BAB II PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman

BAB II PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman 1.

Pengertian Varietas Tanaman Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disebutkan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun bunga, biji, dan eksperesi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.55 Sesuai dengan pengertian diatas, maka dapat dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik samapai perbedaan karakteristik tanaman. Untuk diketahui bahwa mengenai definisi/pengertian dari istilah Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat PVT) dapat dilihat sederhananya dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman terutama tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan definisi.“Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor 55

Pasal 1 ayat 3 UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

29

Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”.56 Jika dilihat pada pengertian tersebut tergambar tegas bahwa negara berhak memberikan perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pengertian berhak disini jika kemudian kita menggunakan intrumen Undang-undang dimaksud untuk lebih jauh mencari definisinya, maka diketahui bahwa hak yang diberikan negara adalah hak khusus yang diberikan kepada pemulia untuk menggunakan sendiri hasil pemuliaannya atau bahkan dapat pula memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakannya. Diketahui Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam. Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul57 masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Sumberdaya plasma nutfah merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak manapun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Varietas tanaman sebagai komponen yang penting dalam Industri Perbenihan sebagai upaya menyediakan komoditi pertanian sebanyak-banyaknya 56

Pasal 1 ayat 1 UU NO.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Varietas Ungul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas local yang memiliki kelebihan dalam potensi hasil dan sifat lainnya. 57

yang didukung oleh perlindungan yang tepat merupakan hal penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Bila Industri benih krang berkembang akan memperlemah sektor pertanian, selanjutnya akan memperlemah peningkatan daya saing agribisnis sebagai upaya menunjang perekonomian Indonesia.58 Pada bagian pertimbangan Undang-Undang perlindungan varietas tanaman telah pula dipertegas bahwa “Negara Republik Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional”, sehingga untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul”. Untuk itulah guna lebih meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, kepada pemulia tanaman atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu diberikan hak tertentu serta perlindungan hukum atas hak tersebut secara memadai.59 Varietas tanaman sebagai komponen yang penting dalam Industri Perbenihan sebagai upaya menyediakan komoditi pertanian sebanyak-banyaknya yang didukung oleh perlindungan yang tepat merupakan hal penting dalam mendorong peningkatan 58

Nina Nuraini, Paten sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Inventor Teknologi Varietas Tanaman Meningkatkan Daya Saing Agribisnis Mendukung Pembangunan Ekonomi”, (Jakarta, Hasil Skripsi, hal 14) 59 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew, diakses pada tanggal 21 April 2011

produktivitas pertanian. Bila industri benih kurang berkembang akan memperlemah sektor pertanian, selanjutnya akan memperlemah peningkatan daya saing agribisnis sebagai upaya menunjang perekonomian Indonesia. Pada dasarnya regulasinya tersebut tidak lain tujuannya hanya untuk melindungi, membatasi, dan menetapkan ketentuan main dibidang Varietas Tanaman. Beberapa aturan tersebut juga tugasnya yaitu melindungi hak para pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui kegiatan pemuliaan tanaman, yang mana karya yang dihasilkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi. Dilain hal regulasi tersebut dapat pula dijadikan sandaran akan kepastian hukum bagi para masyarakat industri (investasi maupun produksi secara massal). Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan perkembangan dari segi hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru guna menegaskan dan memperkuat tipe perlindungan untuk ide berupa konsep hak yang baru.60 Pemulian tanaman dapat juga diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis/dan atau varietas tanaman yang sudah ada, atau menghasilakan jenis dan/atau varietas tanaman baru yang lebih baik. Pada dasarnya pemulian tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermamfaat bagi kehidupan manusia.61 Kegiatan pemulian tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan 60

Muhammad Djumhana, Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi, ( Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal 111. 61 Amrin Makmur, Pengantar Pemulian Tanaman, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 11

metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan,62 yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu varietas tanaman baru yang bersifat unggul. Adapun jenis varietas tanaman ada dua jenis varietas, yaitu varietas tanaman lokal dan ada varietas hasil pemulian. Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudayakan secara turun-temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara. Sedangkan varietas hasil pemulian adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemulian tanaman.63 Dalam rangka melakukan kegiatan pemulian tanaman, maka harus dipenuhi hal-hal berikut: a. Adanya keragaman genetik b. Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen c. Konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas d. Mekanisme penyebarluasan asilnya kepada masyarakat 2.

Ruang Lingkup Penemuan Varietas Tanaman Varietas yang dapat diberi PerlindunganVarietas Tanaman meliputi varietas

dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

62

tanaman

63

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Gayatri K Rana Sebagai Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Sosialisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, ( Medan: di Gedung AULA DINAS PERTANIAN SUMUT, tgl 26 April 2011).

Adapun ruang lingkup perlindungan penemuan varietas tanaman diberikan untuk semua komoditas, yaitu:64 a. Tanaman Pangan b. Tanaman Hortikultura c. Tanaman Perkebunan d. Tanaman Kehutanan e. Hijauan Pakan Ternak Secara umum tujuan utama dari pemulian tanaman adalah untuk mendapatkan varietas tanaman. Kegiatan pemulian dalam bidang pertanian bertujuan untuk: a. Perbaikan daya hasil dan stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan b. Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan c. Penemuan bahan pangan baru (diversifikasi menu) d. Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil e. Peningkatan gizi melaui eksploitasi ragam genetik f. Peningkatan hasil pertanian yang mempunyai kandungan energi tinggi g. Perbaikan terhadap kandungan racun h. Ketahanan terhadap penyakit dan hama di lapangan dan tempat penyimpanan.65 Yang turut menunjang perkembangan di bidang pemulian tanaman adalah adanya investasi dana. Berkaitan dengan kegiatan investasi akan memberikan suatu 64 65

hal 65.

