BAB II PERATURAN PENYERTAAN MODAL DALAM KOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II PERATURAN PENYERTAAN MODAL DALAM KOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN F. Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia Sejarah perkembangan koperasi tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Kinerja kapitalisme yang memburuk berupa terjadinya depresi ekonomi

(kelangkaan

barang,

pengangguran

yang

meluas

berkepajangan)

mendorong munculnya dari orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan seperti gerakan kaum buruh dan ide tentang koperasi. 25 Mula-mula koperasi tumbuh pada awal abad ke 19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 26

25

Hudiyanto Koperasi: Ideologi dan Pengelolaanya. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2002. 26 Pandji Anaroga, Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi. (Jakarta: BINA ADIAKSARA 2007), hal 38.

Universitas Sumatera Utara

Dengan latar belakang seperti itu, tidak mengherankan jika keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada mulanya, pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari berkembangnya ide-ide tentang pembaharuan masyarakat yang dipelopori oleh kaum sosialis. Hal inilah antara lain yang menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiranpemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi. 27 Dua alasan yang mendasari pengaruh sosialisme itu adalah sebagai berikut : Pertama, terdapatnya kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis. Sebagai reaksi terhadap penderitaan kaum buruh dalam sistem perekonomian kapitalis, baik gerakan koperasi maupun gerakan sosialis sama-sama bermaksud membebaskan kaum buruh dari hisapan kaum kapitalis. Kedua, sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk organisasi ekonomi kapitalis, koperasi menawarkan kerangka dasar tatanan sosial yang berbeda dengan tatanan sosial masyarakat kapitalis. Oleh gerakan sosialis, bentuk usaha koperasi dipandang sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri mereka dari tindasan kaum kapitalis. Sebab itu mereka sangat menganjurkan berdirinya koperasi. 28 Namun dalam perkembangan selanjutnya, gerakan koperasi menemukan jalan sendiri yang berbeda dengan cara-cara dan langkah-langkah yang ditempuh oleh gerakan sosialis. Sebagai suatu gerakan, koperasi sangat menjungjung tinggi caracara demokratis untuk melawan kekuasaan kaum kapitalis yang menindas. Dengan sikap semacam itu, tidak mengherankan bila kemudian sistem politik demokratis. Dinegara-negara kapitalis yang demokratis , koperasi cenderung berkembang sebagai 27 28

Revrisond Baswir; Koperasi Indonesia. (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal 30. Ibid. hal 31


bentuk perusahaan alternatif yang berfungs untuk mengimbangi kelemahan bentukbentuk perusahaan kapitalis. 29 Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia terbagi pada: (a) pada masa Belanda, (b) pada masa Jepang, (c) pada masa kemerdekaan, dan (d) setelah orde baru (1965). a.

Masa Belanda Koperasi pertama kali diperkenalkan

di Indonesia oleh Raden Aria

Wiraatmaja, seorang Patih di Purwokerto dengan mendirikan bank yang dikhususkan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh para rentenir. Badan usaha yang dibentuk adalah Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Koperasi yang pada awalnya hanya diperuntukkan bagi pegawai rendahan kemudian berkembang kearah koperasi untuk sektor pertanian (Hulp spar en Landbouwcredit Bank). 30 Pada zaman Belanda perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan, terutama ekonomi dari penduduk pribumi. Hal ini bisa dikaitkan dengan penggolongan dan diskriminasi penduduk Indonesia kedalam penduduk golongan Eropa dan Timur Asing (India, Cina) disatu pihak dengan penduduk pribumi dipihak lain. Dalam keadaan diperlakukan secara berbeda maka muncul gerakan-gerakan politik seperti Boedi Oetomo (1908), Serikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah

29 30

Ibid. hal 32 Hudiyanto, op.cit. hal 47


(1912), Partai Nasional Indonesia (1927) yang mencoba menggerakkan semangat nasionalisme. 31 Sejalan dengan itu lalu muncul gerakan koperasi, misalnya dengan munculnya keputusan raja tanggal 7 April 1915 berkaitan dengan berlakunya peraturan mengenai koperasi (Verorderning op de Cooperatieve Vereeniging) yang berlaku baik bagi penduduk Eropa, Timur Asing maupun pribumi. Namun demikian karena peraturan itu merupakan terjemahan dari peraturan koperasi di belanda, maka koperasi seakan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan Cina. Hal ini mengingat dalam pendirian koperasi disyaratkan beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh penduduk pribumi yaitu (1) akte pendirian harus dibuat dengan perantaraan notaris yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit; (2) biaya materai sekurang-kurangnya 50 gulden, dan (3) hak atas tanah harus diatur menurut aturan hukum eropa. 32

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. 33

31

Ibid. hal 47. Soeharto Djojosoempeno, Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya, (Jogja :Sinar Asia, 1964), hal 48. 33 Karima Afifah,Koperasi Indonesia, diakses dari http://agrma.wordpress.com /2011/09/25/koperasi-indonesia/ tanggal 21 februari 2014 pukul 09:49 wib 32


Pada penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai koperasi.Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai the third way, atau jalan ketiga, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. 34

Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan koperasi. Meski koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun koperasi menjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan. 35

b. Zaman Jepang 34 35

Ibid. Ibid.


Pendudukan Jepang menggantikan Belanda di Indonesia mengubah banyak hal. Susunan dan tata pemerintahan di daerah bekas belanda diatur menurut kebutuhan perang, dan tidak lagi merupakan suatu daerah pemerintahan . pemerintah mengeluarkan undang-undang no 23 tahun 1942 yang antara lain menentukan bahwa untuk mendirikan perkumpulan dang mengadakan rapat harus minta ijin terlebih dahulu pada syuutjokan (residen). Dengan undang-undang maka koperasi praktis tidak memiliki ruang gerak. 36

c. Zaman awal Kemerdekaan

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa indonesia membawa arah baru bagi pengembangan koperasi dengan dicantumkannya usaha koperasi dalam pasal 33 UUD 1945. Disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 33, bangun usaha yang cocok dengan ayat itu adalah koperasi. Agar pengembangan koperasi bisa lebih sejalan dengan pasal 33 akhirnya dilakukan reorganisasi dimana jawatan (departemen) yang mengurusi koperasi dipisahkan dari jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri. Urusan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada jawatan koperasi. 37

Akhir tahun 1958 dikeluarkan undang-undang tentang perkoperasian dengan mendasarkan diri kepada UUD sementara pasal 38. Karena masih mengacu pada pasal 38 UUD Sementara maka sering dikatakan bahwa jiwa dari Undang-undang

36 37

Hudiyanto, op.cit. hal 49 Ibid hal 50


tentang koperasi itu dianggap bertolak belakang, sehingga koperasi yang berdiri merupakan koperasi yang masih bersemangat liberal dan setengah revolusioner. 38

d. Zaman Orde Baru

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepada sistem koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara koperasi sosial yang berdasarkan asas gotong royong, dengan koperasi ekonomi yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. 39

Menurut Bung Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesarbesarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa koperasi itu identik dengan usaha 38

Soeharto Djojosoempeno, Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya, (Jogja, Sinar Asia, 1964), hal.30 39 Ibid.


skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota koperasi primer maupun anggota koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.

G. Landasan dan Asas Koperasi di Indonesia Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usahausahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerjasama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti , sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian, perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih


cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat. Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas : landasan idiil, landasan struktural dan gerak, serta landasan mental. 1. Landasan idiil koperasi Indonesia The equitable pioneers of Rochdale, sebagai para pelopor yang tulus iklas melaksanakan cita-cita berkoperasi di Inggris (Rochdale), yang telah berhasil dalam perjuangannya berkoperasi, mempunyai cita-cita yang luhur yaitu menjadikan badan koperasi yang bertujuan untuk mengubah perbaikan ekonomi dan perbaikan hidup di dunia. 40 Yang dimaksud landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai sekumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 19945 akan bertujuaan untuk mencapai kesejahteraan adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa indonesia, karena itu landasan idiil Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Karenanya maka Pancasila dengan kelima silanya yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab c) Persatuan Indonesia

