BAB II RUANG LINGKUP YAYASAN BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA
A. Status Badan Hukum Yayasan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan di Indonesia yakni Undang-Undang Yayasan maka pengertian yayasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 1 adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pengertian tentang yayasan itu sendiri tidak hanya terpaku pada apayang dimuat dalam Undang-Undang. Masyarakat, dalam hal ini kalangan akademisi pun dapat mengemukakan pendapatnya tentang pengertian yayasan. Seperti halnya beberapa sarjana berikut : 1. Ali Rido mengatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan. 26
26
Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf(Bandung : Alumni, 1986), hlm. 112.
18
19
2. Chidir Ali mengemukakan yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistis. 27 Chidir Ali menyatakan bahwa yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (altruistishe doel) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan nama sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu. 28 3. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya adalah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial. 29 Mengikuti pandangan Meijers maka yayasan terdapat pokok-pokok sebagai berikut : 1. penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya; 2. tidak memiliki anggota; 3. tidak ada hak bagi pengurusnya untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan organisasi;
27
Chidir Ali, Op.Cit, hlm. 86. Ibid. 29 Rochmat Soemitro,Op.Cit, hlm. 9. 28
20
4. perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu. 30 Selain itu sebenarnya pengaturan mengenai yayasan telah ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) seperti yang ada diatur dalam pasal-pasal berikut : Pasal 365 KUHPdt Dalam segala hal, bilamana Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau lembaga amal yang anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pasal 899 KUHPdt Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Pasal 900 KUHPdt Tiap-tiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk keuntungan badanbadan amal, lembaga-lembaga keamanan, gereja atau rumah-rumah sakit, tak akan mempunyai akibatnya, melainkan sekedar kepada pengurus badan-badan tersebut, oleh Presiden atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden, telah diberi kekuasaan untuk mjenerimanya. Pasal 1680KUHPdt Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembagalembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekedar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberianpemberian itu.
30
Chidir Ali,Op. Cit,hlm. 86.
21
Berdasarkan beberapa pengertian yayasan yang telah dikemukakan di atas baik dari Undang-Undang tentang yayasan maupun juga dari beberapa pendapat sarjana maka dapat dilihat bahwa yayasan didirikan bukan untuk mencari keuntungan layaknya badan hukum yang lainnya seperti halnya PT (Perseroan Terbatas). Sangat jelas bahwa yayasan merupakan salah satu dari pada suatu badan hukum di Indonesia. Pengertian badan hukum (legal entity) menurut Black’s Law Dictionary adalah : 31 “ An entity, other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporation.” Berkaitan dengan badan hukum, terdapat ketentuan Staatblad 1870 No. 64 tentang
Rechtpersoonlijkheid
Van
Vereenigingen
(Perkumpulan-perkumpulan
Berbadan Hukum) dalam alinea pertama Pasal 8 yang mengatur : “ Vereeniginge, niet als regtpersonen bij algemeene verordening ingesteld of niet erkend volgens deze verordening, kunnen als zoodaning gene burgerlijke handelingen aangaan”yang diterjemahkan menurut versi Engelbrecht sebagai berikut : “Perkumpulanperkumpulan, yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum (algemeene verordening) atau tidak diakui menurut peraturan ini, dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata”. 32 Peraturan tersebut mengatur mengenai perkumpulan, namun demikian rumusan tersebut dapat diketahui bahwa badan hukum adalah suatu badan yang
31
Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op. Cit,hlm. 18. Ibid.
