BAB II LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah a. Pengertian Sengketa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara. 15 Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. 16 Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. 17 Kosakata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. 18
15
16
17
18
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia Pusat Bahasa, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1272 John.M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Peberbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138. Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1. 10
Literatur lain menyebutkan bahwa sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok
atau
organisasi-organisasi
terhadap
satu
objek
permasalahan. 19 Konflik juga dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak. Owen RG menyatakan bahwa penyebab konflik adalah aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis yang penerapannya terlalu kaku dan keras. Schuyt menyatakan bahwa konflik adalah suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. Robbins dan Hudge mendefinisikan konflik sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Sementara Flippo menyatakan 20 perselisihan atau konflik terjadi jika dua orang (kelompok) atau lebih merasa bahwa mereka mempunyai: a). tujuan-tujuan yang tidak selaras, b). kegiatan yang saling menguntungkan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Dauglas, bahwa konfik adalah suatu keadaan, bukan proses. Orang yang menentang kepentingan, nilai atau kebutuhan berada dalam keadaan konfik, yang mungkin
laten
(berarti
tidak
muncul
ke
permukaan,
tidak
ditindaklanjuti ataupun diselesaikan). Konflik yang muncul ke permukaan yang ditindaklanjuti ataupun diselesaikan, salah satu bentuk 19 20
DY Witanto, Hukum Acara Media, Penerbit Alfabeta, Bandung 2011, hlm. 2. Pujiono, Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia, Penerbit SmartMedia, Surakarta, 2012, hlm. 67. 11
proses adalah (penyelesian) sengketa. Konflik bisa saja terjadi tanpa perselisihan, tetapi perselisihan tidak bisa ada tanpa konflik. Sebuah konflik tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa sengketa yang memungkinkan untuk diselesaikan satu persatu, yang pada akhirnya akan menyelesaikan konflik tersebut. b. Pengertian Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah (penjelasan Pasal 49 huruf i), 21 meliputi: a). Bank syariah; b). Asuransi syariah; c). Reasurasi syariah; d). Reksa dana syariah; e). Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah; f). Sekuritas syariah; g). Pembiayaan syariah; h). Pegadaian syariah; i). Dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, j). Lembaga keuangan mikro syariah Bank Syariah meliputi 3 (tiga) kerangka pembiayaan: 22 1). Pembiayaan ber-aqad Ijarah (jual beli) Pembiayaan ini digolongkan sebagi pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk yang dikeluarkan meliputi: a). Al-Bai’u Bitsaman Ajil (jual beli dengan cara angsuran) b). Al-Murabaha (jual beli dengan cara jatuh tempo) c). Produk Ijarah (sewa menyewa)
21
22
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama M.Nijatullah Sidiqqi, Bank Islam, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hlm.56 12
2). Pembiayaan ber-aqad Hasan (kebajikan) Pembiayaan ber-aqad hasan adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang tergolong dalam asnaf. 3). Pembiayaan ber-aqad Syarikah (kerjasama) Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah meliputi: a). Pembiayaan Al-Mudharobah (pembiayaan dengan dana 100% dari bank). b). Pembiayaan Al-Musyarakah (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam). Sistem pengembangan produk di Bank Syariah dapat dilakukan melalui 5 (lima) prinsip yaitu: 23 a. Prinsip Wadiah (simpanan) b. Prinsip Syarikah (bagi hasil) c. Prinsip Tijarah (jual beli/ pengembalian keuntungan) d. Prinsip Al Ajr (pengambilan fee) e. Prinsip al-Qard (biaya administrasi) Musyarakah berasal dari kata syirkah, yang artinya campur atau percampuran. 24 Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan keuntungan
23
24
kontribusi dan
resiko
dana akan
dengan
kesepakatan
ditanggung
bersama
bahwa sesuai
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Penerbit Azkia Publisher, Jakarta, 2002, hlm. 123 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 125. 13
kesepakatan. 25 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) 26 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. 27 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa'd (kesediaan atau janji dari satu pihak (lembaga keuangan
syariah)
kepada
pihak
lain
(nasabah)
untuk
melaksanakan sesuatu). Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. Penyelesian sengketa ekonomi syariah di pengadilan merupakan upaya terakhir (the last resort), apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan beberapa alternatif seperti; konsultasi, negoisasi, mediasi,
konsilidasi,
atau
penilaian
para
ahli,
dan
arbitrase.
Penyelesaian sengketa menurut sistem ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa menurut hukum Nasional. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berlandaskan hukum Islam dapat dengan cara perdamaian (sulh/islah), arbitrase (tahkim) dan pengadilan (al-Qadla).
25
26 27
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Penerbit Gema Insanai, Jakarta, 2001, hlm. 90. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Fatwadewan Syari’ah NasionalNomor 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah 14
c. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di Indonesia) dan Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (di luar Pengadilan) 1). Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di Indonesia) Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. 28 Konsep Negara hukum yang dahulu dilaksanakan menganut rechtaat sekarang dinetral menjadi Negara hukum, artinya konsep Negara hukum sebelum amandemen ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat), akan tetapi setelah amandemen pernyataan prinsip hukum dipindah kedalam kalimat netral.” 29 Penegakan
hukum
hanya
dilakukan
oleh
kekuasaan
kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional disebut badan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di dalam:
28
29
Adi Sulistyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007,hlm. 3-4 Ma’sun Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 48. 15
a). Lingkungan Peradilan Umum; b). Lingkungan Peradilan Agama; c). Lingkungan Peradilan Militer; d). Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkkamah Konstitusi, sudah seharusnya menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga
keadilan
yang
ingin
dicapai
diwujudkan,
dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan yang berorentasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). 30 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang Jaman Hindia Belanda sesuai dualisme hukum, maka pengadilan di bagi atas Peradilan Gubernemen dan Peradilan Pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan Eropa (Belanda) dan untk Bumiputera. Umumnya peradilan Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah Raad van Justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah Landraad. Raad van Justitie ini juga menjadi peradilan banding untuk golongan pribumi yang diputus oleh Landraad. Hakimhakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak orang Eropa (Belanda menjadi Landraad), tetapi ada orang 30
Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct,) dalam Achmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5. 16
Bumiputera di Jawa menjadi hakim Pengadilan Keresidenan yang yurisdiksinya untuk orang Eropa. 31 Pengadilan gubernemen untuk orang eropa: a). Raad van Justitie; b). Hoogerechtshof. Pengadilan gubernemen untuk orang pribumi ialah: a). Landraad; b). Raad van Justitie. Orang Bumiputera di Jawa dan Madura dikenal pengadilan: a). Districtgerecht; b). Regenschapgerecht; c). Peradilan Swapraja ialah peradilan di daerah swapraja. Di Jawa ada tiga peradilan swapraja, yaitu Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegara, tetapi dibatasi subyeknya yaitu hanya keluarga dekat dan pegawai raja, yang lain tunduk pada Pengadilan Gubernemen; d). Peradilan Pribumi ialah peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung. Orang Bumiputera di luar Jawa dan Madura juga dikenal beberapa peradilan yaitu: a). Negorijrecht (khusus Ambon); b). Districtgerecht (khusus Bangka-Belitung), Manado, Sumatera Barat, Tapanuli dan Banjarmasin-Ulu Sungai); c). Magistraats gerecht; d). Landgerecht.
