5
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Pengaruh Pengertian Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. Sesuai dengan pengertian diatas maka pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Pengaruh dalam penelitian mempunyai maksud menyangkut fungsi yang dilaksanakan, yaitu fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel yang lain dalam hubungan sebab akibat. Maka dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang ada atau yang ditimbulkan oleh penawaran harga perkiraan sendiri terhadap sisa pagu anggaran SKPD.
B. Pengertian dan Hukum Penawaran 1. Pengertian Penawaran Dalam sebuah transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Penawaran adalah “sejumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu pasar pada waktu tertentu”. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa penjual akan
5
6
menjual barangnya dengan jumlah tertentu untuk masing-masing tingkat harga tertentu. Penawaran barang tersebut terjadi pada pasar tertentu dan waktu yang tertentu pula, artinya pada pasar yang berbeda dan waktu yang berbeda, maka jumlah barang yang ditawarkan pun kemungkinan berbeda pula. Penawaran yang ada pada penelitian ini mengenai penawaran harga perkiraan sendiri pada saat proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (2007:223) dalam BAB II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa bagian A yaitu ”Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya disebutkan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memerlukan penyediaan barang/jasa dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung”. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dimaksud pada penelitian ini yaitu dilaksanakan dengan proses pemilihan langsung dan proses pelelangan umum. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Instansi mengajukan permintaan barang/jasa sesuai rencana anggaran biaya yang dibuat oleh pejabat dan panitia pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga. Rencana anggaran biaya berisi tentang rincian jenis dan harga satuan pekerjaan yang akan menjadi harga perkiraan sendiri sebagai objek penawaran oleh pihak ketiga. Penawaran pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah adalah penawaran harga terendah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan artinya harga
7
atau nilai penawaran untuk kegiatan tersebut dalam batas kewajaran (terendah dan responsif) agar pihak ketiga atau kontraktor tidak melakukan penawaran sesuka hati. Penawaran terendah tidak menjadi jaminan sebagai pemenang dalam penyedia barang/jasa yang sah, sedangkan pada dasarnya penawaran terendah yang dimaksud adalah penawaran terendah responsif sebagaimana apa yang telah dijelaskan diatas. 2. Hukum Penawaran Setelah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian penawaran berarti jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, maka antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Dimana penawaran memiliki hukum yang biasa disebut dengan Hukum Penawaran (The Law Of Supply) yang berbunyi “Jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga”. Artinya apabila harga naik, maka jumlah barang/jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah dan jika harga barang/jasa turun, maka jumlah barang/jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. Hukum ini tidak berlaku mutlak cateris paribus, dengan demikian terjadi perbedaan antara hukum penawaran dengan hukum permintaan. Jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : a. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan Jika biaya produksi suatu produk sangat tinggi maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal dan dengan adanya teknologi canggih bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga jual.
8
b. Tujuan Perusahaan Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented) akan menjual produknya dengan marjin keuntungan yang besar sehingga harga jual tinggi. c. Pajak Pajak yang naik akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. d. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah maka konsumen akan ada yang beralih ke produk yang lebih murah sehingga terjadi penurunan permintaan, akhirnya penawaran pun dikurangi. e. Prediksi perkiraan harga dimasa depan Ketiga
harga
jual
naik
di
masa
mendatang
perusahaan
akan
mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Sedangkan dalam proses penawaran pada pengadaan barang/jasa pemerintah akan diadakan penelitian atau evaluasi atas penawaran harga yang diatur dalam Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007:194) yang menyebutkan penawaran harga perlu memperhatikan adalah sebagai berikut :
9
a. HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran; b. Penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam Negeri dilakukan untuk menentukan harga terevaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang; c. Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur kemungkinan calon penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi Negara (harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternative yang dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya merupakan penawaran terendah dan responsive.
