukum dan Perizinan. a. Bentuk Reksa Dana Dalam Pasal 18 UUPM ditegaskan: (1) Reksa Dana dapat berbentuk: a. Perseroan Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang. b. Kontrak Investasi Kolektif Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. (Penjelasan UU R.I No.8/1995)

40

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 3.


(2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka dan tertutup. Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. (penjelasan Pasal 18 ayat (2)) (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. (4) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Yang dimaksud dengan “persyaratan” dan “tata cara perizinan” dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain (penjelasan Pasal 18 ayat (5)): a. Izin usaha; b. Ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar; c. Kepengurusan; d. Permodalan. 41

b. Pemegang Saham Reksa Dana Berkenaan dengan pemegang saham Reksa Dana dalam Pasal 19 UUPM, ditegaskan: 41

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 85-86.


(1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana. (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut. (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila: a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup; Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sejumlah nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham Reksa Dana. Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per saham berdasarkan harga Efek-Efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila Bursa Efek tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva bersih per saham dari Reksa Dana. b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada harga bagi Efek tersebut. c. Keadaan darurat; atau


Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k. 42 Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi. (penjelasan Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995).43 d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam. Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam sebelum kontrak berlaku dan mengikat para Pihak. 44

42 43 44

Ibid., hal. 87-88. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 88.


2. Pengelolaan a. Pengelolaan Reksa Dana yang Berbentuk Perseroan Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak (pasal 21 ayat (1) UUPM). Yang dimaksud dengan “pengelolaan Reksa Dana” adalah pengelolaan dana Reksa Dana oleh Manajer Investasi. (penjelasan Pasal 21 ayat (1)) Pasal 21 ayat (2) UUPM menyatakan bahwa kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh Direksi dengan Manajer Investasi. Yang dimaksud dengan ”kontrak pengelolaan” dalam ayat ini, antara lain memuat (penjelasan Pasal 21 ayat (2)): a. rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal; b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham; c. rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam dalam ayat ini, antara lain mengenai (penjelasan Pasal 21 ayat (4)): a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi; dan b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi. 45 Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi, Reksa Dana mempunyai ciri-ciri yang unik apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dalam Reksa Dana, para investor membeli efek yang 45

Ibid., hal. 88-89.


dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah ahli, dengan tujuan mendapat keuntungan. Dana investor digunakan oleh Manajer Investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor. Manajer Investasi yang diberi kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh Bapepam. Jadi, di sini Manajer Investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor46.

b. Kewajiban Manajer Investasi Reksa Dana Pasal 22 UUPM menyatakan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Nilai pasar wajar suatu efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Adapun yang dimaksud dengan “hari bursa” dalam Pasal ini adalah hari 46

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit.,, hal. 4.


dimana Bursa Efek melakukan kegiatan (Penjelasan Pasal 22). 47 Manajer melalui Bank Kustodian wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya. 48 Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih (Pasal 23). Yang dimaksud dengan “nilai aktiva bersih” dalam Pasal ini adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya (Penjelasan Pasal 23).49

c. Larangan Bagi Reksa Dana Pasal 24 UUPM menegaskan Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung. Larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam hal Reksa Dana membeli obligasi, Efek lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana di bank. Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya. Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam. 50 Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi, antara lain mengenai (penjelasan Pasal 24 ayat (3))51: a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek; b. batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan

47

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 89. Mohamad Samsul, Op.cit., hal. 346. 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 50 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 90. 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 48


c. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana. d. Kekayaan Reksa Dana Pasal 25 UUPM menyatakan bahwa semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian. Kekayaan Reksa Dana terdiri dari uang kas dan Efek, antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh Bank Kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana Reksa Dana, kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana. Untuk menjamin hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian. Reksa

Dana

wajib

menghitung

nilai

aktiva

bersih

dan

mengumumkannya. Nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa. Nilai aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. 52

52

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 91.


e. Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Pasal 26 UUPM menyebutkan bahwa kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh Direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian. Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana, termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, Direksi wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank Kustodian. 53 Pasal 26 ayat (3) UUPM menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam. Yang dimaksud dengan “ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam” dalam ayat ini, antara lain mengenai (penjelasan Pasal 26 ayat (3))54: a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan b. tata cara penyampaian rancangan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif.

f. Kewajiban Manajer Investasi Berdasarkan Pasal 27 UUPM, Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin sematamata untuk kepentingan Reksa Dana. Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana.

