BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI ASING DI BIDANG PARIWISATA
2. 1 Pengertian dari Investasi, Investor dan Modal Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana dalam perkembangannya memerlukan modal atau investasi yang sangat besar untuk menjadikannya negara yang maju. Kegiatan investasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967. Pada saat itu dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Aturan-aturan mengenai investasi asing dan investasi dalam negeri pada saat itu diatur terpisah, tapi pada saat ini pengaturan antara investasi asing dan investasi dalam negeri diatur dalam satu kesatuan yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini didasari pemikiran bahwa prinsip kebersamaan dan asas non diskriminasi dalam setiap kegiatan penanaman modal perlu untuk lebih dikembangkan. Ada beberapa pendapat dari berbagai pihak mengenai pengertian investasi. Investasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu Investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu Investment. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash
money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian1. Fitzgeral mengartikan investasi adalah2: “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”. Dj. A Simarmata dalam bukunya mendefinisikan investasi yang lebih luas dan dikaitkan dengan perkembangan pasar modal sekarang, yaitu3: ”Investasi adalah setiap kegiatan yang hendak menanamkan uang dengan aman”. Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai4: “penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.” Hakikat investasi pada definisi ini semata-mata hanya untuk proses produksi saja, padahal dalam investasi tidak hanya kegiatan produksi tetapi juga kegiatan untuk
1
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafik, Jakarta, h. 3 2
H. Salim HS dan Budi Sutrisno, op.cit, h. 31
3
IF Daulay, 2010, Pengertian Investasi, URL: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16380/4/Chapter%20II.pdf , diakses tanggal 22 Mei 2015 4
H. Salim,HS., 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.108
membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi. Komaruddin memberikan pengertian investasi sebagai5: 1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya 2. Suatu tindakan membeli barang modal 3. Pemanfaatan
dana
yang
tersedia
untuk
produksi,
dengan
pendapatan di masa yang akan datang. Pengertian investasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Pasal 1 Angka 1 adalah: “Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Dari beberapa definisi mengenai investasi yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa kesamaan, yaitu: “Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal untuk kegiatan produksi dan dilakukan oleh penanam modal, guna untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang.” Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, investasi asing dan investasi domestik. Istilah investasi asing merupakan terjemahan dari bahasa
5
Jonker Sihombing, 2009, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, P.T. Alumni, Bandung, h.15-16
inggris yaitu foreign investment. Investasi asing merupakan investasi yang modalnya bersumber dari pembiayaan luar negeri. Investasi asing berdasarkan pendapat dari Prof. M. Sornarajah merupakan6: “Transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.” Defini lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3, investasi asing adalah: “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”. Selanjutnya investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi domestik berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu domestic investment. Investasi domestik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2 adalah: “Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.
6
H. Salim HS dan Budi Sutrisno, op.cit, h.149
Investor merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan investasi. Investor tidak selalu perseorangan, melainkan dapat berbentuk badan hukum. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Angka 4, investor adalah: “Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.” Dalam kegiatan investasi, investor dibagi menjadi dua jenis, yaitu investor asing dan investor dalam negeri. Investor asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6 adalah: “Perseorangan warga negara asing, dan badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” Investor dalam negeri atau domestik, menurut Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 1 Angka adalah: “Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Melakukan suatu kegiatan investasi selalu memerlukan modal, apabila tidak memiliki modal maka kegiatan investasi tidak akan berjalan. Modal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 7 yaitu: “Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis”.
Modal dalam kegiatan investasi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal asing dan juga modal dalam negeri. Modal asing berasal dari bahasa inggris yaitu foreign capital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modal asing merupakan modal dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup7. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, modal asing merupakan: 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia 3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 mengatakan: “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.” Modal dalam negeri berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu domestic capital. Modal dalam negeri atau modal domestik dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah:
7
Ibid, h.151
“Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.” Modal dalam negeri hanya dapat dimiliki oleh: 1. Negara Indonesia 2. Perseorangan warga negara Indonesia 3. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum
2. 2 Jenis-Jenis dari Investasi Investasi telah menjadi lahan bisnis yang menjanjikan, itu sebabnya investasi merupakan kegiatan yang dijalankan oleh banyak orang. Dalam kegiatan investasi tidak hanya uang yang dapat dijadikan modal investasi, melainkan saat ini bisa dalam bentuk emas, properti, apartement, bahkan obligasi, hal tersebut yang membuat cakupan investasi semakin luas. Karena luasnya cakupan dari investasi, maka dari itu investasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis yaitu, berdasarkan aset pengaruh, ekonomi, sumber dan penanamannya 8. Investasi berdasarkan aset adalah investasi yang digolongkan dari segi modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu: a. Real Asset Real asset adalah investasi yang memiliki wujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
8
H. Salim HS. op.cit, h. 37-38
b. Financial Asset Financial Asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Kemudian ada investasi berdasarkan pengaruhnya, yaitu investasi yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis antara lain: a. Investasi autonomus (berdiri sendiri) Investasi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, seperti pembelian surat berharga. b. Investasi induced (memengaruhi-menyebabkan) Investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang dan jasa serta pendapatan, seperti penghasilan yang didapat selain dari bekerja (transitori). Selanjutnya investasi digolongkan berdasarkan sumber pembiayaannya, yang dimaksud dalam hal ini adalah asal-usul diperolehnya investasi tersebut. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: a. Investasi bersumber dari modal asing (PMA) Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
b. Investasi bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) Modal dalam negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dari beberapa golongan yang disebutkan diatas, investasi berdasarkan bentuk yang paling sering dibahas. Investasi berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua jenis yaitu9 : a. Investasi Langsung (Direct Investment) Investasi langsung dilakukan baik dengan mendirikan perusahaan patungan atau dikenal dengan istilah joint venture company, dengan mitra lokal dengan cara melakukan kerjasama operasi atau joint operation scheme tanpa perlu membentuk perusahaan baru. b. Investasi Tidak Langsung (Indirect Investment) atau Investasi Portofolio Investasi tidak langsung umumnya dilakukan melalui pasar modal dengan menggunakan surat berharga, seperti saham atau obligasi. Antara investasi langsung dan investasi tidak langsung, terdapat perbedanaannya. Perbedaan tersebut sering dikaitkan dengan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Investasi langsung dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sedangkan investasi tidak
9
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, op.cit. h. 4-5
langsung dilakukan oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan)10.
