9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan berasal dari penerjemahan Bahasa Inggris yaitu “empowerment”, yang bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “gaya” tapi juga merupakan “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak hanya bermakna “mampu” tapi juga “mempunyai kuasa” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:1). Wrihatnolo dan Dwidjowijoto( 2007: 74), mengemukakan bahwa “konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat...” “Konsep empowerment (pemberdayaan) sebagai konsep alternatif pembangunan yang pada intinya menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung...” (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 59-60). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk
9
10
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata
lain,
pemberdayaan
adalah
memampukan
dan
memandirikan
masyarakat. Dalam jurnal Empowerment and Poverty Reduction : a sourcebook Empowerment and Development Effectiveness: Good Governance and Growth oleh Helman dkk (2000:11), mengemukakan bahwa: Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives.(Dengan adanya pemberdayaan maka orang-orang lemah dapat
memperluas
kemampuannya
untuk
berpartisipasi
di
dalam
merundingkan, mempengaruhi, mengawasi dan mempertanggungjawabkan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka)
“...Pemberdayaan pada hakekatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental...”(Mardikanto, 2010: 73). Menurut Alsop, dkk dalam jurnal Empowertment in Pratice From Analysis to Implementation (2006:1)
menyatakan bahwa:“empowerment is defined as
group’s or individual’s capacity to make effective choices, that is, to make choices and then to transform those choices into desired action and outcomes” Dalam jurnal tersebut pemberdayaan digambarkan sebagai kapasitas kelompok maupun individu di dalam membuat pilihan yang efektif, kemudian mengubah pilihan tersebut ke dalam hasil dan tindakan yang diinginkan.
11
Payne
(dalam
Adi,
2008:
77-78)
mengemukakan
bahwa
suatu
pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna: “To help clients gain power of decision and action over their own live by reducing the effect of social or personal blocks to exercising exiting power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients” Jadi, inti dari pemberdayaan adalah untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan efek sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. Soetomo (2011: 22) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Perkins dan Zemmerman, 1995 (dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoyo, 2007: 179) mendefinisikan bahwa “... pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga memperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas suberdaya tersebut...” Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat diambil garis besarnya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya untuk memandirikan dan mensejahterkan masyarakat.
12
Mardikanto (2010: 75-86), upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Bina manusia Yang termasuk ke dalam upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yaitu: 1)
Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan
2)
Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi: a) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi organisasi c) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya d) Interaksi antar individu di dalam organisasi e) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain
3)
Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) yang meliputi: a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama serta b) Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.
13
b. Bina usaha Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan karena bina manusia tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan
kesejahteraan
(ekonomi
atau
non
ekonomi)
akan
menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat. c. Bina lingkungan Terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. d. Bina kelembagaan Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial, apabila memenuhi 4 komponen yaitu: 1)
Komponen person, dimana orang-orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat tifikasi dengan jelas
2)
Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi
3)
Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara besama, sehingga
14
seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut 4)
Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.
Menurut Adi (2008: 83-84) mengemukakan bahwa: “...pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaanya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (on going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja...” Berdasar berbagai konsep pemberdayaan secara luas diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan usaha meningkatkan potensi sumber daya manusia merupakan sasaran perubahan yang penting. Karyawan sebagai individu, di samping harus memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mendukung jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, juga harus memiliki kesamaan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dikembangkan organisasi. Oleh sebab itu fokus sumber daya manusia sebagai sasaran perubahan ditujukan pada aspek-aspek visi, nilai yang dianut, keahlian, sikap dan persepsi mereka. Sikap dan persepsi yang tidak sama tentang arti penting perubahan merupakan faktor penghambat perubahan yang akan dilakukan.
15
Dilihat
dari
proses
operasionalisasinya,
ide
pemberdayaan
memiliki dua kecenderungan, yakni: 1. Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, ata kemampuan ( power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna untuk mendukung pembangnan kemandirian mereka melali organisasi, dan kedua 2. Kecenderungan
sekunder,
yaitu
kecenderungan
yang
menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidpnya memalui proses dialog. Kecenderungan tersebut memberikan ( pada titil ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus memali
kecenderungan
sekunder
terlebih
dahulu
(Sumodiningrat :1999) Arah pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yakni: 1. Penciptaan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), disini titik tolaknya adlah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memilliki potensi yang dapat dikembangkan. Artimya tidak ada masyarakat yang sama sekali
tanpa
daya,
karena
demikian
akan
sudah
punah.