Ibid, hal 6 Hasan Basri Jumin, Dasar- Dasar Agronomi, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),

hak eksklusif berupa hak pemulia (breeder’s right) kepada para pemulian tanaman, dengan bertujuan untuk: a. Memberikan kesempatan kepada para pemulia termasuk lembaga pemerintahan, untuk mendapatkan suatu pengembalian yang wajar dari dana yang telah mereka keluarkan selama proses pemulian. b. Memberikan intensif

untuk melanjutkan atau menambah investasi

dimasa mendatang. c. Mengakui hak Moral

dari inventor

(pihak pemulia yang

bersangkutan) dan hak ekonomi sebagai imbalan atas hasil usahanya.66 Proses pemulian tanaman, yang menjadi subjek yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah pihak pemulia yaitu orang-orang yang menjadi objek dalam pemulian tanaman adalah varietas tanaman. Perlindungan hukum dibidang pertanian sudah lama dibutuhkan karena melalui proses melului proses pemulian tanaman telah diperoleh hasil yang sangat berarti berupa benih tanaman yang bersifat unggul. Dengan adanya proses yang dipengaruhi penyerbukan dan seleksi tanaman, manusia dapat mempengaruhi sifat-sifat varietas tanaman da bahkan menciptakan varietas tanaman yang baru. Akan tetapi untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru atau unggul, diperlukan banyak waktu, usaha dan dana yang cukup besar,

66

Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman, ( Bandung: Alfabeta, 2007), hal 81.

sehingga jika tidak ada perlindungan hukum yang jelas akan menimbulkan ketidakpuasan bagi para pemulia tanaman. Pada dasarnya perlindungan hukum hanya diberikan terhadap varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Suatu varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak perlindungan varietas tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tanaman tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau jika sudah diperdagangkan di luar negeri, jangka waktunya tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Varietas tanaman dianggap unik apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Varietas tanaman yang dapat dibedakan secara jelas dengan varietas tanaman lainnya yang keberadaannya sudah diketahui secara umum. Varietas tanaman dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau yang penting pada varietas tanaman terbukti seragam, meskipun hasil yang diperoleh bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Varietas tanaman dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-berulang dan untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Maksud dari Varietas tanaman yang diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tanaman harus tetap stabil dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan atau stek.

Bagan.1 Prosedur Pengujian BUSS

Permohonan pemeriksaan substantive BUSS dari pemohon (max 1 bulan

Memenuhi unsur BUSS

dari masa pengumuman berakhir)

YA

Kapus PVTPP menunjuk Pemaeriksa PVT

TIDA K

Pemeriksaan di lapangan oleh

Laporan diterima oleh

pemeriksa pvt Meliputi sifat BUSS

Pusat PVTPP ( MAX.2.Minggu

-Ditanam ulang atau diminta penjelasan atau ditolak

setelah uji BUSS

Sidang Komisi PVT

Rekomendasi Komisi PVT kepada Kapus PVTPP

Sumber: http://www. ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew Varietas tanaman yang diberikan

perlindungan hukum harus mendapat

penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas tanaman yang bersangkutan dengan ketentuan: a.

Nama varietas tanaman tersebut tetap dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis.

b. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. c.

Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan didaftarkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

d. Apabila penanam tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. e. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas ersebut. f. Nama varietas yang diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.67 Varietas tanaman yang baru dapat dikembangkan melalui 2 cara yaitu melalui pemulian tanaman secara klasik dan

bioteknologi, misalnya proses rekayasa

genetika. Varietas tanaman yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika juga akan mendapatkan perlindungan dengan hak perlindungan Varietas Tanaman,akan tetapi proses/metode untuk menghasilkan varietas tanaman yang baru akan dilindungi dengan hak paten, sepanjang persyaratan dipenuhi. Pemulia tanaman yang menginginkan perlindungan hak penemu varietas tanaman dan hak paten sekaligus tidak dapat secara langsung memperoleh kedua hak tersebut.pemberian perlindungan dengan hak paten akan lebih diutamakan, hal ini di sebabkan karena faktor kebaruan 67

Pasal 2 Ayat 6 UU N0.29 Tahun 2000 Tetang Perlindungan Varietas Tanaman

(novelty) pada hak paten lebih sulit diperoleh jika dibandingkan dengan hak perlindungan Varietas Tanaman. Proses pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman

yang memiliki nilai ekonomis tinggi,

dapat

dilindungi

kerahasiannya dengan menggunakan ketentuan rahasia dagang. Perkembangan terhadap pengakuan hak pemulia memberikan keuntungan yang besar bagi para pemulia tanaman,keuntungan semakian bertambah dengan perubahan pad hak paten yang telah di perluas

cakupannya. Hak paten telah

memungkinkan adanya hak monopoli atas gen-gen secara individuan bahkan ai atas sifat-sifat

genetis.

Hak

tersebut

memungkinkan

adanya

tuntutan

ganda

(multipleclaim), yang tidak hanya meliputi seluruh tanaman tetapi juga bagian-bagian tanaman dan prosesnya Perlindungan HAKI bagi tanaman (kepemilikan eksklusif dari beberapa aspek tanaman) cenderung pada bahan tanaman yang tidak ada akhirnya. Pemegang hak pemulia tidak dapat menetapkan harga tertentu dengan bebas karena kekayaan mereka dapat digantikan dengan hal yang sama di satu sisi dan di sisi yang lain

pemulia dapat melarang pihak lain untuk mempergunakan (menjual) produk

yang mereka lindungi. Dengan demikian, kemampuan HAKI tidak memberikan kekuasan. B. Pendaftaran Varietas Tanaman Pendaftaran Varietas Tanaman adalah proses mendaftarkan varietas hasil pemulian untuk semua spesies tanaman ke pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVT) Kementerian Pertanian.

Varietas Tanaman yang didaftarkan ada dua jenis yaitu: Varietas Lokal yang sudah dilepas maupun tidak/belum dilepas, Varietas Hasil Pemulian yang dilepas maupun tidak/belum dilepas. Adapun manfaat varietas tersebut didaftarkan adalah: a. Pengumpulan data varietas lokal dan varietas hasil pemulian oleh pemerintah melalui Pusat PVT b. Memperjelas nama varietas c. Memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaanya (jelas kepemilikannya). d. Mendapat pembagian keuntungan apabila digunakan sebagai tetua (varietas tetua (varietas asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas tahunan esensial) yang mendapatkan Hak PVT.68 1. Varietas Lokal yang sudah dilepas maupun tidak/belum dilepas Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta jadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara.69 Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh kepala daerah yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat pemilik varietas lokal, sesuai dengan sebaran geografisnya, yaitu: a. Bupati/Walikota: jika varietas lokal tersebut tersebar di kabupatenkabupaten/kotamadya dalam satu propinsi.