31
Andi Hamzah, Komentar Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikutip dari Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.3 17
Masa pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk, maka hapuslah Raad van Justitie sebagai peradilan Golongan Eropa. Hal ini diatur di dalam Usama Serei Nomor 1 Tahun 1942, yang waktu itu ialah: a). Pengadilan Negeri (Tihoo Hoin); b). Pengadilan Tinggi (Kotoo Hoin); c). Pengadilan Agung (Saiko Hoin). Susunan pengadilan ini diatur di dalam Usamu Serei Nomor 3 Tahun 1942. Pada setiap pengadilan tersebut ada kejaksanaan, yaitu: a). Saiko Kensatsu (Pengadilan Agung); b). Kootoo Kensatsu Nyoko (Pengadilan Tinggi); c). Tihoo Kensatsu Nyoku (Pengadilan Negeri). Sesudah proklamasi tanggal 17
Agustus 1945 keadaan
tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, dasar peradilan yaitu: a). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangundang. b). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Sebagai perwujudan Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, dibuatlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini 18
menentukan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. 32 Sudah seharusnya hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. 33
32 33
Andi Hamzah, op.cit., hlm. 3-5. Rimdan, Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50. 19
Skema Penyelesaian Basyarnas (Pasal 25, 27, 58 dan 59 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Mahkamah Agung
Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri
Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Agama
BASYARNAS
Putusan tidak dilaksanakan Keterangan: Pasal 25 (1): Badan Peradian yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara Pasal 27 (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 25. (2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang. Pasal 58: Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau altenatif penyelesaian sengketa. Pasal 59: (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa 20
Sistem Peradilan di Indonesia 1. Mahkamah Agung Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di dalam negara Republik Indonesia. Dalam trias politika, 34 Mahkamah Agung mewakili kekuasaan yudikatif. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ketiga), Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kedudukan Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24 ayat (1): 35 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24A ayat (1): 36 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. Pasal 28 ayat (1): 37 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a) permohonan kasasi; b) sengketa tentang mengadili; c) permohonan peninjauan kembali 38 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
34
35 36 37
38
Montesquieu, The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, terj. M. Khoiril Anam , Penerbit Nusa Media, 2015, Bandung, hlm. 62. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, karena bertentangan dengan azas kepastian hukum (nebis in idem), artinya tidak boleh terjadi dua kali terhadap putusan yang sama antara dua pihak yang sama, dalam Ma’sun, op.cit, hlm. 100. 21
1.1 Peradilan Umum a. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan
di
lingkungan
Peradilan
Umum
yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 51 menyatakan: 39 (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas pengadilan
juga
dapat
memberikan
keterangan,
pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta. 40. Dan selain tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan UndangUndang Pasal 52 ayat 2. 41 Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri
39
40
41
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 22
atas Pimpinan (seorang Ketua Pengadilan Tinggi dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. b. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 61 42: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. 1.2. Peradilan Agama 43 a. Pengadilan Tinggi Agama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
42 43
tentang
Peradilan
Agama,
mengatur
tentang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Peradilan Agama memiliki spesifikasi tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum syariah Islam dan hukum Negara dalam Jihadul Hayat dan Refky Fie Inanda, Peradilan Agama Era Reformasi Kedua setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun 1996, tentang Peradilan Agama, dalam artikel Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, vol.1, no.1, Januari 2015, hlm 127. 23
Pengadilan Agama menyatakan bahwa lingkup pengadilan agama terdiri atas: (1) Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding, bertempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi; (2) Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan sama dengan pengadilan negeri; (3) Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Jadi tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama adalah:
24
(a). Mengadili
perkara
yang
menjadi
kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding. (b). Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. b.
Pengadilan Agama Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan
di
lingkungan
Peradilan
Agama
yang
berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). Perkawinan; (b). Warisan,
wasiat,
dan
hibah,
yang
dilakukan
berdasarkan hukum Islam; (c). Wakaf dan shadaqah; (d). Ekonomi syari'ah. 44 Pengadilan Agama dibentuk melalui UndangUndang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
44
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 25
Hakim Pengadilan adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman 45 yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 46 Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum yang sedang berkembang di masyarakat termasuk hukum ekonomi syariah yang sudah menjadi kewenangan peradilan agama, hakim mempunyai tugas untuk menegakkannya dengan cara-cara yang telah diatur dalam hukum acara peradilan agama.. Kebaikan dari sistem ini (jalur litigasi) adalah: 1) Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini) 2) Biaya yang relatif lebih murah (salah satu azas peradilan Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah. 47 Sedangkan kelemahan dari sistem ini (jalur litigasi) adalah: 1) Kurangnya
kepastian
hukum
(karena
terdapat
hierarki
pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri 45
46 47
Pasal 11 Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pramono Sukolegowo, Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum, dalam artikel Dinamika Hukum, vol.8, no.1, Jan 2008, hlm. 34. 26
memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap). 2) Hakim yang "awam" (hakim harus paham terhadap semua jenis hukum). Namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi, dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut. Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, Hakim wajib memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi 48 untuk berdamai. Aspek damai dan kerukunan menjadi tujuan utama. 49 Perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka. Para pihak sepakat untuk berdamai, Hakim membuat akta perdamaian (acte van daading), intinya berisi para pihak harus menaati akta
48
49
Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi dalam Peradilan Agama, dalam artikel Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol.12, no.2, Desember 2012, hlm.151. Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8. 27
perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara ke pengadilan, jika perkara yang sama tetap diajukan ke pengadilan maka perkara akan ditolak dengan alasan ne bis in idem (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan dua kali), karena akta perdamaian telah berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak ada upaya hukum).
2). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi (di luar Pengadilan) Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternative dispute resolution does not describe a single approach or method, but comprises many practise for settling dispute between parties. ADR methods fall into two major catagories: binding and consensual. binding methods, as the name indicates, result in outcomes that automatically bind the parties, whereas consensual methods allow the parties to help shape the agreement and require their join aprroval to take effect. 50 Dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (nonlitigasi) dapat disampaikan sebagai berikut: 51 a). Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang; b). Pasal 1851 KUHPerdata: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau 50
51
Scott H. Blackman&RebeccaM.Mc.Neill, Altenative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Dispute, The American University Law Review, volume.47:1709,1998, p.1712 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama, Penerbit Kencana Prenandamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 438-440 . 28
menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis; c). Pasal 1855 KUHPerdata: Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa uang ditulis itu; d) Pasal 1858 KUHPerdata: Di antara pihak-pihak
yang
bersangkutan, suatu perdamain mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan; e). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi: 1). Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang
didasarkan
mengesampingkan
pada
iktikad
penyelesaian
baik
secara
dengan
litigasi
di
Pengadilan Negeri. 2). Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. 3). Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas 29
kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. 4). Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menujuk seorang mediator. 5). Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah dapat dimulai. 6). Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. 7). Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
30
8). Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 9). Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. f). Ayat (7) dari Pasal 6 undang-undang ini mewajibkan didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak penandatangan. Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. g). Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta Notaris merupakan akta autentik 52. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni a). konsultasi; b). negoisasi; c). mediasi; d). konsiliasi; atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ada tiga model penyelesain sengketa non litigasi, yaitu: 53 1). Musyawarah Musyawarah merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa di luar pearadilan. Musyawarah dapat disamakan dengan proses negoisasasi. Kata negotiation dalam 52
53
Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 31
bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu berunding atau bermusyawarah. 54 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: 55 a). Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi ) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. b). Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Negotiation is the term referring to the efforts of the parties themselves to resolve an area of contention before resorting to calling in a third party and, as such, naturally precedes ADR or litigation.56 Menurut Joni Emiron, negoisasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. 57 Menurut Fisher dan Ury, negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan
(mediator)
atau
pihak
ketiga
yang
berwenang
mengambil keputusan (ajudikator). 58 Menurut Garry Goodpaster yang dimaksud negoisasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi 54
55 56
57 58
Abdul Manan, Penerapan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Hukum Agama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 171 Departemen, op.cit., hlm. 957 Carol Daugherty Rasnic, Alternative Dispute Resolution Ratherthan Litigation: A Look At Current Irish And American Laws, Judicial Studies Institute Journal, 2004, p.183. Abdul Manan,2006, op.cit.,hlm. 171. Widyaningsih Widyaningsih, et, al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 228. 32
serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Musyawarah merupakan negoisasi yang lebih dikenal oleh banyak pihak. 59 Negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesainnya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan. Terdapat beberapa teknik negoisasi yang dikenal, yaitu: 60 1). Teknik Negoisasi Kompetitif a). Diterapkan untuk negoisasi yang bersifat alot; b). Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada awal negoisasi; c). Adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses; d). Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas; e). Perunding lawan dianggap sebagai musuh; f). Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekankan pihak lawan; g). Negoisator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat. 2). Teknik Negoisasi Kooperatif a). Menganggap negoisator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh; b). Para pihak menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerja sama; 59 60
Abdul Manan, Loc.it Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, Konsilidasi dan Arbitrase, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 19 33
c). Tujuan negoisator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang obyektif dan atas fakta hukum yang jelas. 3). Teknik Negoisasi Lunak a). Menempatkan pentingnya hubungan timbal-balik antar pihak; b). Tujuannya untuk mencapai kesepakatan; c). Memberi konsensi untuk menjaga timbal-balik; d). Mempercayai perunding; e). Mudah mengubah posisi; f). Mengalah untuk mencapai kesepakatan; g). Beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding keras, karena yang terjadi adalah pola “menang kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu. 4). Teknik Negoisasi Keras a). Negoisator lawan dipandang sebagai musuh; b). Tujuannya adalah kemengangan; c). Menuntut konsesi sebgai prasyarat dari hubungan baik; d). Keras terhadap orang maupun masalah; e). Tidak percaya terhadap perunding lawan; f). Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (win-lose); g). Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan. 5). Teknik Negoisasi Interest Based a). Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan lunak, karena teknik keras berpotensi citra pecundang bagi yang minor; b). Mempunyai empat komponen dasar, yaitu people, interest, option/solution, dan criteria. 34
2). Mediasi Perbankan Mediasi,
merupakan
penyelesaian
sengketa
melalui
perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. 61 Kamus Bahasa Indonesia, mediasi adalah
proses
pengikutsertaan
pihak
ketiga
dalam
suatu
perselisihan sebagai penasehat/mediator. 62 Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus suatu putusan. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri-sendiri. 63 Mediation introduces a neutral third party when negotiations have failed. The role of the mediator is not judgmental, nor does he/she take a position on behalf of one party or the other. The underlying principle is to permit the parties themselves to make the ultimate determination resolving the issue, with the mediator’s conciliatory assistance. 64 Mediasi dipilih karena dianggap lebih efektif untuk mengatasi soal pembiayaan litigasi yang besar, penundaan perkara yang berlarut-larut dan tidak efisiennya litigasi. 65 Unsur-unsur esensial mediasi, yaitu: 66 a). Mediasi murpakan cara penyelesaian sengketa melalui 61
62 63 64 65
66
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 3. Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hlm. 892. Gatot Semartono, Arbitrase dan Mediasi, PT. Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 120. Carol Daugherty Rasnic, op.cit, p. 183. Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase Kearah Indonesia Yang Baru, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 13. Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 13 35
perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak; b). Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator; c). Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Dasar hukum mediasi perbankan adalah Peraturan Bank Indonesaia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi
Perbankan.