C. Pengertian Harga Perkiraan Sendiri Pada saat proses pengadaan barang/jasa pemerintah maka panitia atau pejabat pengadaan barang/jasa harus membuat harga perkiraan sendiri yang akan dijadikan objek penawaran. Berpedoman pada Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya pada Bab II “Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa
10
bagian keempat mengenai Penyusunan Harga Sendiri pasal 13”(2007: 114) yang berbunyi : Ayat (1) : “Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ayat (2) : “HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa”. Ayat (3) : HPS digunakan sebagai alat ukur menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Ayat (4) : “Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia”. Ayat (5) : “HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan”. Sedangkan pada Huruf E disebutkan bahwa penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) meliputi (2007:221) adalah sebagai berikut : 1) Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
11
a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan; b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s estimate (EE); c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS; d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan; e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan; f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen; g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2) HPS telah memperhitungkan : a. Pajak Pertambahan nilai (PPN); b. Biaya Umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa. 3). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa. Selain itu penyusunan harga perkiraan sendiri diatur pula dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 174 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
12
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Isi dari peraturan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan diatas, hanya saja pada butir 2 dijelaskan bahwa ”Standardisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat dalam bentuk Patokan Harga Satuan (PHS) untuk berbagai jenis barang/jasa ditetapkan setiap 6 bulan sekali”, contoh Patokan Harga Satuan dapat dilihat pada lampiran 1. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian harga perkiraan sendiri (HPS) adalah rincian harga jenis pekerjaan yang dibuat atau disusun oleh panitia/pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah dari instansi terkait berupa rencana anggaran biaya yang berpedoman pada patokan harga satuan, yang nantinya akan ditetapkan oleh pengguna anggaran yaitu Kepala Unit. Contoh harga perkiraan sendiri yang berupa rencana anggaran biaya sebelum adanya penawaran dan setelah adanya penawaran dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3.
D. Pengertian dan Manfaat Anggaran 1. Pengertian Anggaran Anggaran memegang peranan penting bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun yang tidak. Pada perusahaan yang berorientasi laba tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang optimal, sedangkan pada perusahaan yang tidak berorientasi pada laba tujuannya adalah memberikan pelayanan atau jasa yang dapat memuaskan konsumennya yaitu masyarakat. Untuk mencapai tujuan
13
tersebut maka manajemen perusahaan melakukan berbagai fungsi manajerial untuk mengendalikan aktivitas perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian menetapkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut, diperlukan suatu alat dan salah satu alat tersebut adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu pedoman pelaksanaan aktivitas perusahaan yang menggambarkan
taksiran-taksiran
mengenai
penerimaan-penerimaan,
pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dimasa yang akan datang. Anggaran yang berisi rencana-rencana perusahaan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan operasi perusahaan dan hasil aktual dari operasi tersebut akan dibandingkan dengan anggaran untuk mengendalikan jalannya operasi dan menjamin penggunaan sumber daya telah dilaksanakan seoptimal mungkin. Hasil dari pengendalian ini akan digunakan sebagai feedback bagi perencanaan atau pembuatan anggaran pada periode berikutnya. Oleh karena itu setiap individu yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan perusahaan terlebih dahulu harus memahami betul apa itu anggaran (budget) dan manfaat dari anggaran itu sendiri. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam penyebutan anggaran perusahaan, antara lain business budget, profil planning and control, comprehensive budgeting, business budget and control. Pengertian anggaran terus-menerus mengalami perkembangan sehingga terdapat banyak sekali definisi yang digunakan untuk menerangkan istilah anggaran tersebut, akan tetapi pada dasarnya anggaran itu sendiri memiliki pengertian yang hampir sama. Anggaran merupakan perwujudan dari rencana yang dituangkan secara kuantitatif dalam
14
satuan moneter. Anggaran meliputi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan definisidefinisi anggaran menurut para ahli. Menurut Buku Penganggaran Sektor Publik yang telah disesuaikan dengan PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Sony Yuwono dkk, 2005:27) definisi Anggaran adalah “suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk mewujudkan perolehan dan penggunaan sumbersumber organisasi”. Menurut Brigham dan Houston, (2006:511) anggaran (budget) adalah “sebuah rencana yang merinci proyeksi-proyeksi arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu di masa yang akan datang”. Menurut Blocher et al. (2007:446) anggaran (budget) “merupakan rencana
operasi
organisasi
untuk
suatu
periode
tertentu,
anggaran
mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi selama periode tertentu”. Sedangkan pengertian anggaran menurut Darsono dan Purwanti (2008:2) adalah “Rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi, pada umumnya disusun secara tertulis”. Dari beberapa definisi anggaran yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai
15
dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu. 2. Manfaat Anggaran Peranan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kegiatan organisasi karena anggaran mempunyai beberapa manfaat yang besar bagi organisasi tersebut. Darsono dan Purwanti (2008:9) menyatakan dimana kegunaan anggaran ialah “untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja dan untuk mengarahkan perilaku manajer dan karyawan”. Haruman dan Rahayu (2007:5) menyatakan bahwa “beberapa manfaat anggaran dalam proses manajemen suatu organisasi” antara lain: 1. Di bidang perencanaan Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan a. Membantu mengarahkan sumber daya yang ada diperusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan; b. Membantu arah atau menunjang kebijakan perusahaan; c. Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan; d. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia; e. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif dan efisien. 2. Di bidang pengendalian a. Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran;
16
b. Membantu mencegah pemborosan; c. Membantu menetapkan standar baru.