32
22
mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata.Hal ini berarti pada dasarnya badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya.Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut. Sebagai konsekuensinya, keberadaan badan hukum tidak tergantung pada kehendak (para) pendirinya ata (para) anggotanya tetapi pada apa yang ditentukan oleh hukum. 33 Kegiatan yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, dan harus secara jelas dirumuskan dalam anggaran dasar yayasan.Walau pun dikatakan bahwa yayasan didirikan tidak untuk mencari keuntungan, namun yayasan tetap dapat menjalankan suatu usaha.Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk mencapai sesuatu maksud. 34 Kenyataan praktek sehari-hari pun sering ditemukan yayasan menjalankan kegiatan usaha. Yayasan-yayasan demikian menjalankan usaha secara partikelir dengan kegiatan di bidang pemberian jasa yang bersifat non-profit, misalnya dengan menjalankan usaha rumah bersalin, rumah sakit, klinik profesi dokter, panti jompo, panti asuhan, pemberantasan penyakit dan permasalahan masyarakat, pendidikan,
33
Ibid. W.J.S. Poerwardarminta, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. 5. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 1136. 34
23
ilmu pegetahuan, kesenian, olah raga, pemberdayaan dan pembinaan swadaya masyarakat, urusan kematian, dan sebagainya. Tentang Yayasan dalam melakukan suatu kegiatan usaha pun sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa pasal, yakni Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan. Bunyi dari beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 3 (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Pasal 7 (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh pernyataan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pasal di atas dapat dilihat dengan jelas pengaturan mengenai sah dan legalnya suatu yayasan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan membentuk suatu badan usaha.Namun ada hal penting yang harus diperhatikan ialah bahwa badan usaha yang didirikan yayasan tersebut harus sesuai dengan maksud dan
24
tujuan yayasan sejak awal yaitu tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.
B. Struktur Organisasi dalam Yayasan Suatu organisasi sudah pasti memiliki struktur keorganisasian.Struktur ini dibentuk untuk menghasilkan suatu kinerja yang optimal.Sama halnya dengan organisasi pada umumnya yayasan pun memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yayasan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 35 1.
Kejelasan definisi struktur dari aktivitas dimana adanya hubungan formal ditetapkan secara jelas dalam struktur organisasi Yayasan serta unit pelaksanaannya, dan keterangan mengenai posisi. Struktur organisasi Yayasan menyatukan
antara
jaringan
otoritas
dengan
hubungan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Hasil akhirnya adalah alur komunikasi formal. 2.
Organisasi yayasan bersifat permanen dimana organisasi Yayasan seharusnya didirikan untuk tujuan jangka panjang walaupun dalam perjalanannya ada perubahan-perubahan mendasar yang dilakukan sepanjang kegiatan/aktivitas yang dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan yayasan dengan perubahan lingkungan yang terjadi.
35
Fx.Sujanto, dkk.Reformasi Yayasan Prespektif Hukum dan Manajemen (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002), hlm. 57.
25
3.
Perluasan Organisasi yayasan dalam hal perkembangan yayasan, sehingga organisasinya makin kompleks dengan timbulnya spesialisasi fungsi melalui penambahan atau pembaharuan lingkungan kegiatannya. Secara umum, ada 2 struktur organisasi yang dapat diadopsi oleh yayasan,
tergantung kepada kebutuhannya.Pertama adalah struktur mekanistik.Struktur ini mempunyai bentuk piramida. Karakteristik struktur ini adalah sebagai berikut : 36 1. Sangat kompleks terutama berkaitan dengan perbedaan secara horizontal. 2. Sangat formal : a.
Jaringan informasi yang terbatas terutama komunikasi “top-down”.
b.
Tingkatan bawah organisasi sangat kecil keterlibatannya dalam pengambilan keputusan.
c.
Struktur organisasinya baku.
d.
Ada otoritas dan hirarki yang jelas untuk melakukan koordinasi.
Kedua adalah struktur organik. Karakteristik struktur ini adalah tidak kompleks dan tidak formal, memiliki jaringan komunikasi “bottom-up’ seperti layaknya model komunikasi “top-down”, dan keterlibatan yang tinggi dari seluruh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa format dasar yang biasa digunakan yayasan dalam melakukan penyusunan struktur organisas, yaitu : struktur berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan (sumberdaya manusia, operasi, administrasi-keuangan, dan lain-lain), struktur berdasarkan aktivitas, struktur berdasarkan wilayah, struktur berdasarkan
36
ibid, hlm.58.
