BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Sistem dan Prosedur Menurut Hall (2001: 5) menyatakan sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan dengan subsistem-subsitem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:1) sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho Wijayanto (2001:2) system adalah sesuatu yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses. Dan output. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan, komponenkomponen tersebut berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dan saling beerhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran suatu system dapat tercapai Menurut Mulyadi (2001:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang krelikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penangan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan krelikal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar yang terdiri dari
menulis, menghitung, memberi kode,mendaftar, memilih, memindahkan serta membandingkan. Menurut Baridwan (2009:3) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang dilakukan, yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu deapartemen atau lebih, yang disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi yang terjadi. 2.1.2 Pengertian sistem Pengendalian Internal Menurut Romney dan Steinbart (2009:229): “Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization ( COSO ), pengendalian
internal
merupakan
sistem,
struktur
atau
proses
yang
diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi,
keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dapat tercapai. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2008:79), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorongdipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi tersebut lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai,bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Oleh karena itu pengertian pengendalian internal diatas berlaku bagi perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, menurut tujuannya sistem pengendalian internal tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama pengendalian internal akuntansi dan yang kedua sistem pengendalian internal administratif. Pengendalian internal
akuntansi bagian dari sistema pengendalian internal meliputi, struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik untuk menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan
laporan
keuangan
yang
dipercaya.
Pengendalian
internal
administratif meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 2.1.3 Tujuan dan Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal 1. Tujuan Pengendalian Internal Menurut Hall (2007:19) tujuan sistem pengendalian internal adalah : 1) Mengamankan aktiva perusahaan 2) Memastikan akurasi dan keandalan berbagai catatan dan informasi akuntansi 3) Menyebarluaskan efisiensi dalam operasi perusahaan 4) Mengukur ketaatan dengan berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. 2. Unsur- unsur Pengendalian Internal Pengendalian internal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria atau unsur-unsur.
Menurut
Sukrisno
Agoes
(2008:80),
pengendalian
internalterdiri dari lima Unsur
yang saling berkaitan. Lima Unsur
pengendalian internal tersebut adalah: 1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Merupakan suatu suasana organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan suattu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur. Mengidentifikasikan 7 faktor penting untuk sebuah lingkungan pengendalian, antara lain : a) Komitmen kepada intergritas dan nilai etika b) Filosofi dan gaya operasi manajemen c) Struktur organisasi d) Komite audit e) Metode penerapan wewenang dan tanggung jawab f) Praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia g) Pengaruh eksternal 2) Penilaian Resiko (Risk Assessment) Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities) Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan. 4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) Merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. 5) Pemantauan (Monitoring) Merupakan
suatu
proses
yang
menilai
kualitas
kerja
pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Sedangkan Menurut Mulyadi (2001:180) mengemukakan unsur-unsur SPI sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas mengindikasikan perusahan telah memenuhi salah satu unsur SPI.
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi
operasi
adalah
fungsi
yang
memiliki
wewenang
untukmelaksanakan suatu kegiatan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu akuntansi. 2. Sistem
Wewenang
dan
Prosedur
Pencatatan
yang
Memberikan
Perlindungan yang cukup terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, dan Biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya transaksi tersebut. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat keandalan yang tinggi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik juga menghasilkan informasi yang teliti dan cepat
dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pihak yang berwewenang, pada dokumen sumber atau dokumen pendukung setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian, karena setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwewenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian keandalanya. Formulir atau dokumen yang dibuat harus menjelaskan kegunaan, pembuatan, jumlah salinan atau rangkap, yang dituju yang menyetujui, serta informasi yang tertulis didalamnya. Selain itu, setiap dokumen atau formulir harus mempunyai ciri-ciri khusus. 3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Pembagian tanggung jawab fungsional, dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan dengan baik jika tidak diciptakan cara untuk menjaminpraktik yang sehat dalam pelaksanaanya.adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaianya harus dipertanggung jawabkan oleh phak yang berwewenang
2) Pemeriksaan mendadak (spot check). Hal ini akan mendorong kaaryawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa campur tangan atau unit organisasi lain 4) Perputaran jabatan 5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas mengecek unsur unsur SPI yang lain. 4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya ada beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu : 1) Seleksi calon karyawan berdasarkan yang dituntut oleh pekerjaannya. 2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan pengembangan pekerjaannya
2.1.4 Pengertian Kas dan Sistem Penerimaan Kas 2.1.4.1 Pengertian Kas Kas adalah aktiva yang paling liquid dan merupakan standar alat pembayaran serta sebagai dasar ukuran dari seluruh komponen laporan keuangan (Kieso,2007:314) Menurut IAI, seperti pada Standar Akuntansi Keuangan (2011, pasal 2), “Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.”
