PELAKSANAAN ASAS AMAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Agung Riyadi. Pelaksanaan Asas Aman Pendaftaran Tanah dalam Penerbitan Sertipikat ...

PELAKSANAAN ASAS AMAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI Agung Riyadi [email protected] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Irnawan Darori, Purwono Sungkowo Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract This research aims to implementation of the principle of safety in the issuance of certificates and issue secure implementation of the principle of land registration in the issuance of certificates by the Land Agency Office of Boyolali Distric. This research was normative law and using a qualitative approach. This research forms the evaluative research. The nature of this research is descriptive. This research approach is more emphasis on how the application of laws and conceptual research. Data were collected through interviews and literature study method. Data analysis with interactive analysis that models the data analysis was conducted using a three-stage / components in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing / verification. Results of this study found that the procedures for issuance of land certificates have appropriate legal procedures; the implementation of the principle of safety in the process of issuing certification has been applied in accordance with the applicable procedures; and still there is little. Non-technical issues is still the notion that the seal / pethuk and SPPT is proof of land ownership. The technical issues such as disagreements about the boundaries of the land and owner's absence A committee time dating to the field and evidence of ownership is not complete. Keywords: safe principle, land registration, issuance of certificates Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas aman dalam penerbitan sertipikat serta permasalahannya dalam penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Boyolali. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif serta bentuknya penelitian evaluatif. Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah bagaimana penerapan undang-undang serta pendekatan penelitian koseptual. Analisa data adalah interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini adalah prosedur penerbitan sertifikat tanah telah sesuai dengan undang-undang; pelaksanaan asas aman dalam proses penerbitan sertipikasi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku; serta masih adanya sedikit permasalahan. Permasalahan non teknis ialah adanya anggapan bahwa segel/pethuk dan SPPT merupakan bukti kepemilikan tanah, serta masalah teknis ialah perbedaan pendapat tentang batas tanah dan ketidakhadiran pemilik tanah waktu panitia A ke lapangan serta alat bukti kepemilikan yang tidak lengkap. Kata kunci : asas aman, pendaftaran tanah, penerbitan sertipikat. 5

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume IV Nomor 1 Januari-Juni 2016

A. Pendahuluan Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu karena kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tersedianya tanah merupakan kunci eksistensi manusia dan pengaturan serta penggunaannya merupakan kebutuhan yang sangat penting. Tanah dalam pembangunan nasional merupakan salah satu modal dasar yang strategis. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat serta kehidupan berbangsa bernegara yang tertib, aman dan dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan suatu program pembangunan yang terpadu dan menyeluruh dan berkelanjutan termasuk dalam bidang pertanahan. Tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, air dan keka yaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria bahwa: Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tujuan pendaftaran tanah ialah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechtkadaster atau legal cadaster). Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata. Jaminan kepastian hukum 6

sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi (Urip Santoso, 2013: 19) : 1. Kepastian status hak yang akan didaftar. Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah Wakaf. 2. Kepastian subyek hak Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan (warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau badan hukum publik). 3. Kepastian Obyek hak Artinya dengan pendaftaran tanah akan diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Kebijakan di bidang pendaftaran tanah tersebut perlu mendapat dukungan, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria merupakan instruksi kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Republik Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat recht kadaster artinya yang bersifat menjamin kepastian hukum. Adapun Peraturan Pemerintah yang


dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah.

pendaftaran tanah dilaksanakan secara teliti dan cermat sehingga menghasilkan sertipikat yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah dalam penerbitan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berdasarkan data-data yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diharapkan dapat mencegah konflik di pertanahan yang sering terjadi. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah bertujuan: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Perumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah “Apakah pelaksanaan asas aman dalam pendaftaran tanah sudah diterapkan pada saat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali ?

