BAB II I. PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman

BAB II I. PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil dari pekerjaan pemikiran manusia yang menalar. 36 Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)

dapat

dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampun intelektual manusia. McKeough and Stewart mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreavitias manusia yang memiliki manfaat ekonomi. 37 Definisi lain mengenai hak kekayaan intelektual adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas konstribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang sifatnya khusus. 38 Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan kepada pemikiran bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan menggunakan kemampuan intelektual berupa gagasan yang diwujudkan secara konkret, kemudian diperbanyak secara luas sehingga mempunyai nilai ekonomis, karena terlibat dalam aktivitas komersial. Terciptnya invensi-invensi baru di bidang teknologi, pada ahkhirnya akan

36

OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.9 37 McKeough and Stewart, Intellectual Property in Australia, (Australia : Butterworths, 1997), hal.1 38 Lyle Glowka, A Guide to The Convention on Biological Diversity, (Environmental Poolicy and Law Paper No. 30, II UUCN- The World Concervation Union, 1994), hal.87

Universitas Sumatera Utara

meningkatkan taraf hidup masyarakat karena invensi yang telah dihasilkan memiliki manfaat secara ekonomis. 39 Hak kekayaan intelektual terdiri dari beberapa jenis yang dapat digolongkan dalam kelompok hak cipta (Copy Rights) dan hak kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights). 40 Hak cipta dibagi 2 yaitu hak cipta dan hak yang berkaitan atau sepadan dengan hak cipta (neighbouring rights). Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa

varietas tanaman adalah

sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman Pengaturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman (new varities of plants protection) merupakan perkembangan dari segi hukum yang ingin

39

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1997), hal.23 40 Redaksi, Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual, Kompas, Jakarta, 19 Pebruari 2010, hal.1, diakses dari www.kompa.co.id tanggal 28 Juni 2010.


menciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide berupa konsep hak yang baru. 42 Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan, 43 yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu varietas tanaman baru yang bersifat unggul. Pemuliaan tanaman dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman yang sudah ada, atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik. Pada dasarnya pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. 44 Dalam rangka melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, maka harus dipenuhi hal-hal berikut : 1. Adanya keragaman genetik 2. Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen 3. Konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas 4. Mekanisme penyebarluasa hasilnya kepada masyarakat. 45

42

Muhammad Djumhana, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), hal.111 43 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 44 Amrin Makmur, Pengantar Pemuliaan Tanaman, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal.11 45 Hasan Basri Jumin, Op.Cit, hal.63


Setelah memperoleh keanekaragaman genetik melalui proses perkawinan tanaman, maka dibuatlah suatu tindakan isolasi atau pemisahan antara suatu spesies dan diadakan pengembangan secara terpisah antara genotipe yang terpilih. Pengujian dan penelitian dipelrukan untuk memilih genotipe, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran fenotipe individu atau kelompok individu sejenis. Penilaian terhadap ragam genotipe dilaksanakan dengan perkawinan tanaman untuk memperbanyak. Kemurnian gen diperoleh melalui teknik pengawan yang ketat untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari komponen lingkungan sekitar. Secara sederhana kegiatan pemuliaan tanaman dapat digambarkan sebagai berikut : MENIMBULKAN KERAGAMAN GENETIK

ISOLASI MEMBUAT PERKAWINAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN

MENYEBAR LUASKAN Sumber : Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal.64 PERBANYAKAN

Secara umum tujuan utama dari pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan varietas tanaman yang lebih baik dengan cara memperbaiki sifat-sifat


tanaman, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi tujuan akhir adalah sektor ekonomi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya nilai dan jumlah hasil pertanian yang akan diperoleh, maka keuntungan yang lebih besar juga dapat diperoleh. Tujuan dari pemulian tanaman dapat tercapai apabila varietas baru yang dihasilkan oleh pihak pemuliaan tanaman dapat tercapai apabila varietas baru yang dihasilkan oleh pihak pemulia tanaman besar-besar dapat digunakan para petani. Kegiatan pemuliaan dalam bidang pertanian bertujuan untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan Penemuan bahan pangan baru ( diversifikasi menu ) Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil Peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik Peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan energi tinggi Perbaikan terhadap kandungan racun Ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan tempat penyimpanan. 46

Dalam proses pemulian tanaman, yang menjadi subjek yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah pihak pemulia yaitu orang-orang yang menjadi objek dalam pemulian tanaman adalah varietas tanaman. Pengertian dari varietas tanaman dapat dirumuskan sebagai berikut . Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 47

46

Hasan Basri Jumin, Dasar-Dasar Agronomi (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994),

