1
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pajak Secara Umum Pajak mempunyai beberapa arti, dimana para ahli dalam bidang perpajakan mrmpunyai definisi masing-masing mengenai pengertian pajak. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 1. Menurut Andriani dalam (Santoso, 2005:3) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.
2. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi-definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 1. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2
2. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta antara pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
Negara,
yakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
B. Pendapatan dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1. Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan paragraf 74 (IAI, 2007) sebagai berikut : Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pada Paragraf 74 Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2007) pengertian penghasilan yaitu “Penghasilan (Income) meliputi
baik
Pendapatan
pendapatan
timbul
dalam
(revenues)
maupun
keuntungan
aktivitas
perusahaan
seperti
penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa”
(gains).
penjualan,
3
Sedangkan pendapatan dapat didefinisikan menurut PSAK No. 23 paragraf Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari penanaman modal. Pendapatan dapat diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Jadi, pengakuan pendapatan mengacu pada periode selesainya penyediaan barang atau jasa yang diserahkan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2. Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan Biaya adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (Capital Expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (Revenue Expenditure) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 78 (IAI, 2007), beban didefinisikan : Beban (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian kepada penanaman modal.
4
Beban juga menyangkup kerugian yang belum direalisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau Manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya, pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan (amortisasi). Beban usaha pada dasarnya dapat diperhitungan dalam laporan keuangan secara penuh hanya apabila manfaat ekonomi yang timbul dari suatu pengeluaran baik kas maupun pengorbanan ekonomi lainnya tidak melebihi satu periode akuntansi dan terdapat hubungan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha dalam periode yang sama.
C. Pendapatan dan Beban Menurut Undang-Undang Perpajakan 1. Pendapatan Menurut Undang-Undang Perpajakan Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan
yang
dimaksud
objek
pajak
adalah
penghasilan.
Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
5
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. Keuntungan
karena
pengalihan
harta
kepada
perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya. 3. Keuntungan
karena
likuiditas,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,
6
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan peraturan pemerintah l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
7
n. Premi asuransi o. Iuran yang diterima atau diperolah perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan s. Surplus Bank Indonesia
2. Beban Menurut Undang-Undang Perpajakan a. Beban atau Biaya yang boleh dikurangkan (Deductible Expenses) 1) Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menurut Gunadi (2002 : 81) berdasarkan UndangUndang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) yaitu : a) Biaya
untuk
mendapatkan,
menagih
dan
memelihara
penghasilan termasuk biaya pembelian bahan baku, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya
8
promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan. b) Penyusutan atau pengeluaran c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan e) Kerugian selisih kurs mata uang asing f) Biaya penelitian
dan
pengembangan
perusahaan
yang
dilakukan di Indonesia g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih, dengan syarat : 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2. Wajib pajak menyerahkan daftar putang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat jenderal Pajak 3. Telah diserahkan penagihannya kepada Pengadilan Negeri 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf k
9
Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah a. Beban atau Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expenses) 1) Biaya
yang
tidak
boleh
dikurangkan
dalam
menghitung
penghasilan kena pajak menurut Liberty (2002 : 194) berdasarkan atas Undang-Undang dasar No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu : 1. untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan.
10
a
Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali : 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dbadan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang 2. Cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 3. Cadangan
penjaminan
untuk
lembaga
penjamin
simpanan 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
11
Yang ketentuan dan syarat-syarat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan h. Pajak penghasilan
12
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
Wajib
Pajak
atau
orang
yang
menjadi
tanggungannya j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak
dibolehkan
untuk
dibebankan
sekaligus,
melainkan
dibebankan melalui penyusuran atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A.
Menurut pasal 4 PP No. 138 tahun 2000 pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk : a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
13
c. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Perhitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan. d. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atau penghasilan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan e. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
D. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan penghasilan kena pajak sehingga perlu rekonsiliasi fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan laba rugi fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 1. Perbedaan Waktu (timing differences) “perbedaaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya perbedaan waktu pengakuan atau pembebanan penghasilan atau biaya untuk perhitungan pajak dan akuntansi” (sophai, 2005:72).
14
Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Perbedaan waktu yang terjadi dalam satu periode dapat mengakibatkan laba menurut pajak yang lebih besar atau lebih kecil dari laba akuntansi. Ada empat macam jenis transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu, transaksi-transaksi tersebut adalah : a. Pendapatan diakui lebih dahulu akuntansi daripada menurut pajak. Contoh : Laba bruto penjualan cicilan b. Biaya atau beban diakui lebih dahulu menurut pajak daripada menurut akuntansi. Contoh : Penyusutan aktiva tetap menggunakan taksiran umur yang lebih pendek daripada taksiran ekonomis yang digunakan untuk tujuan akuntansi c. Pendapatan diakui lebih dahulu menurut pajak daripada menurut akuntansi Contoh : Sewa-sewa yang diterima dimuka d. Biaya atau beban diakui lebih dahulu menurut akuntansi daripada menurut pajak. Contoh : Biaya asuransi atau penjualan produk dengan sistem garansi.
15
2. Perbedaan Tetap (Permanent Diferences) “Perbedaan tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang bersifat permanen” (Sophar, 2005 : 74). Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Perbedaan tetap contohnya seperti, pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil pendapatan bunga, hibah dan warisan, bunga dan dividen.
E. Contoh Rekonsiliasi Fiskal Berikut adalah contoh laporan laba rugi fiskal menurut Mansyur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo (2005 : 209) PT. INTI LOGGING dengan NPWP 01.937.654.2.031.00 Jl. S. Parman Kav. 26 Jakarta Barat, bergerak dibbidang usaha perkayuan. WP memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp. 159.000.000,-. Data-data pembukuan tahun 2004 adalah sbb : Penjualan Bersih
Rp. 23.200.000.000
Harga Pokok Penjualan
Rp. 17.900.000.000
16
Biaya Operasi : Gaji dan upah
Rp. 1.256.400.000
PPH 21 dibayar perusahaan
Rp.
Biaya penyusutan
Rp. 1.285.000.000
Biaya rekreasi/piknik pegawai
Rp.
22.600.000
Biaya HP
Rp.
24.000.000
Biaya Astek/Jamsostek
Rp.
60.600.000
Biaya penyisihan piutang ragu-ragu
Rp.
98.600.000
Biaya perjalanan dinas
Rp.
301.000.000
Biaya bunga bank
Rp.
180.000.000
Biaya bunga leasing
Rp.
20.000.000
Biaya Royalty
Rp.
125.000.000
Biaya pemeliharaan inventaris
Rp.
230.400.000
Biaya PPN
Rp.
132.500.000
Biaya makan minum dan seragam
Rp.
400.000.000
Biaya alat tulis kantor
Rp.
163.800.000
Biaya listrik, telepon, air
Rp.
36.000.000
Biaya perawatan forklip & dump-truck Rp.
10.000.000
Biaya fiskal LN
Rp.
21.000.000
Biaya profesional fee
Rp.
59.700.000
Biaya lain-lain
Rp.
25.800.000
Rp.
10.000.000
56.000.000
Penghasilan / Beban lain : Bunga deposito
17
Laba penjualan gudang
Rp.
100.000.000
Pendapatan sewa forklip & dump truck Rp.
150.000.000
Laba selisih kurs
Rp.
99.200.000
Rugi penjualan wisma
Rp.
(80.000.000)
Laba anak perusahaan
Rp.
200.000.000
Keterangan lain : a. PT. Inti Logging memiliki kebijakan untuk menanggung pph 21 semua karyawan berapapun jumlahnya dalam bentuk pph 21 ditanggung perusahaan, bukan berbentuk tunjangan pph (gross-up) b. Biaya penyusutan untuk fiskal dan komersial dihitung dengan cara yang saama oleh WP yaitu sebesar Rp. 1.285.000.000 (metode garis lurus). Demikian juga dengan penentuan biaya penyusutan HP dinas sebesar Rp. 4.000.000,- pertahun dan biaya penyusutan mobil sedan sebesar Rp. 50.000.000,- pertahun dengan KEP-220/PJ./2002. c. Dalam biaya penyusutan termasuk juga biaya penyusutan atas aktiva finance lease sebesar Rp. 150.000.000,- dan biaya penyusutan wisma tersebut dijual sebesar Rp. 10.000.000,d. Biaya HP adalah pengeluaran untuk pembayaran pulsa para direksi. e. Biaya Astek/Jamsostek adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja karyawan. f. Dalam perjalanan dinas, para direksi sesekali membawa keluarga mereka, ternyata setelah diperinci terdapat sejumlah Rp. 55.000.000 yang
18
merupakan pengeluaran tiket pesawat terbang untuk para pejabat sejumlah Rp. 64.000.000 g. Biaya bunga bank sebesar Rp. 180.000.000,- terjadi karena hutang PT. Inti Logging kepada Bank Buana Indonesia sebesar rata-rata setahun Rp. 1.000.000.0000,- dengan tingkat bunga pinjaman rata-rata 18% p.a. h. Perusahaan menyewa alat-alat berat dan United Tractor secara Finance Lease dengan pembayaran SGU tiap bulan Januari dan Juli sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perincian bunga tetap Rp. 10.000.000,- dan cicilan pokok leasing Rp. 90.000.000. Selama tahun 2004 perusahaan telah membayar cicilan leasing 2 kali yang terdiri dari pembayaran bunga Rp. 20.000.000 dan pembayaran pokok Rp. 180.000.000,-. i. Perusahaan membayar biaya royalty teknologi pemrotetan ke Blitz Gmbh Germany
sebesar
Rp.
125.000.000,-
jumlah
tersebut
termasuk
Rp. 25.000.000 yang merupakan pph pasal 26 yang ditanggung oleh PT. Inti Logging. j. Dalam biaya perbaikan/reparasi terdapat biaya perbaikan mobil sedan perusahaan yang digunakan oleh Direktur Utama PT. Inti Logging sejumlah Rp. 180.000.000 dan biaya perawatan wisma perusahaan di puncak sebesar Rp. 10.000.000,k. Biaya (daftar
jamuan
untuk
nominatif)
Rp. 101.000.000,-
dan
relasi
yang
lengkap
bukti-buktinya
ada
dengan
perincian
hanya
sejumlah
19
l. Biaya PPN adalah PPN pajak masukan yang tidak
dapat dikreditkan
karena faktur pajak yang diterima dan penjual cacat. m. Perusahaan menanggung makan minum dan seragam seluruh pegawainya dengan menyediakan kantin di kantor dan di lokasi HPH serta membelikan seragam. Total biaya makan minum Rp. 360.000.000 sedangkan biaya seragam sebesar Rp. 40.000.000. n. Biaya perawatan forklift dan dump truck adalah biaya perawatan forklift dan dump truck yang disewakan. o. Biaya fiskal LN adalah pembayaran Fiskal LN atas nama perusahaan untuk kepergian para direktur ke Amerika dan Singapura dalam rangka dinas. p. Biaya profesional fee adalah biaya jasa audit dan appraisal. Dari total biaya tersebut sebesar Rp. 19.700.000,- adalah biaya audit anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Plywood. q. Perincian biaya lain-lain sebesar : •
Bantuan bea siswa dalam rangka GN-OTA sebesar Rp. 12.500.000
•
Sumbangan Amal Bhakti Muslim Pancasila Rp. 3.300.000
•
Iuran keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Rp. 10.000.000
r. Penghasilan bunga deposito adalah bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp.
10.000.000,-
dan
telah
dipotong
pajak
sebesar
2%
yaitu
Rp. 2.000.000,- rata-rata besarnya deposito PT. Inti Logging di Bank tersebut selama setahun adalah Rp. 10.000.000,-
20
s. Perusahaan
menjual
gudang
dengan
nilai
sisa
buku
sebesar
Rp 900.000.000,- seharga Rp. 1.000.000.000,- atas penjualan gudang ini perusahaan telah membayar PPH atas pengalihan tanah sebesar 5% yaitu Rp. 50.000.000,t. Perusahaan juga menyewakan forklift serta dump trucknya kepada perusahaan sesama pemegang HPH yaitu PT. Hutrindo di lokasi usaha. Atas jasa sewa ini perusahaan telah dipotong pajak sebesar 6% yaitu Rp. 9.000.000,u. Pada akhir tahun 2004 perusahaan menjual wisma perusahaan di puncak dengan harga Rp. 400.000.000,- karena kesulitan likuiditas. Nilai buku wisma tersebut pada saat dijual adalah Rp. 480.000.000. Perusahaan telah membayar PPH atas pengalihan tanah sebesar 5% yaitu Rp. 20.000.000,sebelum dijual wisma tersebut beberapa kali disewakan dengan penghasilan sewa setahun Rp. 50.000.000 dan telah dipotong PPH oleh penyewa Rp. 5.000.000,v. PT. Inti Logging memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang kayu lapis yaitu PT. Nusantara Plywood (kepemilikan 40%). Selama tahun 2004 PT. Nusantara Plywood mengumumkan laba setelah pajak sebesar Rp. 500.000.000 tapi tidak membagi deviden. PT. Inti Logging mengakuinya dengan mencatat kenaikan nilai investasi dan laba dari anak perusahaan sebesar Rp. 200.000.000 w. Perusahaan mengimpor alat-alat berat (truk, traktor, dll) dan telah dipotong pajak PPH 22 oleh Ditjen Bea Cukai sebesar Rp. 46.000.000,-
21
x. Selama tahun 2004 perusahaan telah membayar PPH pasal 25 sebesar Rp. 209.000.000. Diminta : 1. Buatlah rekonsiliasi fiskal yang diperlukan guna menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang tahun 2004 dan PT. Inti Logging? 2. Menghitung angsuran PPH 25 tahun 2005? Jawab :
22
Tabel 2.1 PT. INTI LOGGING Rekonsiliasi Fiskal (Dalam Ribuan) No
Uraian
Komersial
Positif
Negatif
Fiskal
1
Penjualan Bersih
23,200,000
23,200,000
2
Harga Pokok Penjualan
17,900,000
17,900,000
3
Laba Bruto
5,300,000
5,300,000
4
Biaya Operasi :
5
Gaji dan upah
1,256,400
1,256,000
6
PPH 21 dibayar perusahaan
7
Biaya penyusutan
8
56,000
56,000
1,285,000
187,000
Biaya rekreasi/piknik pegawai
22,600
22,600
9
Biaya HP
24,000
12,000
10
Biaya Astek/Jamsostek
60,600
11
Biaya penyisihan piutang ragu-ragu
98,600
98,600
12
Biaya perjalanan dinas
301,000
119,000
182,100
13
Biaya bunga bank
180,000
18,000
162,000
14
Biaya bunga leasing
15
Biaya Angsuran Leasing
16
Biaya Royalty
125,000
25,000
100,000
17
Biaya pemeliharaan inventaris
230,400
19,000
211,400
18
Biaya representasi
132,500
31,500
101,000
19
Biaya PPN
20
1,098,000 12,000 60,600
20,000 180,000
180,000
9,500
9,500
Biaya makan minum dan seragam
400,000
400,000
21
Biaya alat tulis kantor
163,800
163,800
22
Biaya listrik, telepon, air
36,000
36,000
23
Biaya perawatan forklip & dump-truck
10,000
10,000
24
Biaya fiskal LN
21,000
21,000
25
Biaya profesional fee
59,700
19,700
40,000
26
Biaya lain-lain
25,800
3,300
22,500
27
Jumlah Biaya Operasional
4,518,600
633,300
28
Laba Operasional
29
Penghasilan / Beban lain :
30
Bunga deposito
31
Laba penjualan gudang Pendapatan sewa forklip & dump truck
32
180,000
781,400 10,000
4,065,300 1,234,700
10,000
100,000
100,000
150,000
150,000
23
Lanjutan tabel 2.1
33
Laba selisih kurs
34
Rugi penjualan wisma
35
Pendapatan sewa wisma
36
99,200 (80,000)
99,200 (80,000)
50,000
50,000
Laba anak perusahaan
200,000
200 ,000
37
Jumlah Penghasilan / Beban
529,200
38
Laba Bersih
39
349,200
1,310,600
1,583,900
Kompensasi Kerugian
159,000
159,000
40
Penghasilan Kena Pajak
111,600
41
PPh Terutang
42
Kredit pajak dipotong pihak lain
43
PPH pasal 22
46,000
44
PPH pasal 23
9,000
45
PPH dibayar sendiri
46
Kredit Pajak yang dibayar sendiri
47
Pasal 25
48
Fiskal LN
21,000
49
PPHTB
70,000
50
PPH kurang bayar
54,970
713,300
1,424,900 409,970
34,970 209,000
Sumber : Mansyur, muhammad dan teguh Hadi W.2005 Pajak Terapan Brevet A&B Perhitungan PPh Pasal 25 : Penghasilan neto Penghasilan tidak teratur : - Laba penjualan gudang - Laba kurs
Rp.
1.583.900.000
Rp. Rp.
100.000.000 99.200.000
Rp.
1.384.700.000
PPh pasal 22
Rp.
46.000.000
PPh pasal 23
Rp.
9.000.000
Total Kredit Pajak
Rp.
55.000.000
PPh yang harus dibayar sendiri
Rp.
349.910.000
Angsuran per bulan
Rp.
28.576.000
Penghasilan teratur PPh terutang Kredit pajak dipotong pihak lain
24
Perhitungan Koreksi Fiskal : Biaya penyusutan : -
Penyusutan HP
Rp.
2.000.000,-
-
Penyusutan Sedan Dinas
Rp.
25.000.000,-
-
Penyusutan Aktiva Finance Lease
Rp.
150.000.000,-
-
Penyusutan Wisma
Rp.
10.000.000,-
Jumlah
Rp.
187.000.000,-
Biaya pemeliharaan Inventaris : -
Biaya perbaikan mobil Sedan Dinas Rp.
9.000.000,-
-
Biaya perawatan Wisma
Rp.
10.000.000,-
Jumlah
Rp.
19.000.000,-
Perhitungan bunga pinjaman : (SE-46/PJ.4/1995) Rata-rata saldo bunga pinjaman
=Rp.
1.000.000.000,-
Tingkat bunga
=18%
Biaya bunga pinjaman
=Rp.
180.000.000,-
Rata-rata Saldo deposito
=Rp.
100.000.000,-
Bunga pinjaman yang menjadi biaya =(Rp1.000.000.000–Rp.100.000.000)x18% =Rp. 162.000.000