40

G Kartasapoetra. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945, (Jakarta : PT RinekA Cipta, 2001), hal 6.


d) Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dijadikan dasar atau landasan serta dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi, karena silasila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi dan selamanya merupakan aspirasi anggota-anggota koperasi. Karena pancasila memang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia. 2. Landasan Strukturil Koperasi Indonesia Yang dimaksud dengan landasan Strukturil Koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karena kopreasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiata dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini uga telah diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dan didalam penjelasan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan demikian koperasi merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tersebut. Telah disebutkan dimuka bahwa landasan strukturil koperasi adalah UndangUndang Dasar 1945 sedangkan Pasal 33 ayat 1 merupakan landasan gerak koperasi, artinya: agar ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang koperasi Indonesia harus


berdasarkan dan bertitik tolak dari jiwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Di dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ini hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok perekonomian, oleh karena itu, maka koperasi masih perlu diatur secara khusus dalam suatu bentuk Undang-Undang Koperasi. 3.

Landasan Mental Koperasi Indonesia Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran

berpribadi. Rasa setia telah ada sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong-royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental diatas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorongmendorong, hidup menghidupi dan awas-mengawasi. 41 Koperasi sudah ada sejak zaman kemerdekaan, hadirnya koperasi memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi bangsa indonesia hingga saat ini. Asas koperasi bangsa indonesia disukai oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap bisa memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan nasional. Pada awalnya, koperasi digunakan leh para penjajah dinegeri ini dalam rangka memeras keringat rakyat dengan sistem rentenir atau riba.

41

Pandji Anaroga, op.cit hal 8


Para penjajahlah yang berperan aktif

dalam mempopulerkan koperasi.

Masyarakat yang mengaambil pinjaman dikoperasi akan dijebak sehingga seluruh harta kekayaanya lenyap. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajah Jepang dan mengusir tentara sekutu, diselenggarakan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, perhelatan besar ini ditujukan untuk membangkitkan gerakan koperasi ditanah air. Dan sampai sekarang, tanggal 12 Juli menjadi momentum peringatan Hari Koperasi Indonesia. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong. Asas ini digunakan sebagai patokan dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dasar kekeluargaan dan gotong royong adalah buah hasil pikiran manusia yang ingin meraih kebaikan dan manfaat bersama. Pengertian asas koperasi di negeri ini sangat cocok dengan sistem pemerintahan demokrasi dan demokrasi ekonomi. Logo atau lambang koperasi bisa menjelaskan asas atau dasar koperasi. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai hal tersebut. 42 1. Rantai Gamabar rantai diibaratkan sebagai persahabatan yang erat. Koperasi tidak akan dapat berjalan dengan baik bila tidak ada persahabatan yang harmonis diantara para anggota. 2. Roda Bergigi Gambar roda bergigi diartikan sebagai asas koperasi kerja keras untuk meraih kesuksesan bersama. Kerja keras adalah hal lumrah dilakukan setiap pekerja dan karyawan serta pengusaha. Organisasi ekonomi koperasi harus selalu bekerja tanpa lelah untuk meraih impian bersama.

42

Pandji Anaroga, Op.Cit, hal 7


3. Padi dan Kapas Padi dan kapas memberikan arti bahwa kemakmuran rakyat adalah hal yang harus diwujudkan oleh koperasi. Koperasi adalah badan keuangan masyarakat yang tdak boleh mengutamakan asas keuntungan semata. 4. Timbangan. Timbangan ini melambangkan asas koperasi keadilan sosial harus selalu dipegang oleh seluruh anggota dan pengurus koperasi. Pembagian SHU harus dilakukan secara adil dan merata. 43 H. Bentuk dan Jenis Koperasi di Indonesia. Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terdiri dari: 44 a. Koperasi konsumen; b. Koperasi produsen; c. Koperasi jasa; d. Koperasi simpan pinjam. Dalam pasa 84 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan

Anggota

kepada

Anggota

dan

non-Anggota.