Kas merupakan alat pembayaran yang sah. Memiliki 2 kriteria, yaitu 1. Tersedia, berarti kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan seharihari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. 2. Bebas, setiap item dapat diklasifikasikan sebagai kas, jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. 2.1.4.2 Sistem Penerimaan Kas Menurut Mulyadi (2008:439), sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Penerimaan kas perusahaan berasal dari
dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. 1. Sistem Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai Menurut Mulyadi (2008:440) Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli, setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan :
Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check.
Penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit, yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas.
1) Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai di bagi menjadi tiga prosdur yaitu : a. Prosedur Penerimaan kas dari Over-the Counter Sale
Dalam penjualan tunai ini pembeli dating ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan di beli, melakukan pembayaran d kasir dan kemudian menerima barang yang dibeli. Penerimaan Kas dari Over-The Counter Sale dilakukan melalui prosedur berikut ; -
Pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga (sales person) di bagian penjualan.
-
Bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
-
Bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
-
Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.
-
Bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank
-
Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan.
-
Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas.
b. Prosedur Penerimaan Kas dari COD sale Cash-On-Delevery sale (COD sale) adalah transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sale melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut :
-
Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos
-
Penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sale di kantor pos
-
Kantor pos mengirim barang dan formulir COD sale sesuai dengan intruktri penjual kepada kantor pos penerima
-
Kantor pos penerima,pada saat di terimanya barang dan formulir COD sale memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD sale
-
Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sale. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli, dengan diterimanya kas dari pembeli
-
Kantor pos penerima memberitahukan kantor pos pengirim bahwa COD sale telah dilksanakan
-
Kantor pos pengirim memberitahukan penjual COD sale telah
selesai
dilaksanakan,
sehingga
penjual
dapat
menggambil kas yang diterima dari pembeli c. Penerimaan Kas dari Credit Card Sale Sebenarnya Credit Card bukan merupakan suatu tipe penjualan namun satu cara pembayaran bagi pemberi dan sarana penagihan bagi penjual, yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Credit
card dapat merupakan sarana pembayran bagi pembeli, baik dalam over=the-counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Credit Card atau yang biasa disebut dengan kartu kredit dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu : -
Kartu kredit bank (bank card)
-
Kartu kredit perusahaan (company card)
-
Kartu kredit bepergian dan hiburan (travel dan entertaiment card)
2) Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: a. Fungsi penjualan b. Fungsi kas c. Fungsi gudang d. Fungsi pengiriman e. Fungsi akuntansi Fungsi Penjualan. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.
Fungsi kas. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Fungsi Gudang. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut kebagian pengiriman. Fungsi Pengiriman. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi Akuntansi. Dalam transaksi penerimaan kas, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. 3) Informasi yang Diperlukan oleh Manajemen Informasi yang umunya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: a. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. c. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. d. Nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umunya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. e. Kuantitas produk yang dijual
f. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan g. Otorisasi pejabat yang berwenang 4) Dokumen yang Digunakan Dokumern yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: a. Faktur penjualan tunai b. Pita register kas (cash register tape) c. Credit card sale slip d. Bill of lading e. Faktur penjualan COD f. Bukti setor bank g. Rekapitulasi harga pokok penjualan Faktur Penjualan Tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Faktur penjualan tunai diisi oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke dalam jurnal penjualan. Pita Register Kas ( Cash Register Tape). Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoprasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan
merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Credit Card Sales Slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kaertu kredit dan diserahkan kepada perusahaan. Bill Of Lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Faktur Penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Tebusan faktur penjualan COD diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan. Bukti Setor Bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan hasil penjualan tunai ke bank . Rekap Harga Pokok Penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode (misalnya satu bulan). Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. 5) Catatan Akutansi yang Digunakan
Catatn akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah : a. Jurnal penjualan b. Jurnal penerimaan kas c. Jurnal umum d. Kartu persediaan e. Kartu gudang 6) Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: a. Prosedur order penjualan b. Prosedur penerimaan kas c. Prosedur penyerahan barang d. Prosedur pencatatan penjualan tunai e. Prosedur penyetoran kas ke bank f. Prosedur pencatatan penerimaan kas g. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan 7) Unsur Pengendalian Internal Penerimaan Kas dari Penjualan Tunai Unsur pengendalian iternal yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah:
a. Organisasi -
Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas
-
Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi
-
Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman dan fungsi akuntansi.
b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan -
Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.
-
Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhakan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.
-
Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit
-
Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.
-
Pencatatan kedalam buku jurnal dotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai.
c. Praktik yang Sehat -
Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaianya
dipertanggung
jawabkan
oleh
fungsi
penjualan. -
Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya
-
Penghitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal.