68 69

Gayatri K Rana, Op Cit, Hal 2 Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pertanian No.01/Pert/ SR.120/2/2006

b. Gubernur; jika lokal tersebut tersebut tersebar di kabupaten-kabupaten/ kotamadya dalam satu propinsi. c. Jika varietas lokal tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, pendaftaran dilaksanakan oleh pusat PVT mewakili Negara. d. Kepala daerah dapat menujuk suatu lembaga/instansi atau membentuk tim untuk mendaftarkan varetas lokal dengan memberikan surat kuasa.70 Syarat Pendaftaran Varietas Lokal: 71 a. Formulir

pendaftaran

varietas

lokal

yang

sudah

diisi

dan

ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Gubernur atau Lembaga/Institusi yang ditunjuk atau Tim yang dibentuk (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) diatas kertas bermeterai; b. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya; c. Surat penunjukan atau surat pembentukan Tim oleh Bupati/Walikota/ Gubernur (sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal) kepada Lembaga/Institusi yang ditunjuk atau Tim yang dibentuk, apabila

70

Pasal 6 PERMENTAN No. 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman. 71

Gayatri K Rana Sebagai Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Sosialisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, (Medan: di Gedung AULA DINAS PERTANIAN SUMUT, tgl 26 April 2011).

pendaftaran varietas lokal diajukan oleh Lembaga/Institusi Daerah atau Tim. 2. Varietas hasil pemulian yang dilepas maupun tidak/belum dilepas. Pendaftaran varietas hasil pemulian dilaksanakan oleh pemilik varietas. Pemilik varietas adalah institusi atau individu, yang merakit varietas tersebut. Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan essensial harus diberi nama yang akan menjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Penamaan varietas hasil pemuliaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat untuk pemulian Tanaman:72 a. Mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan. b. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan. c. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada d. Tidak menggunakan nama orang terkenal e. Tidak menggunakan nama alam f. Tidak menggunakan lambang negara. g. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

72

Pasal 11 ayat 2 PERMENTAN No. 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

Setelah memenuhi persyaratan untuk penamaan tersebut, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan harus segera mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya ke kantor Perlindungan Vanietas Tanaman. Selanjutnya kantor Perlindungan Varietas Tanaman akan mendaftarkan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan dalam daftar umum Perlindungan Varietas Tanaman dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Petugas pemeriksa varietas tanaman akan memeriksa kembali kelengkapan syarat-syarat untuk penamaan, jika belum sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka kantor Perlindungan Varietas Tanaman akan memberikan saran perbaikan nama varietas tanaman tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Syarat Pendaftaran Varietas Hasil Pemulian: a. Formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan diatas kertas bermeterai. b. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dof, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. c. Surat penugasan kepada pemulia, apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga/institusi yang mempekerjakan pemulia.

d. Surat pemesanan atau perjanjian kerja sama, apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerja sama. e. Dokumen kepemilikan varietas, apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang f. Surat penunjukan untuk mendaftarkan, apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan.73 C. Pendaftaran varietas Tanaman di Indonesia Sistem perlindungan Varietas (PVT) di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari Tahun ke tahun. Untuk saat ini jumlah kumulatif permohonan hak PVT sejak tahun 2004 sampai dengan Desember 2011 sebanyak 364 varietas, sementara jumlah kumulatif pendaftaran varietas tanaman (varietas lokal dan hasil pemulian) sejak tahun 2005-2011 sebanyak 1094 varietas, sedangkan penerbitan sertifikat hak PVT sejak tahun 2007-20011 sejumlah 140 varietas.74 Dengan fakta ini maka dapat dikatakan bahwa pemulian tanaman merupakan investasi jangka panjang, karena merakit ”varietas unggul baru” memerlukan penguasaan ilmu dan teknologi serta curahan fikiran , tenaga waktu

73

Gayatri K Rana Sebagai Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Sosialisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, (Medan: di Gedung AULA DINAS PERTANIAN SUMUT, tgl 26 April 2011). 74 Seminar Nasonal” Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman” Optimasi Peran Perlindungan Varietas Tanaman dalam mendorong Industeri Perbenihan Nasional” Sanur, 18 November 2011. Info PVTPP Edisi Oktober-Desember 2011.

dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika para pemulia diberi penghargaan dan inovasi dan kerja kerasnya

melalui pemberian jaminan

perlindungan hukum yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum akan mendorong terhadap para pemulia lebih giat melakukan penelitian untuk menghasilkan varietas unggul baru. Penghargaan dan jaminan kepastan hukum terhadap para pemulia tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan Adanya Undang-Undang ini diharapkan menigkatkan suasanan yang kondusif dalam upaya perakitan varietas unggul baru untuk mendorong industri perbenihan nasional yang mandiri.75 Tujuan pendaftaran ini adalah: untuk mendata secara jelas kepemilikan serta identitas varietas-varietas tanaman di Indonesia sehingga negara memiliki database atau inventori varietas yang berguna dikemudian hari.Ketika varietas-varietas yang telah didaftar didaftarkan di kantor dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman implementasi sistem PVT dan pendaftaran varietas lokal serta hasil pemulian bermamfaat mendorong industri perbenihan.

75

Ibid, hal 2

Tabel .1 HASIL PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN DI PVT MULAI TAHUN 2005-2011 PENDAFTARAN VARIETAS (PLANT VARIETY REGISTRATION)

VARIETAS

JUMLAH

NO (VARIETY)

1

LOKAL

(TOTAL) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

12

83

64

45

52

84

346

0

11

29

59

236

280

133

748

6

23

112

123

281

332

217

1094

HASIL PEMULIAN 2 (BREDING) JUMLAH

Sumber: INFO PVTPP Edisi Ke-III Oktober-Desember 2011 Berdasarkan Tabel .1 diatas merupakan hasil pendaftaran varietas tanaman se Indonesia di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2011, bahwa hasil pendaftaran varietas lokal adalah 346, sementara varietas hasil pemulian 748 dan jumlah keseluruhan 1094 varietas yang terdaftar. Pendaftaran varietas lokal dari tahun 2005 semakin meningkat sampai tahun 2011, sementara varietas hasil pemulian dari tahun 2005 semakin meningkat sampai tahun 2010, akan tetapi tahun 2011 semakin menurun. Oleh kerena itu untuk menigkatkan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemulian untuk tahun berikutnya perlunya sosialisasi kesetiap Daerah diberdayakan.