E. Jenis-Jenis Anggaran Anggaran tidak hanya memiliki pengertian dan manfaat, akan tetapi anggaran juga memiliki beberapa klasifikasi atau jenisnya. Dimana anggaran dapat dikelompokkan kedalam beberapa sudut pandang diantaranya sebagai berikut : 1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari : a. Anggaran tetap (Fixed budget), adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama jangka waktu tertentu, dimana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Anggaran ini tidak memungkinkan adanya penyesuaian oleh karena sudah tetap. b. Anggaran variable (flexible budget), adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan. Prinsip dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat normanorma untuk kegiatan yang dikeluarkan. Norma-norma ini merupakan patokan dari pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya pada masingmasing tingkat kegiatan tersebut. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. 2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari :
17
a. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. b. Anggaran Kontiniu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. 3. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari : a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 4. Menurut bidangnya Anggaran terdiri dari anggaran aktivitas operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (master budget). Anggaran tidak merupakan konsolidasi rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan. Anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
18
a. Anggaran biaya operasional (operating budget) merupakan rencana yang mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dibutuhkan dalam aktivitas operasi dan bagaimana cara memperolehnya. dimana anggaran ini untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran ini terdiri dari anggaran produksi,pembelian,personalia dan pemasaran. b. Anggaran keuangan (Financial budget) merupakan rencana yang mengidentifikasi sumber dana dari operasi yang dianggarkan dan rencana penggunaan dana tersebut
selama periode pelaksanaan
aktivitas anggaran. Anggaran ini untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari : anggaran kas masuk dan kas keluar, pendapatan operasi, dan posisi keuangan. Baik anggaran operasi maupun anggaran keuangan pada dasarnya mengkomunikasikan kepada seluruh subunit dan karyawan tentang hasil operasi yang diharapkan dan sumber daya dikomitmenkan untuk hal tersebut. 5. Menurut kemampuan didalam penyusunan anggaran, terdiri dari : a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. b. Anggaran parsial, merupakan anggaran yang disusun secara tidak lengkap. Anggaran yang hanya menyusun bagi anggaran tertentu saja.
19
Misalnya, karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasional. 6. Menurut fungsi, anggaran terdiri dari : a. Anggaran appropriasi (appropritation budget), adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. b. Anggaran kinerja (perfomance budget), adalah anggaran yang disususn berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan) misalnya, nilai untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing – masing aktivitas tidak melampaui batas.