53 54

Ibid. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas kerugian Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana. 55

g. Saham Reksa Dana Terbuka Karena Reksa Dana juga menawarkan saham kepada masyarakat, maka Reksa Dana diwajibkan juga melakukan penawaran umum dan juga mengajukan pernyataan pendaftaran, membuat prospektus, dan untuk Reksa Dana tertutup juga mencatat sahamnya di Bursa Efek. 56 Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal. Nilai saham Reksa Dana adalah cerminan dari nilai bersih portofolionya. Setiap ada perubahan nilai portofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah pula. Pemodal membeli atau menjual saham Reksa Dana sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham. Baik pada pertama kali didirikan maupun setelah beroperasi harga saham Reksa Dana selalu sama dengan nilai aktiva bersih per saham, hanya saja nilai aktiva bersih per saham itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan nilai portofolionya. Oleh karena itu, saham Reksa Dana diterbitkan tanpa nilai nominal.

55 56

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 91-92. Munir Fuady, Op.cit., hal. 106.


Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor. Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud. Untuk itu, pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sekurangkurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui Penawaran Umum karena Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek. Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud. Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana. Dana yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana. Reksa Dana tidak mempunyai pinjaman dari Pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana Pihak ketiga. Akan


tetapi, untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai investasinya, Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan (Pasal 28 UUPM). 57

h. Dana Cadangan Reksa Dana yang Berbentuk Perseroan Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pada dasarnya semua keuntungan yang diperoleh Reksa Dana akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham Reksa Dana. 58

C. Peraturan Mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Perusahaan Reksa Dana berbentuk Perseroan diwajibkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha ke Bapepam sebelum memulai usahanya. 59 Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal mengatakan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha Reksa Dana Perseroan kepada Bapepam disertai dengan dokumen dan keterangan sebagai berikut 60: a. akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. nama dan alamat pendiri Reksa Dana; c. nama dan alamat anggota Direksi Reksa Dana;

57

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit., hal. 92. Ibid., hal. 93. 59 Asril Sitompul, Op.cit., hal 43. 60 Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 58


d. nama dan alamat Manajer Investasi dan Bank Kustodian; e. kontrak pengelolaan Reksa Dana; f. kontrak mengenai jasa Kustodian atas kekayaan Reksa Dana; g. penunjukan Profesi Penunjang Pasar Modal; dan h. dokumen dan keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha Reksa Dana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam. Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1995 menyebutkan bahwa, “maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana." 61 Pasal 26 Peraturan Pemerintah (PP) No.45 Tahun 1995 menyebutkan bahwa,Pengeluaran saham baru, pembelian kembali, dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 62 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.63 Pasal 27 PP No. 45 Tahun 1995 mengatakan bahwa, “Reksa Dana berbentuk Perseroan wajib dibubarkan dalam hal izin usaha Reksa Dana tersebut dicabut oleh Bapepam.” 64

61

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit.,, hal. 69-70. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 63 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.cit.,, hal. 97. 64 Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit.,, hal. 112. 62


Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk Perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud. 65 Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bapepam. 66

D. Peraturan Mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan Dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam pengelolaan perusahaan secara umum dikenal adanya konsep kewenangan (authority). Dengan adanya kewenangan ini para pengelola perusahaan dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan dengan sah. Menurut definisinya, kewenangan adalah keabsahan tindakan seorang pekerja untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat membawa hubungan hukum terhadap pemberi kerja, yaitu dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja tersebut. Secara umum, dalam kegiatan pengelolaan perusahaan, kewenangan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu 67: 65

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 66 Ibid., Pasal 30. 67 Asril Sitompul, Op.cit., hal.93-95.


1. Kewenangan Nyata (Actual Authority) Kewenangan nyata adalah kewenangan yang secara jelas diberikan perusahaan kepada para pengelola perusahaan dan dicantumkan secara tertulis di dalam akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, atau di dalam keputusan yang dibuat oleh pihak pejabat yang lebih tinggi di perusahaan, seperti oleh Direksi kepada pejabat bawahannya dan juga pada peraturan perusahaan lainnya.

2. Kewenangan Terlihat (Apparent Authority) Kewenangan terlihat (apparent authoruty) ini timbul dari serangkaian perbuatan yang dilakukan seorang pekerja dalam menjalankan tugas yang diberikan perusahaan sehingga menimbulkan anggapan bagi pihak lain bahwa pekerja tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan itu, meskipun tidak ada pemberian wewenang secara tertulis.