Pemberdayaan adalah upaya untuk membangn daya itu, dengan
16
mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di,ilikinya serta berupaya untuk mengembangkanya. 2. Upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), dengan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya 3. Perlindungan. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu perlindungan dan pemikahkan kepada yang lemah amat berdasar asitnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta ekspolitasi yang kuat atas yang
lemah.
Pemberdayaan
masyarakat
bukan
membuat
masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Kerena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat diperkirakan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adlah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk
17
memajukaandiri kea rah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. (Sumodiningrat, 1999:44). Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2-7) mengemukakan bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai 3 (tiga) tahapan yaitu 1. Tahap pertama yaitu tahap penyadaran, target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. 2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengkapasitaan atau capacity building atau enabling yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. 3. Tahapan yang terakhir adalah pemberian daya itu sendiri atau empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:30-33), juga menjelaskan bahwa ada 3 hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat : 1. Pemberdayaan
dipandang
sabagai
jawaban
atau
pengalaman
pelaksanaan pembangunan yang didasari oleh kebijakan yang terpusat sejak tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Proses pembangunan terpusat dan akhirnya tidak partisipatif itu telah menyadarkan para pemikir kebijakan publik untuk akhirnya berani mengadopsi konsep pemberdayaan yang dipercayai mampu menjembatani partisipasi
18
rakyat dalam proses pembangunan. Pemberdayaan tersebut ditantang untuk dapat menumbuhkan kembali inovasi dan kreatifitas rakyat. 2. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas tantangan konsep pertumbuhan yang mendominasi pemikiran para pengambil kebijakan publik yang cenderung melupakan kebutuhan rakyat pada level akar rumput. Untuk menjamin penyaluran aset pembangunan lebih baik kepada rakyat lahirlah konsep distribusi pembangunan. Dalam konsep pertumbuhan, pemanfaatan pembanguanan adalah pelaku usaha besar. Dalam konsep distribusi pembangunan, pemanfaata pembangunan adalah rakyat pada level akar rumput. Para pengambil kebijakan public percaya bahwa konsep distribusi pembangunanan dapat beriringan dengan konsep pertmbuhan ekonomi apabila konsep distribusi pembangunan menerapkan konsep pemberdayaan. Pemberdayaan ditantang untuk dapat menjamin distribusi asset pembangunansecara merata dengan proses dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, 3. Pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas nasib rakyat yang masih banyak didomisili oleh penduduk miskin, pengangguran, masyarakat dengan kualitas hidup rendah dan masyarakat terbelakang/ tertinggal disejumlah daerah di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh pemikir pembangunan, pembangunan di negara berkembang banyak diwarnai fenomena kemiskinn, pengangguran dan kesenjangan. Sehingga muncl pandangan konsep bahwa konsep pertumbuhan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Akhirnya mereka
19
melirik konsep pemberdayaan untuk mencoba menjawab tantangan pembangunan di Indonesia. dengan demikinan, konsep pemberdayaan di Indonesia bukan tanpa nilai, tatapi justru memiliki nilai yang spirit untuk menuntaskan permasalahan khas nagara berkembang seperti yang dikatakan diatas. Lebih khusus, pemberdayaan mempunyai misi yang jelas yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan tiga alas an diatas , pemberdayaan masyarakat memperoleh justifikasi pemberlakuannya di Indonesia. Konsep pemberdayaan berdasarkan pengalaman di beberapa negara berkembang dan beberapa negara maju mempunyai berbagai bentuk yang sangat variatif bahwa pemberdayaan diarahkan untuk orang, organisasi dan masyarakat. Para pengambil kebijakan public kemudian mencoba menerapkan konsep ini dlam praktik-praktik pembangunan. pemberdayaan
dengan
berbagai
bentuk
modelnya
diterapkan
untuk
memberdayakan orang, masyarakat dan organisasi, termasuk memberdayakan organisasi pemerintahan. Berkaitan dengan PNPM Mandiri dibidang ekonomi Musfirowati dan Lituhayu dalam Jounal of public policy and Management Review vol 1 no 1 2012 ( dalam http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr) memberikan hasil kajian terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai: “Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri...”.