Dalam
melaksanakan
fungsi
mediasi
perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada Nasabah dan Bank. Pelaksanaan
mediasi
perbankan
dilakukan
dengan
cara
menfasilitasi Nasabah dan Bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan. Perjanjian mediasi memuat pernyataan kesepakatan Nasabah dan
Bank
untuk
menggunakan
mediasi
sebagai
alternatif
penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi. Aturan mediasi memuat kondisi-kondisi yang terkait dengan proses mediasi, yaitu: 67 a). Nasabah dan Bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok-pokok sengketa dalam pelaksanaan mediasi; b). Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain diluar pihak-
67
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hm.132. 36
pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu pihak-pihak selain Nasabah, Bank dan Mediator; c). Mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan; d). Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan Mediator; e). Nasabah dan Bank tidak dapat meminta pendapat hukum maupun jasa konsultasi hukum kepada Mediator; f). Nasabah dan Bank dengan alasan apa pun tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap Mediator, pegawai maupun Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan, baik atas kerugian yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau eksekusi akta kesepakatan, maupun oleh sebab-sebab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi g). Nasabah dan Bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak untuk menyelesaikan sengketa, Nasabah dan Bank bersedia: (1). Melakukan proses mediasi dengan itikad baik; (2). Bersikap koperatif kepada Mediator selama proses mediasi berlangsung; (3). Menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati. h). Proses mediasi mengalami kebuntuan, sebagai upaya mencapai kesepakatan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan pokok kesepakatan, maka Nasabah dan Bank menyetujui tindakantindakan yang dilakukan Mediator, antara lain: (1). Menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi atau; (2). Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak 37
melampaui batas waktu proses mediasi atau; (3). Menghentikan proses mediasi. i). Nasabah dan atau Bank melakukan upaya lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, Nasabah dan Bank sepakat untuk: (1). Tidak melibatkan Mediator maupun Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase ataupun peradilan dimaksud; (2). Tidak meminta Mediator maupun Bank Indonesia menyerahkan sebagian dan keseluruhan dokumen mediasi yang ditatausahakan Bank Indonesia, baik berupa catatan, laporan, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas lainnya yang terkait dengan proses mediasi. j). Nasabah dan Bank berinisiatif untuk menghadirkan narasumber atau tenaga ahli tertentu, maka nasabah dan bank sepakat untuk menanggung biaya narasumber atau tenaga ahli; k). Proses mediasi berakhir dalam hal: (1). Tercapainya kesepakatan; (2). Berakhirnya jangka waktu mediasi; (3). Terjadi kebuntuan yang berakibat dihentikannya proses mediasi; (4). Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi; (5). Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi. Proses mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian
mediasi
sampai
dengan penandatanganan akta
kesepakatan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 30 hari kerja 38
berikutnya berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank yang dituangkan secara tertulis. 2. Arbitrase Syariah a. Pengertian Arbitrase Arbitrase adalah sebagai salah pranata penyelesaian sengketa (disputes) perdata (private) diluar pengadilan (non-litigation) dengan dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang bersifat netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Arbitrase dipandang
sebagai
pranata
hukum
penting
sebagai
cara
menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. 68 Kata arbitrase sendiri berasal dari bahasa arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. 69 Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. 70 Abdulkadir Muhammad mengatakan, arbitrase merupakan badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal dengan khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. 71 Menurut Teressa F. Frisbie: 68
69
70
71
Nurwidiatmo, Akibat Hukum Penggunaan Lembaga Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Suatu Analisis Normatif, dalam artikel Legalitas, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.IV, no.2, Juli-Desember 2003, hlm. 169. Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 1, dalam Pujiyono, opcit, hlm. 164-165. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Libety, Yogykarta, 1999, hlm. 144. Abdulkadir Muhammad,.Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 276. 39
Arbitration is a confidential, binding procedure by one or three private neutrals which involves somewhat less formality than court. 72
Arbitration is now firmly rooted as a primary mode of dispute resolution in international commercial transactions. Indeed, it has become the preferred method of dispute resolution, and slowly but surely, the drive to leave behind differences in national laws and to seek uniformity in international arbitration is getting stronger with each passing year. Its pervasion and recognition can be seen in the ever increasing establishment of new national arbitral institutions.73 Menurut Subekti, Arbitase adalah penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk. 74 Arbitrators are subject to some level of ethical scrutiny in order to ensure the neutrality of arbitration processes. The principle of neutrality requires that arbitrators be independent and impartial to both the parties and the attendant subject matter of the arbitral dispute. the requirements of independence and impartiality “represent core obligations of an arbitrator.75 Perpektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. 76 Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkam/hakkama’. 77 Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian
72
73
74 75
76
77
Teresa F. Frisbie, Negotiating and Drafting the Disputes Resolution Clause in Major Agreements, Newsletter of The Chicago International Dispute Resolution Association, 2002, hlm. 2 Justice Quentin Loh, The Limits of Arbitration, McGill Journal of Dispute Resolution, (2014) Vol 1:1, p.67 R. Subekti, arbitrase perdagangan, Bandung, Binacipta, 1981, op.cit, hlm 1. James Ng, When the Arbitrator Creates the Conflict: Understanding Arbitrator Ethics through the IBA Guidelines on Conflict of Interest and Published Challenges, McGill Journal of Dispute Resolution, VOL 2 (2015-2016), 23, p.25 Ramlan Yusuf Rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam:Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang, dalam artikel As-Syira’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45,no.11, Juli-Desember 2011, hlm. 1436. Widyaningsih, Bank dan asuransi Islam di Indonesia, Penerbit Penada Media, Jakarta, 2005, hlm. 286. 40
yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisishan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. 78 Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisasi, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Nabi Muhammad sendiri sering menjadi mediator dalam berrbagai sengketa baik di Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang luas, mediator ditunjuk dikalangan sahabat dan dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Al Hadist, dan ijtihad menurut kemampuannya. 79 Hukum Islam melembagakan tahkim sebagai tatanan yang positif karena tahkim (arbitrase) mengandung nilai-nilai sebagai berikut: a). Kedua
belah
pihak
menyadari
sepenuhnya
perlunya
penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab; b). Secara
suka
rela
mereka
menyerahkan
penyelesaian
persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui dan dipercayainya;
78 79
Abdul Manan, op.cit., hlm. 429-430. Abdul Manan, op.cit., hlm. 430-431. 41
c). Secara sukarela mereka melaksanakan putusan dan arbiter, sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji itu harus ditepati (QS. Al-Isra’ ayat 34): 80
Artinya: Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. d). Mereka menghargai hak oran lain, sekalipun orang lain itu adalah lawannya; e). Mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain; An arbitrator is required to disclose to the parties, the arbitration institution or other appoint authority and the co-arbitrators those facts and circumstances that may, in the eyes of the parties, give rise to doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence. In a corresponding duty, an arbitrator is required to make “reasonable enquiries to identify any conflict of interest, as well as any facts or circumstances that may reasonably give rise to doubts as to his or her impartiality or independence. 81 f). Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara/bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri (eigenrechting); g). Sesungguhnya pelaksanaan tahkim/arbitrase itu didalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian. Berdasarkan definisi-definisi arbitrase di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut: 82 a). Adanya kontorversi diantara para pihak; 80 81
82
Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm.425 James Ng, When the Arbitrator Creates the Conflict: UnderstandingArbitrator Ethics through the IBA Guidelines on Conflict of Interest and Published Challenges, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 2 (2015-2016), 23 p.27. Munir Fuady, Op. Cit., hal. 13 42
b). Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter; c). Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu; d). Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum; f). Dasar pengajuan sengketa ke arbitarse adalah perjanjian; g). Arbiter melakukan pemeriksaan perkara; h). Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak. Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex-aequo et bono), jika hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase. 83 Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa di bidang
perdagangan,
artinya
sengketa
tersebut
sepenuhnya
merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. 84 In investment treaty arbitration jurisdiction is generally based on an offer of consent to arbitration made by the states parties to a treaty. Most often the treaty is a bilateral investment treaty (“BIT”). That offer may be accepted by nationals of another state party to the treaty, often simply by starting arbitration proceedings. At the same time, the claimants typically rely on the substantive standards guaranteed by the treaty. 85 b.