Semakin kompleksnya permasalahan pertanahan maka berakibat semakin kompleks permasalahan proses pelayanannya. Di satu sisi disebabkan semakin meningkatnya permintaan pelayanan dan di lain pihak aparat pertanahan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara cepat, benar, murah, tepat waktu, memuaskan dan menjamin kepastian hukum. Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya terobosan demi peningkatan percepatan pelayanan. Salah satu dari asas pendaftaran tanah ialah asas aman yaitu bahwa penyelenggaraan

B. Metode Penelitian Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau sering disebut penelitian perpustakaan, walapun penelitian ini juga menggunakan data empiris sebagai pendukungnya. Dilihat dari bentuknya, termasuk bentuk penelitian evaluatif. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mencapai hasil yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah dalam penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Pendekatan penelitian ialah penerapan peraturan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Sumber data yang akan dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari (1) Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen IV; (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24

7


Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (5) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada kementerian agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan bahan hukum primer dan tidak berkekuatan mengikat secara yuridis seperti buku-buku, karya ilmiah dan internet. Sumber data primer adalah sumber data langsung dari lapangan, meliputi keterangan atau hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistik. Dalam operasionalnya, peneliti membatasi permasalahan dan juga pertanyaan- pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Jika kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Dalam penelitian ini peneliti terus bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan 8

data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa. Bagan model analisis data interaktif (Interactive Model Of Analysis) Bagan model analisis data interaktif (Interactive Model Of Analysis) Pengumpulan Data

( II ) Sajian Data

(I) Reduksi Data

(III ) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

C.

Hasil dan Pembahasan

C. Hasil dan Pembahasan Badan Pertanahan Nasional diatur terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga

Badan Pertanahan Nasional diatur terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan adalah Lembaga Kementerian fungsinya, Kepala Badan Pemerintah Pertanahan Nasional Non adalah sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang. yang berada di bawah dan bertanggung jawab Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Boyolali terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan; 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 4)mempunyai Seksi Pengaturan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Penataan Pertanahan; 5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 6) Seksi Sengketa, tugas melaksanakan tugas pemerintahan Konflik dan Perkara. di bidang pertanahan sesuai dengan Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah 6 sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pertanahan Nasional

Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan; 3) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 6) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Pertanahan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah.


Organisasi Kantor Pertanahan KabupatenBoyolali StruturStrutur Organisasi Kantor Pertanahan KabupatenBoyolali KANTOR PERTANAHAN KAB.BOYOLALI

SEKSI SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Subseksi Tematik dan Potensi Tanah

SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH Subseksi Penetapan Hak Tanah

Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

SEKSI PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN

Subseksi Pengendalian Pertanahan

Subseksi Pemberdayaan Masyarakat

SUBBAGIAN TATA USAHA

PERKARA Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Subseksi Perkara Pertanahan

Urusan Perencanaan dan Keuangan

Urusan Umum dan Kepegawaian

Subseksi Pendaftaran Hak

Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

Prosedur kegiatan kegiatanpenerbitan penerbitansertipikat sertipikat tanah yang terbagi batas menjadi dua, yaitu Prosedur Penetapan dilakukan setelah tanah yang tanah terbagi menjadi dua, pemberitahuan secara pendaftaran untuk pertama kaliyaitu dan pemeliharaan data, yaitu : tertulis kepada pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemohon pengukuran dan kepada Pendaftaran untuk: pertama kali : pemeliharaantanah data, yaitu pemegang hak atas bidang yang berbatasan. a.

Permohonan mendaftarkan hakkali untuk kali Pendaftaran tanah untuk pertama : pertama c. Pengumpulan & penelitian data yuridis a. Permohonan mendaftarkan untuk adalah :oleh A. Persyaratan yang harushak dipenuhi (1). panitia Surat Permohonan dan Surat pertama kali Jika dokumen sudah lengkap Kuasa, jika permohonannya dikuasakan; (2). Identitas diri pemohon dan atau Persyaratan yang harus dipenuhi

maka

Kepala

Seksi

Pengukuran

kuasanya; Petuk Pajak girik, pipil, Tanah kekitir menyiapkan sebagai adalah : (1). (3). Surat Permohonan dan Bumi/Landrente, Surat dan Pendaftaran