26
matriks, dan struktur yang hybrid. Susunan dari pada struktur tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan suatu yayasan. Terkait dengan struktur organisasi dari pada yayasan maka dapat dilakukan analisis internal terhadap suatu Yayasan. Beberapa analisis tersebut adalah : 37 1. Hubungan strategi dan struktur Hubungan strategi dan struktur diantaranya dapat ditemui dalam pendapat Chandler yang mengatakan : “Strategi yang baru menginginkan struktur yang baru atau paling tidak mengubah lagi struktur yang ada jika organisasi yang tumbuh besar dioperasikan secara efisien … kecuali kalau struktur yang mengikuti strategi tersebut hasilnya tidak efisien.” Untuk menjelaskan lebih lanjut dari pada hubungan antara strategi dan struktur adalah sebagai berikut : a. Organisasi yayasan memulai usaha dengan struktur tersentralisasi, jika berkembang maka harus mengembangkan struktur yang berbeda untuk menyesuaikan diri dengan perubahan strategi. b. Oleh karena itu struktur organisasi yang efisien dengan strategi aktivitas tunggal (misalnya usahanya hanya di bidang pengelolaan rumah sakit) harus mempunyai : tingkat sentralisasi yang tinggi, tungkat formalitas yang rendah, dan tingkat kompleksitas yang rendah. c. Untuk strategi diversifikasi aktivitas/usaha (misalnya pendidikan, kesehatan, penerbitan) membutuhkan bentuk struktur yang dapat : mengalokasikan
37
ibid, hlm.59.
27
sumber-sumber secara efisien, mempunyai pertanggungjawaban hasil kerja yang dicapai, melakukan koordinasi yang efektif diantara unit kerja yang ada. 2. Standard Operating Procedure (SOP) Agar suatu badan hukum yayasan berjalan dengan baik, serta memperkecil terjadinya penyimpangan dan konflik maka perlu disusun SOP sebagai penjabaran dari ketiga organ seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan tujuan sebagai berikut : a. Memperjelas pembagian tugas dan wewenang masing-masing organ, serta antara organisasi dan jabatan di tingkat organisasi induk dan di tingkat unit usaha. b. Memperjelas komunikasi antara ketiga organ, serta komunikasi dengan unit usaha. c. Mempererat hubungan antar organ, serta antara organisasi dengan unit pelaksana/usaha. d. Etika hubungan antar organ dan unit pelaksana/usaha guna menghindarkan adanya konflik hubungan dan komunikasi. 38 Standard Operating Procedure tersebut bukanlah suatu kebijakan, sistem dan prosedur, melainkan suatu acuan baku bagi pembuatan kebijakan, sistem dan prosedur di tingkat organisasi yayasan atau di tingkat unit pelaksana/unit usaha agar suatu mekanisme kerja dapat berlangsung dengan selaras, efektif, dan efisien serta terpadu.
38
Ibid. hlm.60.
28
Standard Operating Procedure atau yang sering disingkat SOP ini akan mencapai sasarannya jika dimengerti dengan jelas, maksud dan tujuan serta isinya oleh para pemegang jabatan yang berwenang. Dengan kejelasan tersebut maka timbul pengertian yang mendalam serta penerimaan terhadap tujuan luhur perusahaan akibat perubahaan yang ada. Dengan cara ini maka, seluruh jajaran anggota organisasi akan mempunyai komitmen agar tercapai kesuksesan. SOP ini dideskripsikan tentang kewajiban dan wewenang organisasi induk, serta kewajiban dan wewenang organisasi induk, serta kewajiban dan wewenang masing-masing organ. Demikian pula kewajiban dan wewenang unit pelaksana.Dari penjabaran masing-masing kewajiban dan kewenangan disusun komunikasi fungsional dan komunikasi operasional, sehingga kesalahpahaman, tumpang tindih kewenangan dan bibit-bibit konflik dapat dihindari. 3. Budaya organisasi yayasan Budaya organisasi dapat dikatakan telah mengalami “kebangkitan kembali’ sebagai salah satu perangkat manajemen untuk mencapai tujuan dari pada suatu organisasi.Budaya organisasi bukan lagi sejarah organisasi dalam meraih sukses, tetapi sebuah rekayasa manajemen untuk membangun organisasi. Pada awalnya perkembangan pemikiran budaya organisasi di dunia mengemukakan dua hal utama.Pertama, budaya organisasi adalah hal-hal yang dikerjakan pada suatu organisasi.Kedua, budaya organisasi adalah asumsi-asumsi dasar.Pada perkembangan selanjutnya, yang dapat dikatakan sebagai kebangkitan kembali budaya organsisasi dalam percaturan dunia manajemen, makna budaya organisasi mengalami pergeseran. Budaya organisasi bukan saja menyangkut apayang
29