3. Kewenangan Ikutan (Inherent Authority) Kewenangan ikutan ini diperoleh dari posisi yang diduduki oleh seorang pekerja yang dengan itu ia sudah semestinya mempunyai kewenangan tertentu sesuai dengan posisinya itu. Misalnya, seorang manajer pemasaran sudah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan untuk menjalankan operasonal sehari-hari di bidang pemasaran, dan Manajer Investasi tentu dengan sendirinya mempunyai kewenangan untuk melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perusahaan.


4. Tindakan di Luar Kewenangan Tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai perusahaan yang tidak mempunyai kewenangan adalah tidak sah dan tidak mengikat perusahaan. Namun, tindakan tersebut dapat pula menjadi tindakan yang sah apabila tindakan itu diakui oleh pejabat yang berwenang di perusahaan. Pada dasarnya, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antara para pemegang saham (pendiri)-nya yang dituangkan dalam akta pendirian. Kemudian, perusahaan itu menjual sahamnya kepada investor dan dengan demikian para investor turut menjadi pemegang saham dan terikat pada perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian tersebut. Sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan, maka perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan badan hukum tersendiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Para pemegang saham mengangkat Komisaris dan Direksi Perseroan. Dengan pengangkatan ini terjadi pelimpahan wewenang pengelolaan perusahaan kepada Direksi perusahaan dan para pemegang saham tidak terlibat lagi dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Dalam menjalankan tugas untuk mengelola perusahaan para Direksi adalah pelaksana tugas dari perusahaan, bukan pelaksana tugas dari pemegang saham. Di bawah ini diberi gambaran hubungan antara pemegang saham, Direksi, dan Manajer. 68

68

Ibid., hal. 95-97.


Hubungan Pemegang Saham, Direksi dan Manajer 69

Pemegang Saham

Manajer

Direksi

pilih/berhentikan

pilih/berhentikan

Meskipun di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dengan tegas bahwa yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan adalah para Komisaris dan direktur, namun dalam hal-hal tertentu para pemegang saham tidak dapat berlindung pada “keterbatasan” Perseroan tersebut. Hal ini disebut piercing corporate veil (penyingkapan tabir perusahaan) karena dengan penyingkapan ini pemegang saham tidak dapat lagi berlindung di balik tabir pertanggungjawaban yang terbatas hanya sebesar sahamnya di perusahaan. Bagi perusahaan publik yang sahamnya dipegang oleh masyarakat banyak maka perlindungan terhadap pemegang saham diberikan oleh Undang-Undang Perseroan, yang mewajibkan Direksi sebagai pengelola perusahaan yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengurus perusahaan agar setiap tahun memberikan laporan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang independen kepada para pemegang saham. 70 Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat. Penjelasan 69 70

Ibid., hal 97. Ibid.


pasal tersebut adalah, ayat (1) kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal. Huruf a, yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, Reksa Dana. 71

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab 72

Pemegang Saham Hak/Perlindungan/Harapan

Perseroan

Direksi Hak/Tanggung Jawab/Wewenang

Manajer Tanggung Jawab/Wewenang

Pada skema di atas dapat dilihat hubungan antara pemegang saham, Direksi dan para manajer perusahaan secara umum yang juga berlaku pada perusahaan Reksa Dana.

71 72

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asril Sitompul, Op.cit., hal.98.


Setiap pemegang saham memiliki berbagai hak yang menyertai kepemilikan sahamnya. Hak-hak tersebut timbul segera setelah mereka membeli saham perusahaan. Karena dengan membeli saham, berarti mereka telah menanamkan modalnya di perusahaan dan pada waktu itu pula mereka akan mendapatkan perlindungan, baik dari undang-undang maupun dari tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab fiducia dari Direksi dan manajer dan mereka juga mempunyai harapan atas keuntungan dari investasi tersebut. Pada perusahaan Reksa Dana, pemegang saham juga memiliki hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan saham. Namun, tidak semua hak yang disebutkan di atas melekat pada pemilik saham Reksa Dana, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan Reksa Dana serta hak untuk mengajukan gugatan derivative tidak ada pada pemilik saham Reksa Dana, karena kepemilikan saham Reksa Dana terpisah dari kepemilikan saham perusahaan penyelenggara Reksa Dana. 73 Karena sifat Reksa Dana yang khas, maka sektor hukum yang mengatur Reksa Dana ini banyak yang bersinggungan bahkan bertentangan dengan sektorsektor hukum di bidang lainnya. 74 Di antara hal-hal yang berlaku terhadap suatu Perseroan Reksa Dana tetapi menyimpang dari ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut 75: a. Pemegang saham dapat menjual kembali saham kepada Perseroan dan perusahaan “wajib” membelinya, kecuali dalam hal-hal tertentu (Pasal 19 Undang-Undang Pasar Modal). 73 74 75