2. Penerimaan Kas dari Piutang 1) Pengertian Menurut Mulyadi (2008:449) Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur dan jasa biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk dari perusahaan tersebut dijual melalui penjualan kredit. Dalam perusahaan tersebut penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya sumber penerimaan kas yang relatif kecil. Dalam perusahaan dagang, seperti toko pengecer, sumber penerimaan kas terbesar berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan:
-
Debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank (giro bilyet), juka perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur, yang ceknya atas nama perusahaan (bukan atas unjuk), akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan akan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindah bukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan.
-
Kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh.
Penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara sepert : -
Melalui penagihan perusahaan
-
Melalui pos
-
Melalui lock-box collection plan
Diantara berbagai cara penagihan piutang tersebut, penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama, yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran diatas cek. Dengan atas nama ini perusahaan akan menjamin menerima kas dari debitur, sehingga akan kecil kemungkinan orang yang tidak berhak tidak dapat menggunakan cek yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadi.
2) Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkai dalam penerimaan kas dari piutang adalah: a. Fungsi sekretariat b. Fungsi penagihan c. Fungsi kas d. Fungsi akuntansi e. Fungsi pemerikasa internal Fungsi Sekretariat. Dalam [enerimaan kas dari piutang, fungsi sekretariat bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan (remittence-ad vice) melalui pos para debitur perusahaan. Fungsi akuntansi bertugas daftar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari bagian debitur. Fungsi Penagihan. Jika perusahaan melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur melalui penagihan perusahaan,fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang di tagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Fungsi Kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat (jika penerimaan kas dari piutang melalui pos) atau dari fungsi penagihan (jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan). Fungsi kas bertanggung jawab untuk menyetorkan kas dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh.
Fungsi Akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang di dalam kaertu piutang. Fungsi Pemeriksa Internal. Dalam penerimaan kas dari piutang pemeriksa internal bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Disamping itu fungsi pemeriksaan internal bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank, untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 3) Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah: a. Surat pemberitahuan b. Daftar surat pemberitahuan c. Bukti setor bank d. Kuitansi Surat
Pemeberitahuan.
memberitahukan
Dokumen ini
maksud
pembayaran
dibuat yang
oleh debitur untuk dilakukannya.
Surat
pemberitahuan biasanya berupa tebusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur, yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari
piutang, surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang pada kartu piutang. Daftar Surat Pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat olef fungsi sekretariat atau fungsi penagih. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilakukan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Jika penerimaan kas dari piutang dilakukan oleh fungsi penagih perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagih. Bukti Setor Bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank, bersama dengan penyetorsn kas dari piutang ke bank. Bukti setor bank di serahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi, dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Kuitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka.
4) Unsur Pengendalia Internal Penerimaan kas dari Piutang Unsur pengendalian internal dalam penerimaan kas dari piutang adalah a. Organisasi -
Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihdan fungsi penerimaan kas.
-
Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi
b. Sistem otorisasi dan Prosedur Pencatatan -
Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (giro bilyet)
-
Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi.
-
Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur.
c. Praktik yang Sehat -
Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor ke bank dengan segera
-
Para penagih dan kasir harus diasuransikan
-
Kas dalam perjalanan ke bank (baik yang ada ditangan bagian kasa maupun ditangan penagih perusahaan) harus diasuransikan.
2.1.5
Pengertian Rekening Berjalan
Rekening berjalan adalah rekening pelanggan yang tidak mempunyai tunggakan (rutin) yang periode pembayarannya tidak melebihi tanggal 20 yaitu pada tanggal 06 samapai 20 setiap bulanya 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Octaviani sefti fadjariya “ Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Rekening Berjalan Pada PT. PLN (Persero) UPJ Sumberlawang” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan pada PT. PLN (Persero) UPJ Sumberlawang, serta mengevaluasi kelebihan dan kelemahan siatem pengendalian intern penerimaan kas dari rekening berjalan pada PT. PLN (Persero) UPJ Sumberlaawang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitin ini adalah teknik analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian dari octaviani sefti fadjariya, bahwa sistem pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan pada PT. PLN (Persero) UPJ Sumberlawang sudah cukup baik. Antara penelitian yang dilakukan oleh octaviani sefti fadjariya dan penelitian ini, memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dikaji.
Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan obyek penelitian yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh octaviani sefti fadjariya lokasi penelitian di PT. PLN (Persero) UPJ Sumberlawang, objek penelitiannya menekankan pada kelebihan dan kelemahan dari sistem pengendalian intern penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan. Sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitian di PT. PLN (Persero) Area Bali Selatan yang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 2 Denpasar objek penelitiannya mengevaluasi pengendalian internal penerimaan kas dari pembayaran rekening berjalan. Sedangkan persamaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada teknik analisis data yang digunakan yaitu teknis analisis deskriptif dengan memaparkan atau menjelaskan masalah yang diteliti.