telah ada, tetapi juga dapat menambahkan nilai-nilai yang belum ada yang dibutuhkan keberadaannya demi pengembangan usaha. Kultur bukan lagi apa yang biasa dilakukan dalam organisasi, tetapi direkayasa untuk mendukung strategi organisasi. 39 Budaya organisasi generasi kedua dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.Berbeda dengan definisi kerja sebelumnya yang lebih berfungsi sebagai pengukuhan jati diri organisasi agar organisasi semakin mantap.Pada definisi terdahulu lebih mengungkap mengapa organisasi dapat berhasil, tetapi pada perkembangan selanjutnya bagaimana merekayasa budaya organisasi sebagai salah satu alat dalam meraih kemajuan.Budaya organisasi bukan lagi dipahami dalam semangat romantisme mengapa suatu organisasi dapat mencapai sukses, tetapi dijadikan alat strategis dalam menghadapi perubahan dan diharapkan sebagai salah satu pilar organisasi, yang mengantarkan organisasi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. 40 4. Keselarasan strategi, struktur, dan budaya organisasi Konteks budaya organisasi sebagai alat manajemen ini pula, budaya organisasi dapat dianggap sebagai bagian dari strategi organisasi dalam meraih tujuan.Budaya organisasi telah hadir sebagai bagian dari sinergi yang menghasilkan perkembangan dan kemajuan organisasi. Budaya organisasi akan terkait erat dengan komponen organisasi lainnya. Artiya untuk memperoleh hasil sinergi yang optimal bagi perkembangan organisasi harus ada keselarasan antara strategi (bagaimana organisasi mencapai tujuan), struktur (bagaimana bentuk organisasi yang dapat
39
Ibid. hlm.62. Ibid.
40
30
mendukung pencapaian tujuan), dan kultur (bagaimana tindakan yang benar untuk mencapai tujuan). 41 Dengan demikian pemanfaatannya budaya organisasi sebagai salah satu adalan daya saing harus dipahami degan semangat holistic.Pemahaman parsial terhadap budaya organisasi merupakan kendala dalam mengoptimalkan budaya organisasi, karena tidak dapat menyelaraskan dengan elemen-elemen lain dalam organisasi untuk menghasilkan sinergi.Dengan pemahaman budaya secara holistik, budaya
organisasi
tidak
terlepas
dari
segala
gerak-gerik
perubahan
organisasi.Sehingga setiap perkembangan organisasi harus dicermati, sebagai panduan membentuk budaya organisasi. 42
C. Pendirian Yayasan Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan itu merupakan konsekuensi logis dari bentuk hukum yayasan sebagai badan hukum.Kekayaan yayasan yang dipisahkan itu sendiri merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai midal awal, dan kekayaan yang berasal dari sumber-sumber lainnya. 43
41
Ibid. hlm.63. Ibid. 43 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op.Cit,hlm.22. 42
31
Para pendiri yayasan dalam melakukan pendirian sebuah yayasan sama seperti pendirian badan hukum PT (Perseroan Terbatas), yaitu melakukan pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang menjadi harta kekayaan badan hukum yang didirikannya. Hal mengenai pemisahan harta kekayaan oleh pendiri ini memiliki konsekuensi dimana apabila terjadi permasalahan atau sengketa terkait badan hukum yang didirikannya (pailit), maka pertanggungjawabannya hanya sebatas pada harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum tersebut dan tidak sampai menimbulkan pertanggungjawaban kepada harta kekayaan para pendiri secara pribadi.Ini merupakan konsekuensi secara tidak langsung dimana antara pendiri dan badan hukum yang didirikannya merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, sehingga keduannya pun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula, termasuk tanggungjawab atas tiap permasalahan yang dilakukannya. Undang-Undang Yayasan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hal ini dapat disimpulkan bahwa yayasan bukan terdiri atas orang-orang (termasuk badanbadan) atau saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang (termasuk badan-badan). 44 Yang dimaksud dengan “orang” menurut penjelasan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan adalah orang perorangan (person) dan badan hukum (artificial person) 45, dan memperhatkan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Yayasan “orang” tersebut dimungkinkan sebagai “orang asing” atau “bersama-sama orang asing”. 44
Ibid, hlm.21. Pengertian artificial person menurut Black’s Law Dictionary adalah “Persons created and devised by human laws for the purposes of society and government, as distinguished from natural person.” 45
32
Pendirian yayasan dapat dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Yayasan atau pun juga dapat didirikan dengan suatu wasiat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Yayasan. Di dalam akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar Yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu untuk dicantumkan didalamnya. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, maka Anggaran Dasar Yayasan sekurangkurangnya memuat : 1.
