BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pohan (2012) dalam studi penelitiannya mengenai Analisis Lokasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Pohan (2012) dalam studi penelitiannya mengenai “Analisis Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar Dalam Rangka Meraih Bonus Demografi”. Variabel yang diteliti adalah sebaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis potensi wilayah dan penentuan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Pematangsiantar dengan

menggunakan analisis

deskriptif, analisis location quotient (LQ) dan analisis gravitasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah unit SMK di Kota Pematangsiantar sebanyak 36 unit SMK yang terdiri dari 3 SMK Negeri dan 33 SMK Swasta, dengan tingkat penyebaran tidak merata yaitu 4 unit SMK di Kecamatan Siantar Marihat; 4 unit SMK di Kecamatan Siantar Marimbun, 7 unit SMK di Kecamatan Siantar Selatan, 7 unit SMK di Kecamatan Siantar Barat, 5 unit SMK di Kecamatan Siantar Utara, 7 unit SMK di Kecamatan Siantar Timur., 1 unit SMK di Kecamatan Siantar Martoba, dan 1 unit SMK di Kecamatan Siantar Sitalasari. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa merupakan sektor basis yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar dan diprioritaskan dalam

Universitas Sumatera Utara

pengembangan SMK berbasis potensi wilayah sektor basis, dengan sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai prioritas pertama karena memiliki nilai ratarata LQ paling tinggi di antara sektor basis yang lain. Penentuan lokasi pendirian SMK di Kota Pematangsiantar dalam rangka meraih bonus demografi berdasarkan analisis interaksi atau gravitasi dalah kecamatan memiliki nilai daya tarik rendah yaitu Kecamatan Siantar Sitalasari karena memiliki luasan wilayah kecamatan terluas di Kota Pematangsiantar dan hanya memiliki 1 SMK Swasta. Sokib dan Wiraawan (2010) dalam studi penelitiannya mengenai “Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pengembangan Komptenesi Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Gresik”. Variabel yang diteliti adalah program pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja maka perlu penentuan Kopetensi Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri di Wilayah Gresik dan juga perlu ditentukan keberadaannya untuk dapat melayani warga di wilayah tersebut. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebutuhan SMK untuk mengetahui kebutuhan SMK kelompok teknologi dan industri. Untuk menentukan lokasi Kompetensi keahlian SMK dilakukan beberapa tahapan analisis yaitu AHP untuk menentukan nilai pembobotan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi Kompetensi keahlian SMK, analisis Super Impose (GIS) untuk mengetahui lokasilokasi yang sesuai untuk pendirian SMK dan Analisis Scoring untuk mentukan lokasi Kompetensi keahlian SMK paling ideal. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Gresik Selatan kekurangan 4 Lokasi kompetensi keahlian SMK Kelompok Teknologi Industri. Adapun lokasi empat kompetensi keahlian SMK tersebut adalah


2 Lokasi kompetensi keahlian SMK di Kecamatan Driyorejo yaitu di Desa Banjaran dan Desa Petikan. Satu Lokasi kompetensi keahlian SMK di Kecamatan Wringinanom yaitu di Desa Sumberame. Satu Lokasi kompetensi keahlian SMK di Kecamatan Menganti yaitu di Desa Domas. Karyono (2009) dalam studi penelitiannya “Penentuan Lokasi SMK di Banyuwangi Dengan Menggunakan Analisis Multi Kriteria AHP (Analytic Hierarchy Process )”. Variabel yang diteliti adalah sebaran sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, serta SMK dengan menggunakan analisis spasial, analisis kurva kumulatif dan penentuan lokasi SMK dengan menggunakan analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan analisis spasial dan analisis kumulatif terhadap sebaran sekolah di Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa sebaran sekolah tingkat Sekolah Dasar sudah merata, tingkat sekolah Menengah Pertama cukup merata, tingkat Skolah Menengah Atas cukup merata, sedangkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan kurang merata. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process), maka diketahui bahwa ada 8 kriteria dominan yang mempengaruhi pemilihan lokasi pembangunan SMK. Kriteria tersebut secara berurut, yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK), Penduduk, Tingkat Pelayanan, Kedekatan Praktek, Aksesibilitas, Jumlah Lulusan, Ketersediaan Sarana, dan Kondisi Geografis. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan AHP dan Skoring tiap-tiap kecamatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prioritas pembangunan SMK baru di Kabupaten Banyuwangi adalah di Kecamatan Banyuwangi, kemudian Kecamatan Muncar, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Sempu, dan Kecamatan Gambiran.