F. Keuntungan dan Kelemahan Anggaran 1. Keuntungan Anggaran Sistem anggaran memiliki biaya dan memerlukan pengorbanan tetapi dibalik pengorbanan itu banyak keuntungan. Keuntungan anggaran antara lain adalah : a. Mempercepat dan mengefesiensikan pencapaian tugas; b. Mengurangi tugas-tugas rutin operational pimpinan sehingga ia lebih terfokus kapada hal-hal yang bersifat jangka panjang dari strategis; c. Meningkatkan daya kopetensi, motivasi dan menimbulkan proses penilaian yang lebih objektif; d. Dapat menilai kemajuan kerja (progress) pencapaian tujuan; e. Dapat mengetahui lebih dini setiap penyimpangan dari tujuan;
20
f. Dapat membedakan antara efisien dan tidak efisien; g. Mengurangi hal-hal yang bersifat kabur, ambivalen atau ambigius; h. Dapat memantapkan pelaksanaan manajemen, pengawasan, akuntansi secara lebih baik; i. Dapat mengarahkan kegiatan kebidang yang lebih menguntungkan; j. Dapat menilai prestasi karyawan atau bagian yang lebih objektif. 2. Kelemahan Anggaran Meskipun begitu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemhan dari anggaran itu sendiri antara lain: a. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh; b. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu
manajer
dalam
melaksanakan
tugasnya,
bukan
menggantikannya; c. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, oleh karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes; d. Anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
21
G. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Setiap organisasi yang ingin bertahan, tumbuh ataupun menginginkan kinerja dalam suatu organisasi dapat berjalan secara lancar memerlukan adanya manajemen yang baik. Dalam menciptakan manajemen yang baik, organisasi tentu saja harus memperhatikan dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik pula. Menurut Daft (2007:7) Fungsi manajemen
adalah
“perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian”. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Perencanaan memiliki pengertian “menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya” (Nafarin, 2007:4). Perencanaan merupakan upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan berhasil dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Sesuai
dengan
fungsi
manajemen,
yaitu
fungsi
perencanaan,
pengorganisaan, pelaksanaan dan pengendalian, anggaran pun demikian. Hal ini disebabkan karena anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Aspek lain yang penting dari perencanaan yang menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Semua belanja membutuhkan dana dan dana merupakan sumber daya langka. Oleh karena itu, penyususnan anggaran harus memperhitungkan berbagai kemungkinan belanja dana yang ada dan menentukan kemungkinan mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Jadi salah satu fungsi anggaran adalah “menentukan rencana belanja dan sumber dana yang ada seefisien mungkin”
22
(Nafirin, 2007:28). Apa yang telah dijelaskan menurut para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa anggaran sangat penting dalam suatu organisasi khususnya berperan sebagai alat perencanaan.
H. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Setiap organisasi ingin mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya dalam organisasi secara efektif dan efisien. Setelah melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya, organisasi juga harus melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan tersebut. Karena berhasil tidaknya kegiatan perencanaan kerja tergantung kepada efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (Controlling). (Nafirin, 2007:30) menjelaskan bahwa “pengendalian berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan”, dengan cara : 1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran); 2. Melakukan tindakan perbaikan bila pandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Oleh karena itu, anggaran dijadikan pegangan sebagai alat pengendalian oleh manajer yang bertanggung jawab menjalankan operasi untuk mengadakan penilaian dari hasil yang dicapainya. Pendapatan yang sesungguhnnya yang diperoleh maupun beban sesungguhnya yang dikorbankan dapat dinilai baik atau buruk bila dikaitkan dengan data yang telah dianggarkan dan perubahan kondisi sejak anggaran disusun. Dengan kegiatan manajemen yang demikian, dapat
23
diketahui apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran ditinjau dari segi
efisiensi.
Hasil
pengendalian
dapat
dipergunakan
sebagai
bahan
pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana anggaran selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.
I. Penganggaran pada Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Barat Semakin banyaknya tuntutan pembangunan otonomi daerah maka setiap kepala SKPD harus dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, tepat dan memadai serta sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Salah satu fungsi kepala unit suatu instansi pemerintahan, disamping sebagai pengguna anggaran tentunya harus dapat merencanakan anggaran yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerahnya. Sedangkan APBD pada dasarnya membuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan umum selama satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dikembangkan Standar Analisis Belanja (SAB), tolak ukur dan standar biaya. Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan indikator kinerja anggaran mikro.