Koperasi

jasa

menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota dan Koperasi Simpan Pinjam

43

Penjelasan asas Koperasi di Indonesia. http://www.bimbingan.org/penjelasan-asaskoperasi-di-indonesia.htm diakses pada tanggal 21 februari 2014 pukul 10:11 WIB 44 Pasal 82 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian


menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. Koperasi Konsumsi berusaha untuk menyediadakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan hukum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi Produksi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan

produk

tertentu

yang

biasa

diprodusirnya

serta

sekaligus

mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. 45 Bentuk – Bentuk Koperasi dalam Undang-undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16) tetapi tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di IbuKota Kabupaten dan Koperasi Gabungan harus berada ditingkat Propinsi. Pasal 16 butir (1) Undang0undang No.12/1967 hanya mengatakan: daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya, didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi. 46 I. 45

Aspek Yuridis Koperasi Kartasapoetra, Op.Cit. hal 133 46 Pasal 16 butir (1) Undang-undang No.12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian


5. Pendirian Koperasi Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya, serta masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi terutama sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Tapi bila diperhatikan kenyataan yang terdapat dilapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah inilah yang masih banyak belum memahami pentingnya arti koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih cenderung memandang koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi yang hanyaa bermanfaat bagi golongan masyarakat tertentu saja. Bahkan tidak jarang mereka menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka. 47 Bertolak dari kenyataan itu dapat dilihat betapa besarnya tugas yang dipikul oleh koperasi untuk menumbuhkan pengertian dan kepercayaan masyarakat terhadap arti pentingnya koperasi. Padahal masyarakat baru akan menerima dan berusaha mendirikan koperasi bila mereka telah memiliki pengertian yang jelas mengenai lembaga ini. Dengan demikian, agar masyarakat terdorong untuk mendirikan koperasi, kepada mereka perlu ditanamkan pengertian dan kegunaan koperasi, baik bagi perwujudan perekonomian nasional yang berasas kekeluargaan padaa umumnya maupun bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah pada khususnya. 48 Secara jelas, pendirian koperasi diatur di dalam pasal 7-15 UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 7 dikatakan bahwa koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan 47 48

Baswir Revrisond. Op.cit hal 109 Ibid.


sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi, sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. 49 Didalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa koperasi Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya. Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi. Adapun akta pendirian koperasi tersebut harus memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Keterangan yang dimaksud adalah:nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat. Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi 49

Pasal 7 UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian


sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. Sebelum mendirikan koperasi terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para pemrakarsa pendirian Koperasi yaitu: (1) .

Tidak ada manfaatnya mendirikan koperasi jika para pendiri koperasi

tidak mengetahui persoalan-persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Perlu diketahui bahwa sebuah koperasi yang gagal dan bubar akan memberi pengaruh yang lebih buruk daripada koperasi yang tidak penah berdiri sama sekali. (2) .

Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus

diusahakan sedemikian rupa sehingga koperasi itu dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka. Bahkan harus disadari sepenuhnya bahwa pertambahan anggota adalah sumber kekuatan koperasi untuk berkembang lebih lanjut. (3) .

Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka

pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab itu, upaya mengembangkan koperasi menuntut adanya ketekunan dan kesabaran. (4) .

Pembinaan koperasi di Indonesia sebagaian memang merupakan

tanggungjawab

pemerintah.

Walaupun

demikian

koperasi

tetap

merupakan milik anggota-anggotanya. Semakin cepat koperasi dapat mencapai tingkat kemandiriannya, semakin cepat pula koperasi dapat meningkatkan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dengan kemandirian itu maka bantuan pemerintah berupa


pembinaan, permodalan serta bantuan teknis lainnya, akan makin berkurang jumlahnya. 50 Untuk mendirikan koperasi langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: 1. Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi; 2. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi; 3. Mengadakan hubungan dengan kantor koperasi setempat; 4. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas memepersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 5. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah: a) Memilih pengurus; b) Memilih pengawas; c) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 6. mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara rapat pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas. 51 6. Organ Koperasi Organ koperasi ada 3 yaitu: 1. Rapat Anggota 50 51

Ibid. Ibid.