Miarsih (2009) dalam studi penelitiannya “Kajian Penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap Di Kabupaten Demak. Variabel yang diteliti adalah penentuan lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak. Kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah sesuai dengan pedoman pelaksanaan SD-SMP Satu Atap Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, pengaruh karakteristik penduduk terhadap tingkat partisipasi pendidikan dan persebaran pengguna sarana pendidikan dan aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan sarana pendidikan. Analisis yang digunakan meliputi analisis ketersediaan dan kebutuhan sarana pendidikan, analisis sebaran penduduk terhadap lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Demak, analisis karakteristik penduduk dan analisis kesesuaian lokasi SD-SMP Satu Atap pada tiap kecamatan di Kabupaten Demak. Teknik analisis yang digunakan adalah alat analisis perbandingan dan analisis statistik deskriptif. Hasil dari studi ini adalah menentukan Desa Wedung Kecamatan Wedung sebagai lokasi yang memiliki ketersediaan sarana dan prasana yang cukup sesuai dengan standar minimal sarana prasarana untuk dijadikan lokasi SD-SMP Satu Atap. Mirza (2008) dalam studi penelitiannya mengenai Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Brebesa. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah ; Mengidentifikasi potensi, kondisi dan masalah kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan, kekuatan ekonomi wilayah dan kebutuhan angkatan kerja, menganalisis keseluruhan hasil identifikasi tersebut di atas sebagai dasar kelayakan penetapan lokasi dan jenis sekolah


kejuruan yang akan dikembangkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif, menggunakan prinsip komponen analisis, merupakan reduksi data primer pendidikan dan data sekunder pendidikan. Metode yang dipakai untuk analisis pengembangan potensi wilayah adalah dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ), pada analisis potensi pendidikan analisis yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA) dengan alat Software Statistik Minitab. Nilai skor kedua potensi tersebut dilakukan urutan prioritas kebutuhan sekolah kejuruan, Hasil temuan diperoleh adalah nilai kebutuhan terendah yaitu merupakan prioritas dibangunnya sekolah kejuruan baru dengan program jurusan yang sesuai dengan pengembangan potensi wilayah. Hasil penelitian disimpulkan dan direkomedasikan untuk dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan program pembangunan bidang pendidikan selanjutnya dalam upaya peningkatan SDM yang sesuai dengan program pengembangan potensi wilayah melelui sekolah kejuruan.

2.2. Perencanaan Wilayah Perencanaan pada hakekatnya adalah usaha secara sadar, terorganisasi dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif-alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Conyers dalam Safi’i, 2007). Menurut Handayaningrat dalam Safi’i (2007) perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Sedangkan menurut Safi’i (2007) perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis dengan kesadaran penggunaan sumber daya yang terbatas akan tetapi diorientasikan untuk mencapai


tujuan secara efektif dan efisien, di mana untuk mencapai tujuan diperlukan perumusan kebijakan yang akurat. Menurut Tarigan (2006) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misalnya, dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang (25 tahun sampai dengan 30 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun sampai dengan 6 tahun), dan perencanaan jangka pendek (1 sampai dengan 2 tahun). Kedua bentuk perencanaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bersifat saling mengisi. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah tidak terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Pelaku pencipta kegiatan wilayah adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan pihak luar yang ingin melakukan kegiatan di wilayah itu. Dalam kelompok pelaku, termasuk di dalamnya pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, investor asing, pengusaha swasta dalam negeri, BUMN, BUMD, koperasi, dan masyarakat umum. Dalam membuat perencanaan pembangunan wilayah, pemerintah harus memperhatikan apa yang ingin atau akan dilakukan oleh pihakswasta dan masyarakat umum


Etzioni dalam Safi’i (2007) dalam teori perencanaan terdapat beberapa tipologi, antara lain rational planning model; incremental planning model; dan strategic planning model. 1.

Pendekatan komprehensif (rational planning model) merupakan suatu kerangka pendekatan logis dan teratur, mulai dari diagnotis sampai kepada tindakan berdasarkan kepada analisis fakta yang relevan, diagnosis masalah yang dikaji melalui kerangka teori dan nilai-nilai, perumusan tujuan dan sasaran untuk memecahkan masalah, merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pengkajian efektivitas cara-cara tersebut. Pendekatan ini memerlukan survey yang komprehensif pada semua alternatif yang ada untuk mendapatkan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan yang rasional.

2.