Jenis Arbitrase Arbitrrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad
83
84
85
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 58. Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), Penerbit Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm. 15. Christoph Schreuer, Jurisdiction and Applicable Law in Investment Treaty Arbitration, McGill Journal of Dispute Resolution, (2014) Vol 1:1, p. 2. 43
hoc. 86 Arbitase institusional (institutional arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “permanent arbitral body”, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. 87 Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang ditangani telah putus, sebaliknya, arbitrase ad hoc akan bubar dan berakhir keberadaanya setelah sengketa yang ditangani telah putus. Arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen sekaligu disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya.
88
Arbitrase dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 89
1). Pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan, misalnya: a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI); c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); d) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); e) The American Arbitration Association;
86
87 88 89
Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 102. M. Yahya Harahap, op.cit, hlm 151. Suyud Margono, op.cit, hlm 124-125. Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2000, hlm 53-54. 44
f) Netherlands Arbitrage Institute; g) The Japan Commercial Arbitration Association; h) The British Institute of Arbitrators. 2). Arbitrase institusional yang bersifat Internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuridisnya bersifat internasional, misalnya: a) The Court of Arbitration of International Chamber of Commerce (ICC) di Paris; b) The International Centre fot the Settlement of Investment Disputes(ICSID); c) Singapore International Arbitration Centre (SIAC); d) UNCITRAL Arbitration Rules (UAR). 3). Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misal: Regional Centre for Arbitration yang didirikan oelh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC) Arbitrase ad-hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan. 90 Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase, karena proses pemeriksaan arbitarse berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metodemetode
pengangkatan
arbiter
yang
cakap/kompeten
dan
berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan
90
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op.cit, hlm 53. 45
aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase institusional. Pasal 13 atar (2) 91, pengertian arbitrase ad-hoc diadakan dalam hal
terdapat
kesepakatan
para
pihak
dengan
mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak untuk
para
pihak
dalam
menentukan
arbiter
yang
akan
menyelesaikan sengketanya. Mengetahui dan menentukan apakah arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad-hoc, dapat dilihat diklausula arbitrasenya yang menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Klausula menyebutkan arbitrase akan menyelesaikan perselisihan adalah arbitrase perorangan, arbitrase yang disepakati adalah arbitrase ad-hoc, yang ciri-cirinya, penunjukan arbiter secara perorangan. Para arbiter ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak. 92
c. Keunggulan/kelebihan Arbitrase Keunggulan/kelebihan arbitrase dibandingkan lembaga peradilan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian umum, antara lain: a) Dijamin kerahasian sengketa para pihak; b) Dapat dihindari kelambatan yag diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
91 92
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suyud Margono, op.cit, hlm 153. 46
c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan , pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Menurut Prof.Subekti, penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan, yaitu dapat dilakukan dengan cepat, oleh para ahli dan bersifat rahasia. Menurut HMN Purwosutjipto, arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah: 93 a). Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat; b). Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak; c). Putusan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak; Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui
tentang
kelemahan-kelemahan
perusahaan
yang
bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Menurut Priyatna Abdurrasyid, tata cara arbitrase yang ada pada saat ini pada dasarnya merupakan koreksi terhadap prosedur peradilan yang dianggap banyak memiliki kelemahan. Diciptakannya tata cara penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase adalah akibat hal-hal di
93
Budy Budiman, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, http://www.uikabogor.ac.id/jur05.htm, diakses 14 April 2016, pukul 20.00 WIB. 47
bawah ini, khususnya bagi para pengusaha asing, misal: 94 a). Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketanya di peradilan nasional pihak lawan sengketa; b). Para pihak (asing) khawatir peradilan nasional pihak lawan bersikap tidak independen sehingga putusan yang diambil memihak pihak lawan dan merugikan pihak asing; dan c). Eksekusi putusan arbitrase pada umumnya lebih terjamin dengan telah berlakunya Konvensi New York 1958 dan yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara industri dan negara-negara berkembang. d. Kelemahan Arbitrase Arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain: 95 1). Mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat, mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadangkadang memang sulit; 2). Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, dibeberapa Negara, masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit; 3). Arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (legal precedent) atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden hukum, logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan; 4). Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang 94
95
Priyana Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam artikel Jurnal Hukum Bisnis 21 OktoberNovember, 2002, hlm. 8 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Penerbit Rajawali Pers, Bandung, 1990, hlm.16-18 48
definitif terhadap semua sengketa hukum. Keputusan arbitrase selalu bergantung,
arbiter mengeluarkan keputusan yang
memuaskan para pihak; 5). Menurut Prof.Komar Kantaatmadja, ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama arbitrase luar negeri. Stein menunjukkan beberapa keberatan dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, antara lain: 96 a). Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa lebih tinggi karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase tersebut perlu diberi honor; b). Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan arbitrernya, khususnya yang berhubungan serta perikeadilannya yang relatif menambah biaya yang diperlukan; c). Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu perwakilan dalam proses, namun kenyataannya dalam banyak perkara yang saling berkaitan, pihak-pihak yang bersangkutan pengacara; d). Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah dijamin oleh undang-undang, arbitrase lebih bersifat subjektif. Para arbiter akan bertindak sebagai orang orang baik berdasarkan keadilan (als goedemannen aar billijheid) belum ada. Di sisi lain, putusan arbitrase memiliki ketergantungan yang mutlak pada arbiter. Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding), mengingat putusan
96
Sudiarto dan Zaeni Arsyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 65. 49
arbitrase bersifat final and binding. 97 e. Arbitrase Syariah (Basyarnas) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (pactum de compromittendo) atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompromi). 98 Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi. 99 Dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu :
1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikelompokkan 10 (sepuluh) bab yang diwujudkan dalam 82 (delapan puluh dua) pasal dan tujuh bagian, dengan cakupan materi sebagai berikut : a). Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 5); b). Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);
97
98 99
Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 14-15. Ngatino, Arbitrase, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta, 1999, hlm. 21. M. Yahya Harahap, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 20. 50
c). Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Hak Ingkar (Pasal 7 sampai Pasal 26); d). Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase (Pasal 27 sampai Pasal 51); Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 sampai Pasal 58); f). Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 sampai Pasal 72); e). Berakhirnya Tugas Arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77); g). Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79); h). Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal 82); dan
i). Dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal. j). Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 dan Pasal 59; k). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07 dan 08. Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah”. Dalam Al Quran, dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ada pada surat Al Hujarat ayat 9: 100
100
Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 840. 51
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surat An Nisa ayat 35: 101