47

OK Saidin, Op.Cit, hal.78

hal.65


Hal penting yang turut menunjang perkembangan di bidang pemuliaan tanaman adalah adanya investasi dana. Berkaitan dengan kegiatan investasi akan memberikan suatu hak eksklusif berupa hak pemulia (breeder’s rights ) kepada para pemulia tanaman, dengan tujuan untuk : 1. memberikan kesempatan kepada para pemulia termasuk lembaga pemerintahan, untuk mendapatkan suatu pengembalian yang wajar dari dana yang telah mereka keluarkan selama proses pemuliaan 2. memberikan instensif untuk melanjutkan atau menambah investasi dimasa mendatang 3. mengakui hak moral dari inventor ( pihak pemulia yang bersangkutan ) dan hak ekonomi sebagai imbalan atas hasil usahanya. 48 Keberadaan inventor modal dalam rangka pengembangan pemuliaan sangat penting, untuk itu investor pada umumnya akan meneliti seberapa jauh perlindungan yang akan diberikan bagi hasil penelitian. Hal ini disebabkan karna menyangkut sejumlah dana yang akan dikeluarkan bagi penelitian dan pengembangan varietas baru tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Tidak adanya jaminan pengembalian keuntungan dari investasi yang akan ditanamkan akan kelemahan keinginan para investor. Oleh karena itu, maka perlindungan hukum terhadap varietas tanaman perlu diberikan, agar para investor tidak ragu menanamkan modalnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan varietasvarietas tanaman baru yang lebih baik dan unggul. Perlindungan hukum di bidang pertanaian sudah lama dibutuhkan karena melalui proses pemuliaan tanamant elah diperoleh hasil yang sangat berarti berupa

48

Nina Nuraini, Perlindungan Hak MilikIntelektual Varietas Tanaman(Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal.81


benih tanaman yang bersifat unggul. Dengan adanya proses yang dipengaruhi penyerbukan dan seleksi tanaman, manusia dapat mempengaruhi sifat-sifat varietas tanaman dan bahkan menciptakan varietas tanaman yang baru. Akan tetapi untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru atau unggul, diperlukan banyak waktu, usaha dan dana yang cukup besar, sehingga jika tidak ada perlindungan hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakpuasan bagi para pemulia tanaman. Sebagaimana halnya bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual lainnya, peraturan tentang hak pemulis (bredder’s rights) berusaha untuk mendapatkan keseimbangan antara kepentingan pihak yang menghasilkan varietas tanaman dengan pengguna atau konsumen dari jenis varietas tanaman maupun hasil panen dari varietas tanaman tersebut. Apabila perlindungan hukum tidak diberikan, maka perusahaan benih akan mengalami kerugian disebabkan tidak adanya investasi dana dalam yang besar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan jenis varietasvarietas tanaman tanaman baru. Secara alamiah setiap varietas tanaman dapat dengan mudah diproduksi ulang, sehingga tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, memudahkan pihak ketiga menjual hasil dari varietas tanaman dengan harga rendah tanpa harus melakukan investasi dana yang besar untuk kegiatan pemuliaan. Hak pemulia yang diberikan untuk perlindungan terhadap varietas tanaman berbeda dengan hak paten, dimana hak paten diberikan untuk melindungi suatu invensi dibidang industri yang terbentuk karena tindakan manusia dan karenanya dapat diteliti dan diproduksi ulang secara identik sedangkan hak pemulia diberikan


untuk melindungi suatu produk alam yang sulit dijelaskan dan seringkali berulang secara tidak sama (identik) dan manusia hanya dapat mempengaruhinya saja. Pada dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan terhadap varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau jika sudah pernah diperdagangkan maka jangka waktunya tidal lebih dari setahun dan jika sudah diperdagangkan di luar negeri, jangka waktunya tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. 49 Varietas tanaman dianggap unik apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), varietas tanaman dapat dibedakan secara jelas dengan varietas tanaman lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum. 50 Varietas tanaman dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau yang penting pada varietas tanaman terbukti seragam, meskipun hasil yang diperoleh bervariasi sebagai akibat daricara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. 51 Varietas tanaman dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang dan untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. 52

49

Pasal 2 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2000 51 Pasal 2 ayat (4) UU No. 29 Tahun 2000 52 Pasal 2 ayat (5) UU No. 29 Tahun 2000 50


Maksud dari varietas tanaman yang diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tanaman harus tetap stabil dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan atau stek. Varietas tanaman yang diberikan perlindungan hukum harus mendapat penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas tanaman yang bersangkutan dengan ketentuan : 1. Nama varietas tanaman tersebut tetap dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis. 2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas 3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan didaftarkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 4. Apabila penanam tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru 5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. 6. Nama varietas yang diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 53 Varietas tanaman yang baru dapat dikembangkan melalui 2 cara yaitu melalui pemuliaan tanaman secara klasik dan melalui bioteknologi, misalnya melalui proses rekayasa genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika juga akan mendapatkan perlindungan dengan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), akan tetapi proses/metode untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru akan dilindungi dengan hak paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Pemulia tanaman yang menginginkan perlindungan hak Penemu Varietas Tanaman