Pendekatan inkremental (incremental planning model). Memilih diantara rentang alternatif yang terbatas yang berbeda sedikit dari kebijaksanaan yang ada. Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini dibatasi pada kapasitas yang dimiliki oleh pengambil keputusan serta mengurangi lingkup dan biaya dalam pengumpulan informasi. Pengambil keputusan hanya berfokus terhadap kebijaksanaan yang memiliki perbedaan yang inkremental dari kebijaksanaan yang telah ada.

3.

Pendekatan mixed-scanning (strategic planning model). Kombinasi dari elemen rasionalistik yang menekankan pada tugas analitik penelitian dan pengumpulan data dengan elemen inkremental yang menitikberatkan pada tugas interaksional untuk mencapai konsensus.


Proses yang tercakup dalam mixed scanning ini adalah strength, weakness, opportunity dan threat (SWOT) analisis yang hasilnya adalah berupa strategic planning yaitu proses untuk menentukan komponen-komponen yang dianggap prioritas atau utama dan yang tidak. Kemajuan yang diharapkan dalam proses ini adalah terjadinya efek bergulir (snowballing) dari komponen yang diprioritaskan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah pendekatan perencanaan mixed scanning dengan melakukan analisis SWOT di sektor pertanian sebagai komponen strategis yang diharapkan dapat menimbulkan efek bergulir. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan (kontinu), berkelanjutan, sejak dari tahap survei hingga tahap pengamatan. Perencanaan fisik merupakan bagian atau alat organisasi masyarakat dan pengawasan atau kontrol penggunaan sumberdaya lahan. Pada kenyataannya proses perencanaan merupakan kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan ulang atau pengkajian , guna memberikan umpan balik dalam proses evaluasi. Dalam proses penentuan alternatif, pemilihan alternatif dan evaluasi diperlukan analisis yang seksama (Soemarno, 2004). Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data informasi atau keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan dikaji hubungannya satu sama lain, diselidiki kaitan yang ada antara yang satu dengan yang lainnya. Analisis wilayah (regional) ialah cara melihat berbagai faktor perkembangan dalam skala wilayah. Dalam hal analisis daerah, daerah dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang batasannya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tujuan, sekala, dan proses. Tujuan sangat besar pengaruhnya terhadap proses perencanaan.


Pada setiap pembuatan perencanaan, perencana harus sudah mengetahui atau menetapkan tujuannya dan untuk siapa perencanaan dibuat. Dalam konteks ini, proses perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha memaksimumkan segala sumberdaya yang ada pada suatu wilayah atau negara untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya. Untuk dapat menerapkan asas memaksimumkan manfaat segala sumberdaya dengan meminimumkan dana masyarakat, diperlukan kemampuan analisis atas kedua faktor yang tidak saling menenggang tersebut (Soemarno, 2004). Pada umumnya kita mempersoalkan perencanaan dalam skala nasional, wilayah dan setempat. Setiap cita-cita dan tujuan suatu negara dituangkan dalam rencana /rancangan nasional yang kemudian dipecah-pecah ke dalam rancangan wilayah.

Dalam pelaksanaannya ke sasaran terakhir, rancangan wilayah

diterjemahkan ke dalam rencana setempat. Dari sini terlihat, rancangan daerah merupakan jembatan antara rancangan nasional dan setempat (Soemarno, 2004). Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama, tergantung kepada kehidupan ekonomi dan masalah yang dihadapi. Secara historis setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999), yaitu : 1.

Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota yang keadaan yang telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu padat penduduknya. Titik berat perencanaan wilayah semacam ini


ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya (hinterland) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah. 2.

Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana industri, pengaturan konsesi pajak dan sebagainya, sehingga industri tertentu dapat berlokasi di wilayah itu.

3.

Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan. Untuk meratakan pembangunan, harus digunakan pendekatan perwilayahan

atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tata praja atau daerah administrasi). Di samping itu, diperlukan desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat koordinasi yang baik. Di sisi lain yang menjadi pokok perhatian dalam kerangka perencanaan wilayah adalah culture base yang mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dan berakar dalam konteks kehidupan kemasyarakatan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka perlu dipikirkan komponen-komponen pembangunan yang


terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi (Sirojuzilam, 2005).

