BAB II PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SETELEH KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

BAB II PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SETELEH KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

A. Peranan Kantor Pertanahan 1. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Dalam Pasal 2 Keppres 26 Tahun 1988 ditegaskan bahwa Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan yang baik berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria maupun Peraturan Peruundang-undangan lainnya yang meliputi : a. Pengaturan, pengguna penguasaan dan pemilikan tanah; b. Pengurusan hak-hak atas tanah; c. Pengukuran dan pendaftaran tanah; d. Lain-lain yang berkaitan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan; 3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; 4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

Universitas Sumatera Utara

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; 6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum; 7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; 8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agrarian dan penataan wilayah-wilayah khusus; 9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik Negara/daerahbekerja sama dengan Departemen Keuangan; 10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah; 11. Kerja sama dengan lembaga-lembag lain; 12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; 13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan; 15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan; 16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; 18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan; 19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;


20. Pembatalan dan penghentian hubungan hokum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 20).

2. Program Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat sesegera mungkin mewujudkan pensertifikatan terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, maka Kantor Pertanahan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo mengadakan program-program antara lain : a. PRONA b. LARASITA Program-program tersebut diatas merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang bersifat operasional yang mendorong percepatan dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah miliknya agar mempunyai sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap kepemilikan suatu bidang tanah. Dimana sesungguhnya target dari program ini adalah masyarakat golongan ekonomi lemah.

20

http://www.bpn.go.id/index.html?q=inside/about


Program-program yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo memiliki kelebihan dari pendaftaran tanah biasanya, dimana pada program ini biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih murah dari biasanya. Hal ini terjadi karena pemerintah memberikan subsidi terhadap biaya yang dikeluarkan selama proses pendaftaran tanah berlangsung . Dengan adanya subsidi tersebut secara langsung membuat biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang mengikuti program tersebut menjadi lebih murah dari biaya yang harus dikeluarkan dengan melakukan pendaftaran tanah biasa. Kesulitan yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam hal menjalankan pendaftaran tanah tersebut terbentur pada biaya guna penyuluhan yang begitu minim, karena bisa dibayangkan sungguh membutuhkan biaya yang besar guna terciptanya suatu penyuluhan yang baik. Adapun kesulitan lain selain biaya adalah kesulitan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Kesulitan ini tergambar dari susahnya mengumpulkan warga pada saat dilakukannya penyuluhan karena penyuluhan dilakukan dihari dan jam kerja. Masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaannya dari pada menghadiri penyuluhan tersebut, hal ini terjadi karena tingkat ekonomi masyarakat yang umumnya masih rendah jadi sebahagian besar masyarakat lebih memilih mencari uang untuk menafkahi keluarga mereka. Mengenai waktu lamanya proses pengurusan pendaftaran tanah biasanya memakan waktu yang cukup lama karena banyaknya sertifikat yang harus dikeluarkan. Menurut narasumber yang diwawancara dalam waktu yang lama saja bisa salah bagaimana mungkin jika waktu dipersingkat mungkin akan


menimbulkan kesalahan yang sangat fatal. Maka menurut nara sumber tersebut, jika waktu dan proses dipersingkat petugas pendaftaran tanah akan dikejar dead line atau tenggang waktu yang dapat mengakibatkan human error atau kesalahan manusia yang cukup tinggi. Apabila waktu dan proses pengurusan dipersingkat dapat saja terjadi suatu sertifikat yang asal-asalan, dalam hal ini pada sertifikat tersebut banyak terdapat kesalahan-kesalahan data yang wajar terjadi akibat dari tekanan kerja seperti yang telah disebutkan diatas. Lamanya waktu pengurusan pendaftaran tanah juga bisa disebabkan oleh berkas-berkas yang diminta dalam proses pendaftaran tanah belum lengkap. Jadi menurut narasumber lamanya waktu proses pendaftaran tanah bukan hanya disengaja disebabkan oleh petugas pendaftaran tanah tetapi juga oleh para pemohon. Program yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo adalah PRONA, dimana program ini merupakan program yang paling mendukung guna terwujudnya pendaftaran tanah. LARASITA ada sejak tahun 2010 namun belum ada tanah yang terdaftar dengan program LARASITA, hal ini disebabkan tidak didukungnya jaringan oleh sinyal yang kuat guna pelaksanaan pendaftaran tanah. Jadi program pemerintah yang berjalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo khususnya Kecamatan Berastagi hanyalah PRONA. Jumlah bidang tanah yang telah terdaftar di Kabupaten Karo adalah 44,759 bidang sedangkan untuk Kecamatan Berastagi sendiri telah terdaftar sebanyak 6,826 bidang. Di Kecamatan Berastagi terdapat 17 bidang tanah yang terdaftar sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) dan 22 bidang tanah yang terdaftar sebagai Hak Pakai.


3. Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karo

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Sub Bagian Tata Usaha

Urusan Perencanaan dan Keuangan

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah

Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Sub Seksi Penetapan Hak Tanah

Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Sub Seksi Penatagunaa n Tanah dan Kawasan Tertentu

Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Urusan Umum dan Kepegawaian

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Sub Seksi Pengendal ian Pertanaha n

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Sub Seksi Pemberda yaan Masyarak at

Sub Seksi Perkara Petanahan

Sub Seksi Pendaftaran Hak

Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon V


B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam kenyataanya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan PP 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 36 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang tanah yang terdaftar. Dalam pada itu melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama pembangunan Jangka Panjang kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta 21). Hal ini merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disamping kekurangan anggaran dan tenaga adalah keadan objektif tanahtanahnya sendiri. Selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaanya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dand apat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengna itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertahanan dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah 22). Uraian di atas merupakan konskwensi mengapa perlu direvisi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sehingga dengan demikian diperlukan suatu Peraturan pendaftaran Tanah yang baru. Untuk ini maka oleh Pemerintah 21 22

Zaidar, Op.Cit., hal.161. Ibid, hal.161


diterbitkan Peraturan Permerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang antara lain adalah merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dalam PP yang baru ini tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hekekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertahanan dan bahwa sistem publikasi adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur-unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2. Sebagai catatan tambahan maka kita sebutkan bahwa apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Demikian pula disebutkan pendaftaran tanah sistematik, apa yang dikenal dahulu pendaftaran desa demi desa dan pendaftaran sporadik adalah pendaftaran tanah yang individual. Yang jelas bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini telah menampung segala kesulitan yang pernah dialami dalam era Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga Peraturan Pemerintah 40 dan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1996 tentang Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA, akan dapat diharapkan semakin sempurna proses pendaftaran tanah.


Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance, continous recording 23).

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (initial registration) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 24). Objek dari pendaftaran tanah adalah tanah negara dan tanah bekas hak milik adat. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik b. Pengumpulan dan penglahan data yuridis serta pembukuan haknya c. Penerbitan sertifikat d. Penyajian data fisik dan data yuridis e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. a. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atua bagian wilayah suatu desa/kelurahan. 23

Adrian Sutedi S.H., M.H., Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.136. 24 Ibid.


Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional. b. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yan berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya 25). Beberapa peraturan tentang pembagian Tugas dan Wewenang dalam Pemberian hak atas tanah negara, antara lain : a. Keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. SK 112/KA/1961 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Agraria. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 28 Februari 1967 No. 1 Tahun 1967 tentang Tugas dan Wewenang Agraria. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 30 Juni 1972 No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah. d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 9 Februari 1999 No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak atas Tanah Negara bersambung dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

25

Ibid, hal.137.


No. 4 Tahun 1998 jo No. 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang pemasukan dalam pemberian Hak atas Tanah Negara 26).

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik Menurut Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Sedangkan penjabaran dari kegiatan pengukuran pemetaan itu meliputi : 1. Pembuatan peta dasar pendaftaran 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran 4. Pembuatan daftar tanah 5. Pembuatan surat ukur

1) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Untuk keperluan pengumpulan dan penglahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dimulai dengna pembuatna peta dasar pendaftaran. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pendaftaran tanah secara sistematik juga digunakan untuk memisahkan bidang-bidang tanah yang sudaht erdaftar. Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dapat diketahui letaknya dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam suatu

26

Ibid.


wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinyas sertifikat ganda atas suatu bidang tanah 27). Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya seara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud tersebut diperluan titk-titik dasar teknik nasional. Titik dasar teknik adalah titip tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagia titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. (Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Jika disuatu daerah tidak ada belum ada titik-titik dasar teknik nasional dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapt digunakan titik-titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.

2) Penetapan Batas-batas Bidang Tanah Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menruutkeperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan batas-batas termasuk pemeliharaanya wajib dilakukan oleh pemegang

27

Ibid.


hak atas tanah yang bersangkutan. Penetapan batang bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya tau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan 28. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengna hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaiana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 atau atas penunjukan instansi yang berwenang. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batasbatas bidang atua bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.

3) Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran. Da diguankan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran. Namun apabila belum tersedia juga peta dasar pendaftaran

28

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997


ataupun peta lainnya pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan.

4) Pembuatan Daftar Tanah Bidang atau bidng-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalamdaftar tanah. Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai nomor bidang lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaanya kemudian.

5) Pembuatan Surat Ukur Bagi bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan tanah wakaf yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Terhadap wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran,sura ukur dibuat dari hasil pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Untuk keperluan pendaftaran haknya bidng-bidang tanah sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendataran, dibuatkan surat ukur, dengan skala yang sama.


b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis Serta Pembukuan Haknya Dalam pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan pembuktian hak-hak baru dan hak lama. Hak-hak baru adalah hak-hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Adapun hak-hak lama yaitu hak-hak atas tanah yan berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menuru Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran : a. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan : 2) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan 3) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut olh pemegang hak milik kepada penerima hak yan bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. b.

Hak pengelolan dibuktikan dengna penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang.

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, ditinjau dari sudut objeknya pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftaran untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah Hak Milik. d. Hak Milik Atas Satuan rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan.


e. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Wakaf lahir dengan diucapkannya ikrar wakaf oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang dibuktikan dengan Akta Ikra Wakaf yang dibuat oleh pejabat tersebut. pendaftaran wakaf dilakukan untuk ketertiban administrainya. Mengenai hak-hak lain, pendaftaran merupakan syarat bagi “kelahirannya” 29). Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan dengna alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan

yang

bersangkutan

yang

kadar

kebenarannya

oleh

Panitia

Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Demikian ditetapkan dalam Pasal 24 ayat (1) 24 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Alat-alat bukti tersebut adalah bukti-bukti pemilikan. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut dikemukakan, bahwa bukti pemilikan itu dasarnya terdiri atas bukti pemilikan atas bukti pemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak yang bersangkutan.

29

Adrian Sutedi, Op.Cit., hal.138.


Dalam hal yang demikian, pembukuan haknya dilakukan melalui penegasan konversi ha yang lama menjadi hak baru yang didaftar. Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan ayat (1), bahwa alat-alt bukti tertulis yang dimaksud dalam pasla 24 ayat (1) di atas dapat berupa :

a. Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overscrhijvings Ordonnantie (Staatsbla 1834 – 27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa Hak Eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi Hak Milik atau b. Grosse Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Ordonnantie tersebut sejak berlakunya UUPA sapai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan atau c. Surat Tanda Bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Perauran Swapraja yang bersangkutan atau d. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 atua e. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabt yang berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yan diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya atau f. Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yang menentukan


bahwa ahrus ada bukti akta PPAT, sejak Peraturan Pemerintah tersebut mulai dilaksanakan di suatu daerah g. Akta pemindahan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan ; atau tanahnya yang sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran peminahan haknya pada Kantor Pertanahan) atau h. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1977 atau i.

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan : atau yang tanahnya sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kantor Pertanahan) atau

j.

Surat Penunjukan atau Pembelian (seharusnya : pemberian kaveling tanah Pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah) atau

k. Petunjuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 seharusnya : sebelum berlakunya UUPA. Sejak mulai berlakunya UUPA tidak dipungut lagi Pajak Bumi, karena tidak ada lagi tanah Milik Adat) atau l.

Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau


m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII ketentuanketentuan Konversi UUPA. Dalam hal pemilihan bukti tertulis tersebut tidak lengkap, maka dapat dilakukan dengan keterangan saksi dan/atau pernyataan pemilik tanah yang dipercaya

kebenarannya

menurut

pendapat

Ajudikasi/Kepala

Kantor

Pertanahan,demikian dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Ayat (1) Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang bersangkutan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Maka

mengenai

kepemilikan

itu

ada

tiga

kemungkinan

alat

pembuktiannya, yaitu : a. Bukti tertulisnya lengkap : tidak memerlukan tambahan alat bukti lain; b. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi : diperkuat keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan; c. Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi : diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan. Akan tetapi, semua akan diteliti lagi melalui pengumuman, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Dalam Pasal 24 ayat (2) diatur pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan yang dapat


dipercaya kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan. Sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) di atas. Dalam hal demikian, pembukuan haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bukti kepemilikan, melainan pada bukti penguasaan fisik tanahnya oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahuluannya selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Dalam penjelasan ayat (2) tersebut, dirinci syart-syart yang harus dipenuhi bagi pembukuan hak yang bersangkutan, yaitu : a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan dengan iktikad baik, secara nyata dan terbuka selama waktu yang tersebut di atas; b. Kenyataanya penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masayarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; c. Hal-hal tersebut,

yaitu

penguasaan

dan penggunan

tanah

yang

bersangkutan serta tidak adanya gangguan, diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya; d. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas; e. Telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;


f. Akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam Keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan 30).