nama dan tempat keadudukan;
2.
maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
3.
jangka waktu pendirian;
4.
jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
5.
cara memperoleh dan peggunaan kekayaan;
6.
tata cara pengangkatan, pemberhentia, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
7.
hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
8.
tata cara penyelenggaraan rapat Organ Yayasan;
9.
ketentuan mengenai perubahaan Anggaran Dasar;
10.
penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
11.
penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
33
Tidak serta merta menjadi sebuah badan hukum bilamana sudah dibuat akta pendiriannya di hadapan notaris. Untuk mendapatkan status badan hukum, sebuah yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mana sekarang adanya istilah SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum). SISMINBAKUM merupakan cara pendaftaran suatu badan hukum dengan systemonlineyang mana keberadaannya langsung berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebab suatu pendaftaran badan hukum harus melalui notaris, maka tiap-tiap notaris dalam system SISMINBAKUM ini harus memiliki ID yang telah ter-registrasi atau terdaftar dalam situs resmi SISMINBAKUM.Dalam Pasal 11 ayat (1) dikatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri. Apabila yayasan telah mendapat pengesahan oleh menteri sebagaimana dimaksud di atas, maka yayasan tersebut telah sah sebagai suatu badan hukum. Sebenarnya, yayasan sudah dapat melakukan kegiatannya walau pun belum mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, namun dengan telah disahkannya status badan hukum yayasan, maka segala tanggungjawab Pendiri terhadap yayasan hanya sebatas modal yang dikeluarkannya saat mendirikan yayasan. Sedangkan apabila yayasan belum mendapat pengesahan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka pendiri masih bertanggungjawab penuh terhadap yayasan apabila yayasan mengalami permasalahan hukum. Pengesahan oleh Menteri ini sangat penting, selain untuk mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, hal ini juga agar masyarakat mengetahui bahwa telah
34
didirikannya suatu Yayasan di wilayah tempat mereka tinggal. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dikatakan, bahwa “Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Repbulik Indonesia”.
D. Kekayaan Yayasan Kekayaan yayasan saat didirikan harus dipisahkan karena merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donator sebagai sumbangan-sumbangan.Kekayaan yayasan yang dipisahkan ini sendiri merupakan konsekuensi yayasan sebagai suatu badan hukum dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga kekayaan tiap-tiap organ dari badan hukum itu sendiri. Tujuan dari pada pemisahan kekayaan itu sendiri adalah terkait dengan tanggungjawab antara pendiri dan badan hukum yang didirikannya.Karena apabila terjadi suatu permasalahan, katakanlah badan hukum tersebut mengalami pailit atau terlilit utang yang besar, maka tanggungjawab badan hukum tersebut untuk melakukan pemberesan harta kekayaan atau pelunasan utangnya hanya sebatas kekayaan badan hukum tersebut dan tidak sampai kepada harta kekayaan pendiri badan hukum tersebut secara pribadi. Selain kekayaan yang dipisahkan, yayasan juga memiliki kekayaan lain yang mana diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan lain yang dimaksudkan adalah berupa :
35
1.
Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Wakaf dari orang atau badan hukum.
3.
Hibah dari orang atau badan hukum.
4.
Hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris.
5.
Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan sendiri dan hasil-hasil lainnya yang sah.
6.
Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan tiap-tiap kekayaan yang dimiliki oleh yayasan yang telah
disebutkan di atas, maka dapat dilihat secara tegas pengaturan pengelolaannya dalam Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, maka Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini , dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Namun, terkait dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan di atas ada pengecualian, sebagaimana tertuang dalam ayat (2) dimana dapat ditentukan
36
dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan : 1.
bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas; dan
2.
melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
3.
Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Melihat ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan tersebut maka kekayaan
Yayasan sesungguhnya dapat saja dialihkan (dalam hal ini dialihkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap yayasan). Akan tetapi pengalihan kekayaan Yayasan kepada pihak lain tersebut disamping harus memperhatikan syarat formalitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggara dasar yayasan (misalnya harus memperoleh persetujuan dari dewan pembina), juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan serta anggaran dasar yayasan. Prinsip dan ketentuan utama yang harus diperhatikan adalah prinsip yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, yang menentukan “Kekayaan Yayasan … dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.”Dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Yayasan tersebut, maka pengalihan kekayaan yayasan
37
kepada pihak lain tersebut hanya boleh dilakukan apabila pengalihan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Berkaitan dengan kekayaan yayasan sangatlah sensitif apa lagi jika berbicara tentang manajemen pengelolaannya. Maka, apabila ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh berkesinambungan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan, maka yayasan kiranya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut : 46 1.
Pendiri dan pengurus harus bersedia meninggalkan kepentingan pribadi secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
2.
Visi dan misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
3.
Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena pemodal, masyarakat, dan pemerintah menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas yang baik.
4.
Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif dimata pemodal, masyarakat dan pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber perdanaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
46
H.P.Panggabean,Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta : Permata Aksara, 2012), hlm.157.
38
5.
Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan yayasan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tidak cukup hanya dengan idealism.
6.
Manajer dan karyawan harus diberikan kompensasi yang layak karena mereka harus dituntut berprestasi sebagaimana layaknya manager perusahaan biasa. Untuk menutupi pengeluaran yang tinggi yayasan menghasilkan nilai tambahan (added value) sehingga dengan mudah mendapat dukungan dan simpati masyarakat serta tentunya akan dapat menghasilkan dana bagi yayasan.
7.
Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program yang kreatif yang berorientasi pasar. Program yang berorientasi pasar akan sangat disukai oleh konsumen sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung
kegiatannya.
mengimplementasikan strategi
Untuk
itu
sudah
layaknya
yayasan
pemasaran dalam upaya mengidentifikasi
potensi pasar, menciptakan program yang dibutuhkan masyarakat dan melakukan promosi atas program-rpogram tersebut. Pemasaran bukan lagi dominasi dunia bisnis, tetapi sudah saatnya dilakukan oleh yayasan. Strategi pemasaran
yang
berhasil
akan
menciptakan
kepuasan
konsumen,
meningkatkan partisipasi konsumen, meningkatkan dukungan dukungan pemodal serta meningkatkan efisiensi.
public,
39
8.
Pengelolaan keuangan dilakukan secara professional berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Walaupun uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang yayasan tidak dapat menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi, pengawasan dan perencanaan.
9.
Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
D. Organ Yayasan Pada saat didirikannya yayasan, orang yang mendirikan yayasan bertindak sebagai pendiri sekaligus duduk sebagai ketua yang memimpin yayasan tersebut.Kemudian setelah terbentuknya yayasan, dalam menjalankan maksud dan tujuannya yayasan memiliki organ didalamnya.Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasandikatakan bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. 47 Tugas dan tanggungjawab organ yayasan bersumber pada dua hal yaitu 48 : 1. Ketergantungan yayasan kepada organ tersebut mengingat bahwa yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ.
47
Ibid. Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi,Op. Cit, hlm. 93.
48
40
2. Kenyataan bahywa organ adalah sebab bagi keberadaan (raison d’etre) yayasan, karena apabila tidak ada yayasan, maka juga tidak akanada organ. Tugas dan tanggungjawab masing-masing Organ Yayasan tersebut berbeda-beda antara pembina, pengurus, dan pengawas. 1.