Bagan 2. Pendafataran Varietas Lokal di PVT

VARIETAS LOKAL 14%

2% 3%

pangan sayur

20%

5%

56%

buah industri rempah Perkebunan

Sumber: Info PVTPP Edisi Oktober-Desember 2011

Berdasarkan Bagan 2. diatas untuk varietas Lokal seperti gambar diatas, bahwa pendaftaran Varietas Lokal untuk varietas pangan 20%, varietas sayur 5%, varietas buah 56 %, Industri 14%, Rempah 2%, dan

perkebunan 3 %. Jadi

disimpulkan berdasarkan varietas lokal terdaftar di PVT yang yang paling tinggi tangkat pendaftarannya varietas pangan sebesar 56%. Bagan 3. Pendaftaran Varietas Hasil Pemulian

Hasil Pemuliaan Varietas pangan 2%

18%

29%

12% 11%

sayur buah

28%

industri rempah Perkebunan

Sumber: Info PVTPP Edisi Oktober-Desember 2011

Berdasarkan Bagan 3. diatas bahwa hasil pendaftaran hasil pemulian yang terdaftar di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman bahwa varietas pangan 29 %, varietas sayur 28%, buah 11%, industri 12%, rempah 2%, dan varietas perkebunan 18 %. Untuk hasil pemulian pendaftaran yang palinggi tinggi adalah varietas sayur. Sementara untuk hasil pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemulian yang ada di Propinsi Sumatera Utara ada sekitar 15 varietas, berikut tabelnya : Tabel .2 HASIL PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN DI SUMATERA UTARA MULAI Tahun 2005-2011

PENDAFTARAN VARIETAS (PLANT VARIETY REGISTRATION)

VARIETAS

JUMLAH

NO (VARIETY)

1

(TOTAL) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

11

-

-

11

-

-

-

-

14

-

-

15

LOKAL HASIL PEMULIAAN

2 (BREDING) JUMLAH

Sumber: http://www. ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew Berdasarkan tabel 2 diatas, bahwa perbandingan antara varietas lokal yang terdaftar seluruh Indonesia

346 varietas sementara wilayah Sumetera Utara

4

varietas, atau perbandingannya varietas lokal wilayah Sumatera Utara 1,15% varietas dan varietas Lokal Indonesia 98,85% varietas yang terdaftar.

Sementara Varietas hasil pemulian untuk yang terdaftar seluruh Indonesia 748 Varietas, untuk wilayah Sumatera Utara sekitar 11 varietas, jadi berdasarkan perbandingannya varietas hasil pemulian wilayah Sumatera Utara 1,47% varietas dan varietas Hasil Pemulian seluruh Indonesia 98,53% varietas yang terdaftar, artinya saat ini untuk pendaftaran wilayah Sumatera Utara masih minim. Tabel 3 Hasil Pendaftaran Varietas Lokal di Propinsi Sumatera Utara No.

Nama Pemohon/ Daerah Asal

Nama Varietas

1. 2.

Bupati Tapanuli Selatan Bupati Tapanuli Selatan

3. 4.

Bupati Tapanuli Selatan Bupati Tapanuli Selatan

Jeruk Sipirok Salak Padang Sidimpuan Merah Salak Sibakua Salak Padang Sidimpuan Putih

No. Terdaftar

Tanggal Terdaftar

40/PVL/2011 41/PVL/2011

19 Oktober 2011 19 Oktober 2011

42/PVL/2011 43/PVL/2011

19 Oktober 2011 19 Oktober 2011

Sumber: http://www. ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa jumlah hasil pendaftaran varietas lokal di Propinsi Sumatera Utara ada 4 varietas yang terdaftar di Kantor PVT, yaitu Jeruk Sipirok, Salak Padangsidimpuan Merah, Salak Sibakua, Salak Padangsidimpuan Putih, dimana keempat varietas tersebut sudah dilepas oleh Menteri Pertanian pada tahun 1999, yang semua permohonan varietas tersebut dimohon oleh Bupati setempat karena Bupati berhak sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 4 Hasil Pendaftaran Hasil Pemulian di Propinsi Sumatera Utara No.

Nama Pemohon

1

PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS(Pusat Penelitian Kelapa Sawit)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Tanaman Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit Kelapa Sawit

Nama Varietas

No Terdaftar

Tgl Terdaftar

DxP Bah 225/PVHP/2009 Jambi DxP Lame 226/PVHP/2009

19 Okt-2011

DxP Marihat

227/PVHP/2009

19 Okt-2011

DxP Langkat

228/PVHP/2009

19 Okt-2011

DxP Sungai Pancur 2 DxP Simalungun DxP Sungai Pancur 1 DxP Avros

229/PVHP/2009

19 Okt-2011

230/PVHP/2009

19 Okt-2011

231/PVHP/2009

19 Okt-2011

232/PVHP/2009

19 Okt-2011

DxP PPKS 233/PVHP/2009 718 DxP PPKS 234/PVHP/2009 540 DxP 235/PVHP/2009 Yangambi

19 Okt-2011

19 Okt-2011

19 Okt-2011 19 Okt-2011

Sumber: http://www. ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew Berdasarkan tabel 4, diatas untuk wilayah Sumatera Utara bahwa hasil pendaftaran varietas tanaman untuk hasil pemuliaan adalah 11 varietas, diperoleh perbandingan antara hasil pendaftaran varietas lokal dan pemuliaan di Sumatera Utara relatif minim. Jadi jumlah kumulatif hasil pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan 15 varietas. Untuk saat ini varietas lokal yang sudah dilepas dari Sumatera Utara ada 26 varietas dalam proses untuk pendaftaran ke Kantor PVT berikut tabel daftar holtikultura varietas lokal yang dilepas oleh Pemerintah.

Tabel 5. DAFTAR HORTIKULTURA VARIETAS LOKAL YANG SUDAH DILEPAS ASAL SUMATERA UTARA Nama Varietas

Asal Daerah

SK MENPAN

1.

NO.

Salak Padang Sidimpuan Merah

No. 763/Kpts/TP.240/6/1999

BPSBTPH Sumatera Utara

2

Salak Padang Sidimpian Putih

No. 764/Kpts/TP.240/6/19999


3

Markisa Berastagi

No.105/Kpts/TP.240/3/2000

4

Jeruk Sipirok

BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara

5

Jeruk Keprok Maga

6

Kuini Barus

7

Salak Sibakua

8

Nenas Simalungun

10

Belimbing Batu

11

Terong Tamarillo

Desa Sibakua dan Lobulayan, Kec.P.sidempuan Kab.Tap.Selatan, Desa Sibakua dan Lobulayan, Kec.P.sidempuan Kab.Tap.Selatan, Desa Kabung, Kec. Barus Jahe, Kab.Tanah Karo, DesaGunung Tua Baringin, Kec.Sipirok Kab.Tap.Selatan, DesaHuta tinggi, Kec. Kota Nopan Kab.Mandailing Natal Desa Gabungan Hasang, Kec. Barus, Kab. Tap. Tengah, Desa Sibakua, kec.P.sidempuan Barat Kab.Tap.Selatan Desa Purba Tua , Kec Silima Kuta Kab.Simalungun, Desa Namoriam, Kec. Pancur Batu Kab.Deli Serdang Desa Lae Rias Pegagan Julu, Kec. Sumbul Kab. Dairi,