Ibid., hal.98-99. Munir Fuady, Op.cit., hal. 105. Ibid hal. 112-113.


b. Reksa Dana dapat membeli kembali sahamnya sampai dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan (penjelasan atas Pasal 18 ayat (2) dari Undang-Undang Pasar Modal). c. Nilai saham PT Reksa Dana Terbuka ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (Pasal 23 Undang-Undang Pasar Modal). d. Saham PT Reksa Dana terbuka diterbitkan tanpa nilai nominal (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal) e. Modal ditempatkan dan disetor dari PT Reksa Dana hanya 1% dari modal dasar (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal) f. Pembelian saham kembali dari PT Reksa Dana dan pengalihan saham lebih lanjut boleh dilakukan tanpa RUPS (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal) g. Dana yang dipakai untuk membeli kembali saham PT Reksa Dana berasal dari kekayaan Perseroan (Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal) h. PT Reksa Dana tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal) i. Tetapi jika PT Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan menurut ketentuan yang diatur oleh Bapepam (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal).


E. Peraturan Mengenai Reksa Dana Berbentuk Perseroan Dalam Dalam Beberapa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Peraturan Bapepam) Peraturan Bapepam yang khusus mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Perseroan dan berlaku pada saat ini, antara lain 76: a. Peraturan Nomor IV.A.1, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-17/PM/1996 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Permohonan izin usaha sebagai Reksa Dana Berbentuk Perseroan dilakukan dengan cara sebagaiberikut 77: a. Mengisi formulir permohonan izin usaha b. Menyertakan dokumen sebagai berikut: 1) Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman; 2) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana; 3) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian; 4) Penunjukan Konsultan Hukum, dan 5) Penunjukan Akuntan. c. Menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana; d. Menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi; e. Menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian; f. Menyertakan neraca pembukaan

76

Diambil dari website resmi Bapepam: www.bapepam.go.id, diakses pada tanggal 23 November 2010. 77 Peraturan Bapepam nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan


b. Peraturan Nomor IV.A.2, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-18/PM/1996 Tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Peraturan Bapepam Nomor IV.A.2 mengenai Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan menyatakan bahwa Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan harus memuat hal-hal sebagai berikut 78: a. Nama dan tempat kedudukan perseroan; b. Jenis saham yang diterbitkan; c. Jangka waktu pendirian; d. Maksud dan tujuan perseroan hanya sebagai Reksa Dana; e. Modal disetor sekurang-kurangnya 1% (satu perseratus) dari modal dasar; f. Tugas dan wewenang direksi; g. Kuorum, hak suara dan keputusan; h. Direksi Reksa Dana wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana; i. Pembubaran dan likuidasi; j. Keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana; k. Dalam hal Manajer Investasi dan atau direktur Reksa Dana berbentuk perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan atau anggaran dasar Reksa Dana, 78

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op.cit., hal. 70-71.


Bapepam berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud; l. Anggota direksi Reksa Dana mempunyai kedudukan yang sederajat; m. Pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; n. Reksa Dana tidak wajib membuat dana cadangan; o. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan dari Bapepam.

c. Peraturan Nomor IV.A.3, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pasar

Modal Nomor

KEP-13/PM/2002

Tentang

Pedoman

Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang telah memperoleh izin usaha wajib menugaskan Manajer Investasi yang telah memperoleh izin usaha untuk mengelola investasi Reksa Dana dan melaksanakan kegiatan lainnya yang diperlukan serta menunjang fungsinya sebagai Manajer Investasi berdasarkan suatu Kontrak Pengelolaan Reksa Dana. 79 Pengelolaan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam nomor IV.A.3.