53

Pasal 2 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2000


dan hak paten sekaligus tidak dapat secara langsung memperoleh kedua hak tersebut. Pemberian perlindungan dengan hak paten akan lebih diutamakan, hal ini disebabkan karena faktor kebaruan (novelty) pada hak paten lebih sulit diperoleh jika dibandingkan dengan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Proses pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dapat dilindungi kerahasiaannya dengan menggunakan ketentuan rahasia dagang. Perkembangan terhadap pengakuan hak pemulia memberikan keuntungan yang besar bagi para pemulia tanaman, keuntungan semakin bertambah dengan perubahan pada hak paten yang telah diperluas

cakupannya. Hak paten

telah

memungkinkan adanya hak monopoli atas gen-gen secara individual bahkan juga atas sifat-sufat genetis. Hak tersebut memungkinkan adanya tuntutan ganda (multiple claim), yang tidak hanya meliputi seluruh tanaman tetapi juga bagian-bagian tanaman dan prosesnya. 54 Perlindungan HAKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama di satu sisi dan di sisi yang lain pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HAKI tidak memberikan kekuasaan tanpa batas untuk menyediakan sumber genetik tanaman bagi industri, akan tetapi

54

Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Inelektual Property Rights, Kajian Komperatif Hukum Paten, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), hal.43


meskipun demikian adanya HAKI sangat membantu dan diperlukan. Adanya HAKI tidak hanya berguna untuk membedakan, tetapi juga untuk menyebarkan ide dan plasma nutfah, dimana plasma nutfah merupakan sumber daya yang menjadi bahan utama dalam proses pemuliaan tanaman. Kedua tindakan tersebut sangat dibutuhkan oleh industri perbenihan dan para pihak lain yang memberi perhatian bagi kegiatan pemuliaan tanaman. 55 Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. 56 Plasma nutfah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kultivar merupakan sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciri-ciri khas tumbuhan induknya, seperti bentuk, rasa buah, warna dan ciri khas lainnya. 57 Perlindungan terhadap varietas tanaman

berupa bentuk hak pemulia

diharapkan harus mampu : 1. Menjamin terpenuhinya sebanyak mungkin kebutuhan petani akan benih yang bermutu secara berkesinambungan dan merata di seluruh wilayah pertanaman secara spesifik. 2. Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri perbenihan dan mendorong invensi serta pengembangan varietas-varietas baru tanaman sebanyak mungkin oleh masyarakat. 3. Mendorong perluasan lapangan kerja baru di bidang pertanian dan meningkatkan kegiatan teknologi pemuliaan oleh masyarakat. 4. Menjamin perkayaan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah. 55

OK Saidin, Op.Cit,hal.81 Ibid, hal.82 57 Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Obat Tradisional, Pangan, dam Kerajinan Indonesia, (Bandung : Univeristas Padjajaran, 2001), hal.47 56


5. Mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani. 58

B. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman. Pada defenisi hak pemulia ataupun hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui hak pemulia merupakan hak yang bersifat eksklusif. Secara prinsip, keeksklusifan

hak pemulia meliputi

kewenangan pemulis untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk

tujuan

propagasi,

mengiklankan,

menawarkan,

menjual

atau

memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan kegiatan dalam proses pemuliaan tanaman. Adanya hak eksklusif bagi pemegang hak perlindungan mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan apapun yang bersifat komersil terhadap varietas tanaman yang telah dilindungi, tnpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Sebagaimana diketahui bahwa hak pemulia (varietas baru tanaman) merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif. Secara prinsip eksklusif varietas hak pemulia meliputi kewenangan pemulia untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mecabang untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut. 59 Adanya hak eksklusif bagi pemegang hak pemulia mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial terhadap

58 59

Ibid, hal.49 Andriana Krisnwati dan Gazalba Saleh., Op.Cit,hal. 57


varietas tanaman yang telah dilindungi tanpa persetujuan pemegang hak bersangkutan. Hak eksklusif yang dimiliki melalui hak pemulia dibatasi oleh kegiatankegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Adapun kegiatan kegiatan yang dianggap tidak melanggar adalah : 1. Menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil. 2. Menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru. 3. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hakhak ekonomi dan pemegang hak PVT. 60 Berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki, maka pemegang hak pemulia atau hak PVT dapat mengalihkan hak perlindungan kepada pihak lain yang dianggap mampu melaksanakannya. Pengalihan hak kepada

pihak lain dilakukan melalui

lisensi yang diatur berdasarkan UU PVT dimana pemberian lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi. Berbeda dengan pengalihan hak PVT melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan undangundang, 61 dimana kepemilikan hak juga mengalami peralihan, pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kepemilikan hak PVT tetap berada pada pemegangnya, tidak dialihkan kepada