24
1. Pengukuran Kinerja Anggaran Mikro Standar Analisis Belanja (SAB) adalah perkiraan sejumlah alokasi dana untuk berbagai jenis pengeluaran didalam suatu unit kerja. Rencana pengeluaran yang termasuk kategori belanja tidak langsung tersebut yakni SAB rutin dan rencana pengeluaran yang menggunakan anggaran belanja modal disebut SAB modal. Latar belakang dilakukannya standar analisis belanja adalah untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat bagi setiap unit kerja, SAB digunakan untuk melaksanakan prinsip 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas). Secara berkesinambungan dalam SAB mikro ditentukan standar flafon atau batas belanja masing-masing kategori pengeluaran sehingga tercapai nilai yang wajar. 2. Kategori anggaran yang ada di Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi anggaran belanja nonmodal dan belanja modal. a. Belanja Nonmodal Salah satu dari kategori pengeluaran yaitu belanja nonmodal, berbagai hal menyangkut perhitungan belanja kategori nonmodal. 1) Aspek-aspek penting dalam penentuan anggaran unit kerja meliputi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Unit Kerja, Konsep Satuan Ukur, Penentuan biaya rata-rata. 2) Satuan Anggaran atau Memoranda Anggaran Unit Kerja yang meliputi beberapa rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang diajukan oleh masing-masing unit kerja,
25
termasuk unit yang terkecil (bagian/subbagian,seksi/sub seksi) pada setiap unit kerja. 3) Muatan-muatan dalam pengisian status anggaran yang meliputi deskripsi ringkasan unit kerja, tujuan dan sasaran pokok, daftar program, usulan kegiatan, target kinerja, ringkasan anggaran. 4) Penentuan satuan ukur dan belanja unit kerja yang meliputi
estimasi
target
kinerja,
memperkirakan
kebutuhan belanja unit kerja b. Belanja Modal terdiri atas perhitungan-perhitungan antara lain: 1) Variabel-variabel
penentu
kebutuhan
investasi
meliputi
investasi dengan mempertahankan kekayaan yang sudah ada dan investasi yang sifatnya menambah barang modal yaitu dengan cara membeli barang yang baru, cakupan layanan, peningkatan kuantitas investasi, peningkatan kualitas investasi, manfaat dan stabilisasi 2) Kebutuhan belanja modal Untuk
menentukan
besarnya
kebutuhan
belanja
modal
digunakan rumus sebagai berikut : SABӎ = Jumlah Kebutuhan Barang Modal x Harga Pasar/Unit SABӎ = SAB Modal
26
3) Aspek-aspek kelayakan investasi yang meliputi aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek keuangan, aspek ekonomi dan aspek distribusi 3. Penyusunan rancangan anggaran unit kerja Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasal 1 Ayat 1 nomor 4 mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk KPA yang memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi : a. Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD; b. Menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD; c. Melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggungjawabnya; d. Melakukan
pengujian
atas
tagihan
dan
memerintahkan
pembayaran; e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta mempunyai anggaran yang disebut sebagai anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tertuang dalam DPA-SKPD, yang memuat rincian anggaran belanja langsung per kegiatan dapat dilihat pada lampiran 4. Sedangkan Alur pengajuan penyusunan anggaran meliputi beberapa tahap antara lain :
27
1) Pengumpulan data-data berupa kegiatan belanja langsung dari unit Suku Dinas itu sendiri dan unit dinas terkecil yaitu Kecamatan terdiri dari 8 Kecamatan yang ada di Wilayah Jakarta Barat; 2) Data yang telah terkumpul akan saring dan diserahkan ke Pramusrembang dan dilanjutkan ke Musrembang; 3) Data dikirim ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan jenis anggaran dan jenis kegiatan; 4) Penginputan kegiatan dan uraian kegiatan secara on line ke Biro Pusat; 5) Hasil penginputan berupa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran); 6) DPA disetujui oleh kepala unit terkait berupa DPA-RKA dan dilaporkan ketingkat provinsi; 7) Persetujuan dari provinsi setelah ditetapkan dan ditandatangani maka akan adanya SKO. Berdasarkan startegi dan prioritas APBD yang telah disepakati oleh DPRD bersama pemda, selanjutnya TAE membuat kebijakan anggaran unit kerja yang memuat SAB, Penyusunan anggaran standar pelayanan, tolak ukur kinerja, target kinerja, standar biaya, dokumen atau formulir satuan anggaran, dan hal-hal lain yang akan menjadi pedoman dalam penyususnan anggaran unit kerja yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Formulir satuan anggaran merupakan dokumen penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang antara lain memuat pernyataan mengenai visi dan misi unit kerja, deskripsi tupoksi unit kerja, rencana program, dan kegiatan unit kerja berikut tolak ukur dan tarket kinerjanya.