12

Jambu Biji Deli

13

Pisang Kepok

Beras

Keprok

Pancur

Sembahe Kec. Pancur Batu Kab Deli Serdang Desa Bangun Sari, Kec.T. Morawa Kab.Deli Serdang

No. 494/Kpts/TP.240/10/2000

Pengusul

No. 216/Kpts/TP.240/4/2001


No. 424/Kpts/TP.240/7/2002


No. 427/Kpts/TP.240/7/2002


No. 453/Kpts/PD.210/9/2003

BPSBTPH Sumut,, Balit BPSBTPH Sumatera Utara Diperta Sumut, Faperta USU, Sabar Sinaga BPSBTPH Sumatera Utara UPT BPSB IV,Diperta Sumatera

No. 515/Kpts/PD.210/10/2003

No. 491/Kpts/LB.240/8/2004

No. 271/Kpts/SR.120/7/2005

No. 489/Kpts/SR.120/12/2005

14

Sawo Asahan

15

Duku Tembung

16

Biwa Biwata Ras

17

Nenas Pakpak

18

Durian Bintana

19

Jeruk Berastepu

Keprok

20

Salak Berdikari

Jambon

21

Mangga Kelong

22

Mangga Malaba

23

Kesemek Simalem

24

Cempedak Sumuna

25

Durian Ginting

26

Durian Sikapal

Desa Sei Alim Ulu, Air Batu Kab.Asahan, Kel. Tembung, Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Desa Surbakti, Kec.Simpang Empat Kab.Karo Desa Salak I, Kec.Salak Kab.Pakpak Bharat, Desa Tandem Hulu, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Desa Kubu Colia, Kec. Tiga Panah Kab. Karo, Desa Jati Kesuma, Kec. Namu Rambe Kab. Deli Serdang, Desa Telaga Sari, Kec. T.Morawa Kab. Deli Serdang, Desa Telaga Sari, Kec.T.Morawa Kab. Deli Serdang Desa Peceran, Kec.Berastagi Kab.Karo Desa Dalam, Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang Durian Sirapit, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang Desa Durian Sirapit, Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang,

No. 496/Kpts/SR.120/12/2005

No. 569/Kpts/SR.120/9/2006

UPT BPSB IV, Diperta Sumut BPSBTPH Sumatera Utara

No. 315/Kpts/SR.120/5/2007,


No. 321/Kpts/SR.120/5/2007


No. 442/Kpts/SR.120/4/2008


No. 443/Kpts/SR.120/4/2008

BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara BPSBTPH Sumatera Utara

No. 2091/Kpts/SR.120/5/2009

No. 2094/Kpts/SR.120/5/2009

No. 2822/Kpts/SR.120/7/2009

No. 2043/Kpts/SR.120/5/2010

No. 2522/Kpts/SR.120/5/2011

No.2523/Kpts/SR.120/5/2011

No. 2524/Kpts/SR.120/5/2011

Sumber: Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, UPT BPSB

Berdasarkan Tabel 5 diatas, bahwa untuk saat ini jumlah varietas Hortikultura (varietas buah-buahan, sayur) yang varietas dilepas pemerintah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 26 varietas, meskipun saat ini jumlah varietas asal tersebut dilepas akan tetapi belum semua yang terdaftar di kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman.

D. Prosedur Hak Pendaftaran Varietas Tanaman Varietas tanaman yang baru harus mendapatkan perlindungan secara hukum, hal ini bertujuan agar para pemulia ataupun para pemegang hak pemulia dapat terus bekerja menghasilkan varietas tanaman yang digunakan sebagai bibit unggul yang bermanfaat dalam dunia pertanian tanpa harus khawatir hasil temuannya akan disalah gunakan orang yang tidak berhak. Sama halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, untuk mendapatkan hak perlindungan, varietas tanaman harus didaftarkan, namun berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lainnya dimana pendaftaran dilakukan di kantor Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman dilakukan di kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian.

Bagan.4 Prosedur Hak Pendaftaran Varietas Tanaman Varietas Hasil Pemulian

Varietas Lokal

Pemilik Varietas: -Perorangan -Institusi Perusahaan

Pemilik Varietas: -Bupati/Walikota -Gubernur

Menyerahkan data varietas ke pusat PVT Berupa: -Nama -Deskripsi -Sebaran Geografis -Foto Varietas

Menyerahkan data varietas ke Pusat PVT berupa: -Nama -Deskripsi -Metode Pemulian -Foto Varietas

Pusat PVT Melakukan Verifikasi Data lengkap

Tidak lengkap

Diterbitkan Sertifikat Pendataran Varietas Tanaman Oleh Kapus PVT

Diperbaiki Pemilik

Sumber : //ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew

E. Objek Perlindungan Varietas Tanaman Tidak semua varietas Tanaman mendapat perlindungan hukum, hanya varietas tanaman yang memenuhi persyaratan Undang-Undang PVT yang mendapat perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang PVT, yang menjadi objek PVT adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulian tanaman.

Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang PVT menyatakan: Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.76

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2000 PVT dinyatakan:

Pengertian varietas secara umum, pada dasarnya sama dengan varietas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.12 tentang Sistem budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tanaman yang bersangkutan.Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut adalah tetap stabil didalam proses perbanyakan benih atau hibrid, kultur jaringan dan steak.Sedangkan yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri,bakteriod,mikoplasma, virus,viroid dan bakterifag.77 Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa varietas tanaman yang dapat diberi PVT hanyalah varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman yang memepunyai ciri baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Pemberian PVT dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman atas dasr permohonan. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PVT dinyatakan, bahwa Perlindungan Varietas

76 77

Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang No.29 Tahun 2000 tentang PVT Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.29 Tahun 2000 tentang PVT

Tanaman, adalah perlindungan khusus yang diberi negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman.