60

Ibid, hal.58 OK Saidin, Op.Cit,hal.38

61


pemegang lisensi. Dengan demikian, pemegang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi, harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, yang harus menerangkan hak apa saja yang berpindah kepada pemegang lisensi selama jangka waktu sesuai dalam perjanjian lisensi. Pemegang hak PVT yang akan membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga lainnya, hanya boleh mengalihkan hak yang belum diberikan lisensi. Pemegang hak PVT wajib memberitahukan kepada para pemegang lisensi atas pemberian lisensi baru. Selain lisensi yang diperoleh berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam UU PVT juga diatur mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib terjadi kerana keputusan pemerintah, mislnya untuk mengatasi kelangkaan pangan di musim kemarau, maupun atas dasar permohonan pihak lain karena tidak dilaksanakannya hak PVT. Surat perjanjian yang dilakukan oleh pemberi lisensi hak pemulia kepada penerima lisensi maupun lisensi wajib, harus didaftarkan ke kantor PVT di lingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pendaftaran surat perjanjian lisensi sekaligus merupakan pencatatan hak yang mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.

C. Sifat Kebendaan Pada Perlindungan Varietas Tanaman. Sifat yang terdapat pada hak kebendaan merupakan sifat yang absolut sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, mempunyai droit de suit (hak yang mengikuti), memiliki sistem bahwa hak terdahulu tingkatannya lebih tinggi


daripada hak yang lahir kemudian, memiliki droit de preference (hak

terlebih

dahulu), gugatnya disebut gugat kebendaan, hak kebendaan ini dapat dipindahkan sepenuhnya, mempunyai jangka waktu

yang tidak terbatas dan memberikan

wewenang yang luas bagi pemiliknya. 62 Sifat kebendaan sebagai hak yang absolut juga terdapat pada hak perlindungan terhadap varietas tanaman. Hak PVT atau hak pemulia merupakan hak yang diberikan

negara kepada

orang atau badan hukum tertentu yang telah

menghasilkan invensi atau suatu penemuan jenis varietas tanaman yang baru. Dalam hal ini, hak pemulia mengandung sisfat yang eksklusif dan aspek monopoli selama hak pemulis masih dikuasai oleh pihak pemulia sebagai pemilik atau pemegang hak PVT. Oleh karena itu maka para pemulia dapat mempertahankan haknya terhadap siapapun. Akan tetapi, sifat absolut yang terdapat dalam hak pemulia dibatasi dengan fungsi sosial, seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 UU nomor 29 Tahun 2000, yaitu : 1. Menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk komersil. 2. Menggunakan varietas yang dilindungi untuk

kegiatan penelitian, pemuliaan

tanaman dan perakitan varietas baru.

62

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, (Bandung : Alumni, 1997), hal.43


3. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak hak ekonomi dari pemegang hak PVT. Hak perlindungan terhadap varietas tanaman juga memiliki droit de suit, dimana hak perlindungan atau hak

pemulia akan terus

melekat pada varietas

tanaman yang dilindungi dimana pun varietas tenaman tersebut berada. Pemulia tanaman yang memiliki atau memegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk memperbanyak varietas yang telah dihasilkan, akan tetapi hak perlindungan akan tetap melekat pada varietas tanaman walaupun yang memperbanyak bukan pemegang hak PVT. Pada hak perlindungan terhadap varietas tanaman terdapat kemungkinan untuk melakukan gugat kebendaan, hal ini terjadi apabila pihak pemulia tanaman sebagai pemilik hak PVT merasa dirugikan pleh pihak pain yang dihasilkan pihak pemulia mempunyai manfaat secara ekonomi, karena itu penggunaan varietas tanaman yang telah dilindungi tanpa adanya sautu persetujuan dari pemilik hak dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Seorang pemulia tanaman

yang tidak

melaksanakan hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang dimilikinya, dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui lisensi atau perjanjian yang disepakati bersama. Hak perlindungan terhadap varietas tanaman memberikan wewenang yang luas bagi pemegang hak, sehingga yang bersangkutan dapat

mengalihkan

atau

menguasakan hak yang dimilikinya kepada pihak lain. Adapun yang membedakan


sifat kebendaan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dari hak kebendaan lainnya adalah hak perlindungan terhadap varietas tanaman tidak memiliki sisfat hak kebendaan lain berupa hak yang terjadi lebih dahulu, tingkat hak yang telah ada lebih tinggi dari hak yang beru, serta sifat yang berhubungan dengan jangka waktu yang terbatas.