28
Untuk lebih jelasnya alur penyusunan RASK dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut : Gambar 2.1 Siklus Penyusunan RASK S1 RASK Pendapatan
S2
S2A
S3A1
RASK Unit Kerja
S3A
RASK Belanja Adm. Umum S3B2.1 RASK Belanja Operasi dan pemeliharaan STANDA R HARGA & SATUAN PAGU ANGGA RAN
S3B2
S3B1.1
S3B RASK Belanja Modal
S3B1.2
S3
S3B1 RASK Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
RASK Belanja Tdk Tersangka
S3B1.3
S3B1.4 S3C1
RASK Pembiayaan
S3C S3C2
Sumber : Penganggaran Sektor Publik (2005) Keterangan : 1) Unit kerja menentukan bidang, visi, misi, tujuan, sasaran dan tupoksi; 2) Menentukan program; 3) Penyusunan Program per kegiatan;
29
4) Penyusunan anggaran belanja tidak langsung; 5) Penyusunan anggaran belanja langsung per kegiatan; 6) Melakukan rekapitulasi anggaran belanja langsung; 7) Melakukan penyusunan rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung dengan anggaran belanja langsung; 8) Menentukan alokasi belanja tidak langsung untuk kegiatan noninvestasi; 9) Menentukan anggaran pendapatan per kegiatan; 10) Menyusun rekapitulasi anggaran pendapatan; 11) Penyusunan anggaran pembiayaan penerimaan; 12) Penyusunan anggaran pembiayaan pengeluaran; 13) Menyusun rekapitulasi anggaran pembiayaan penerimaan dan anggaran pembiayaan pengeluaran; 14) Penyusunan rekapitulasi anggaran pendapatan, rekapitulasi belanja, dan rekapitulasi pembiayaan.
J. Pengertian Sisa Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dengan adanya penawaran atas harga perkiraan sendiri yang terdapat pada proses pemilihan langsung dan pelelangan umum untuk kegiatan pengadaan barang/jasa maka akan mengakibatkan adanya sisa anggaran dimana sisa anggaran yang ada merupakan sisa pagu anggaran SKPD. Sisa pagu anggaran yang dimaksud adalah sisa lebih atas anggaran yang tidak terpakai lagi setelah adanya penawaran harga perkiraan sendiri. Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 174 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
30
Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebutkan bahwa Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 (2009:17) berbunyi sebagai berikut : - Ayat 1 “Sisa anggaran akibat proses pengadaan barang/jasa dapat dipergunakan untuk pekerjaan tambah pada kegiatan yang bersangkutan dengan biaya maksimal 10 % dari nilai kontrak awal”. - Ayat 2 “Sisa
anggaran
setelah
pelaksanaan
pekerjaan
tambah
pengadaan
barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa administrasi”. – Ayat 3 “Sisa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipergunakan lagi untuk pekerjaan tambahan/dialihkan ke lokasi lain dan segera dilaporkan sebagai sisa mati”. Sesuai dengan penjelasan pasal dan ayat diatas, sisa pagu yang dimaksud adalah sisa anggaran akibat proses pengadaan barang/jasa yang sudah tidak dipergunakan untuk pekerjaan tambah pada kegiatan yang bersangkutan dan lebih disebut dengan sisa mati. Sedangkan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam DPASKPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran tersebut merupakan bagian dari rincian anggaran belanja langsung per kegiatan yaitu belanja modal pengadaan tanaman, dimana rincian anggaran tersebut
31
mencakup biaya perencanaan, pelelangan, pengumuman lelang, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan pengendalian teknis. Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah memiliki penjabaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini bahwa menyebutkan sebagai berikut : •
Ayat 34 mengenai Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat
RKA-SKPD
(2006:7)
adalah
“Dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD”. •
Ayat 55 mengenai Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA (2006:8) adalah “selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”.