F. Subjek Hukum Yang Dapat Melakukan Proses Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) secara tertulis dengan mempergunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) hanya dapat diajukan untuk suatu varietas tanaman, dimana Permohonan dapat diajukan oleh: 1. Pemulia Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yaitu: a. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus b. Berdasarkan persentase c. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus

d. Dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pemberian imbalan sama sekali tidak akan menghapus hak pemulia, agar namanya tetap dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman. Seorang pemulia yang ingin melakukan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman berkewajiban untuk: a. Melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanaman (P/T) di Indonesia b. Membayar biaya tahunan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) c. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) di Indonesia.78 Tetapi ketentuan dapat dikecualikan apabila dalam melaksanakan hak Perlindungan Varietas Tanamannya seorang pemulia mendapatkan kendala baik secara teknis maupun ekonomis dalam mengembangkan varietas tanaman di Indonesia. Pengecualian hanya dapat disetujui kantor Perlindungan Varietas Tanaman apabila pihak pemulia sebagai pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman mengajukan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan dan bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. 2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dan pemulia Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana 78

Pasal 9 ayat 1 UU No.9 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

dan fasilitas yang diperlukan pihak pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiataan pemuliaan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. 3. Ahli waris Pihak ahli waris dapat merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari Pemulia. Dalam mengajukan permohonan pendapatan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), seorang ahli waris harus membawa serta dokumen resmi sebagai bukti bahwa dirinya benar merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. 4. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia. Mereka dapat membuat permohonan melalui konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia selaku kuasa. Seorang konsultan Perlindungan Vanietas Tanaman berkewajiban untuk:

a. Terdaftar di kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). b. Menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak Perlindungan

Varietas

tanaman

(PVT),

sampai

dengan

tanggal

diumumkannya permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang bersangkutan.79 Pekerjaan seorang konsultan Perlindungan Varietas Tanaman memerlukan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang khusus agar proses permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman dan langkah-langkah selanjutnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang terkait serta tidak merugikan pihak yang ingin mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Kewajiban konsultan Perlindungan Varietas Tanaman untuk menjaga kerahasiaan varietas, berlaku pula kepada para pihak terkait yang dipekerjakan oleh konsultan tersebut, misalnya penerjemah dan sebagainya. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan varietas akan berakhir pada saat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman mulai diumumkan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman merupakan perorangan maupun lembaga yang secara khusus memberikan jasanya yang berkaitan dengan pengajuan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Tujuan pengadaan lembaga ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pemulia ataupun para pemohon Perlindungan Varietas Tanaman yang tidak memahami segi hukum ataupun segi 79

Pasal 13 ayat 1 UU No.29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman

administrasi mengenai hak Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya bagi para pihak pemohon yang berada di luar Indonesia yang tidak mempunyai perwakilan seperti badan hukum yang resmi di Indonesia. Persyaratan untuk menjadi seorang konsultan Perlindungan Varietas Tanaman diatur secara khusus oleh pemerintah, dimana persyaratan tersebut meliputi syarat kelengkapan administrasi, kelengkapan fasilitas perkantoran, kriteria pengetahuan dan keterampilan teknis staf yang memadai, serta dedikasi dan kemampuan tugas dan fungsi konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang dinilai secara periodik. G. Syarat-Syarat Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun Syarat Utama dalam Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman: 1. Formulir permohonan hak PVT yang sudah diisi 2. Formulir Deskripsi Varietas Baru yang sudah diisi 3. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna diatas kertas dof untuk memperjelas deskripsi. 4. Bukti pembayaran biaya permohonan hak PVT 5. Foto kopi surat penugasan/surat keterangan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila pemohonan bukan pemulia aslinya. 6. Foto kopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas Varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya.

7. Surat kuasa kepada konsultan yang ditandatangani oleh pemohon konsultan di atas kertas bermaterai,apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT 8. Surat

kuasa

kepada

orang

atau

badan

hukum

di

atas

kertas

bermaterai,apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum . 9. Dokumen bukti ahli waris,apabila permohonan diajukan melalui oleh ahli waris. 10. Untuk Varietas hasil Rekayasa Genetik : - Surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang 11. Surat perjanjian dengan pemilik Varietas asal, jika merupakan varietas turunan esensial . 12. Untuk permohonan dengan menggunakan hak prioritas : - Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara asal. - Salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama diluar negeri.

Bagan.5 Prosedur Permohonan Hak PVT Permohon

Dilengkapi dalam jangka

-Menyerahkan dokumen permohonan hak PVT -Membayar biaya Rp 150.000

Diangap ditarik

Waktu meksimal 6 BULAN

Pemeriksaan Dokumen permohonan hak PVT (Nama,Kebaruan, Keunikan, Keseragaman, Kestabilan)

kembali

Memenuhi Syarat

Pengumuman Selama

Diterbitkan Perlindungan

6 bulan

sementara

n

Ada sanggahan dari masyarakat

Penjelasan sangahan pemohon ke Pusat PVT

Pemeriksaan ke-Baruan,

Terbukti

Permohonan Batal

Proses dilanjutkan

ke-Unikan, ke-Seragaman, dan ke-Stabilan varietas

Memenuhi syarat

Permohonan Hak PVT

Banding ?

Penolakan diterima

Ditolak

Permohonan banding ke Diterbitkan sertifikat

Komisi banding

Hak PVT oleh Kapus PVT

Komisi Banding Memproses

Keputusan Banding Pemohon Kapus PVT mencabut penolakan

Sumber : //ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew

Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan essensial harus diberi nama yang akan menjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Penamaan varietas hasil pemuliaan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Mencerminkan

identitas

varietas

tanaman

hasil

pemuliaan

yang

bersangkutan. 2. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas hasil pemuliaan. 3. Tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada. 4. Tidak menggunakan nama orang terkenal. 5. Tidak menggunakan nama alam. 6. Tidak menggunakan lambang negara. 7. Tidak menggunakan nama merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi dari benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. Setelah memenuhi persyaratan untuk penamaan tersebut, pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan harus segera mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya ke kantor Perlindungan Vanietas Tanaman. Selanjutnya kantor Perlindungan Varietas Tanaman akan mendaftarkan varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan dalam daftar umum Perlindungan Varietas Tanaman dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas hasil pemuliaan. Petugas pemeriksa varietas tanaman akan memeriksa

kembali kelengkapan syarat-syarat untuk penamaan, jika belum sesuai dengan persyaratan yang dimaksud maka kantor Perlindungan Varietas Tanaman akan memberikan saran perbaikan nama varietas tanaman tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran disampaikan oleh pemilik varietas tanaman hasil pemuliaan tersebut tidak memberikan tanggapan apapun maka pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. Varietas tanaman yang telah disetujui penamaannya oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman memiliki ketentuan bahwa: 1. Nama varietas tersebut terus dapat. dipergunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. 2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. 3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan didaftarkan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). 4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka pihak kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. 5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. 6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Perlindungan Varietas Tanaman, harus memuat: 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. 2. Nama dan alamat lengkap pemohon. 3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk. 4. Nama varietas 5. Deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya. 6. Gambar dan atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Selain varietas tanaman biasa, dikenal juga varietas transgenik,80 dalam permohonan untuk varietas tersebut maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan mokuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dan juga harus disertai dengan 80

menurut Ahmad Krisnawati dan Gazalba Saleh adalah: Transgenik adalah Varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetik yang tidak membahayakan bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan bagi kesehatan manusia. Mengingat varietas transgenik dalam proses pembuatannya mungkin menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki resiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia maka varietas transgenik perlu dikaji terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Hasil pemeriksaan tersebut perlu disertakan pada berkas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk suatu varietas transgenik.

surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang. Dengan demikian varietas transgenik merupakan varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Teknik ini juga diterapkan dalam usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinasi DNA dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat memperoleh perlindungan hukum. TABEL 6 Permohonan & Penerbitan Sertifikat Hak PVT (Application And Granted Varieties 2004-2011) Komoditas Commodity

No. 1 2 3 4 5 6

TAN. BUAH Fruits TAN. SAYURAN Vegetables TAN. PANGAN Food Crops TAN. OBAT Medicinal TAN. HIAS Ornamental TAN. TAHUNAN Perrenial Crops Jumlah

2004 P S

2005 P S

2006 P S

Tahun/Year 2007 2008 P S P S

2009 P S

2010 P S

2011*) P S

2

-

-

-

4

-

2

-

-

4

17

2

3

-

2

7

-

-

3

-

78

-

5

5

19

31

38

19

-

19

30

7

-

-

1

-

8

-

12

-

9

8

28

9

21

8

37

11

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

2

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

-

4

-

9

6

7

2

10

2

2

4

2

-

5

-

100

-

23

7

39

51

90

33

34

30

71

30

P : Permohonan Hak PVT S : Sertifikat Hak PVT81 *) Per 31 Desember 2011

Berdasarkan tabel 6 diatas, Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman & Penerbitan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman mulai dari tahun 2004 81

Suharyono, Artikel CIOPORA : All Parts Liable for Infringements, Info PVTPP : Edisi OktoberDesember 2011

samapai dengan tahun 2011 adalah 364 yang memohon ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Sementara penerbitan Hak PVT mulai dari tahun 2004 samapai dengan 2011 adalah 152 sertifikat. H. Pembatalan Hak PVT dan Pencabutan Hak PVT Hak PVT dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata: 1. Syarat kebaruan dan/atau keunikan dalam Pasal 2 ayat (2) da ayat 3 tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT 2. Pasal 2 ayat 4 dan dan/atau ayat 5 tidak dipenuhi 3. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak 4. Pemegang hak PT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan daam jangka waktu 6 bulan. 5. Syarat ciri-ciri Varietas yang dilindungi sudah berubah Pemengang hak PVT tidak mampu menyediakan contoh benih 6. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan kepada Kapus PVT. I. Pengalihan Hak PVT Pengalihan Hak PVT dapat dialihkan karena:82 1. Pewarisan 2. Hibah 3. Wasiat 4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris 5. dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang 82

Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman

Pengalihan

hak Perlindungan Varietas Tanaman disertai dokumen yang

berkaitan dengan itu. Tata Cara Pengalihan Hak PVT harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan undang-undang perlindungan varietas tanaman. Adapun tata cara Pengalihan Hak PVT karena :83 I.1. Tata cara Pengalihan Hak PVT Karena Pewarisan: a. Dalam hal pemegang hak PVT meninggal dunia, ahli waris dari pemegang hak PVT mengajukan permohonan kepada Kantor PVT mengenai pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris, dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan:84 1) Sertifikat hak PVT yang bersangkutan 2) Surat kematian pemegang hak PVT 3) Surat tanda bukti sebagai ahli waris 4) Akta penunjukan kepada salah seorang ahli waris dalam hal ahli waris lebih dari satu orang 5) Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa 6) Bukti pembayaran biaya hal permohonan pencatatan pengalihan hak PVT. b.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT yang 83

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. 84 Pasal 5 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemrintah.

bersangkutan

serta

mengumumkan

dalam

berita

Resmi

PVT

dan

memberitahukanya kepada ahli waris. c.

Pemberitahuan dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan hak PVT kepada ahli waris.

d.

Apabila persyaratan belum dipenuhi maka dalam jangka waktu yang paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

e.

Apabila ahli waris tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT, maka ahli waris dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada orang atau badan hukum yang bersedia menerimanya atau yang menyatakan pelepasan hak PVT, maka hak tersebut milik publik.85

I.2. Tata cara Pengalihan Hak PVT karena Hibah: a.

Pemegang Hak PVT dapat menghibahkan hak PVTnya kepada orang atau badan hukum lain.86

b.

Penerima hibah mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkannya: 1) salinan akta hibah

85

Pasal 6 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. 86 Pasal 8 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

2) sertifikat hak PVT yang bersangkutan 3) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa 4) bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT c.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung, sejak dipenuhinya persyaratan, Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan membrikannya kepada penerima Hibah.87

d.

Pemberitahuan tersebut dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima Hibah.

e.

Apabila persyaratan belum dipenuhi

maka dalam waktu jangka

paling lama 30 hari, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Kantor PVT. f.

Apabila dalam jangka waktu pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka pemohon pencatatan pengalihan hak PVT karena Hibah dianggap ditarik kembali.

g.

Dalam hal penerima hibah tidak tersedia menjadi pemegang hak PVT, maka penerima hibah dapat mengalihkan hak PVT.

h.

Dalam hal penerimaan hibah menyatakan pelepasana hak PVT sebagaimana dimaksud, maka hak tersebut menjadi hak publik.

87

Pasal 8 ayat 2 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

i.

Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hibah atau kepada pihak lainnya yang menerima hak PVT.88

I.3. Tata Cara Pengalihan Hak PVT Karena Wasiat : a. Perorangan pemegang hak PVT dapat mewasiatkan hak PVT-nya kepada orang atau badan hukum lain. b. Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah pemegang hak PVT, yang membuat wasiat meninggal dunia. c. Penerima wasiat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat kepada kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan :89 1) Sertifikat hak PVT yang bersangkutan 2) Surat kematian pemegang hak PVT 3) Salinan akta wasiat atau keterangan lain yang dianggap sama dengan itu 4) Surat pernyataan para ahli waris dari pemegang hak PVT yang meninggal dunia yang menyatakan tidak keberatan dengan wasiat tersebut 5) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa 6) Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT

88

Pasal 12 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. 89 Pasal 12 ayat 3 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

d. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat 1, Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena wasiat pada Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan

dan

diumumkan

dalam

Berita

Resmi

PVT

dan

memberitahukannya kepada penerima wasiat.90 e. Pemberitahuan tersebut dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima wasiat. f. Apabila persyaratan belum dipenuhi

maka dalam jangka waktu 30 hari

terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon

untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3

bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT. g. Apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat dianggap ditarik kembali. h. Dalam hal penerima wasiat tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada peneriman wasiat atau kepada pihak lain yang menerima pengalihan hak PVT. I.4. Tata Cara Pengalihan Hak PVT karena Perjanjian dalam Bentuk Akta Notaris a. Penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor

90

Pasal 12 ayat 4 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan: 1) Salinan akta notaris tentang pengalihan hak PVT 2) Sertifikat hak PVT yang bersangkutan 3) Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa 4) Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT 91 b. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta Notaris ke dalam Daftar Umum PVT dan pada sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkan dalam berita Resmi PVT dan memberitahukannya kepada penerima hak PVT. c. Pemberitahuan dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta notaris. d. Apabila persyaratan belum dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT.