20
Penelitian Musfirowati dan Lituhayu (2010) diketahui bahwa : “...Penelitian tersebut mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan lebih baik. Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam proses dana bergulir mempunyai alur tertentu. Mulai pembuatan proposal dari masing-masing Kelompok SPP mengenai rencana penggunaan dana bergulir, di dalam proposal dijelaskan dengan jelas tentang jenis usaha dan jumlah pinjaman yang akan diajukan...” Hogan (dalam Adi, 2008: 85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan (recall depowering/empowering experience). 2. Mendiskusikan
alasan
mengapa
terjadi
pemberdayaan
dan
penidakberdayaan (discuss reason for depowerment/empowerment). 3. Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek (identify one problem or project). 4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (identify useful power bases). 5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (develop and implement action plans)
21
Gambar 1.1 Siklus Pemberdayaan Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan
Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pembedayaan dan penidakberdayaan
Mengembang-kan rencana aksi dan mengimplementasikannya
Mengidentifikasikan basis daya (kekuatan) yang bermakna untuk melakukan perubahan
Mengidentifikasikan suatu masalah ataupun proyek
(Sumber: Adi, 2008: 86) Wilson (dalam Mardikanto, 2010:139-140), sebagai berikut: a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan
untuk
kemudian
mengambil
keputusan
mengikuti
pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
22
c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. f. Peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru Gambar 1.2 Siklus Pemberdayaan Keinginan untuk berubah Timbulnya kompetensi untuk berubah
Kemauan dan keberanian untuk berubah
kemauan untuk berpartisipasi
Peningkatan dan efektivitas pemberdayaan
Timbulnya motivasi baru untuk berubah
(Sumber : Mardikanto, 2010: 140)
peningkatan partisipasi
23
Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 119-120) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi dalam pemberdayaan. Ketiga strategi tersebut adalah: a. Pemberdayaan yang hanya berkutat di daun dan ranting atau pemberdayaan konformis. Struktur sosial, ekonomi, dan politik dianggap given, pemberdayaan masyarakat hanya dilihat sebagai upaya meningkatkan daya adaptasi terhadap struktur yan sudah ada. Bentuknya berupa mengubah mental yang tidak berdaya dan pemberian bantuan baik modal maupun subsidi. b. Pemberdayaan yang hanya berkutat di batang/pemberdayaan reformi. Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja opersional dengan membenahi pola kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga dan sebagainya. c. Pemberdayaan yang berkutat di akar (pemberdayaan struktural), bahwa ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum lemah. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut : a. Akses, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses akan risorsis yang diperlukannya untuk mengembangkan diri;
24
b. Partisipasi, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya dapat berpartisipasi mendayagunakan risorsis yang diaksesnya; c. Kontrol, yaitu target yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai kemampuan mengontrol proses pendayagunaan risorsis tersebut; d. Kesetaraan, yaitu pada tingkat tertentu saat terjadi konflik, target mempunyai kedudukan sama dengan yang lain dalam hal pemecahan masalah. Helman, dkk (2000: 14-18) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) elemen kunci dalam pemberdayaan. Keempat elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut : a. Access to information (akses informasi) Informasi
adalah
sumber
kekuasaan/kekuatan
dalam
pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai pemberdayaan masyarakat dapat berupa akses terhadap pelayanan yang disediakan, peluang-peluang yang ada dalam pemberdayaan, efektivitas dalam negoisasi, dan akuntabilitas dari pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan. Sehingga informasi yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya sedang terjadi sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin agar dapat terlibat dalam pemberdayaan. b. Inclusion and participation (inklusi dan partisipasi) Inklusi dan partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pemberdayaan karena merupakan cara agar masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemberdayaan. Dengan adanya
25
partisipasi memberikan kemungkinan kepada setiap masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi memiliki bentuk yang berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Partisipasi yang dilakukan secara langsung 2) Partisipasi yang diwakilkan kepada anggota dari kelompok atau asosiasi 3) Partisipasi melalui politik, yaitu melalui perwakilan pemilihan c. Accountability (akuntabilitas) Akuntabilitas
merupakan
tanggungjawab
dari
pemerintah
mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.