َق َﺑ ْﯿ ِﻨ ِﮭ َﻤﺎ ﻓَﺎ ْﺑ َﻌﺜُﻮا َﺣ َﻜ ًﻤﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْھﻠِ ِﮫ َو َﺣ َﻜ ًﻤﺎ ِﻣ ْﻦ أ َ ْھﻠِﮭَﺎ إِ ْن ﯾ ُِﺮﯾﺪَا َوإِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ ِﺷﻘَﺎ ﻖ ﱠ ﷲ َﻛﺎنَ َﻋﻠِﯿ ًﻤﺎ َﺧ ِﺒﯿﺮًا َ ﷲُ ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ إِ ﱠن ﱠ ِ إِﺻْ ﻼﺣًﺎ ﯾُ َﻮﻓﱢ Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suamiistri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Setiap
muslim
wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau
kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak Ulil Amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan ini tertulis dalam Al Quran, kehendak Rosul berupa sunah yang terhimpun dakam kitab-kitab hadist, kehendak “penguasa” kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan. 102
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-
101 102
Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 123. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 67 52
pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang menyebutkan bahwa : (1) Dalam hal satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan
Nasabah
maka
upaya
penyelesaian
dilakukan
melalui
musyawarah; (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase. Yang menjadi titik penentu lembaga arbitrase mana yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah merujuk kepada klausula perjanjian yang disebutkan dalam perikatan antara Nasabah dengan Bank Syariah. Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat final dan mengikat (binding). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) No. Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara Nasabah dengan Bank Syariah tersebut. 103 Tahun 2003, beberapa Bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah 103
“Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional”, http://www.hukumonline.com, diunduh tanggal 15 April 2016, pukul 20.00 WIB. 53
menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perubahan tersebut berdasarkan atas Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memungkinkan penyelesaian sengketa yang timbul pada perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan di lingkungan
Peradilan
Agama.
Di
samping
itu,
dibuka
pula
kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 104 Secara materil substansial Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memunculkan kembali kompetensi absolut peradilan umum terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama (mediasi, arbitrase dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika Nasabah dan Bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganannya sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat. 105 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah suatu lembaga arbitrase yang berprinsip syariah. Syariah (syari’at) adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam baik berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. 106 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
104 105 106
Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: (1) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaiman dimaksud ayat (1), sesuai Akad.
www.badilag.net, diunduh tanggal 16 April 2016, pukul 21.00 WIB Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 236. 54
Kekuasaan
Kehakiman menyebutkan: 107 Upaya
penyelesaian
sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa: (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sebelum tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227). 108 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP107 108
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya), Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 20. 55
POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP). A.Rahman Ritonga yang menyatakan bahwa Basyarnas merupakan badan hukum yang berbentuk yayasan, bertugas menyelesaikan sengketa dalam masalah muamalah/perdata yang menyangkut bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. 109 Badan
Arbitrase
Syariah
Nasional
(Basyarnas)
memiliki
keunggulan-keunggulan, diantaranya: 110 a). Memberikan
kepercayaan
kepada
para
pihak,
karena
penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab; b). Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (expertise); c). Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah; d). Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati; e). Proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang; f). Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Perkreditan Rakyat Islam, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) akan memberi peluang 109
bagi
berlakunya
hukum
Islam
sebagai
pedoman
A. Rahman Ritonga, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 163 110 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 167-168. 56
penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakuannya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Beberapa kelemahan-kelemahan arbitrase, antara lain: a). Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam hal manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) masih harus berbenah diri. Menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, performance yang baik, mempunyai gedung yang representatif, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan; b). Sosialisasi lembaga yang masih terbatas, terkait penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah; c). Keterbatasan raringan Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di daerah menjadi kelemahan Badan Arbitrase, pengembangan jaringan Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) diperlukan
dalam
rangka perluasan
jangkauan
pelayanan kepada masyarakat. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai Lembaga Arbitrase Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Asuransi Tafakul sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah, secara yuridis 57
formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Konvensional di Indonesia diizinkan untuk membuka Islamic Window untuk menawarkan di dalam usaha perbankannya, di samping dengan sistem konvensional, juga dibolehkan dengan sistem syariah. 111 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang dulunya bernama
Badan
Arbitrase
Muamalat
Indonesia
(BAMUI)112
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dalam bidang muamalat di kalangan umat Islam yang diakibatkan oleh semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu mempunyai arti penting bagi umat Islam sekaligus sadar telah beribadah kepada Allah SWT dengan mengamalkan dan menegakkan hukum atau syariah Allah SWT khususnya bidang muamalat. 113 Berlakukanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 81 undangundang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun secara lex spesialis ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian 111
Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. XVII 112 Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi, dalam artikel Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.I, issue I, Des 2014, hlm 94. 113 Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah dan Eksistensinya, Basyarnas, Penerbit Badan Penerbit FHUI (UI Press), Jakarta, 2004, hlm. 31. 58
Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. 114 Lembaga peradilan mempunyai kewenangan (competentie) yang terdiri dari kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative competentie). Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). 115 Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (distributie van rechtsmacht). Kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. 116 Pasal 11 ayat (1) 117 yang menyatakan Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Sebaliknya, badan-badan peradilan negara tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Pasal 3 dinyatakan bahwa: 118 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Klausul arbitrase memberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian menjadi jatuh ke dalam kewenangan absolut arbitrase. Sehingga kalaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan 114
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. V-VI. 115 Retnowulan Sutantio dan Iskandar OeripkartaWijanata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 11 116 Loc.it 117 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 118 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 59
negara,
pengadilan
bersangkutan
wajib
menolaknya
dengan
menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan Basyarnas, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum. Pengadilan Agama harus menghormati lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan. Menurut Muh. Nasikhin, sengketa perbankan syariah yang diselesaikan Basyarnas, maka pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan Basyarnas tersebut ke Pengadilan Agama. 119 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Lembaga Arbitrase Islam, merupakan badan yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kegiatan ekonomi syariah, maka sebagian besar Fatwa tersebut mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara prinsip, dimasukkannya ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Fatwa merupakan suatu pemikiran 119
Muh. Nasikhin, Perbankan Syariah & Sistem Penyelesaian Sengketanya, Penerbit Fatawa Publishing, Semarang, 2010, hlm. 140. 60