Rapat anggota merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan keada para anggota tentang kegiata-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah rencana kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. 52 Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Oleh karena jumlah siswa terlalu banyak, maka dapat melalui perwakilan atau utusan dari kelas-kelas. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali untuk menyusun rencana kerja tahun yang akan dan yang kedua untuk membahas kebijakan pengurus selama tahun yang lampau. Agar rapat anggota tahunan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka rapat dapat diadakan pada masa liburan tahunan atau liburan semester. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar. Dalam pasal 33 UU No.17 tahun 2012, dikatakan bahwa yang menjadi wewenang Rapat Anggota adalah: a. menetapkan kebijakan umum Koperasi; b. mengubah Anggaran Dasar; c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; 52

Muhammad Firdaus, Agus Edi Susanto, Perkoperasian, Sejarah, Teori & Praktek, (Bogor ; Ghalia Indonesia, 2004), hal 85.


d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; e.

menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;

f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; g.

menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;

h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pada dasarnya, semua anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi syarat keanggotaan, misalnya belum melunasi simpanan pokok tidak dibenarkan hadir dalam rapat anggota. Ada kalanya mereka diperbolehkan hadir dan mungkin juga diberi kesempatan bicara, tetapi tidak diizinkan turut dalam pengambilan keputusan. Keputusan rapat anggota diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di mana setiap anggota koperasi memiliki satu suara. Selain rapat biasa, koperasi sekolah juga dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa, yaitu apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus.


Penyelenggara rapat anggota yang dianggap sah adalah jika koperasi yang menghadiri rapat telah melebihi jumlah minimal (kuorum). Kuorum rapat anggota meliputi setengah anggota ditambah satu (lebih dari 50%). Jika tidak, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan

1. Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau. 2. Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi. 3. Penilaian laporan pengawas 4. Menetapkan pembagian SHU 5. Pemilihan pengurus dan pengawas 6. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya 7. Masalah-masalah yang timbul. 53

2. pengurus Dalam Pasal 55 UU No.17 tahun 2012 tentang Pokok-Pokok perkoperasian dikatakan bahwa: 1. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun nonAnggota. 2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 53

Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi_sekolah pada tanggal 12 maret 2014 pukul 08.07


b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi; c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. 3. Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota. 54 Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri. 55 Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang bukan

anggota

atau

belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota). 56 3. pengawas Pengawasan dalam koperasi telah secara jelas diatur di dalam pasal 96 dan pasal 97 UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 96 dikatakan 54

Djazh, Dahlan Pengetahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hal. 162,163 Ibid. 56 Ibid. 55


bahwa pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap koperasi. Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri. Dalam Pasal 97 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa: (1) .

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi.

(2) .

Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota; b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau c. memanggil

Pengurus

untuk

diminta

keterangan

mengenai

perkembangan Koperasi. (3) .

Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan.

(4) .

Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai dengan namanya, pengawas koperasi pada dasarnya memiliki fungsi

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi dilakukan oleh pengurus. Sebagaimana di ketahui, pelaksaan semua kebijakan koperasi dilakukan oleh pengurus. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus ditetapkan melalui rapat anggota yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam setahun.


Setelah rapat anggota menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pengurus dapat mengangkat sejumlah pegawai untuk membantu pelaksanaan tugastugas tersebut. Walaupun demikian, hal itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mampengurangi tanggung jawab pengurus. Disamping itu, pengawas jua berfungsi embuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan dan menyampaikan kepada rapat anggota. Sebagai pertanggung jawaban atas pelaksaan tugasnya, pengawas wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Dalam melaksanakan pengawasan berlaku ketentuan bahwa pengawas harus dapat menjamin kerahasiaan hasil pengawasnnya terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan funsinya maka anggota-anggota yang menjadi sebagai pengawas harus mempunyai pengalaman dibidang organisasi dan usaha koperasi. 7.