Terdapat 3
(tiga) tipe utama dalam akuntabilitas, yaitu sebagai berikut: 1) Politik 2) Administratif 3) Public d. Local organizational capacity (kapasitas lokal organisasi) Kapasitas lokal organisasi merupakan kesediaan masyarakat untuk bekerja secara bersama-sama, mengelola organisasinya, memobilisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendapat lain dari Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain :
26
Pendapat lain dari Totok Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain : 1. Tahapan
pertama seleksi lokasi. Seleksi wilayah sesuai dengan
kriteria yang telah disepakati oleh lembaga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus diberdayakan. 2. Sosialisasi pemberdayaan msyarakat. Sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
program
pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan 3. Proses pemberdayaan masyarakat Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menungkatkan taraf hidupnya. Dalam proses trsebut mayarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut ini :
27
A. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permaslahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu
dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta
menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permaslahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi: a) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknisi pelaksanaanya b) Persiapan penyelengaraan pertemuan c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan d) Pembahasan hasil dan penyusuanan rencana tindak lanjut B. Meyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah b) Indentifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah d) Pengembangan
rencana
kegiatan
serta
perorganisasian
pelaksanaan C. Menerapkan rencana kegiatan kelompok Rencana tang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkirt dengan tetap memperhatikan realisasi dan
28
rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuankegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakikan perbaikan jika diperlukan D. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara pertisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). PME ini
dilakunan
secara
mendalam
pada
semua
tahapan
pemeberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaanya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan 4. Pemandirian mayarakat Arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan mayarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya kerana prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memendirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan mayarakat mestinya juga didampingi oleh satu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaaan masyarakat. Peran tim
29
pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelanpelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat Menurut Rukminto Adi (2008: 78-80), pemberdayaan dapat bervariasi berdasarkan tujuan pembangunan. Berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah ini: Gambar 1.3 Relasi Antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pemberdayaan Lingkungan
E.
Pemberdayaan ekonomi
Pemberdayaan kesehatan
F.
Pemberdayaan Sosial Budaya G.
H. Pemberdayaan Politik
Pemberdayaan Hukum Kesejahteraan Masyarakat
I.
J. (Sumber : Rukminto Adi, 2008: 80)
Pemberdayaan Spiritual
30
Berdasarkan
Gambar
diatas.,
berbagai
macam
bentuk
pemberdayaan dapat dipadukan dan saling melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sering kali menjadi masalah adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk menyinergikan berbagai macam upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai bidang dengan mengakibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, ataupun menyinergikan pemberdayaan yang dilakukan berdasarkan bidang yang berbeda. Berkaitan dengan penjelasan diatas Musrizal1 dan Hakim Muttaqim yang berjudul “Eefficiency refund loan program savings and loans of women in poverty reduction in district north aceh Dewantara district by using data envelopment analysis (DEA)” Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada dasarnya terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek pembangunan sarana fisik (sarana dan prasarana), peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat dan Simpan Pinjam Perem-puan (SPP). Pelaksanaan Program Nasional. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) ditiap-tiap kecamatan berbeda anta-ra satu kecamatan dengan kecamatan yang lain tergantung keinginan dan kebutuhan kecamatan tersebut.
31
B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya untuk menentaskan atau memecahkan masalah kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kesempatan kerja
masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 1. Tujuan Umum PMPM Mandiri Perdesaan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengeloaan pembangunan. 2. Tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut : a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan b. Melembagakan pengelolaan pembangunan yang partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal. c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
32
f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. (Petunjuk Tenkis Operasional 2009:5-6)
3. Pendekatan dalam PNPM-MP PNPM Mandiri Perdesaan melakukan pendekatan atau upayaupaya rasional dalam menciptakan tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis mayarakat dengan: 1. Mengunakan
kecamatan
sebagai
lokus
program
untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program 2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambilan kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal 3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif 4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis 5. Memalui proses pemberdayaan yang tersiri atas pembelajaran kemandirian
dan
keberlanjutan.
(http://jdih.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2012/02/Tulisan- hukum-PNPM-Mandiri1.pdf)
33
4. Komponen dalam Proses Program PNPM-MP Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut: a. Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. b. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal
34
Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan kelompok
peduli
untuk
mendukung
lainnya
dalam
pemerintah
pengelolaan
dan
berbagai
kegiatan
seperti
penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan
program.
(http://jdih.bpk.go.id/wp-
content/uploads/2012/02/Tulisan- hukum-PNPM-Mandiri1.pdf) 5. Dasar Hukum Pelaksanaan PNPM-MP Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
35
1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa; c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu : a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009; d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan f. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah
36
dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; h. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; dan i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/Tulisanhukum-PNPM-Mandiri1.pdf) Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok
yang
terpinggirkan),
meningkatnya
kapasitas
kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaanya PNPM Mandiri memusatkan kegiatan bagi msyarakat miskin perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan fasilitasfasilitas pemberdayaan, pendampingan, pelatihan dan Bantuan Langsung Tunai (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pertama
37
perencanaan, pengambilan keputusan, penggunaan dan pengelolaan dana,, kedua pelaksanaan kegitan, serta ketiga pelestariaan kegiatan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berasal dari alokasi Anggaran
pendapatan
dan
Belanjan
Negara
(APBN),
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya dari masyarat, serta Partisipasi dunia usaha. Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan: a. Perencanaan Kegiatan Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan disebut dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. b. Pelaksanaan Kegiatan
38
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan
lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu
mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BPUPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan. c. Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi
manfaat
kepada
masyarakat
secara
berkelanjutan
(sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses
perencanaan, aspek good
governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
harus
memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.