2.3. Teori Pusat Pertumbuhan Pusat pertumbuhan (growth pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat

hubungannnya

memiliki

unsur-unsur

kedinamisan

sehingga

mampu

menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang dating memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2009). Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) Theory growth poles adalah salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus. Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu. Menurut Mercado (2002) konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan pada tahun 1949 oleh Fancois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan


sebagai “pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. Menurut Rondinelli dan Unwin dalam Mercado (2002) bahwa teori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota. Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya trickle down effect (dampak penetesan ke bawah) dan menciptakan spread effect (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. 2.4. Teori Lokasi Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumbersumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2009). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (local input); permintaan lokal (local demand); bahan baku yang dapat dipindahkan (transferred input); dan permintaan luar (outside demand) (Hoover dan Giarratani dalam Miarsih, 2009) Selain teori yang dikemukakan di atas, terdapat teori lokasi yang perlu untuk diketahui yaitu Central Place Theory. Teori ini dikembangkan oleh Christaller yang disempurnakan oleh August Losch. Kesimpulan yang dapat diambil dari teori ini adalah bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan kepada penduduk adalah dengan menempatkan lokasi


kegiatan yang melayani kebutuhan penduduk pada tempat yang sentral. Hal tersebut merupakan landasan utama bagi setiap alokasi lokasi fasilitas pelayanan (Djojodipuro dalam Miarsih, 2009). Tempat lokasi yang sentral yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tempat yang memungkinkan pertisipasi masyarakat secara maksimum, baik bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan, maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang atau jasa pelayanan yang dihasilkan. Tempat seperti itu, oleh Christaller dan Losch, diasumsikan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk yang heksagonal. Tempat-tempat tersebut memiliki kawasan pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Berdasar pada asumsi Christaller bahwa “orang akan berjalan ke tempat yang paling dekat tempat tinggalnya untuk mendapatkan barang kebutuhan”, maka bagi orang-orang yang tinggal di kawasan pengaruh tempat-tempat sentral yang bertampalan, mereka akan pergi ke tempat sentral yang paling dekat. Bourne dalam Mirza (2008) strategi yang dilakukan untuk menetapkan lokasi pada tingkat pelayanan umum sehingga dapat memberikan pelayanan secara optimal adalah : 1. Diperoleh gambaran yang tepat pada tingkat karakteristik target populasi konsumen yang telah teridentifikasi. 2. Menetapkan distribusi ruang dari target populasi yang telah di identifikasi. 3. Menetapkan area wilayah yang berpotensi untuk dialokasikan pada area fasilitas. 4. Menetapkan secara pasti terhadp lokasi fasilitas masing-masing area pelayanan


Diperoleh manfaat dari teori tersebut di atas adalah: pergerakan kota merupakan aktivitas yang ada dalam ruang kota, baik ekononi maupun jasa pelayanan umum, termasuk diantaranya urban/penduduk kota dan keberadaan fasilitas sarana prasarana pendidikan. Mengetahui karakteristik jenis kegiatan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu lokasi kegiatan. Menentukan lokasi sangat terkait dengan daerah pelayanan yang menjadi target pelayanan. Dari sini akan terlihat bahwa pelayanan umum yang lebih bersifat pelayanan publik akan berbeda dengan kegiatan ekonomi yang lebih berorientasi ekonomi. Menurut Daldjoeni dalam (Miarsih, 2009) terdapat tiga konsep mengenai lokasi kegiatan: 1. Jangkauan (range), maksudnya seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. 2. Batas ambang penduduk (treshold), biasanya jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan/membutuhkan suatu fasilitas tertentu. 3. Tempat pusat (central place), yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan perdesaan serta wilayah yang lebih besar lagi daripada wilayahnya sendiri dengan masing-masing tempat pusat tersebut menawarkan batas ambang populasi dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayani. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perilaku lokasi dari kegiatan pada umumnya adalah memaksimalkan akses pada komunitas masyarakat (Rusthon dalam Miarsih, 2009).


2.5. Analisis Interaksi atau Gravitasi Interaksi adalah terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu, maka apa yang sedang atau yang sudah terjadi. Menurut Bintarto (1989) interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya ataupun proses politik dan sejenisnya dan lambat ataupun cepat dapat menimbulkan suatu realita atau kenyataan. Menurut Roucek dalam Suprapta (2006) interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihakpihak yang bersangkutan melalui kontak langsung. Sedangkan