Modal Koperasi Dalam pasal 66 ayat 1 UU NO.17/2012 tentang perkoperasian di katakan

bahwa: (1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari: a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. modal pinjaman yang berasal dari: 1. Anggota; 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;


3. bank dan lembaga keuangan lainnya; 4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setoran Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan Koperasi Maju. Setoran Pokok merupakan sarana hak suara Anggota di Rapat Anggota Koperasi Maju.

Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. Setoran Pokok harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Dan Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar. 57

Sertifikat Modal Koperasi (SMK) adalah bukti penyertaan Anggota dalam modal Koperasi Maju. SMK merupakan sarana untuk perhitungan Selisih Hasil Usaha yang akan diterima oleh Anggota.

8. Tata Kelola Koperasi Good governance cooperative merupakan implementasi konsep good corporate governance yang ditengarai sebagai satu inovasi di bidang organisasi dan

57

Pasal 67 angka 1-3 UU NO.17/2012 tentang perkoperasian


manajemen. Konsep inti tata kelola yang baik, mengarahkan suatu organisasi, terkelola dengan baik dan sehat sehingga menjamin terciptanya efisiensi, efektifitas untuk pencapaian tujuan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai suatu konsep dan inovasi yang berlaku universal, maka valid untuk diterapkan pada koperasi sebagai good governance cooperative. 58 Tata kelola yang baik secara konsepsional telah lengkap, yang menjelaskan mengapa, apa, bagaimana, dimana dan kapan diterapkan. Dengan cara pikir yang sama, maka penerapan tata kelola yang baik pada koperasi, juga menjawab dan menjelaskan mengapa, apa, bagaimana, dimana dan kapan good governance cooperative ini diterapkan pada koperasi. Penerapan good governance cooperative memberi manfaat dan nilai tambah bagi koperasi. 59 Koperasi menjadi organisasi yang terkelola dengan baik dan sehat, mencapai efisiensi dan efektivitas untuk meraih tujuannya, serta menjaga kesinambungan kemajuan koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk meraih manfaat dan nilai tambah itu, koperasi perlu melakukan penataan dan perubahan di internal koperasi. Urut pertama, tentu komitmen para pengambil keputusan di internal koperasi untuk, untuk mengembangkan good governance cooperative. Urut kedua dan berikut, yaitu menyempurnakan kembali isi dan kualitas anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau peraturan khusus untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam good governance cooperative. Aturan dan ketentuan internal 58

Prijambodo , tata kelola yang baik pada koperasi (good governance cooperative) satu kebutuhan peningkatan kualitas sdm koperasi, diakses dari http://www.depkop.go.id/ index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=309:tata-kelola-yang-baik-pada-koperasigood-governance-cooperative-satu-kebutuhan-peningkatan-kualitas-sdm-koperasi&Itemid=93 pada tanggal 10 April 2014. 59

Ibid.


koperasi tersebut, memiliki isi (content) yang memuat, mengatur segala sendi kehidupan koperasi, dan bukan sebatas untuk memenuhi syarat adminsitratif saja. Kemudian memahami dan menguasai regulasi dan kebijakan di bidang perkoperasian, dan di bidang-bidang teknis yang mengait dengan koperasi, meningkatkan kompetensi SDM dalam pos jabatan kepengeurusan, kepengawasan, anggota, manajer, karyawan. Mengembangkan ukuran kinerja dan standar kinerja. 60 Dengan ini diharapkan dapat memajukan koperasi sebagai salah satu --sektor perekonomian di Indonesia. Juga diharapkan koperasi dapat bersaing di perekonomian dunia. Saya sangat mengharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah. Semoga dengan ini dapat membangun koperasi yang lebih baik lagi. 61 5. Penyertaan Modal dalam Koperasi di Indonesia Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuannya pasti memerlukan sejumlah modal. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan modal

sesuai dengan lingkup dan jenis usaha yang

dijalankan. Dalam rangka mendirikan badan usaha koperasi, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat minimum untuk mendirikan sebuah koperasi adalah jumlah anggota pendiri. Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan. hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota daripada besar modal usaha. 60