39
Jenis usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi : : a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat, c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. d. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP)
C. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Berdasarkan Petunjuk Operasinal Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Kegiatan Simpan Pinjam
untuk kelompok perempuan (SPP)
merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. 1. Tujuan Umum: a. Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, b. Kemudahaan akses pendanaan sosial dasar c. Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan
40
d. mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. 2. Tujuan Khusus: a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. 3. Ketentuan Pendanaan BLM Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan
Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. 4. Sasaran dan bentuk kegiatan Sasaran Program miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. 5. Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. 6. Ketentuan kelompok SPP
41
a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun. b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati. c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota. d. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik. e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. 7. Mekanisme Pengeloaan Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi perlu memberikan beberapa panjelasan dalam tahapan sebagai berikut ini : a. MAD Sosialisasi b. Musyawarah Sosialisasi c. Musyawarah Dusun d. Musyawarah Desa dan MPK e. Verifikasi f.
MAD Usulan
g. MAD Penetapan Usulan h. Penetapan Persayaratan i.
Pencairan Dana
j.
Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok
k. Penetapan Daftar Tunggu l.
Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan
42
Gambar 1.4 ALUR KEGIATAN SPP MAD Sosialisasi
Musdes Sosialisasi
PENGEMBALIAN SPP DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Musyawarah Dusun Pertemuan Penggalian gagasan dan identifikasi Kelompok SPP
SUPERVISI DAN MONITORING
Musyawarah Desa
Musyawarah Khusus Perempuan
Musdes Pertanggungjawaban
Persiapan Penyaluran
RPD,Pencairan, Pelaksanaan,dan LPD kegiatan
(Seleksi Kelompok) Verifikasi Usulan
Penetapan, Penulisan Usulan Dan Paket Usulan Desa
MAD Prioritas Usulan
Musdes Informasi Hasil MAD
MAD Penetapan Usulan
MAD Perguliran
Sumber : PTO PNPM MANDIRI PERDESAAN
Penyempurnaan Dokumen Usulan SPP yang akan didanai
43
D. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh rumah tangga miskin merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Selain tambahan modal hal yang diperlukan
untuk peningkatan usaha adalah
peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok usaha ekonomi produktif adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas anggota kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung peningkatan usaha masyarakat. 1. Tujuan Umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pelaku kegiatan UEP di pedesaan, meningkatan kualitas teknologi produksi, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi tepat guna, memberikan kemudahan akses informasi pasar, dan sebagainya. 2. Tujuan Khusus a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha skala mikro di pedesaan terutama pelaku yang berasal dari rumah tangga miskin. b. Memberikan kesempatan pelaku usaha mikro untuk akses berbagai informasi pasar, informasi pasokan bahan baku, informasi teknologi, dan informasi lain yang mendukung kegiatan usaha yang telah ada.
44
c. Mendorong
penguatan
kelembagaan
kelompok
usaha
mikro
dipedesaan terutama aspek manajemen. 3. Dasar-dasar Pengelolaan Kegiatan a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin yang mempunyai kegiatan usaha dan tergabung dalam kelompok dengan mudah dan cepat mendapatkan
pelayanan
peningkatan
kapasitas
sesuai
dengan
kebutuhan. b. Dampak secara langsung kepada pelaku usaha golongan rumah tangga miskin. c. Pengembangan Usaha , artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas untuk pengembangan usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dimiliki. d. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana peningkatan kapasitas harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. 4. Ketentuan Pendanaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan oleh Program untuk mendanai kegiatan peningkatan kapasitas kelompok UEP dengan ketentuan : a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu tetapi bersifat kelompok masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa, jika lintas desa maka masyarakat memutuskan sebagai salah satu usulan desa.