yang baik. Pelaku usaha Syariah akan memperoleh perlindungan hukum dari para arbiter yang sangat memahami ekonomi Syariah. Dengan demikian kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) semakin kuat dengan adanya anjuran dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut. Tata hukum Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase Islam mempunyai kedudukan yang kuat karena hukum positif yang berlaku saat ini yaitu UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengatur kemungkinan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 menyatakan bahwa: 120 Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian
arbitrase timbul
karena adanya
suatu
klausul
kesepakatan yang terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 121 a). Pactum de compromitendo, yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya, artinya perjanjian perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok. b). Acta compromitendo, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (acta compromitendo/akta kompromis), sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga 120 121
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.142-143 61
arbitrase atau arbitrase ad hoc. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) 122 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui: a). Musyawarah; b). Mediasi perbankan; c). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d). Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) 123, jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. 124 Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, perikatan para pihak menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. 125 Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas merupakan pilihanpilihan pihak, baik antara Nasabah dengan Perbankan Syariah atau Pelaku Ekonomi lainnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah maupun antar sesama perbankan syariah. Sebelum mengajukan pilihannya, tentunya dilandasi dengan saling percaya institusi mana yang lebih layak untuk diselesaikan perkara yang ingin diajukan kepadanya. 126
122
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 124 Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 125 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm.31. 126 Wahyu Nugroho, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Kator Pusat Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Jurnal Kewirausahaan, Vol 3 No.2 Juli-Desember 2012, hlm. 61-62. 62 123
Sistem arbitase pada dasarnya adalah inisistif kemampuan para pihak, termasuk dalam hal melaksanakan isi putusan arbitrase. Penyelesaikan di Basyarnas adalah percaya, dan dengan itu pula orang akan melaksanakan isi dari putusan arbitrase. Kalau ternyata pihak yang kalah, tidak legowo melaksanakan isi putusan, baru pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 127 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 128 a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun; c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan; d)
Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan. Perjanjian atau klausul arbitrase syariah menjadi dasar hukum
bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sekaligus menjadi kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang telah diserahkan kepadanya. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yakni : a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada 127 128
Achmad Djauhari, op.cit., hlm. 65, Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9. 63
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Berikut prosedur beracara dalam Basyarnas: a). Pendaftaran 1). Sebelum sengketa, dengan mencantumkan “Arbitrase Clause” atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok; 2). Setelah Sengketa. b). Prosedur Penyelesaian 1). Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa dan tuntutan. 2). Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basyarnas atau perjanjian pokok yang memuat arbitration clause; 3). Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis); 4). Penawaran perdamaian yang apabila diterima maka arbiter membuat akta perdamaian dan apabila tidak diterima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan; 5). Pemeriksaan sengketa; 6). Putusan Arbitrase. c). Eksekusi Putusan Basyarnas 1). Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat final; 2). Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan ke panitera pengadilan tingkat pertama 3). Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan tingkat pertama.
64
f. Putusan Basyarnas Berkekuatan Hukum Tetap Pasal 59 ayat (2) 129 menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ayat (3): Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal 60 mengatakan: 130 Putusan bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi ataupun membatalkan putusan arbitrase. g. Putusan Non Eksekutabel Putusan Non Eksekutabel merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi. Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan apabila: 131 1). Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif. Putusan deklaratoir 132 yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu kedaaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sementara 129
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 131 http://www.gresnews.com/berita/tips/822310-putusan-non-executable/0/ 132 Sunarto, Peran Aktif Halim dalam Perkara Perdata, Penerbit Prenadamedia, Jakarta 2014, hlm.199 65 130
putusan bersifat konstitutif 133 yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru; 2). Barang
yang
akan
dieksekusi
tidak
berada
di
tangan
Tergugat/Termohon eksekusi. Apabila obyek eksekusi berada di tangan pihak ketiga maka dapat diajukan non eksekutabel; 3). Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan; 4). Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan; 5). Ketua Pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel
sebelum
seluruh
proses
atau
acara
eksekusi
dilaksanakan, kecuali, yang tersebut pada butir 1. Penetapan non eksekutabel harus didasarkan pada Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut; 6). Penetapan non eksekutabel bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan 3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Peranan Hakim, mewujudkan kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan(gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweck-maeszigkeit) 134 dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung hukum. 135 a. Kepastian hukum (rechtssicherkeit) Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas, artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, artinya sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan 133
Sunarto, op.cit, hlm. 199. Sudikno dan A.Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1 135 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, dalam artikel Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 1 66 134
atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut hukum dilaksanakan dan tuntutan harus dipenuhi. Van Kan kaitannya dengan kepastian hukum menyatakan, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum pergaulan manusia. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam, yaitu: 1). Kepastian oleh karena hukum dalam arti hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain , artinya adanya konsistensi penerapan hukum untuk semua orang tanpa pandang bulu. 2). Kepastian dalam atau dari hukum artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis
dan
pasti),
dibuat
berdasarkan
kenyataan
hukum
(rechtswerkelijkheid), dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup) 136 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. b. Keadilan Hukum (gerechtigkeit) Keadilan Hukum, merupakan hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan
136
Putu Evarini Kartika, PenyertipikatanTanah Tegak bale banjar sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam artikel Tesis, Program Studi magister kenotariatan, program pasca sarjana fakultas hukum universitas hasanuddin, makasar 2012, hlm. 43 67
dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law). John Rawls, memandang prinsip keadilan sebagai fairness 137 yaitu subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, dengan kata lain keadilan sebagai fairness mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Keadilan John Rawls, pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada
manfaat
keadilan
itu
sendiri,
kedua
keadilan
lebih
mengutamakan manfaat daripada haknya. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mampu mengambarkan itu semua, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapinya. Thomas Aquinas 138, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu: 1). Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undangundang yang ditunaikan demi kepentingan umum; 2). Keadilan khusus, yaitu keadilan didasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas. Prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Adil dalam pembagian nilai-nilai sosial, jelas bukan merupakan hal yang rasional untuk menerima kekurangan nilai sosial, maka satu-satunya yang masuk akal baginya untuk menerima kekurangan nilai sosial adalah mengakui prinsip-prinsip keadilan. 139 Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu pernilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang
137
138
139
John Rawls, Teori Keadilan, dalam Ufian, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 28-29. Nursidik, Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, dalam artikel Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2011, hlm. 139 Hans Kelsen, Teori hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), terj. Raisul Muttaqien Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 182 68
menerima perlakuan saja.
140
Keadilan menurut Plato merupakan nilai
kebajikan tertinggi, justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues, selain itu keadilan sebagai tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own. 141 Pasal 2 ayat (2): 142 Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4 (1): 143 Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; ayat (2): Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1): 144 Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. c. Kemanfaatan (zweckmaeszigkeit) Kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. 145 Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut kamus Bahasa Indonesia 146, berarti faedah atau guna. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum yang berguna untuk manusia dan orang banyak. Hakim tidak boleh mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja sedangkan dua unsur lainnya dikorbankan atau dikesampingkan. Suatu sengketa bisnis, pengadilan perlu memperhatikan lingkungan bisnis Pemohon dan Termohon dan memperhatikan asas keadilan, kepastian kemanfaatan dengan memperhitungkan untung rugi (cost benefit analysis) 140
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77. 141 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 15. 142 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 143 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 144 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 145 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata, dalam atikel Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012. 146 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hlm. 873. 69
yang timbul sebagai akibat dari putusannya. Putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang memuat ide (desrecht), yang meliputi 3 unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Masing tujuan ini mempunyai posisi yang telah permanen dalam suatu kontruksi hukum. kepastian hukum terletak pada pasal perundang undangan. Kemanfaatan terletak tujuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan yang dibuat oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai pada nilai-nilai kehidupan yang ada (living law). 147 Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai unsur hukum yang disebut asas prioritas, pertama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu diusahakan agar dalam setiap putusan hukim, dapat terwujud secara bersama-sama,
tetapi
manakala
tidak
mungkin,
maka
haruslah
diprioritaskan keadilannya dulu barulah kemanfaatannya, dan terakhir barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya. 148 Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip yang dianut dalam Negara hukum, sehingga kekuasaan Negara diciptakan, diatur, dan ditegakkan oleh suatu perangkat hukum (kekuasaan kehakiman). 149 Menurut Satjipto: Hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan manusia.150 Penegakan hukum, Hakim senantiasa setiap putusannya memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu Kepastian hukum (rechtssicherheit), Kemanfaatan (zweck-massigkeiit) dan Keadilan (gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut. 147
Bambang Sutiyoso, op.cit, hlm. 8. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 82-83 149 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Perundang-undangan, Penerbit PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2009, hlm. 78. 150 Feri Amsari, Satjipto Raharjo dalam Jagad Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal Konstitusi, volume 6, No. 2, Juli 2009, hlm. 179 70 148
B. Kerangka Berpikir Latar Belakang Masalah Permasalahan
Kerangka / Landasan Teori Teori Hukum
Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi dan Non Litigasi Putusan Hakim
Hasil Penelitian & Pembahasan
Metode Penelitian Doktrinal
Putusan Hakim Non Eksekutabel
Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menolak
Keterangan : Perjanjian/akad (Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah, yang dibuat oleh Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H.,) dengan prinsip syariah tidak selamanya berjalan baik. Penyelesaian
sengketa perselisihan (melalui Badan Arbitrase
Syariah Nasional/Basyarnas, dalam perjanjian tersebut) dimana upaya untuk melakukan musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Meskipun putusan Basyarnas yang menghasilkan win-win solution, tetap saja ada pihak yang tidak puas dengan putusan Basyarnas tersebut. Putusan yang seharusnya dapat dijalankan, pada akhirnya mengalami jalan buntu (eksekusi non-eksekutabel), karena putusan hakim menganggap putusan Basyarnas bersifat deklarator dan konstitutif. Upaya hukum sampai pada permohonan kasasi tidak membuahkan hasil (ditolak) dengan berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. 71
C. Penelitian Yang Relevan 1. Niken Dyah Triana, S.H., Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, di dasarkan pada klausul perjanjian. Sengketa yang belum memiliki perwakilan maka diberikan hak memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai kesepakatan bersama. 2. Rengganis, S.H., Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tentang pembatalan putusan arbitrase yang diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan yang atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 3. Syaiful Annas, S.HI., Dualisme Kewenangan Salam Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Tinjauan Yuridis Pasal 59 Ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012) Tesis, Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. Karya ilmiah ini meneliti tentang pengaruh ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Agama serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang72
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berpengaruh terhadap kedudukan dan kewibawaan Peradilan Agama karena telah mereduksi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi syariah, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah perlunya sinkronisasi agar Putusan Basyarnas didaftarkan di Peradilan Agama, terhadap Peradilan Agama adalah hilangnya pengaruh Pasal 59 Ayat (3) terhadap kewibawaan Peradilan Agama. Persamaaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai analisis arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang membedakan adalah penulis melakukan analisis dibatalkannya Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi
Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2013).
73