Short dalam

Suprapta (2006) mengatakan bahwa interaksi merupakan sistem perkotaan dan tatanan dari kota-kota kecil melalui aliran manusia, barang dan gagasan. Aliran ini merupakan dinamika sistem perkotaan dan merupakan daerah sistem pergerakan manusia dalam melakukan aktivitasnya yang berupa perjalanan ke tempat kerja, perjalanan belanja, kunjungan keluarga maupun perjalanan untuk rekreasi, tetapi alasan pergerakan pada umumnya adalah alasan ekonomi, penduduk cenderung bergerak apabila terdapat prospek pekerjaan dan gaji yang lebih baik disamping itu ada alasan dalam bentuk sosial, seperti kurangnya pelayanan sosial yang miskin dan kurang kebebasan individu. Sistem wilayah adalah sistem yang rumit. Hanya sebagian saja yang dapat diamati oleh manusia, atau yang mampu diamati dengan mikroskop perencana, antara lain : hubungan antar manusia atau masyarakat, perusahaan industri, aparat pemerintahan dan lain-lain. Berbagai sistem pendekatan telah dilakukan dalam


usaha menghayati system wilayah yang rumit tersebut, misalnya dengan pendekatan analisis kependudukan, analisis ekonomi, analisis masukan-keluaran, program linier, dan sebagainya. Interaksi antar wilayah merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena aktivitas yang dilakukan oleh sumberdaya manusia di dalam suatu wilayah. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menduga besarnya interaksi antar wilayah adalah model gravitasi. Persamaan dalam model gravitasi ini bisa digunakan untuk menganalisis dan menduga pola interaksi spasial (Panuju, 2005). Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Oleh karenanya model gravitasi berfungsi ganda, yaitu sebagai teori lokasi dan sebagai alat dalam perencanaan. Interaksi bisa saja diukur dari banyaknya perjalanan (trip) dari penduduk kota A ke kota B atau sebaliknya. Besarnya interaksi antara kedua wilayah ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu : 1) banyaknya potensi kedua kota wilayah tersebut yang dapat diukur dari jumlah penduduk, banyaknya lapangan kerja, total pendapatan (nilai tambah), jumlah/luas bangunan, banyaknya fasilitas kepentingan umum dan lain-lain. Mungkin karena mudah mendapatkan datanya maka ukuran yang sering digunakan adalah jumlah penduduk. Penggunaan jumlah penduduk sebagai alat ukur karena jumlah penduduk sangat terkait langsung dengan berbagai


ukuran lain yang dikemukakan di atas ; dan 2) jarak antara kedua kota/wilayah tersebut. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk berpergian karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga dan biaya. Makin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian (Tarigan, 2009).

2.6. Pendidikan dalam Konteks Pengembangan Wilayah 2.6.1. Pengertian Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi (Sirojuzilam, Abdiyanto, Bastari, Kadir dan Binsar, 2005). Menurut Sa’ud (2007), pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, serta keimanan dan ketakwaan manusia. Sedangkan Lubis (2010), pendidikan merupakan agenda strategis dalam kehidupan dan pembangunan bangsa. Kenerhasilan pembangunan dan kemajuan suatu Negara biasanya diukur melalui beberapa indikator, termasuk potensi ekonomi, mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas manusia ditentukan oleh kualitas pendidikan, dan merupakan faktor penting penentu kemajuan bangsa. Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi modal manusia (human investment) yang jika dikelola dengan benar akan berdampak peningkatan kesejahteraan.


Dictionary of Education dalam Sa’ud (2007), adan 2 poin penting pengertian dari pendidikan, yaitu : 1) merupakan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup; dan 2) merupakan proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang dating dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan kemampuan social dan kemampuan individual yang optimum. Menurut Maltus dalam Hajizi (2004) pendidikan sangat berjasa dalam pemberantasan buta huruf, meningkatkan kemampuan kerja, membangun keserasian sosial dan perdamaian ekonomi. Ringkasan pandangan Malthus tentang pendidikan termuat dalam poin-poin berikut ini : a. Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam halhal seperti membaca, membuat pertimbangan dan argumentasi, meningkatkan kemampuan kerja pribadi dan memperlancar roda pemerintah. b. Pertumbuhan penduduk menuntut peran pendidikan yang lebih besar, oleh karena tekanan penduduk dapat membuat frustasi pertumbuhan ekonomi. c. Pendidikan berperan dalam membangkitkan potensi-potensi ekonomi eksternal. Pendidikan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat dibangun kualitas sumber daya manusia yang mampu membangun kemajuan suatu bangsa (Lumban Gaol, 2010). Sedangkan Ahadin (2009) menyatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu bersaing pada kehidupan global.