•
Ayat 10 mengenai SKPD (2006:5) mempunyai pengertian “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang”.
•
Ayat 27 mengenai Unit Kerja mempunyai pengertian “bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program”.
•
Ayat 61 DPA-SKPD (2006:9)
mempunyai pengertian “Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
32
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran”. Dari apa yang telah dijelaskan diatas maka Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penganggaran yang berisi pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan yang ada dalam unit kerja pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut dituangkan secara rinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) yang disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah serta ditandatangani oleh Kepala daerah sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dan selaku kepala pemerintah daerah yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat-pejabat tertentu yang dimaksud adalah kepala unit kerja yang ada dilingkungan pemerintah daerah dan jajarannya yang bertugas membantu melaksanakan kegiatan pembangunan otonomi daerah. Dari apa yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan Sisa Pagu Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sisa anggaran akibat proses pengadaan barang/jasa yang sudah tidak dipergunakan untuk pekerjaan tambah pada kegiatan yang bersangkutan yang menggunakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang tertuang pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) khususnya biaya pelaksanaan. Sisa pagu anggaran SKPD tersebut masih ada di dalam rekening kas daerah, karena anggaran yang
33
terserap hanya sesuai dengan biaya yang digunakan untuk pembangunan dan penataan yang tertuang dalam surat kerjasama yaitu surat perjanjian pemborongan atau kontrak.
K. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu : Gambar 2.2 Hubungan Antar Variabel PENAWARAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (X)
SISA PAGU ANGGARAN SKPD (Y)
Sumber : diolah Dari kerangka pemikiran di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penawaran harga perkiraan sendiri disebut sebagai variabel bebas atau independent variabel (X) dan sisa pagu anggaran SKPD merupakan variabel terikat atau dependent variabel (Y). Penawaran harga perkiraan sendiri (X) diduga mempunyai pengaruh variabel terikat (Y) yang berupa sisa pagu anggaran SKPD. Dengan Rumus : Y = α + β₁X₁ + e
Pengaruh penawaran harga perkiraan sendiri terhadap sisa pagu anggaran SKPD.
Dimana : X = Penawaran Harga Perkiraan Sendiri Y = Sisa Pagu Anggaran SKPD
34
L. Logika Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian original, dimana tidak mengacu pada penelitian–penelitian sebelumnya tetapi mengacu pada dasar-dasar teori yang mana sudah dijelaskan diatas dan mengacu pada logika–logika yang ada dalam penelitian ini. Logika-Logika Penelitian ini meliputi : 1. Penawaran yang dimaksud adalah penawaran terhadap harga perkiraan sendiri, dimana harga perkiraan sendiri merupakan rencana anggaran biaya yang disusun oleh pejabat dan panitia pengadaan barang/jasa pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung dan pelelangan umum dari unit terkait; 2. Jika penawaran harga perkiraan sendiri rendah maka sisa pagu anggaran SKPD yang diakibatkan dari penawaran harga perkiraan sendiri akan tinggi dan sebaliknya jika penawaran harga perkiraan sendiri tinggi maka sisa pagu anggaran SKPD akan rendah; 3. Penawaran terendah belum tentu menjadi pemenang dalam proses pemilihan langsung maupun pelelangan umum, tingkat penawaran terendah atas penawaran harga perkiraan sendiri yang dimaksud adalah penawaran terendah responsif yaitu penawaran terendah wajar yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku pada saat ini;
35
4. Hasil dari nilai penawaran harga perkiraan sendiri akan dijadikan nilai dalam suatu kesepakatan kerjasama yaitu surat perjanjian pemborongan dan nilai tersebut digunakan untuk biaya kegiatan pembangunan dan penataan jalur hijau serta taman kota di wilayah Jakarta Barat; 5. Sisa pagu anggaran SKPD merupakan sisa lebih anggaran akibat adanya penawaran harga perkiraan sendiri pada saat proses pengadaan barang/jasa, dimana sisa anggaran administrasi yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pekerjaan tambah pada kegiatan penataan dan pembangunan yang bersangkutan.