Kuasa, jika permohonannya pengumuman. Jika dokumen tidak bukti kepemilikan tanah dikuasakan; sebelum berlakunya PP No. 10/1961; (4). Bukti (2). Identitas diri pemohon dan atau lengkap maka penelitian data yuridis penguasaan secara fisik atas bidang tanah; (5). Kesaksian dari kuasanya; (3). Petuk Pajak Bumi/ dilanjutkan oleh Panitia A. Kepala Setelah itu Landrente, girik, pipil, kekitir sebagai Panitia A menyerahkan hasilnya kepada Desa/Lurah/Tetua Adat; (6). Identitas Pemohon Warga Negara Indonesia; (7). bukti kepemilikan tanah sebelum Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Bukti pelunasan PBB(4). tahun berjalan. Tanah dan mengumumkan dalam Risalah berlakunya PP No.SPPT 10/1961; Bukti penguasaan secara fisik atas bidang tanah; Penelitian Data Yuridis dan Penetapan b. Pengukuran/pemeriksaan data fisik oleh petugas (panitia A). (5). Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah/ Batas. Tetua Adat; (6). Identitas Pemohon Warga Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada d. Pengumuman data fisik dan data yuridis Negara Indonesia; (7). Bukti pelunasan pemohon pengukuran dan kepada pemegang di hakKantor atas bidang yangdan berbatasan. Pertanahan kantor desa/ SPPT PBB tahun berjalan. kelurahan beserta pengesahannya. c. Pengumpulan & penelitian data yuridis oleh panitia A. b. Pengukuran/pemeriksaan data fisik oleh Pengumuman selama 60 (enam puluh) Jika(panitia dokumen Kepala Seksipada Pengukuran dan petugas A). sudah lengkap maka hari, di tempel papan pengumuman

Pendaftaran Tanah menyiapkan pengumuman. Jika dokumen tidak lengkap 9

7


Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, dan di Kantor Kepala Desa bersangkutan serta melalui media massa. Setelah itu disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara Pengesahan data fisik dan data yuridis. Jika ada kekuranglengkapan dan atau ada keberatan yang masih belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan. e.

Pengakuan Hak Untuk pengakuan hak tidak diperlukan penerbitan surat keputusan pengakuan hak.

f.

Pembukuan Hak Berdasarkan alat bukti hak baru, penegasan konversi dan pengakuan hak, hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah wakaf dibukukan dalam buku tanah, termasuk jika tidak lengkap atau masih disengketakan dibukukan dengan catatan dalam buku tanah mengenai hal-hal yang kurang lengkap atau disengketakan.

g.

Penerbitan Sertipikat Untuk hak milik yang sudah di daftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya diterbitkan sertipikat.

Pendaftaran tanah yang termasuk pemeliharaan data (maintenance). Pemeliharaan data adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak (Pasal 37 Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, terdiri atas: 10

1). Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. a). Pemindahan hak tidak dengan lelang; Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah, oleh karenanya PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Pemeriksaan sertifikat tidak perlu dilakukan, dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan merupakan pemindahan hak mengenai bidangbidang tanah yang merupakan bagian-bagian dari tanah induk yang sertifikatnya sudah lebih dulu mengalami pemeriksaan. Kecuali apabila PPAT menganggap perlu. b). Pemindahan hak dengan lelang; Peralihan hak melalui lelang hanya didaftarkan jika terdapat kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Untuk pendaftaran peralihan hak, syaratnya adalah: (1) kutipan risalah lelang yang bersangkutan; (2) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang, jika tidak diserahkan maka surat keterangan dari kepala kantor lelang harus ada; (3) identitas pembeli lelang; (4) bukti pelunasan; (5) bukti pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; serta (6) bukti pelunasan PPh c). Peralihan hak karena pewarisan; Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan wajib diserahkan oleh yang menerima hak kepada Kantor Pertanahan, sertifikat yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.


d). Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;

a) Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;

Untuk yang tidak didahului dengan l ikuidasi, didaftark an berdasarkan akta yang membuktikan terjadin ya penggabungan atau peleburan, setelah penggabungan atau peleburan itu disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dilakukan dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang berangkutan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan tanpa merubah nomor haknya.