Pembina Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa
pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Kemudian menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ini dikatakan tentang kewenangan Pembina Yayasan yang meliputi : a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. Anggota Pembina sendiri berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan adalah : a. orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan; dan/atau b. mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Dijelaskan lebih lanjut mengenai isi dari pada Pasal 28 ayat (3) tersebut di atas dalam penjelasannya ialah bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus
41
menjadi pembina.Sedangkan anggota pembina dapat dicalonkan oleh pengurus atau pengawas. Memperhatikan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pembina Yayasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pembina Yayasan merupakan Organ Yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Yayasan. 49 Disamping itu, ia juga mempunyai tugas utama memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan Yayasan dengan mengadakan rapat tahunan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan selama tahun yang lampau, serta pemeriksaan dan pengesahaan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. 50 2. Pengurus Yayasan diurus dan dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari sekurangkurangnya tiga orang atau lebih yaitu seorang ketua, seorang sekertaris, dan seorang bendahara.Apabila diangkat lebih dari seorang ketua, lebih dari seorang sekertaris, dan lebih dari seorang bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua umum, sekertaris umum, dan bendahara umum. Berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ini dikatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
49
Ibid, hlm. 95 ibid, hlm. 95
50
42
Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh organ pengurus yayasan sebenarnya Undang-Undang Yayasan tidak secara tegas mengatur mengenai kewenangan pengurus.Namun demikian maksud dan tujuan dari pada yayasan itu sendiri merupakan sumber kewenangan bertindak pengurus yayasan dalam mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus dalam menjalankan kegiatan kepengurusan yayasan mempunyai kewenangan terbatas.Kewenangan pengurus terbatasi dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut.Undang-Undang menganggap perlu adanya pembatasan terkait kewenangan Pengurus dalam kepengurusan tertentu. Hal yang dibatasi oleh Undang-Undang terkait kewenangan kepengurusan tertentu tersebut diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa pengurus tidak berwenang : a. mengikat yayasan sebagai penjamin utang; b. mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina; dan c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ini dikatakan bahwa Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Artinya, untuk perbuatan hukum yang demikian, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan/atau pengawas yayasan. Selain memiliki kewenangan, organ pengurus yayasan juga mempunyai tanggung jawab atas kewenangan kepengurusannya.Berdasarkan pada Pasal 35 ayat
43
(1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.Kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ini dikatakan bahwa pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Berdasarkan dari beberapa segi khususnya dalam penerapan prinsip-prisip kerja, Pengurus yayasan dapat disamakan dengan direksi dalam suatu Perseroan Terbatas. Jika diterapkan dalam bentuk yayasan maka prinsip-pirnsip kerja tersebut : a. bertindak dengan itikad baik; b. memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan pembina, pengawas, atau pengurus yayasan; c. kepengurusan yayasan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri; d. tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan. Dari keempat prinsip di atas, maka dapat dilihat bahwa antara pengurus dan yayasan saling memiliki bentuk hubungan ketergantungan. 3.
Pengawas
44
Berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang dimaksud dengan organ pengawas pada yayasan adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih.Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.Namun Pasal ini sudah dihapuskan. Dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Yayasan mengatakan bahwa pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.Sehingga apabila Pengawas Yayasan dalam menjalankan tugasnya terjadi kesalahan, maka pengawas dapat diminta pertanggungjawabannya.Bentuk dari pada tanggung jawab organ pengawas yayasan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, dikatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ada
pengecualian
terhadap
tanggung
jawab
organ
pengawas
yayasan.Sebagaimana diatur kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
45
Yayasan, dikatakan bahwa anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Organ pengawas yayasan sendiri memiliki beberapa kewenangan dalam jabatannya sebagai pelakasana pengawasan yayasan. Dalam Pasal 27 Anggaran Dasar dirumuskan wewenang dan atau kekuasaan organ pengawas yayasan, yaitu : a. memasuki bangunan, halaman, atau, tempat lain yang dipergunakan Yayasan; b. memeriksa dokumen; c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. memberi peringatan kepada Pengurus; f. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga organ yayasan yang telah disebutkan di atas, ketiganya tidak boleh saling merangkap memegang tugas tiap-tiap organ. Hal ini dikarenakan untuk menghindari besarnya peluang untuk terjadi penyalahgunaan wewenang pada tiaptiap organ dalam yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.