Menurut Supriadi (2010) pendidikan dikatakan bermutu, jika dapat menjawab tantangan yang ada di masyarakatnya sehingga dapat menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk dunia industry sebagai pemakai lulusan serta sesuia dengan perkembangan Ipteks. Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada dimasyarakat (Isbiayantoro dalam Miarsih, 2009). Selanjutnya Rechey dalam Miarsih (2009) pendidikan diartikan sebagai suatu aktifitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks, modern, dan fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yaitu sekolah, yang tetap berhubungan dengan pendidikan di luar sekolah. Menurut Lodge dalam Miarsih (2009) dalam pengertian yang lebih sempit pendidikan berati, dalam praktiknya identik dengan “sekolah”, yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang di atur. Menurut Isbiyantoro dalam Miarsih (2009) hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu: 1. Sekolah sebagai patner dari masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan 2. Sekolah sebagai produser yang melayani pesanan pendidikan dari masyarakat Hubungan tersebut terdapat tiga gambaran hubungan yang rasional; pertama, sekolah sebagai lembaga layanan masayarakat sehingga terdapat konsekuensi konseptual dan teknis, hal ini mengakibatkan terjadi kesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, target yang ditangani sekolah akan ditentukan oleh kejelasan formulasi kontrak antara sekolah dengan masyarakat. Ketiga, mengingat sekolah sebagai


pihak yang dikontrak masyarakat, sehingga akan dipengaruhi oleh ikatan obyektif antara keduanya seperti sarana dan prasarana yang ada. Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), dan dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Dikti dalam Mirza, 2008). Pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. (Suprapto dalam Mirza, 2008). Dari uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dalam penelitian ini adalah : 1) Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan; 2). Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya; 3). Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh seseorang atau masyarakat; dan 4). Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju kedewasaan.

2.6.2. Pendidikan Kejuruan Evans dalam Wardiman (1999) mendefenisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada


bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan, sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam daripada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. United States Congress dalam Wardiman (1999) mengatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk pekerjaan tertentu atau untuk persiapan tambahan karier seseorang. Dalam hal ini terlihat bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk memasuki lapangan kerja dan diperuntukkan bagi siapa saja yang menginginkannya, yang membutuhkannya dan yang dapat untung darinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa .Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.. Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 . 2009 menyatakan bahwa visi, misi dan tujuan dari pembangunan Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Nasional adalah sebagai berikut : 1. Visi Dikmenjur adalah : Terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia berkelas dunia serta perluasan layanan pendidikan berbasis keunggulan lokal.


2. Misi Dikmenjur sebagai berikut : a) Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Lembaga Pendidikan Kejuruan sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi Berstandar Internasional; b) Melaksanakan sistem pendidikan kejuruan yang permeable dan flexible secara terintegrasi antar jalur dan jenjang pendidikan; c) Mengupayakan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu dan berbasis keunggulan lokal; d) Meningkatkan peran serta

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

pendidikan

kejuruan;

e)

Meningkatkan Capacity Building penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui sinkronisasi dan koordinasi. 3. Tujuan Dikmenjur sebagai berikut : 1) Mewujudkan Lembaga Pendidikan Kejuruan yang Akuntabel sebagai Pusat Pembudayaan Kompetensi Berstandar Internasional; 2) Mendidik Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja dan kompetensi berstandar Internasional; 3) Memberikan berbagai Layanan Pendidikan Kejuruan yang Permeable dan Flexible secara terintegrasi antar jalur dan jenjang Pendidikan; 4) Memperluas layanan dan pemerataan mutu pendidikan kejuruan. Menurut Slamet dalam Mirza (2008) teori pendidikan kejuruan yaitu : 1. Pendidikan Kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. 2. Pendidikan Kejuruan akan efektif jika individu dilatih secara langsung dan spesifik, dan


3. Menumbuhkan kebiasaan kerja yang efektif kepada siswa akan terjadi hanya jika pelatihan dan pembelajaran yang diberikan berupa pekerjaan nyata dan bukan sekedar latihan.

2.6.3. Perencanaan Pendidikan Dalam Memilih Lokasi Sekolah Perencanaan

pendidikan

adalah

suatu

proses

intelektual

yang

berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal dan berhubungan sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan yang lain (Sa’ud, 2007). Perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan, situasi, dan tujuan, keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional serta memperhatikan faktor-faktor sosial dan politik merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang menyeluruh. Menurut Sa’ud (2007), tujuan perencanaan pendidikan adalah menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah (menyusun alternatif dan prioritas kegiatan) yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan pendidikan.