45
b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat mempunyai
anggota
kapasitas/ketrampilan
dengan
kebutuhan
yang
peningkatan
yang sama sehingga mudah dikelola dalam
pendanaanya. c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok. d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan ketrampilan, bengkel teknologi tepat guna, dan sebagainya yang kepemilikannya diatur dan diputuskan oleh Tim Pelestarian. e. Sasaran Program Sasaran program adalah peningkatan kapasitas anggota kelompok yang tergolong rumah tangga miskin dalam menjalankan usaha sehingga usaha berkembang dan memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. f. Bentuk Kegiatan a. Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui : pelatihan- pelatihan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya. b. Bentuk
kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi
kriteria; 1. Lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin yang telah mempunyai usaha;
46
2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan; 3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat; 4. Didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat; 5. Mendukung perkembangan dan berkelanjutan usaha; 6. Meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru; 7. Memecahkan masalah yang dihadapi termasuk masalah rendahnya produktivitas usaha yang dijalankan; 8. Memberi
kesempatan
masyarakat
pengetahuan tentang usaha;
untuk
meningkatkan
47
Gambar 1.5 Alur Kegiatan UEP MAD Sosialisasi
Musdes Sosialisasi
MUSYAWARAH DUSUN Pertemuan Penggalian gagasan dan identifikasi Kelompok UEP dan Kebutuhan peningkatan kapasitas
PELESTARIAN KEGIATAN
SUPERVISI DAN MONITORING
Musyawarah Desa
Penetapan, Penulisan Usulan Dan Paket Usulan Desa
Verifikasi Usulan
Musdes Pertanggungjawaban
Persiapan Penyaluran
Musdes Informasi Hasil MAD
RPD,Pencairan, Pelaksanaan,dan LPD kegiatan
MAD Prioritas Usulan
MAD Penetapan Usulan
Sumber : PTO PNPM MANDIRI PERDESAAN
Pembuatan Detail usulan dan RAB Usulan.
48
E. Kerangka Pemikiran Kerangka
pemikiran
merupakan
landasan
peneliti
dalam
mengembangkan penelitianya dengan menggunakan berbagai kerangka konseptual yang telah dikembangkan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinn dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa memalui Program PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program bantuan dana bergulir kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, program ini bertujuan memberikan kemudahan akses bantuan permodalan usaha produktif bagi rumah tangga miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Suatu Program harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut agar kebijakan yang telah disahkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemberdayaan masarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan dalam program dana bergulir kelomopk UEP dan SPP memalui beberapa tahap antara lain pertama tahap seleksi kelompok
penerimana dana bantuan
bergulir. Setiap kelompok yang memperoleh bantuan dana bergulir haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
seperti harus memiliki
kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan
49
pinjman yang telah disepakati, kelompok penerima dana bergulir merupakan kelompok masyarakat
yang mempunyai anggota dengan kebutuhan
peningkatan kapasitas/keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola dalam pendanaanya. Tahap yang kedua yaitu sosialisasi pemberdayaan, sosialisasi merupakan upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat, melalui sosialisasi akan membantu penciptakan pemhaman masyarakat dan pikah terkait tentang program dan kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan, sosialisasi dalam PNPM MP dimulai melalui dengan tahapan musyawarah antar desa. Tahap selanjutnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanannya masyarakat kelompok sasaran secara langsung berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir seperti penyelenggarakan pertemuan dan menyusun rencana kegiatan, menetapkan rencana kegiatan kelompok smpai dengan memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipatif. Tahapan terakhir adalah pemandirian masyarakat yang merupaka tujuan akhir dari suatu pemberdayaan masyarakat, untuk mencapai kemandirian tersebut masyarakat harus benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannnya dimana untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan pengelolaan seluruh kegiatan baik pengembangan usaha ekonomi memalui pinjaman dana bergulir, bantuan sosial maupun pembangunan dasar lingkungan pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan semua dilakukan dengan pendekatan bertumpu pada kelompok.
50
pendekatan semacam ini menutut adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta memperkuat kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Banaran Kabupaten Sragen memalui pinjaman dana bergulir diharapkan masyakrakat secara mandiri
dapat membantu perkembangan
usaha ekonomi serta meningkatkan pendapatan dan kesajahteraannya. Manfaat lain yang diperoleh masyarakat melalui kegiatan pinjaman dana bergulir ini yaitu menambah pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mengelola serta pernggunaan pinjaman dana bergulir dengan baik yang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Gambar 1.6 Adapun skema kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut : Keberhasilan PNPM
PNPM Mandiri Perdesaan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), tahapan: 1. 2. 3. 4. -
Kelompok Sasaran Sosialisasi Pemberdayaan Proses Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat
Meningkatkan Pendapatan dan kesejahteraan Mayarakat Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola serta pengunaan dana pinjaman bergulir