c. Penerbitan Sertifikat Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Memperoleh sertifikat adalah hak pemegang hak atas tanah, yagn dijamin undang-undang. Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti selama tidak bisa dibuktikan sebalinya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamna harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen 31). Sertifikat hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan Wakaf menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini bisa berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis data fisik yang diperlukan. Dalam pendaftaran secara sistematik terdapat ketentuan mengenai sertifikat dalam Pasal 69 sampai dengan

30 31

Ibid, hal.141. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961


Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1997, sedang dalam pendaftaran secara sporadik dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93. Terdapat ketentuan dalam Pasal 178 Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997 cara pembuatan sertifikat adalah seperti cara pembuatan buku tanah, denan ketentuan bahwa catatan-catatan yang bersifat sementara dan sudah dihapus tidak dicantumkan. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dan UndangUndang No. 4 Tahun 1996 32). Jika dalam buku tanah terdapat catatan yang menyangkut data yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh akarena itu, sertiikat merupakan alat pembuktian yang kuat,s ebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila asih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang tercatat dari masih adanya catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum lengkap, tetapi tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan. Data fisik yang tidak lengkap itu adalah apabila data fisik bidang

tanah

yang

bersankutan

merupakan

hasil pemetaan sementara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)33). Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum di dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Dalam hal ini kita bisa ambil contoh terhadap tanah 32 33

Adrian Sutedi, Op.Cit., hal.142. Ibid.


wakaf yang didaftarkan, maka sertifikatnya diserahkan kepada Nadzirnya. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat diterimakan kepada ahli waris dengan persetujuan para ahli warisnya atau salah seorang ahli aris dengan pesetujuan para ahli waris yang lain. Terhadap Hak Milik atas satuan Rumah Susun, dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.

d. Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Setiap orang yang berkepentingan berhak tahu mengenai data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Sedangkan terhadap data fisik dand ata yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah terentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

e. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum dan juga


termasuk peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama. Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam bentuk file akan menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yan diperlukan. Tetapi penyelenggaraanya memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang besar. Untuk itu terhadap penyimpanan dokumen dengan, menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm dilakukan secara bertahap.

2. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pemeliharaan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan ini misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan pemisahan, dan penggabungan bidang tanah yang haknya sudah didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditentukan, bahwa para pemegang hak yan bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan-perubahan yang dimaksud kepada Kantor Pertanahan. Ketentuan mengenai wajib daftar itu juga ada dalam Pasal 4 ayat (3). Sebagaimana telah diketahui dari uraian mengenai Pasal 97 Peraturan Menteri No. 3 tahun 1997, PPAT bahkan diwajibkan mencocokkan lebih dahulu isi sertifikat ha yang bersangkutan denan daftar-daftar yang ada di Kantor


Pertanahanan sebelum diperbolehkan membuat akta yang diperlukan. Ini sesuai dengan asas mutakhir pendaftaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan megnenai data yang benar setiap saat. Demikian dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 34). Objek pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah : a. Tanah hak milik b. Tanah hak guna bangunan c. Tanah hak pakai d. Tanah hak pengelolaan e. Tanah wakaf f. Hak milik atas Satuan Rumah Susun g. Tanah hak tanggungan 35). Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah di daftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi : a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 34 35

Ibid. Ibid, hal.143.


b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

a) Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak 1) Pendaftaran Peralihan Hak Dalam Pasal 37 ditetapkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukra-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku 36). Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yan kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebaban hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk memeiksa syartsyarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Perbuatan hukum pemidahan hak dalam Hukum Tanah Nasional, yang memakai dasar Hukum Adat, sifatnya tunai. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan, hak atas tanah yang menjadi objek berpindah kepada penerima hak.

36

Ibid.