Pemilihan lokasi sekolah pada suatu wilayah merupakan salah satu bentuk dari suatu perencanaan pendidikan. Pemilihan lokasi sekolah pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pemilihan lokasi bangunan lain seperti pemilihan lokasi perumahan, pertokoan, industri, dan lain-lain, dimana hal ini berkaitan dengan teori lokasi. Pemilihan lokasi sekolah pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa factor seperti tingkat aksesibilitas pendidikan (jarak dan waktu tempuh menuju sekolah), kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh jangkauan pelayanan sekolah, fasilitas yang memadai dan lingkungan yang kondusif. Tarigan (2009) menyatakan bahwa teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini berkaitan dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Teori lokasi mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan,


tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

2.7. Pengembangan Wilayah Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menambah, meningkatkan, memperbaiki atau memperluas. (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Wilayah adalah kumpulan daerah berhamparan sebagai satu kesatuan geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif (Miraza, 2005). Pengembangan wilayah yaitu setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama-sama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif di mana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyanto, 2008). Sirojuzilam (2005) pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. Pembangunan daerah atau pengembangan wilayah dilakukan melalui rangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan dan dilangsungkan secara


terus menerus selama kurun waktu tertentu. Kegiatan pengembangan wilayah dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang di antaranya adalah pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat. Menurut Nachrowi dan Suhandojo (2001) menyatakan bahwa unsur-unsur pengembangan wilayah terdiri dari 3 (tiga) unsur wilayah yaitu : sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan nama tiga pilar pengembangan wilayah. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi unsure tersebut mencerminkan kinerja dari suatu wilayah. Tiap-tiap wilayah memiliki kinerja yang berbeda-beda sehingga mendorong terciptanya spesialisasi spesifik wilayah. Pengembangan

wilayah

merupakan

interaksi

antara

tiga

pilar

pengembangan wilayah. Suatu wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang cukup kaya dan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi, akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup dan sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya Nachrowi dan Suhandojo (2001) menyatakan bahwa salah satu pilar yang cukup penting adalah sumber daya manusia (SDM), karena dengan kemampuan yang cukup akan mampu menggerakkan seluruh sumber daya wilayah yang ada. Berbeda dengan sumber daya alam yang mempunyai keterbatasan, semakin lama semakin berkurang dan habis. Di samping itu, SDM mempunyai peran ganda dalam sebuah proses pembangunan, dapat sebagai obyek maupun


subyek pembangunan. Sebagai obyek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk disejahterakan, dan sebagai subyek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, konsep pembangunan itu sesungguhnya adalah pembangunan manusia (human development) yaitu pembangunan yang berorientasi kepada manusia (people center development), di mana manusia dipandang sebagai sasaran sebagai pelaku pembangunan. Mengingat pentingnya SDM dalam pengembangan wilayah maka sangat diperlukan usaha-usaha peningkatan kualitas/mutu dari sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan keamanan tanpa mengabaikan investasi fisik, sarana danprasarana serta dari segi pembiayaannya. Mutu modal manusia yang meningkat akan mengakibatkan produktivitas dan kinerja juga meningkat

2.8. Hubungan Antara Pengembangan Wilayah dan Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibandingkan negara lain akan mencerminkan keberhasilan dalam memberdayakan rakyatnya. Apalagi IPM Indonesia terbilang rendah disbanding Negara-negara di dunia, karena itu upaya meningkatkan IPM dari mulai skala Kabupaten/Kota di seluruh nusantara patut dihargai dan mestinya terus dilakukan (Surya, 2012). Upaya peningkatan kualitas hidup warga idealnya diawali dengan melihat akar masalah yang kemudian menimbulkan substansi mmasalah lainnya. Kasus beberapa kota metropolitan dan kota besar lain di Indonesia menunjukkan akar masalahnya bermuara pada peningkatan populasi penduduk dan sebaran yang tidak


merata. Kota metropolitan dan kota besar masih dilirik sebagai kota yang mampu member lapangan pekerjaan dengan pendapatan tinggi. Padahal persepsi seperti ini cenderung keliru, sebab lowongan pekerjaan formal hanya diperoleh oleh tenaga kerja dengan kualifikasi tinggi (Surya, 2012). Pelayanan sosial kota dalam penyelenggaraannya memerlukan adanya penyediaan fasilitas sosial. Penyediaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan wilayah dan kota seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, melainkan juga pembangunan sumber daya manusianya. Konsep perencanaan wilayah pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengalokasikan sumber daya demi tercapainya tujuan yang lebih baik dimasa yang akan datang ( Tarigan, 2006). Hal tersebut, berarti bahwa harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, maka sudah seharusnya perlu diperhatikan kualitas masyarakat. Meningkatkan kualitas masyarakat, maka pemerintah

perlu

mengupayakan

mutu

pendidikan

dan

kesehatan

bagi

masyarakatnya. Pemerintah harus memberikan fasilitas dibidang kesehatan, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas pendidikan paling mendasar dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan. Berbagai problematik peningkatan mutu sarana pendidikan termasuk rehabilitasi kondisi fisik gedung-gedung yang bermasalah tentulah terkait dengan pengelolaan dan sistem pendidikan yang belum seperti diharapkan oleh kalangan