Untuk yang didahului dengan likuidasi, didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. e). Pembebanan hak; Pembebanan hak harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang dan didaftarkan di Kantor Pertanahan oleh pemegang hak milik atau oleh pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran dilaksanakan dengan membuat buku dan sertipikat hak yang dibebankan dan membubuhkan catatan adanya beban tersebut pada buku tanah dan sertipikat hak milik yang dibebani. f). Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Kepala Kantor Pertanahan dapat menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon dan harus dilakukan secara tertulis, yang disampaikan kepada yang berkepentingan dengan menyebut alasannya disertai pengembalian berkas permohonannya, ditembuskan PPAT atau kantor lelang yang bersangkutan. 2). Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, meliputi:

b) P e m e c a h a n , p e m i s a h a n , d a n penggabungan bidang tanah Pengaturannya terdapat dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 PP 24/1997 sedangkan pelaksanaannya dalam Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135 PMNA/Kepala BPN 3/1997. c). Pembagian hak bersama; Pembagian hak bersama menjadi hak masingmasing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT. Suatu hak bersama pada saatnya akan dibagi hingga menjadi hak individu. d). Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan mencatat pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertipikat yang bersangkutan, Jika sertifikat hak yang hapus tidak diserahkan Kepala Kantor Pertanahan maka dicatat pada buku tanah dan surat ukur bersangkutan. e). P e r a l i h a n d a n h a p u s n ya h a k tanggungan; Pendaftaran peralihan dan hapusnya hak tanggungan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 PP 24/1997. Dalam PMNA/Kepala BPN 3/1997 diatur secara lebih rinci diatur dalam Pasal 121 sampai Pasal 124 11


f). Perubahan data tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; Panitera pengadilan wajib memberitahukan Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan penetapan ketua pengadilan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin juga pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. Pencatatan tersebut dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan. Dalam Pasal 125 PMNA/Kepala BPN 3/1997, selain putusan pengadilan, perubahan data harus juga didasarkan salinan berita eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. g). Perubahan nama. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah karena pemegang hak ganti nama, dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah dan sertifikat berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan ganti nama adalah pemegang hak yang sama tapi namanya berganti, baik ganti nama orang perserangan maupun badan hukum.

Pelaksanaan Asas Aman Pendaftaran Tanah Pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah dalam penerbitan sertipikat oleh Kantor 12

Pertanahan Boyolali telah dilaksanakan dengan sangat teliti, mulai dari pengecekan berkas-berkas permohonan baik mengenai data diri pemohon maupun mengenai data-data lain yang diperlukan tentang keterangan tanah yang bersangkutan dari pihak desa, semua ini dilakukan di loket pertama, setelah semua data yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh petugas selanjutnya berkas- berkas tersebut diserahkan ke loket kedua untuk dilakukan entry data memasukan data-data berkas yang telah dilengkapi tersebut dan langsung disimpan dalam komputer loket yang juga langsung terhubung dengan komputer pusat, hingga akhirnya semua data tersimpan dengan aman dalam data base Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Permasalahan Pelaksanaan Asas Aman Pendaftaran Tanah Permasalahan meliputi masalah non tehnis dan masalah teknis. a). Masalah non teknis itu adalah : Pertama, sebagian besar masyarakat masih belum tahu tentang prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah dari mulai pendaftarannya sampai selesainya sertifikat itu sendiri. Kedua adalah masih ada anggapan bahwa tidak perlu mendaftarkan tanah. b). Masalah teknis yang terjadi adalah, Pertama, adanya perdebatan batasbatas tanah antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pemilik tanah yang bersebelahan. Kedua ialah : pemilik tanah tidak berada ditempat ketika adanya pengukuran. Serta ketiga : alat bukti kepemilikan yang tidak lengkap. Dalam pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dapat dijelaskan bahwa pelaksana hukum, perilakunya ditentukan oleh peranan yang diharapkan daripadanya, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, termasuk faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang diberikan oleh


pemegang peran adalah sebagai berikut.: (1). Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya; (2). Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badanbadan pelaksana hokum; (3). Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu. Peran lembaga dan pejabat diperlukan dalam mensosialisasikan pelaksanaan asas aman pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