79

Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan


d. Peraturan Nomor IV.A.4, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-14/PM/2002 Tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut 80: a. Nama dan alamat Manajer Investasi. b. Komposisi investasi dalam pasar uang dan pasar modal. c. Rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham. d. Rencana diversifikasi investasi Efek berdasarkan jenis industri Emiten. e. Kewajiban-kewajiban bagi Manajer Investasi. f. Alokasi dan perincian biaya Manajer Investasi dengan Reksa Dana. g. Ketentuan pembukuan dan laporan (termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih). h. Tata cara pemutusan dan perubahan kontrak. i. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka. j. Manajer Investasi wajib menjamin bahwa semua Efek, dana dan aktiva lain Reksa Dana disimpan oleh Bank Kustodian. k. Keadaan yang dapat menjadi dasar dilakukannya likuidasi bagi Reksa Dana. l. Larangan bagi Reksa Dana. m. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

80

Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan


n. Tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. o. Semua kontrak yang baru, diperpanjang maupun pengalihannya dari suatu Reksa Dana harus merupakan hasil perundingan yang dibuat berdasarkan kepentingan objektif para Pihak yang bersangkutan sebagaimana halnya apabila perundingan tersebut dibuat oleh Pihakpihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap Pihak lainnya. p. Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Penyimpanan Kekayaan, atau Kontrak penggunaan jasa Akuntan hanya dapat

dibuat,

diperpanjang atau dialihkan berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana. q. Reksa Dana dilarang mengadakan kontrak untuk mengganti kerugian yang timbul bagi Reksa Dana atau pemegang saham Reksa Dana sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh Manajer Investasi. r. Pemisahan harta Reksa Dana dan harta Manajer Investasi. s. Hal yang memperbolehkan Reksa Dana melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) oleh pemodal. t. Kewajiban menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, apabila Manajer Investasi ditugaskan untuk melakukan perhitungan Nilai Aktiva Bersih. u. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab


dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Peraturan Nomor IV.A.5, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-21/PM/1996 Tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Pedoman Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat tentang hal-hal sebagai berikut 81: a. Nama dan alamat Bank Kustodian. b. Tata cara penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) saham, bagi Reksa Dana terbuka. c. Pemisahan rekening Efek atas nama Reksa Dana. d. Kewajiban mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek. e. Kewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Reksa Dana dan Bapepam. f. Memperbolehkan Akuntan memeriksa laporan keuangan dan prosedur operasional Reksa Dana.

81

Peraturan Bapepam Nomor IV.A.5 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan


g. Kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan Efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana. h. Kewajiban memberikan ganti rugi kepada Reksa Dana setiap kerugian atau kesalahan yang berkaitan dengan Efek dan dana dalam rekening Reksa Dana. i. Biaya bagi Bank Kustodian berkaitan dengan jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada Reksa Dana. j. Kewajiban mengasuransikan kekayaan Reksa Dana, jika para pihak memandang perlu. k. Larangan penghentian kegiatan Bank Kustodian sebelum dialihkan kepada Bank Kustodian pengganti. l. Kewajiban menentukan nilai aktiva bersih Reksa Dana, apabila Bank Kustodian ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih.

f. Peraturan Nomor V.G.1, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-31/PM/1996 Tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi; Dalam menjalankan aktivitasnya, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor V.G.1. tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi, Manajer Investasi dilarang untuk 82: a. Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari 82

Peraturan Bapepam nomor V.G.1 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.


Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi. b. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dari nasabah yang bersangkutan. c. Memesan untuk membeli atau menjual Efek untuk rekening nasabah atas instruksi Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada Pihak Ketiga tersebut. d. Melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual Efek untuk nasabah tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut. e. Mendorong terlaksananya perdagangan atas rekening nasabah secara berlebihan dalam jumlah atau frekuensi dipandang dari sudut sumber keuangan, tujuan investasi, dan sifat dari rekening nasabah tersebut. f. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan. g. Memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut.


h. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Manajer Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain. i. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut. j. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan. k. Mengungkapkan identitas, hal yang berkaitan dengan investasi nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku. l. Mengadakan,

mengubah,

memperpanjang,

memperpendek

atau

memperbaharui kontrak pengelolaan investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.

g. Peraturan Nomor IX.C.4, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1996 Tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan; Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan diajukan oleh Direksi Reksa Dana. Pernyataan Pendaftaran


harus diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin usaha. 83 Dalam hal Pernyataan Pendaftaran tidak memenuhi syarat, atau memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa 84: a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam.

83

Peraturan Bapepam Nomor IX.C.4 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan 84 Ibid.


BAB II PERATURAN MENGENAI REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN DALAM PASAR MODAL INDONESIA. A. Instrumen-instrumen Hukum Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Recommend Documents