2. 3 Pihak-Pihak dalam Investasi Dalam kegiatan investasi terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik dalam investasi asing maupun investasi dalam negeri. Pertama akan membahas pihak yang ada dalam investasi asing. Pihak yang paling menentukan dalam investasi asing adalah investor asing dan negara yang menerima modal (host country) tersebut11. Investor asing menurut Undang-Undang Penanaman Modal adalah: “Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” Berdasarkan dari definisi diatas, yang dapat menjadi investor asing digolongkan menjadi tiga, yaitu : 1. Perseorangan warga negara asing Perseorangan disini merupakan individu warga negara asing yang melakukan kegiatan investasi di Indonesia. 2. Badan usaha asing Merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum.
10 11
David Kairupan, op.cit, h. 20 H. Salim dan Budi Sutrisno, op.cit. h. 204
3. Pemerintah Asing Merupakan pemerintahan yang berasal dari luar negeri dan menanamkan investasinya di Indonesia. Sedangkan pemerintah negara penerima modal (host country) adalah pemerintah yang memberikan izin pada investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di negaranya Selanjutnya tentang pihak yang terlibat dalam investasi dalam negeri, yang dimana berbeda dengan pihak yang terlibat dalam investasi asing. Dalam investasi asing pihak yang terlibat adalah investor asing dengan negera penerima modal (host country), sedangkan dalam investasi dalam negeri yang terlibat hanya investor dalam negeri. Investor dalam negeri menurut Undang-Undang Penanaman Modal adalah: ”Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Investor yang dimaksud bila melihat dari definisi diatas dapat perseorangan, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah.
2. 4 Investasi di Bidang Perhotelan Sebagai Penggerak Pariwisata Kegiatan kepariwisataan secara esensial dan obyektif, merupakan kegiatan perdagangan jasa yang berbasis pada potensi-potensi ekonomi dan non-ekonomi, mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya sosial-budaya masyarakat di
mana kegiatan tersebut dilaksanakan12. Kepariwisataan menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah: “Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha” Melakukan kegiatan kepariwisataan harus menjunjung prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang N0. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu: 1. Menjunjung
tinggi
norma
agama
dan
nilai
budaya
sebagai
pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan 2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal 3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proposionalitas Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa (service),
yang
diperlukan oleh wisatawan. Kegiatan tersebut meliputi, jasa perjalanan (travel), transportasi
(transportation),
penginapan
(accommodation),
jasa
Boga
(restaurant), rekreasi (recreation), dan jasa-jasa lain yang terkait, seperti jasa informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan
12
Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit. h. 8
tertentu, penukaran uang (money changer), dan jasa hiburan (entertainment)13. Pariwisata dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Angka 3 adalah: “Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Bisnis pariwisata yang dibahas dalam penelitian ini adalah jasa akomodasi yaitu perhotelan. Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. PM 10/PW-301/Phb. 77, tanggal 12 Desember 1977 mengatakan: “Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum”. Menurut SK Menparpostel No. KM37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan: “Bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil”. Perhotelan memiliki hubungan yang erat dengan pariwisata, karena suatu daerah
bila
sudah
berhasil
mempromosikan
daerahnya
akan
banyak
mendatangkan wisatawan, disanalah peran hotel itu berfungsi. Selain itu perhotelan juga bisa membantu perekonomian di daerah tempat kegiatan tersebut
13
Ibid. h.18
berlangsung. Seperti di Bali yang tidak bisa dipungkiri lagi sudah dikenal oleh banyak wisatawan, baik dalam negeri atau mancanegara. Hal inilah yang membuat para investor baik asing maupun dalam negeri menanamkan modalnya pada bisnis pariwisata ini. Seorang investor yang ingin bergerak dibidang investasi perhotelan baik asing maupun dalam negeri juga harus memperhatikan ketentuan standarisasi perhotelan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Dalam Peraturan Menteri tersebut tidak adanya pembedaan standarisasi hotel yang harus dilakukan oleh investor asing maupun dalam negeri. Apabila investor tidak melaksanakan peraturan standarisasi hotel yang berlaku, maka dalam Peraturan Menteri No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 terdapat sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap Pengusaha Hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dikenakan teguran tertulis kesatu. (2) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kesatu, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pengusaha Hotel dikenakan teguran tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pengusaha dikenakan teguran tertulis ketiga. (4) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Usaha Hotel dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Usaha Hotel dikenakan sanksi pembekuan usaha.
Selain
itu
pada
Peraturan
Pemerintah
No.
67
Tahun
1996
tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan terdapat juga beberapa pasal yang mengatur mengenai usaha pada bidang perhotelan, yaitu dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 62. Walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan hanya mengatur beberapa pasal mengenai usaha perhotelan, tetap saja perlu diperhatikan oleh para investor yang ingin bergerak pada bidang perhotelan. Dalam menjalankan kegiatan investasi asing pada bidang perhotelan, harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur mengenai prosedur investasi asing pada bidang perhotelan terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 117 Tahun 1999. Apabila investor tidak melaksanakan prosedur investasi asing pada bidang perhotelan akan dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal sampai dengan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal.