D. Hukum Dasar Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Di negara lain, seperti Amerika, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, telah dikenal adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Peraturan tersebut berlaku tahun 1930 bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Dan di Eropa, Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman dan hasilnya telah dikenal sejak abad ke-16. Pada tahun 1961,beberapa negara di dunia telah menyepakati suatu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman, kesepakatan internasional termuat dalam International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, yang lebih dikenal dengan istilah UPOV. UPOV merupakan akronim dari Union International pour la protection des obtentions vegetale. 64 Di Indonesi,

64

Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta 24-27 September 2001.


perlindungan terhadap varietas tanaman sudah mulai diatur sejak tahun 1989 yaitu dalam peraturan HAKI di bidang hak paten. Pada Undang-Undang Paten Tahun 1989 disebutkan bahwa perlindungan paten tidak dapat diberikan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman, khususnya bagi komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. 65 Pada tahun 1997, Undang-Undang Paten tersebut mengalami amandemen yaitu berupa pencabutan atau penghapusan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Sehingga pada Undang-Undang Paten 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan berupa hak paten. Amandemen

terhadap

Undang-Undang Paten

terjadi

sebagai

akibat

keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi ketentuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), dimana dalam ketentuan TRIPs pada Pasal 27 ayat (3) huruf b diatur bahwa : However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patens or by an effective sui generis system or by any combination thereof. 66 Berdasasrkan ketentuan TRIPs, disebutkan bahwa TRIPs mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif (misalnya melalui pemberian hak pemulia), ataupun dengan kombinasi antara sistem

65 66

Pasal 7 huruf c UU Paten Tahun 1989 Andriana Krisnawati, Op.Cit, hal.23


perlindungan paten dan sistem

sui generis. 67 Meskipun Undang-Undang Paten

Tahun 1997 telah mengizinkan pemberian perlindungan paten terhadap tanaman, namun Undang-Undang Paten 1997 tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek-aspek yang terdapat pada varietas baru tanaman. Perlindungan terhadap varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat terus dilakukan, dengan alasan : 1. Pemegang paten akan memiliki kewenangan secara prinsip untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, dengan konsekuensi akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar akan semakin kuat. 2. Pemuliaan yang berdasarkan pada perlindungan varietas tanaman akan tersingkir, yakni ketika perlindungan paten tidak mendukung jenis invensi yang dihasilkan oleh petani tradisional tidak dimintakan paten dan digunakan secara bebas diantara kelompok petani tersebut. 3. Pemberian paten memiliki sifat akan adanya hak monopoli pada benih dan/atau tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benuh yang penting. 4. Pemberian paten akan mendukung standarisasi yang lebih tinggi serta memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal sehingga akan mengikis keanekaragaman hayati. 5. Pemberian paten juga mendukung bertambahnya kecenderungan monopoli pada pemilikan tanah dan industri benih, yang memungkinkan petani kecil dan pemulis tradisional merasakan dampak terburuk. 68 Selain perlindungan dengan hak paten, pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan sejak tahun 1990 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan

67

Sui Generis diartikan sebagai mempunyai sifat yang tersendiri, sifat khas dari sesuatu. Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal.553 68 Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten, (Bandung : Tarsito, 1994), hal.52.


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan bahwa : 1. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah 2. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya. 3. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah. 4. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun1992 tidak mengatur adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman, sehingga para pemulia tanaman tidak mengetahui keuntungan/manfaat yang diperoleh apabila varietas temuannya diperbanyak atau dijual, dan apa sanksi bagi pihak yang menjual atau menggunakan varietas temuanya tanpa persetujuan dari pihak pemulia untuk tujuan komersial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru. Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1995 tentang

Pembenihan Tanaman yang menyatakan

bahwa Menteri

memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan. Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan Undang-Undang


Nomor 29 Tahun 2000, dimana Undang-Undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Latar belakang lahirnya Undang-Undang varietas tanaman yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan sekaligus konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya menandatangani kesekapatan GATT/WTO 1994, dimana salah satu ketentuannya memuat mengenai kesepakatan TRIPs (Trade Aspects if Intellectual Property Rgihts). Keikutsertaan Indonesia meratifikasi kesepakatan TRIPs, mengakibatkan Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang HAKI dengan persetujuan TRIPs yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Selain itu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman ini akan meningkatkan minat dan peran serta serta baik secara perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman baru yang unggul, karena para pemulia atau pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman akan memiliki hal tertentu yang memiliki perlindungan hukum secara memadai.