Ibid. Kenny Siikebby, Usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan koperasi. Diakses dari http://kennysiikebby.wordpress.com/usaha-usaha-yang-dilakukan-untuk-memajukan-koperasi/ pada tanggal 25 februari 2014 61


Sedikitnya ada tiga alasan koperasi membutuhkan modal, anatara lain: Pertama, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi untuk keperluan: pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya administrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain. Kedua, untuk membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang. Ketiga, untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. 62 Modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untu modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Modal terdiri dari 2 yaitu : 63 • Modal jangka Panjang : Fasilitas Fisik • Modal jangka Pendek : Kegiatan Operasional Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian terbaru menyatakan bahwaModal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi

2014

62

Diakses dari ,keuanganlsm.com/mengapa-koperasi-butuh-modal/ pada tanggal 10 April

63

Ibid.


sebagaiModal awal. Selain itu, pasal 66 ayat 2 Undang-Undang ini juga mengatur bahwa : 64 “Pasal 66 (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasidapat berasal dari: a. Hibah; b. Modal Penyertaan; c. modal pinjaman yang berasal dari: 1. Anggota; 2. Koperasi lainnyadan/atau Anggotanya; 3. bank dan lembaga keuangan lainnya; 4.penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau 5. Pemerintah danPemerintah Daerah.) dan/atau d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.” Setoran

pokok

dibayarkan

oleh

bersangkutanmengajukan

permohonan

sebagai

anggota anggota

pada

saat

yang

dan

tidak

dapat

dikembalikan. Selain itusetiap anggota harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnyaditentukan dalam Anggaran Dasar Masing-Masing. Sertifikat Modal Koperasi inidikeluarkan atas nama dan sertifikat ini tidak mempunyai hak suara. Jika dilihatberdasarkan definisinya, SMK (Sertifikat Modal Koperasi)

ini

adalah

bukti

penyertaan Anggota

Koperasi

dalam

modal

Koperasi.Secara umum jika kita analisis secara keseluruhan isi ketentuan dari BAB VIIUndang-Undang Perkoperasian yang tepatnya mengatur tentang Modal ini,

64

Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian


makakita dapat mengambil sebuah hipotesis bahwa struktur permodalan koperasi mulaimemiliki kesamaan dengan permodalan Perseroan Terbatas. Kedudukan SetoranPokok dalam permodalan koperasi dapat dipersamakan dengan Modal yang disetor yang

ada

pada

Perseroan

terbatas

SementaraKedudukan Sertifikat Modal

berdasarkan

sifat-sifatnya.

Koperasi sendiri seolah-olah

dapat

dipersamakandengan Saham yang ada dalam suatu perseroan terbatas. Hal ini terlihat dariketentuan pasal 68 dalam Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: a.

Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilainominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

b.

Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum merupakantanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

c.

Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.Selain itu, terkait dengan modal penyertaan yang ditandai

dengandikeluarkannya

Perkoperasian

yang

SMK

barupemerintah

ini,

berdasarkan

dan/atau

Undang-Undang

masyarakat

pun

dapat

berpartisipasi di dalam koperasi melaluimodal penyertaan ini. 65 Bagian keuntungan yang diperoleh dengan diberikannya modal penyertaan menjadi hak bagi pemerintah dan/atau masyarakat yangberpartisipasi. Begitupun sebaliknya, pemerintah dan/atau masyarakat wajib menanggung kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan, sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. 66

65

Iin Solihin, “UU No. 17 Tahun 2012 hasilkan Sertifikat Modal Koperasi”, http://kopkarbisnisindonesia.com , diakses terakhr pada tanggal 11 maret 2014 66

Ibid.


BAB II PERATURAN PENYERTAAN MODAL DALAM KOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents