BAB II LANDASAN TEORI
II.1.
Kerangka Teori
II.1.1. Sistem Downing (2005) dalam Kembaren (2008:5) memaparkan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang paling berhubungan berkumpul bersama-sama dalam melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan menurut Ernst-Erich (2005:6) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen yang berintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem sebagai gabungan dari beberapa alat, manusia, aturan dan atau prosedur yang terintegrasi dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan (Helen, 2004) dalam Kembaren (2008:7). Mengutip pendapat Churchman, Krismiaji (2002:1) memberikan pengertian sistem sebagai berikut : Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai definisi tersebut, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik yaitu : (1) komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan (2) proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem ; dan (3) tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.
9
Dari pengertian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa suatu sistem adalah suatu set dari dua atau lebih komponen yang berhubungan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
II.1.2. Akuntansi Mengutip pendapat Komite Terminologi AICPA (The Committee om Terminology of the American institute of Certified Public Accountants), dalam Hayunair mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut : “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan perinterpretasian hasil proses tersebut”. Cakupan akuntansi dari definisi di atas Nampak terbatas. Perspektif yang lebih luas dapat didefinisikan sebagai
proses pengidentifikasian, pengukuran dan
pengkomunikasian informasi ekonomik untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pengguna informasi. Dan yang terbaru, akuntansi telah didefinisi dengan mengacu pada konsep informasi kuantitatif yaitu akuntansi adalah aktifitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomik, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada.
10
II.1.3. Sistem Akuntansi Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yanglainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2002) dalam Sukarini (2005:16). Sementara itu menurut Haryono Jusup dalam bukunya Dasar-dasar Akuntansi, definisi akuntansi dari sudut pemakai jasa akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sedangkan definisi akuntansi dilihat dari sudut proses kegiatan akuntansi dapatdidefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan secara organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan-laporan serta alat-alat yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan laporan yang digunakan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai hasil operasi serta untuk mempermudah pengelolaan perusahaan.
II.1.3.1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu dari penjualan tunai dan dari piutang. Penerimaan kas dari penjualan tunai dapat berupa uang tunai credit card sale slip, atau cek pribadi (personal check). Penerimaan kas dari piutang dapat berupa cek atau giro bilyet (Mulyadi, 2001:50).
11
1. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai Penerimaan Kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu Penerimaan Kas dari Penerimaan Tunai dan Penerimaan Kas dari Piutang. Dalam Sistem Penerimaan Kas harus diatur sebaik-baiknya serta didukung Pengendalian Intern yang baik sehingga akan dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang tepat serta meminimalisir kecurangan dan penggelapan uang kas perusahaan. Dalam sistem penerimaan kas juga harus diatur serta didukung Pengendalian Intern yang baik sehingga akan dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang tepat serta meminimalisir kecurangan dan penggelapan uang kas perusahaan. 2. Sistem Penerimaan Kas dari Piutang Sumber Penerimaan Kas suatu perusahaan berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, Sistem Penerimaan Kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya.
Unsur-unsur yang ada pada Sistem Akuntansi Penerimaan Kas antara lain : a) Bagian-bagian yang terkait Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 1. Penerimaan Kas dari Penerimaan Tunai a. Bagian-bagian yang terkait Bagian yang terkait dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penerimaan Tunai adalah :
12
1. Bagian Kasir Bagian kasir menghitung dan menyetorkan semua penerimaan kas yang diterima pada hari tersebut ke Bank, serta melaporkan penerimaan kas ke bagian Keuangan. 2. Bagian Keuangan Setelah bagian Kasir menutup Penerimaan Kas hari tersebut, bagian Kasir langsung menyetorkan laporan Penerimaan Kas tersebut di bagian Keuangan. 3. Bagian Akuntansi atau Pembukuan Setelah diklasifikasi dengan berbagai data lain dari bagian yang lain, bagian Keuangan menyetorkan Penerimaan Kas yang diterima kebagian Akuntansi untuk dibukukan.
b. Dokumen-dokumen yang digunakan 1. Bukti Kwitansi Bukti kwitansi adalah bukti yang telah dihitung oleh Bagian Kasir sebagai bukti pembayaran yang dilakukan oleh Debitur. 2. Bukti Penerimaan Kas dari Persekot Bukti Penerimaan Kas dari Persekot dibuat oleh bagian Kasir sebagai Pembayaran awal sebuah transaksi (Pembayaran yang belum lunas sepenuhnya).
13
3. Bukti Pengembalian Persekot Bukti Pengembalian Persekot terjadi karena ada kelebihan Persekot dari pembayaran yang sebelumnya. Kelebihan persekot itu dikembalikan kepada pasien dan bagian Kasir membuat Tanda Bukti Pengeluaran Kas karena terjadi Pengembalian Persekt dari Pembayaran sebelumnya. 4. Laporan Bulanan Penerimaan Kas dari Kasir Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah Penerimaan Kas total selama satu bulan.
c. Catatan-catatan Akuntansi yang digunakan 1. Jurnal Penerimaan Kas Jurnal Penerimaan Kas digunakan oleh Bagian Akuntansi untuk mencatat Penerimaan Kas. 2. Jurnal Umum Dalam transaksi Penerimaan Kas, jurnal ini digunakan oleh Bagian Akuntansi untuk mencatat transaksi Penerimaan Kas yang telah terjadi. 3. Kartu Persediaan Dalam transaksi Penerimaan Kas dari Penerimaan Tunai, Kartu Persediaan digunakan oleh bagian Akuntansi untuk mencatat berkurangnya Persediaan yang digunakan.
14
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Jaringan Prosedur yang membentuk Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Penerimaan Tunai adalah : 1. Prosedur Penerimaan Kas 2. Prosedur Pencatatan Penerimaan Tunai 3. Prosedur Penyetoran ke Bank 4. Prosedur Pencatatan Penerimaan Kas 5. Prosedur Pencatatan Harga Pokok Penjualan
e. Unsur-unsur Pengendalian Intern Unsur Pengendalian Intern yang seharusnya ada dalam Sistem Penerimaan Kas dari Penerimaan Kas Tunai adalah sebagai berikut : 1. Bagian Kas harus terpisah dengan bagian Keuangan 2. Bagian Keuangan harus terpisah dengan bagian Akuntansi atau pembukuan 3. Transaksi Penerimaan Kas Tunai dilakukan oleh bagian Kas, bagian Keuangan dan bagian Akuntansi 4. Penerimaan Kas diotorisasi oleh bagian Kas dengan cara membubuhkan cap “Lunas” pada bukti Penerimaan Kas Tunai dan penempelan Pita Register pada bukti tersebut (kalau Sistem Penerimaan Kas Tunai sudah menggunakan Kas Register) 5. Penerimaan Kas dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu tersebut
15
6. Pencatatan ke dalam Buku Jurnal diotorisasi oleh bagian Akuntansi dengan cara memberikan tanda pada bukti-bukti Penerimaan Kas Tunai 7. Bukti-bukti Penerimaan Kas tunai harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh bagian Kasir. 8. Jumlah Kas yang diterima dari Kasir harus disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan Transaksi Penerimaan Kas atau hari kerja berikutnya 9. Penghitungan Saldo Kas yang ada di tangan bagian Kasir secara periodik dan secara mendadak diperiksa oleh bagian Pemeriksaan Intern 10. Secara berkala (mingguan atau bulanan), petugas pengawasan dari Departemen Pengawasan (atau karyawan yang ridak terkait dengan Prosedur Penerimaan Tunai) mencocokkan penerimaan tunau dengan membandingkan dokumen-dokumen berikut ini : 1. Salinan dari Bukti Pembayaran 2. Slip setoran bank yang diterima dari bank 3. Dokumen jurnal dari departemen penerimaan tunai dan depatemen piutang
2. Penerimaan Kas dari Piutang Sumber Penerimaan Kas suatu perusahaan biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang baik. Sistem Penerimaan Kas dari piutang harus menjamin 16
diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Penerimaan Kas dari Piutang yaitu antara lain : a. Bagian yang terkait Menurut Mulyadi bagian yang terkait dalam Penerimaan Kas yaitu : 1. Bagian Sekretariat Bagian Sekretariat bertanggung-jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur. 2. Bagian Penagihan Bagian
Penagihan
bertanggung-jawan
untuk
melakukan
penagihan kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang tertagih yang dibuat oleh bagian Akuntansi. 3. Bagian Kasir Bagian Kasir bertanggung-jawab atas Penerimaan Cek cari bagian Sekretariat atau bagian Penagihan. 4. Bagian Akuntansi/Pembukuan Bagian Akuntansi / pembukuan bertanggung-jawab dalam pencatatan Penerimaan Kas dan berkurangnya piutang dalam kartun Piutang. 5. Bagian Pemeriksa Intern Bagian Pemeriksa Intern bertanggung-jawab dalam pelaksanaan perhitungan kas yang ada di tangan bagian kasir secara periodik.
17
b. Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam Penerimaan Kas dari piutang antara lain : 1. Surat Pemberitahuan Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukan. 2. Daftar Surat Pemberitahuan Dokumen ini merupakan Rekapitulasi Penerimaan Kas yang dibuat oleh bagian Sekretariat atau bagian Penagihan. 3. Bukti Setor Bank Dokumen ini merupakan Bukti Penerimaan Kas yang dibuat oleh perusahaan (pihak Rumah Sakit) bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran. 4. Kwitansi Dokumen ini merupakan Penerimaan Kas yang dibuat oleh perusahaan (pihak Rumah Sakit) bagi debitur yang telah melakukan pembayaran (Mulyadi, 2001 : 489-492).
c. Unsur Pengendalian Intern 1. Bagian Akuntansi harus terpisah dari bagian Penagihan dan bagian Penerimaan Kas. 2. Bagian Penerimaan Kas harus terpisah dari bagian Akuntansi. 3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah-bukuan (Giro Bilyet). 18
4. Bagian penagihan melakukan penagihan biaya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh bagian Akuntansi. 5. Perkreditan rekening pembantu piutang oleh bagian Akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. 6. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank segera. 7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan ( Fidelity Bond Insurance). 8. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasir maupun di tangan penagih perusahaan (Rumah Sakit) harus diasuransikan.
II.1.4. Pengendalian Internal Menurut Krismiaji (2002:13), pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai berikut : Rencana organisasi dan metoda bisnis yang digunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi
yang akurat dan andal, mendorong dan
memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian denagn kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan COSO pengendalian internal diartikan sebagai sistem, struktur atau proses yang dijalankan oleh dewan direksi perusahaan, manajemen dan personel laain, yang dimaksudkan untuk menyediakan jaminan tentang pencapaian tujuan pengendalian melalui pengelompokan keefektifan dan 19
efisiensi operasi reliabilitas pelaporan keuangan, kesesuaian hukum dan peraturan. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya berbagai kerugian bagi perusahaan sebagai penggunaan sumber daya yang tidak efisien, tidak dipatuhinya kebijakan atau keputusan dan peraturan lainnya. Manajemen oleh para karyawan serta kesalahan, kehilangan atau kerusakan asset dan informasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
II.1.4.1. Unsur-unsur Pengendalian Internal Suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem atau unsur pembentuk sistem yang saling berhubungan
dan
saling
ketergantungan
bahkan
mungkin
saja
dapat
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Begitu juga suatu pengendalian internal yang memadai harus terdiri dari unsure-unsur yang membentuk pengendalian internal tersebut. Unsur pengendalian internal menurut Arens (2000) dalam Anthon (2003:26) adalah sebagai berikut : 1. The control environment 2. Risk assessment 3. Control activities 4. Information and communicating 5. Monitoring
20
Unsur pengendalian internal terdiri dari lima unsur menurut Mulyadi (2002) dalam Anthon (2003:27), yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal, yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain : a. Nilai integritas dan etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Dewan komisaris dan komite audit d. Filosofi dan gaya operasi manajemen e. Struktur organisasi f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Dalam standar pekerjaan lapangan kedua, auditor harus memperoleh pemahaman atas lingkungan pengendalian yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengendalian internal yang diterapkan di dalam entitas. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian internal entitas. Efektivitas informasin dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.
21
2. Penaksiran Risiko Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti : a. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal. b. Perubahan standar akuntansi. c. Hukum dan peraturan baru. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut. 3. Informasi dan Komunikasi Sistem
akuntansi
diciptakan
untuk
mengidentifikasi,
merakit,
menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang
22
entitas. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antar entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah : a. Sah b. Telah diotorisasi c. Telah dicatat d. Telah dinilai secara wajar e. Telah digolongkan secara wajar f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian
dari
komponen
informasi
dan
komunikasi
dalam
struktur
pengendalian internal.
23
4. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah
struktur pengendalian
internal
beroperasi
sebagaiman
yang
diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.
II.1.4.2. Tujuan Pengendalian Internal Pengendalian internal mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
24
Secara lengkap Arens dan Loebbecke (2003) dalam Anthon (2003:31) mengemukakan tujuan pengendalian internal sebagai berikut : “Management typically has the following three concern, or board objectives, in designing an control system. 1. Reliability an control system 2. Efficiency and effectiveness of operations 3. Compliance with applicable laws and regulations”. Jadi, pengendalian internal dikatakan memadai bila dapat mencapai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Keandalan pelaporan keuangan Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keunangan. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan professional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelayanan.
2.
Efisiensi dan efektivitas dari operasional Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah pemborosan atau kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha perusahaan. Bagian penting dari efektivitas dan efisiensi adalah untuk pengamanan aktiva dan catatan akuntansi.
3.
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Semua perusahaan harus taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya tidak berkaitan langsung dengan akuntansi, misalnya hukum perlindungan dengan akuntansi adalah peraturan perpajakan.
25
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengendalian internal mempunyai perngertian yang luas yang tidak hanya mencakup masalah akuntansi saja, tetapi jua mencakup segala aspek manajerial sehubungan dengan pengelolaan perusahaan. Pengendalian internal bukan merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri di dalam perusahaan melainkan suatu sistem yang berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
II.1.4.3. Klasifikasi Pengendalian Internal Pengendalian internal dapat diklasifikasikan kedalam beberapa klasifikasi sebagai berikut : 1. Menurut tujuannya a. Pengendalian prefentif, dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. b. Pengendalian detektif, untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. 2. Menurut waktu pelaksanaannya a. Pengendalian dini Pengendalian yang termasuk kedalam kelompok pengendalian preventif, karena pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi. b. Pengendalian umpan balik Pengendalian yang masuk kedalam kelompok pengawasan detektif, karena
jenis
pengawasan
ini
mengukur
sebuah
proses
dan
menyesuaikannya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. 26
3. Menurut objek yang dikendalikannya a. Pengawasan umum Yaitu pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan. b. Pengawasan aplikasi Yaitu pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses. 4. Menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data a. Pengawasan input Dirancang untuk menjamin bahwa data yang akan diproses itu sah, akurat, dan diotorisasi. b. Pengawasan proses Dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap. c. Pengawasan output Dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya.
II.1.4.4. Lima Komponen Pengendalian Internal Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO), terdapat 5 komponen pengendalian internal, yaitu :
27
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 2. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 3. Aktivitas Pengendalian Internal (Internal Control Activities) 4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 5. Pengawasan (Monitoring)
II.1.4.5. Prinsip-prinsip Pengendalian Internal Untuk mendapatkan suatu pengendalian intern yang baik, menurut Bambang Hartadi (1999) dalam Anthon (2003:40) harus diperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu pengendalian pada perusahaan, yaitu : 1. Pegawai yang berkualitas dan dapat dipercaya Masing-masing pegawai ini tentu diberi tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapannya, pengalamannya, dan kejujurannya. 2. Pemisahan wewenang Struktur organisasi harus disusun dengan baik dan jelas sehingga di satu pihak tenaga kerja dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tapi di lain pihak sekaligus terdapat pembagian tugas untuk maksud pengendalian intern. 3.
Pengawasan Hasil pekerjaan masing-masing karyawan harus diawasi dan dinilai oleh masing-masing atasannya yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bawahan atau karyawannya.
28
4.
Penetapan tanggung jawab secara perseorangan Dalam menetapkan tanggung jawab mengenai suatu tugas dapat diakui pelaksanaannya sehingga menghubungkan hasil pelaksanaan tersebut dengan tanggung jawab masing-masing.
5.
Pencatatan yang seksama dengan segera Semua transaksi baik ekstern maupun intern yang mempunyai akibat ekonomis, harus segera dicatat dalam dokumen dasar (formulir) yang sudah disediakan, pencatatan yang dilakukan harus lengkap, hal ini diperkuat dengan menggunakan formulir yang diberi nomor urut tercetak, dan disimpan dalam urutan yang baik, karena dengan adanya nomor urut tersebut jika dokumen hilang atau dicuri dapat segera diketahui.
6.
Penjagaan fisik Dengan adanya penjagaan secara fisik misalnya kas register, lemari besi yang terkunci, dan lain-lain maka kerugian-kerugian karena kecurangankecurangan akan banyak berkurang;
7.
Pemeriksaan oleh petugas yang bebas dari tugas rutin Secara periodik sistem administrasi haruslah diteliti kembali oleh suatu bagian yang bebas dari pekerjaan rutin dalam perusahaan.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern yang baik adalah jika tidak seorangpun berada dalam kedudukan yang memungkinkan dapat membuat kesalahan-kesalahan dan meneruskan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tanpa diketahui dalam waktu yang lama.
29
II.1.4.6. Keterbatasan Pengendalian Intern Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal menurut Mulyadi (2000) dalam Anthon (2003:50) : 1.
Kesalahan dalam pertimbangan Seringkali manajemen personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.
2.
Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan Karen kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula dapat mengakibatkan gangguan.
3.
Kolusi Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian internal yang dirancang.
4.
Pengabaian oleh Manajemen Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah 30
sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku. 5.
Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.
II.I.5. Analisis Pengendalian Internal Pengendalian internal yang didefinisikan IAI (2001: 319.2) dikutip oleh Agoes (2004: 79) sebagai berikut: Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Menurut Agoes (2004: 79-80) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait. Lima komponen tersebut yaitu: 1. Lingkungan pengendalian Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. 31
2. Penaksiran risiko Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 3. Aktivitas pengendalian Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 4. Informasi dan komunikasi Pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 5. Pemantauan Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.
II.1.5.1. Evaluasi Pengendalian Internal Lebih lanjut Agoes (2004:84) mengatakan bahwa ada tiga cara yang bisa digunakan untuk memahami dan melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal: 1. Internal control questionnaires Cara ini paling banyak digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab Ya (Y), Tidak (T).
32
2. Flow chart Flow chart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur dari suatu unit usaha, misalnya dalam flow chart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian (purchase requisition), order pembelian (purchase order) sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Setelah flow chart dibuat, langkah selanjutnya melakukan walk through, yaitu mengambil dua atau tiga dokumen untuk mentest apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flow chart. 3. Narrative Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku diperusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. . II.1.6. Rumah Sakit Pengertian Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 adalah sebagai berikut : ”Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.”
33
Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi di atas adalah bahwa rumah sakit mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, selain itu rumah sakit berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.
II.1.6.1. Fungsi Rumah Sakit Fungi rumah sakit umum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5/Menkes/pos 17/2005 adalah sebagai berikut : a. Tempat pengobatan (medical care) bagi penderita rawat jalan maupun bagi penderita yang dirawat inap b. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan c. Tempat pendidikan ilmu atau latihan tenaga medis maupun para medis d. Tempat pencegahan dan peningkatan kesehatan. Berdasarkan fungsi-fungsi rumah sakit di atas, maka jelaslah bahwa fungsi rumah sakit tidak hanya dalam medis saja, tetapi juga di bidang non medis. Rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan di bidang kesehatan secara lebih professional dan lebih berkualitas. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya teknologi, maupun sumber daya modal secara lebih efektif dan efisien.
34
II.1.6.2. Klasifikasi Rumah Sakit Penggolongan rumah sakit di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu : 1.
Penggolongan rumah sakit berdasarkan bentuk pelayanannya : a. Rumah Sakit Umum, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit, dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisasi. b. Rumah Sakit Khusus, adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu. c. Rumah Sakit Pendidikan, adalah rumah sakit umum yang dipergunakan sebagai tempat pendidikan tenaga medis tingkat S1, S2, dan S3.
2.
Penggolongan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraannya : a. Rumah sakit pemerintahan, adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh : 1. Departemen Kesehatan 2. Pemerintah Daerah 3. ABRI 4. BUMN b. Rumah
sakit
swasta,
adalah
rumah
sakit
yang
dimiliki
dan
diselenggarakan oleh : 1. Yayasan, yaitu yang sudah disahkan sebagai badan hokum 2. Badan hukum lain yang bersifat social.
35
3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang klasifikasi rumah sakit berdasarkan perbedaan tingkat, menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan, yaitu : a. Rumah sakit kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dan sub spesialistik. b. Rumah sakit kelas B II, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik luas dan sub spesialistik terbatas. c. Rumah sakit kelas B I, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik sekurangkurangnya ada satu jenis spesialistik. d. Rumah sakit kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialistik dalam empat cabang : penyakit dalam, bedah, kebidanan atau penyakit kandungan, kesehatan anak. e. Rumah sakit kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medis dasar (pelayanan yang bersifat umum). Klasifikasi ini merupakan klasifikasi rumah sakit pemerintah, sedangkan untuk rumah sakit swasta belum ditentukan dan sementara ini mengikuti klasifikasi rumah sakit pemerintah. Rumah sakit A dan rumah sakit B II dapat berfungsi juga sebagai rumah sakit pendidikan.
36
II.1.7. Siklus Pendapatan Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin dengan total cost yang digunakan minimum. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa, penjualan adalah proses yang sangat penting dalam pencapaian ini membentuk siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah salah satu siklus dari siklus-siklus penting yang berorientasi kepada transaksi yang berantar muka dengan menyediakan masukanmasukan penting bagi sistem buku besar umum dan laporan keuangan. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah memudahkan pertukaran produk atau jasa dengan pelanggan untuk memperoleh uang tunai. Sasaran-sasaran yang ada dalam tujuan ini adalah : 1. Membuktikan bahwa seorang pelanggan memang layak kredit 2. Menyampaikan produk atau jasa pada tanggal yang disepakati 3. Mengirimkan tagihan atas produk atau jasa yang diberikan secara tepat waktu dan akurat 4. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan tunau dengan segera dan akurat 5. Membukukan penjualan dan penerimaan tunai kepada rekening pelanggan yang bersangkutan dalam buku besar piutang 6. Mengamankan produk dan uang tunai sampai saat penerimaan atau penyetoran ke bank 7. Menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan serta laporan-laporan manajerial yang berkaitan dengan penjualan produk atau jasa
37
Fungsi Siklus Pendapatan : 1. Mendapatkan pesanan dari pembeli 2. Memeriksa status kredit dari pembeli 3. Mencatat dan memproses data penjualan 4. Merangkai atau membuat barang yang akan dikirim 5. Mengirim barang 6. Menagih konsumen 7. Menerima pembayaran dan menyimpannya ke Bank 8. Menyelenggarakan catatan piutang dagang 9. Memindah bukukan transaksi ke buku besar 10. Menyusun laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan
Gambar 2.1. Siklus Pendapatan SHIPPING NOTICE BILLING SYSTEM SHIPPING SYSTEM
REVENUE
INVENTOR
INVOICE ACCOUNT RECEIVABL
SALES ORDER CASH RECEIPTS SYSTEM
CASH ORDER ENTRY SYSTEM
CUSTOMER 38
II.1.8. Rangkuman Kajian Teoritis Dari teori-teori yang digunakan, dapat disimpulkan kajian teoritis atas evaluasi yang akan dilakukan oleh peneliti pada Tabel 1.1 . Tabel 1.1. Rangkuman Kajian Teoritis Sumber Teori
Penjelasan
Hubungan
Downing (2005) dalam Kembaren (2008)
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Alur Prosedur yang digunakan Rumah Sakit untuk menjalankan siklus pendapatan sehari-hari.
Kutipan pendapat Komite Terminologi AICPA dalam Hayunair
Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomik dalam rangka pengambilan keputusan.
Akuntansi merupakan proses bisnis dalam setiap unit usaha sebagai dasar pengambilan keputusan termasuk pada Rumah Sakit.
(Mulyadi 200 : 2) dalam Sukarini (2005) dan uraian Akuntansi menurut Haryono Jusup
Sistem Akuntansi adalah prosedur organisasi formulir, catatan, dan laporanlaporan serta alat-alat yang terkoordinasi untuk pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan perusahaan.
Gabungan atas seluruh prosedur yang terkoordinasi akan sangat membantu bentuk pengendalian internal Rumah Sakit untuk menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya.
Krismiaji (2002) dan COSO dalam Tjahyaadiputra (2005)
Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis untuk menjaga informasi yang akurat sesuai kebijakan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam mengelompokkan keefektifan dan efisiensi operasi.
Sistem akuntansi yang sudah diterapkan pada Rumah Sakit harus didukung dengan pengendalian internal yang memadai untuk menjaga keefektifan dan efisiensi proses bisnis yang dilakukan.
Menurut Sukrisno Agoes (2004 : 79)
Pengendalian intenal sebagai suatu proses yang dijalankan manajemen untuk memberikan keyakinan memadai tentang (a) keandalan laporan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Evaluasi pengendalian internal dengan cara penyebaran kuisioner, penilaian flowchart, dan narasi atas prosedur yang digunakan untuk menilai keefektifan pengendalian internal yang telah diterapkan.
Menurut peraturan Menkes RI No.340 per 2010
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat daurat.
Dalam hal ini Rumah Sakit merupakan objek penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam rangka menilai kinerja dan keefektifan Sistem Akuntansi yang digunakan khususnya pada Siklus Pendapatan.
Simpulan atas Siklus Pendapatan
Siklus pendapatan merupakan salah satu siklus akuntansi yang berorientasi kepada transaksi antar muka dengan menyediakan masukan penting bagi buku besar umum dan laporan keuangan.
Siklus pendapatan merupakan bagian yang penting dalam proses bisnis perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional perusahaan.
39