E. Proses Pendaftarn Hak Perlindungan Varietas Tanaman 1. Subjek Hukum Yang Dapat Melakukan Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman


Kegiatan pemuliaan tanaman di Indonesia terbuka terhadap semua pihak, baik perorangan maupun badan hukum dari instansi pemerintah dan pihak swasta. Keterbukaan peluang dalam kegiatan pemuliaan tanaman bagi pihak swasta perlu dilakukan, mengingat tingginya tingkat kebutuhan terhadap varietas tanaman dari berbagai komoditi yang sampai saat ini masih belum dapat terpenuhi. Varietas tanaman yang selama ini terbentuk lebih banyak dihasilkan oleh para pemulia tanaman yang berasal dari instansi pemerintah dan dari kalangan perguruan tinggi, sehingga jumlah masih terbatas. Sedangkan pihak swasta yang terlibat pada umumnya lebih tertarik untuk menghasilkan Menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman yang bersifat komersial (commercial variety) seperti tanaman jagung hibrida, sayuran dan buahbuahan semusim, bahkan ada pula industri benih yang hanya melakukan perbanyakan dari Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebutkan bahwa

varietas tanaman adalah


sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman yang telah ada. Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) secara tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) hanya dapat diajukan untuk suatu varietas tanaman, dimana permohonan dapat diajukan oleh : 1. Pemulia Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20\9 Tahun 2000 yaitu : a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus b. Berdasarkan persentase


c. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus d. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus yang bersarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan pemberian imbalan sama sekali tiak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman. Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berkewajiban untuk : a. Melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia b. Membayar biaya tahunan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia. 69 Akan tetapi, ketentuan dapat dikecualikan apabila dalam melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)-nya seorang pemulia mendapatkan kendala baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) apabila pihak pemulia sebagai pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. 2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia aau yang memesan varietas dari pemulia

69

Pasal 9 ayat (1) UU Np. 29 Tahun 2000


Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang

baru. Kerjasamana antara kedua belah pihak dituangkan dalam

perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiataan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. 3. Ahli waris Pihak ahliw aris dapat merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. Dalam mengajukan permohonan pendapatan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), seorang ahli waris harus membawa serta dokumen resmi sebagai bukti bahwa dirinya benar merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. 4. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia. Mereka dapat membuat permohonan melalui konsultan Perlindungan


Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia selaku kuasa. Seorang konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berkewajiban untuk : a. Terdaftar di kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) b. Menjaga

kerahasiaan

varietas

dan

seluruh

dokumen

permohonan

hak

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang bersangkutan. 70 Pekerjaan seorang konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang terkait serta tidak merugikan pihak yang ingin mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Kewajiban konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk menjaga kerahasiaan varietas, berlaku pula kepada para pihak terkait yang dipekerjakan oleh konsultan tersebut, misalnya penerjemah dan sebagainya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas akan berakhir pada saat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) mulai diumumkan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan perorangan maupun lembaga yang secara khusus memberikan jasanya yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Tujuan pengadaan lembaga ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemulia ataupun 70



para pemohon Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang tidak memahami segi hukum ataupun segi administrasi mengenai hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), khususnya bagi para pihak pemohon yang berada di luar Indonesia yang tidak mempunyai perwakilan seperti badan hukum yang resmi di Indonesia. Persyaratan untuk menjadi seorang konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) diatur secara khusus oleh pemerintah, dimana persyaratan tersebut meliputi syarat kelengkapan administrasi, kelengkapan fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang dinilai secara periodik. 2. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Agar kebutuhan varietas tanaman dari berbagai komoditi dapat terpenuhi, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua kalangan, bukan saja keterlibatan pihak pemulia tanaman dari kalangan instansi pemerintah ataupun dari kalangan perguruan tinggi saja, melainkan juga dibutuhkan keterlibatan industri benuh dari perusahaan swasta. Dalam proses pemuliaan tanaman, para pihak yang ingin mendaftarkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dapat mengajukan permohonan ke kantor perlindungan varietas tanaman yaitu suatu unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dimana unit tersebut mempunyai tugas dan kewenangankhusus di bidang perlindungan varietas tanaman. Dalam kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tersebut terdapat pejabat khusus yang disebut pemeriksa perlindungan varietas tanaman yaitu pejabat


pemerintah yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri Pertanian dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa perlindungan varietas tanaman akan meliputi pemeriksaan kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas tanaman yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dalam melaksanakan tugasnya kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat meminta bantuan ahli maupun fasilitas yang diperlukan termasuk mencari informasi dari institusi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kantor perlindungan varietas tanaman akan menerbitkan daftar umum perlindungan varietas tanaman yaitu daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Selain itu, kantor perlindungan varietas tanaman tersebut juga menerbitkan berita resmi perlidungan varietas tanaman yaitu suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanaman yang diterbitkan secara berkala untuk tujuan kepentingan umum. 3. Syarat-Syarat Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Suatu varietas tanaman yang baru akan mendapatkan perlindungan hukumharus merupakan varietas tanaman yang memenuhi persyaratan yaitu varietas tanaman tersebut harus baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Akan tetapi, tidak semua varietas tanaman bisa mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Varietas yang tidak dapat diberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman


(PVT) meliputi varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Varietas tanaman akan dianggap baru apabila waktu permohonan pendafftaran diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Di Indonesia selama satu tahun b. Di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman semusim) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan). Varietas tanaman dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan dari varietas yang telah ada atau yang telah dikenal masyarakat umum. Dalam hal ini, unsur pembeda menjadi sangat penting karena pemulia tanaman dianggap telah menemukan suatu kelebihan dari tanaman tersebut yang tidak terdapat pada tanaman lainnya melalui suatu prosedur penelitian dan pengujian yang memakan banyak waktu dan biaya. Untuk memenuhi keseragaman, unsur-unsur pembeda yang menjadi sifat utama dan penting dari varietas tanaman yang baru harus ditemukan dalam semua (atau paling tidak kebanyakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan varietas tanaman yang baru tersebut. Kestabilan terdapat pada varietas tanaman jika sifat-sifat utama dan penting tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulangulang atau jika diperbanyak dengan siklus perbanyakan khusus, varietas tanaman tersebut tidak akan mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.


Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan essensial harus diberi nama yang akanmenjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Penamaan varietas hasil pemuliaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan. b. Tidak menimbulkan keracuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan. c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada d. Tidak menggunakan nama orang terkenal e. Tidak menggunakan nama alam f. Tidak menggunakan lambang negara. g. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. 71 Setelah memenuhi persyaratan untuk penamaan tersebut, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan harus segera mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Selanjutnya kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) akan mendaftarkan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan dalam daftar umum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Petugas pemeriksa varietas tanaman akan memeriksa kembali kelengkapan syarat-syarat untuk penamaan, jika belum sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) akan memberikan saran perbaikan nama varietas tanaman tersebut secara

71

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.


tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Varietas tanaman yang telah disetujui penamaannya oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memiliki ketentuan bahwa : a. Nama varietas tersebut terus dapat dipergunakan meskipun masa perlindungannya telah habis b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. c. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan didaftarkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka pihak kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 72 Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) terhadap varietas tanaman yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), harus memuat : a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan b. Nama dan alamat lengkap pemohon c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk d. Nama varietas e. Deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya f. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. 73 72 73

Pasal 2 ayat (6) UU No 29 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (2) UU No 29 Tahun 2000


Selain varietas tanaman biasa, dikenal juga varietas transgenik, dalam permohonan untuk varietas tersebut maka deskripsnya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan mokuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dan juga harus disertai dengan surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan varietas transgenik menurut Ahmad Krisnawati dan Gazalba Saleh adalah : Varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetik yang tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk suatu varietas transgenik. 74 Dengan demikian varietas transgenik merupakan varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Teknologi rekayasa genetik memungkinkan untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme dan menggabungkannya ke dalam suatu organisme yang lain sehingga menghasilkan organisme dengan sifat yang berbeda.

74

Andriana Krisnwati dan Gazalba Saleh., Op.Cit., hal.203-204


Teknik ini juga diterapkan dalam usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinasi DNA dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat memperoleh perlindungan hukum. Dalam proses pembuatannya, varietas tersebut kemungkinan menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam

bentuk asalnya memiliki resiko

berbahaya bagi lingkungan termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia, oleh karena itu maka terlebih dahulu perlu diadakan pengkajian terhadap potensi berbahaya dari varietas transgenik oleh instansi yang berwenang sebelum varietas transgenik tersebut dipergunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil dari pemeriksaan harus disertakan dalam berkas pemrohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk varietas transgenik. Pihak pemulia tanaman baik itu perorangan maupun badan hukum memiliki suatu hak prioritas yaitu hak yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman di Indonesia setelah mengajukan permohonan hak perlindungan varietas tanaman untuk varietas tanaman yang sama di negara lain. Permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dengan menggunakan hak prioritas tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang pertama kali di luar Indonesia


b. Dilengkapi salinan surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan c. Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang pertama di luar negeri d. Dilengkapi salinan sah penolakan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), bila hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tersebut pernah ditolak. 75 Pengajuan berkas permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman dianggap diajukan diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan telah diselesaikannya pembayaran biaya-biaya yang diperlukan telah selesai dilakukan. Untuk tanggal penerimaan surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah tanggal pada saat Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menerima surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap. Tanggal penerimaan surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat pendaftaran, maka Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor Perlindungan Varietas

75



Tanaman (PVT), jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan, maka tanggal penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) bahwa permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dianggap ditarik kembali. Apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima. Permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)yang diajukan pada saat yang sama, maka Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) meminta dengan surat kepada pemohon tersebut untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dalam waktu yang ditentukan, maka permohonan hak


Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tersebut ditolak dan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohon hak PVT tersebut. Apabila varietas menyangkut varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang pertama kali diajukan di luar negeri. 4. Prosedur Pendaftaran Hak Pendaftaran Varietas Tanaman Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalahgunakan orang yang tidak berhak. Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan, varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dilakukan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian. Secara sederhana prosedur pengurusan untuk memperoleh hak perlindungan dapat digambarkan sebagai berikut :


Pengajuan Permohonan Perlindungan

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja

Tidak Penilaian Kelayanan Perlindungan

Dikembalikan Kepada Pemohon

Layak Pembuatan/Persiapan Dokumen Pendaftaran

Pendaftaran ke DitjenHKI Dephuk & HAM atau Kantor PVT Depten RI. Sumber : http://bima.ipb.ac.id/haki/home.php = PVT Ketentuan untuk mengajukan permohonan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah sebagai berikut : a. Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. b. Surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman memuat : 1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan 2) Nama dan alamat lengkap pemohon


3) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk 4) Nama varietas 5) Deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. 6) Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. c. Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh: 1) Orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak 2) Ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. d. Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan; dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Berkas permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) hanya dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, ahli waris dan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Untuk permohonan hak Perlindungan


Varietas Tanaman (PVT) yang diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus diwakilkan melalui konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia selaku kuasa. Selain permohonan biasa, dapat juga dilakukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dengan menggunakan hak prioritas dimana harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia b. Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a paling lambat tiga bulan c. Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri d. Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak. Jika para pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) telah memenuhi persyaratan tersebut, maka berkas permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) oleh kantor perlindungan varietas tanaman dimana segala pembayaran untuk biaya-biaya yang diperlukan telah selesai dilakukan. Untuk tanggal penerimaan surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah tanggal pada saat kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menerima surat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang telah memenuhi syarat-syarat secara lengkap dan tanggal penerimaan surat permohonan hak perlindungan varietas tanaman akan dicatat dalam daftar umum


PVT oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Pada saat penerimaan permohonan hak PVT terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat pendaftaran hak PVT, maka Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permohonan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor PVT, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan pemohon hak.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan, maka tanggal penerimaan

permohonan hak PVT adalah tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor PVT. Apabila kekurangan kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Kantor PVT memberitahukan secara tertulis kepada pemohon hak PVT bahwa permohonan hak PVT dianggap ditarik kembali. Apabila untuk satu varietas dengan sifat-sifat yang sama ternyata diajukan lebih dari satu permohonan hak PVT, hanya permohonan yang telah diajukan secara lengkap terlebih dahulu yang dapat diterima. Permohonan hak PVT yang diajukan pada saat yang sama, maka Kantor PVT meminta dengan surat kepada pemohon tersebut untuk berunding guna memutuskan permohonan yang mana diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor PVT selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut. Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara pemohon hak PVT atau tidak dimungkinkan dilakukan perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor PVT dalam waktu yang ditentukan, maka permohonan hak PVT tersebut ditolak dan


Kantor PVT memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohon hak PVT tersebut. Apabila varietas menyangkut varietas yang diajukan dengan hak prioritas, maka yang dianggap sebagai tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan di luar negeri. Kantor PVT mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan serta tidak ditarik kembali. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya: a. Enam bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT b. 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. 76 Pengumuman permohonan hak PVT tersebut akan berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan: a. Menggunakan fasilitas pengumuman yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat b. Menempatkan dalam Berita Resmi PVT. 77 Pengumuman mengenai permohonan hak PVT tersebut akan dicatat oleh pegawai kantor PVT dalam daftar umum PVT. Pengumuman permohonan hak PVT dilakukan dengan mencantumkan: a. Nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa b. Nama dan alamat lengkap pemulia; c. Tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas d. Nama varietas e. Deskripsi varietas 76 77

Pasal 24 ayat (2) UU No. 29 Tahun 2000 Pasal 25 UU No. 29 Tahun 2000


f. Deskripsi yang memuat informasi untuk varietas transgenik. 78 Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum setelah memperhatikan pengumuman permohonan hak PVT dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permohonan hak PVT yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya. Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan, Kantor PVT segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau keberatan tersebut kepada yang mengajukan permohonan hak PVT. Pemohon hak PVT berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor PVT. Kantor PVT menggunakan pandangan, keberatan, dan sanggahan serta penjelasan sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam memutuskan permohonan hak PVT. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus diajukan ke Kantor PVT secara tertulis selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan tersebut. Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa PVT, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Kantor PVT dapat meminta bantuan ahli dan/atau fasilitas yang diperlukan termasuk informasi dari institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

78

Pasal 26 UU No. 29 Tahun 2000


BAB II I. PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman

Recommend Documents