pendidikan. Pembangunan fasilitas sosial di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan, karena tingkat pendidikan masyarakat sangat mempengaruhi kualitas masyarakat bahkan kualitas bangsa ini (www.suaramerdeka.com). Menurut Supriyoko dalam Miarsih (2009) pendidikan dan masyarakat multikultural itu memiliki hubungan timbal balik (reciprocal relationship). Artinya, bila pada satu sisi pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat, di sisi lain masyarakat dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk memberhasilkan fungsi dan peran pendidikan umumnya. Menurut Margater dalam Miarsih (2009) mengatakan bahwa pendidikan dalam pembangunan dituntut untuk mengemban tugas yang semakin kompleks dan luas sesuai dengan aneka ragam masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Adapun pendidikan yang relevan dengan pembangunan diarahkan untuk: a. Menambah konformitas masyarakat terhadap program-program pembangunan. b. Menambah kepekaan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat dari pengaruh pembangunan yang terjadi. c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu menyelesaikan persoalan yang ada sebagai upaya untuk memajukan pembangunan di lingkungan mereka. d. Mengembangkan sikap yang cocok untuk tuntutan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran pendidikan dapat memberi penguatan di satu sisi, yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini langsung atau tidak langsung, akan memberi penguatan pada sisi lain. Penguatan terhadap pendidikan, misalnya dengan memperbaiki

sistem

dan

mengefektifkan

kegiatan

belajar

dengan

cara


mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana pendidikan, akan menambah keberhasilan dalam membangun masyarakat. Di sisi lain, penguatan pada masyarakat yaitu dengan mengelola potensi yang dimiliki secara benar, akan menambah keberhasilan fungsi dan peran pendidikan umumnya. Implikasinya, dilakukannya penguatan pada kedua sisi secara simultan akan memberi hasil optimal, baik dari sisi peran pendidikan maupun pembangunan masyarakat secara berkesinambungan (Miarsih, 2009) Kajian pengembangan wilayah memiliki aspek yang luas. Pengembangan wilayah tidak hanya menjangkau aspek-aspek pengembangan fisik, tetapi juga aspek ekonomi, kelembagaan dan manusia. Pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah menuntut terciptanya manusia yang berkualitas, yang mempuyai kempuan intelektual, keterampilan kerja, dan daya saing tinggi. Permasalahan pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah salah satunya disebabkan rendah kualitas sumber daya manusianya. Peranan institusi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualiatas Sumber Daya Manusia (SDM) kaitannya dengan pengembangan dan pembanguan wilayah/daerahnya pembangunan

telah

wilayah

menarik ditujukan

perhatian untuk

akhir-akhir

mengupayakan

ini.

Perencanaan

keserasian

dan

keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman (Riyadi, 2000). Lebih lanjut, Riyadi (2000) menyatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia di daerah melalui sarana pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat memicu pengembangan wilayah. Arbo dan Benneworth dalam Mirza (2008)


institusi pendidikan tidak hanya sebatas melaksakan pendidikan dan penelitianpenelitian (research), tetapi juga memainkan peranan penting di dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengembangan wilayahnya di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

2.9. Kerangka Pemikiran Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki potensi sektor pertanian, industri dan pariwisata. Ketiga potensi wilayah tersebut memiliki daya tarik untuk dikembangkan pendidikan kejuruan yang fungsinya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang spesifik agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Daya tarik penentuan sekolah berdasarkan potensi wilayah yaitu sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata tersebut tidak terlepas dari potensi wilayah yang memiliki potensi, seperti potensi sektor pertanian berada di Kecamatan Silimakuta, sektor industri di Kecamatan Bosar Maligas karena adanya kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, dan sektor pariwisata berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang memiliki potensi Danau Toba. Namun potensi wilayah di masing-masing kecamatan tersebut perlu dikaji keberadaannya, hal ini disebabkan dipengaruhi oleh daya tarik kecamatan. Adapun kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1.


Kabupaten Simalungun

Potensi

Pertanian

Kecamatan Silimakuta

Analisis LQ

Pariwisata

Industri

Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

Kecamatan Bosar Maligas

Basis

Daya Tarik

Analisis Gravitasi

Penentuan Lokasi SMK

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pohan (2012) dalam studi penelitiannya mengenai Analisis Lokasi

Recommend Documents