Fungsi akta PPAT yang dibuat adaah sebagai bukti, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Dan karena perbuatan hukum itu sifatnya tunai, sekaligus membuktikan berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada penerima hak. Karena tata usaha PPAT sifatnya tertutup untuk umum, pembuktian mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (dan para ahli waris serta orang-orang yang diberitahu oleh mereka) Baru setelah didaftarkan, diperoleh alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku juga terhadap pihak ketiga, karena tata usaha pendaftaran tanah Kantor Pertanahan mempunyai sifat terbuka untuk umum. Selain diperoleh alat bukti yang lebih luas daripada akta PPAT, dengan didaftarkannya pemindahan hak yang bersangkutan, diperoleh juga alat pembuktian yang kuat, yaitu berupa sertifikat hak atas tanah atas nama pernima hak, sebagaimana yang diberikan penegasan artinya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dengan kemungkinan berlakunya lembaga “rechtsverwerking” setelah tanahnya dikuasai selama 5 tahun 37). Pemeliharaan data pendaftaran tanah karena pemindhan hak melalui lelang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997. Peralihan hak melalui pemindahan hak dengna lelang hanya dapat didafarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, baik dalam lelang eksekusi maupun lelang sukarela.

37

Ibid, hal.145.


Lelang eksekusi menurut Pasal 41 meliputi lelan putusan pengadilan, Hak Tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara. Lelang sukarela adaah lelang atas prakarsa sendiri pihk yang berhak atas objek yang akan dilelang. Dalam lelang sukarela pihak penjual adalah yang berhak atas objek lelang. Tidak demikian halnya dalam lelang eksekusi. Dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan misalnya, yang memindahkan haknya adalah kreditor pemegang Hak Tanggungan. Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak meninggal dunia. Sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam hukum perdata yang berlaku abgi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada ahli awris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Berbeda dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tidak ditetapkan jangka waktu dilakukan pendaftarannya. Sebaliknya, ada ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang membebaskan pendaftaran peralihan haknya dai pembayaran biaya pendaftaran bilamana dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris 38).

38

Ibid, hal.144.


Hal-hal mengenai peralihan hak penggabungan dan peleburan perseroan dan koperasi terdapat pengaturannya dalam Pasal 43 dan Pasal 133 Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997 39). Peralihan hak atas tanah, Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena penggabungan atau pelebuan perseroan atau koperasi yang tidak didahuui likuidasi perseroan atua koperasi yang bergabung atau melebur, dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan, setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabt yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuiditas terjadi karena hukum. Maka cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan yang bersangkutan 40). Ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku juga untuk penggabungan atau pelebuan badan-badan hukum lainnya. Beralihnya karena hukum berlaku juga terhadap Hak Pengelolaan. Akan tetapi, Hak Pengelolaan tidak dapat dipindahtangankan, karena bukan hak atas tanah, melainkan “gempilan” dari Hak Menguasai dari negara. Demikian ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan didahului dengan likuidasi, didaftarkan berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi, yang 39

Ibid, hal.145. Menurut Ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 40


dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak yang kalau mengenai tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Demikian ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2) dan penjelasannya 41.

2) Pendaftaran Pembebaban Hak Pembebanan hak Hak Tanggungan pada hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dan pembebanan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak sewa untuk bangunan atas Hak Milik dan pembebaban lain pada hak atas tanah atau Hak Mili atas Satuan rumah Susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berlaku juga untuk pembuatan akta tersebut. Dipandang dari sudut Hak Tanggungan, pendaftaran pemberian Hak Tanggungan merupakan pendaftaran untuk pertama kali. Akan tetapi, dipandang dari sudut hak yang dibebani, pencatatanya dalam buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Demikian ditentukan dalam Pasal 44 dan Penjelasannya.

41

Adrian Sutedi, Op.Cit., hal.145.


b) Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya 1) Perpanjangan Jangka Waktu Hak atas Tanah Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan. Dalam Pasal 10,27 dan 47 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 ditetapkan,

bahwa

permohonan

perpanjangan

jangka

waktu

hak

yang

bersangkutan diajukan selambat-lambatnya 2 Tahun sebelum berakhirnya jangka waktu. Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terhapus. Oleh karena itu, untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tana dan sertifikat baru. Demikian Pasal 48, 49 dan 50, sedang pelaksanaanya dalam Pasal 133, 134 dan 135 Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1997. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru, dengan status hukum yang ama dengan bidang tanah semula. Untuk setiap bidang tanah tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya.


2) Pemecahan, Pemisahan dan Penggabungan Bidang Tanah Pemecahan bidang bidan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan perundang-undngan yang berlaku, misalnya ketentuan Landreform. Sepnjang mengenai tanah pertanian, pelaksanaan pemecahan tersebut wajib memperhatikan ketentuan batas miimum sesuai dengan peraturna perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tangungan atau beban lain yang terdaftar, pemecahannya baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan 42).

3) Pembagian Hak Bersama Pembagian hak bersama atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT, yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut 43).

42 43

Ibid, hal.146. Ibid.


BAB II PERANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SETELEH KELUARNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Recommend Documents