D. Simpulan Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Pelaksanaan asas aman yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam proses sertipikasi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Permasalahan pelaksanaan asas aman dalam proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Boyolali ialah masalah non teknis dan masalah teknis : a. Permasalahan Non Tehnis ialah : (1) Ketidaktahuan mayarakat tentang prosedur; serta (2) Anggapan tanah tidak perlu didaftarkan. b. Permasalahan Teknis ialah : (1) Adanya persengketaan antar pemilik tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas tanah yang ditunjuk; (2) Pemilik tanah tidak berada di tempat ketika diadakan pengukuran (panitia A datang ke lapangan/ lokasi); (3) Ketepatan waktu dalam menerbitkan sertipikat; serta (4) Alat bukti kepemilikan tidak lengkap.

E. Saran Terdapat 3 saran setelah melakukan penelitian ini, yaitu : a. Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah tetap perlu dilanjutkan dan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

b. Aparat pe rtanah an har us sering melakukan penyuluhan dalam segala kesempatan unt uk men ingkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya sertipikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum kuat serta pemahaman atas prosedur-prosedur dalam melakukan penerbitan sertipikat. c. Prosedur untuk melaksanakan penerbitan sertipikat harus selalu diperbaiki sehingga apresiasi dari masyarakat semakin baik kepada aparat pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA Adrian Sutedi. 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Jakarta, BP. Cipta Jaya. Amiruddin dan Asikin, H Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. AP Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung, Mandar M a j u . Ba c t i a r E ff e n d y, 1 9 9 3 , Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya, Bandung, Alumni Budi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tana , Jakarta : Djambatan. , 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan. Chandra, S, 2005, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonanan di Kantor Pertanahan), Jakarta, PT Grasindo Chomzah, Ali Achmad. 2002. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I

13


Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya. Jakarta : Prestasi Pustaka. Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto. 1985. Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta: Ghalia. Djoko Prakoso. 1985. Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Jakarta : Ghalia Indonesia Effendi Perangin. 1996. Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung. Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta : Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York. Maria S.W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implentasi (Edisi Revisi +). Jakarta, PT.Kompas Media Nusantara

Suharsimi Arikunto, 1989, Penelitian Hukum di indonesia pada Akhir Abad ke –20, Bandung , Alumni Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research Jilid 1, Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana. Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Jurnal : System of Land Registration. Aspects and Effects Jaap Zevenbergen Publications on Geodesy 51 ISBN 90 6132 277 4 ISSN 0165 1706 Published by ; NCG, Nederlandse Commissive voor Geodesie, Netherlands Geodetic Commission, Delft, the Neteherlands, E-mail : [email protected], Website: www.ncg.knal.nl Development of Land-Title Registration Systems – A Developed Country Experience Australia United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) Nairobi, 1993 Land Management Series, The designations employed and the presentation of the materials in this publication do not imply the expression HS/280/93 E ISBN 92-1.131-204-3.

Robert Siedman dan Chamblis, 1971. Law, Order and Power, Reading, Mass: Affison – Wesly.

Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research VOL 1, 2004. A systems Appoarch to Land Registration and Cadastre Jaap Zevenbergen Section Geo-information and lan Development, Delft Unversity of Technology, OTB Research Institute, P.O. Box 5030, 2600 GA DELFT, the Netherland, [email protected]

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.

eJournal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015 : 265-278 ISSN 0000-0000, ejournal.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan, 1982. Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum.Jakarta, Ghalia Indonesia

14


ip.fisip-unmul.ac.id, Studi Tentang Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda Septianingsih S.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen IV 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 tentang Badan Pertanahan Nasional

7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Peraturan Nasional dan Kantor Pertanahan. 8. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi. 9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. 10. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 11. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 12. Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kemeterian Agraria Dan Tata Ruang.

15

PELAKSANAAN ASAS AMAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI

Recommend Documents