91

Pasal 16 PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

e. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka pemohon pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali. f. Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena perjanjian dalam bentuk akta Notaris 92 I.5. Tata Cara Pengalihan Hak PVT karena Sebab Lain Yang Dibenarkan Oleh Undang-Undang a. Penerima hak PVT dibebankan karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT kepada Kantor PVT dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak PVT dan melampirkan ; 1)

Salinan bukti pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang

2)

Sertifikat hak PVT yang bersangkutan

3)

Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui kuasa;

4)

Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan hak PVT

b. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, maka Kantor PVT mencatat pengalihan hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang ke dalam Daftar Umum PVT dan pada

92


Sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT dan memberitakannya kepada penerima hak PVT. c. Pemberitahuan tersebut dilampiri dengan sertifikat hak PVT yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan hak PVT kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. d. Apabila persyaratan belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Kantor PVT memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Kantor PVT. e. Apabila dalam jangka waktu pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pengalihan hak PVT dianggap ditarik kembali. f. Biaya tahunan atas hak PVT dibebankan kepada penerima hak PVT karena sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.93 J. Instansi Yang Berwenang Mengelola Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Agar kebutuhan varietas tanaman dari berbagai komoditi dapat terpenuhi, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua kalangan, bukan saja keterlibatan pihak pemulia tanaman dari kalangan instansi pemerintah ataupun dari kalangan perguruan tinggi saja, melainkan juga dibutuhkan keterlibatan industri benih dari

93


perusahaan swasta. Dalam proses pemuliaan tanaman, para pihak yang ingin mendaftarkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dapat mengajukan permohonan ke kantor perlindungan varietas tanaman yaitu suatu unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian dimana unit tersebut mempunyai tugas dan kewenangan khusus di bidang perlindungan varietas tanaman. Dalam kantor Perlindungan Varietas Tanaman tersebut terdapat pejabat khusus yang disebut pemeriksa perlindungan varietas tanaman yaitu pejabat pemerintah yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri Pertanian dan ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak perlindungan varietas tanaman. Pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa perlindungan varietas tanaman akan meliputi pemeriksaan kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas tanaman yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam melaksanakan tugasnya kantor Perlindungan Varietas Tanaman dapat meminta bantuan ahli maupun fasilitas yang diperlukan termasuk mencari informasi dari institusi lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kantor perlindungan varietas tanaman akan menerbitkan daftar umum perlindungan varietas tanaman yaitu daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Selain itu, kantor perlindungan varietas tanaman tersebut juga menerbitkan berita resmi perlidungan varietas tanaman yaitu suatu media informasi komunikasi resmi dan kegiatan pengelolaan

perlindungan varietas tanaman yang diterbitkan secara berkala untuk tujuan kepentingan umum. K. Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Pada defenisi hak pemulia ataupun hak perlindungan terhadap varietas tanaman yang telah dikemukakan sebelumnya, diketahui hak pemulia merupakan hak yang bersifat eksklusif. Secara prinsip, keeksklusifan hak pemulia meliputi kewenangan pemulia untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk

tujuan

propagasi,

mengiklankan,

menawarkan,

menjual

atau

memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan kegiatan dalam proses pemuliaan tanaman. Adanya hak eksklusif bagi pemegang hak perlindungan mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan apapun yang bersifat komersil terhadap varietas tanaman yang telah dilindungi, tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Sebagaimana diketahui bahwa hak pemulia (varietas baru tanaman) merupakan suatu hak yang bersifat eksklusif. Secara prinsip eksklusif varietas hak pemulia meliputi kewenangan pemulia untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mecabang untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut. Adanya Hak Eksklusif bagi pemegang hak pemulia mempunyai konsekuensi bahwa orang lain tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersial terhadap

varietas tanaman yang telah dilindungi tanpa persetujuan pemegang hak bersangkutan. Hak eksklusif yang dimiliki melalui hak pemulia dibatasi oleh kegiatankegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak pemulia. Adapun kegiatan kegiatan Yang dianggap tidak melanggar adalah: 1. Menggunakan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil. 2. Menggunakan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru. 3. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dan pemegang hak PVT. Berdasarkan hak eksklusif yang dimiliki, maka pemegang hak pemulia atau hak PVT dapat mengalihkan hak perlindungan kepada pihak lain yang dianggap mampu melaksanakannya. Pengalihan hak kepada pihak lain dilakukan melalui lisensi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dimana pemberian lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi. Berbeda dengan pengalihan hak Perlindungan Varietas Tanaman melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris dan sebab lain yang dibenarkan undang-undang, dimana kepemilikan hak juga mengalami peralihan, pemberian lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya pemberian hak untuk menikmati manfaat eknomi dari

hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula, Kepemilikan hak Perlindungan Varietas Tanaman tetap berada pada pemegangnya, tidak dialihkan kepada pemegang lisensi. Dengan demikian, pemegang lisensi tidak boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman berhak memberi lisensi kepada pihak ketiga, maka apabila terjadi perjanjian lisensi, harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian, yang harus menerangkan hak apa saja yang berpindah kepada pemegang lisensi selama jangka waktu sesuai dalam perjanjian lisensi. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman yang akan membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga lainnya, hanya boleh mengalihkan hak yang belum diberikan lisensi. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman wajib memberitahukan kepada para pemegang lisensi atas pemberian lisensi baru. Selain lisensi yang diperoleh berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam UU Perlindungan Varietas Tanaman juga diatur mengenai lisensi wajib. Lisensi wajib terjadi karena keputusan pemerintah, misalnya untuk mengatasi kelangkaan pangan di musim kemarau, maupun atas dasar permohonan pihak lain karena tidak dilaksanakannya hak Perlindungan Varietas Tanaman. Surat perjanjian yang dilakukan oleh pemberi lisensi hak pemulia kepada penerima lisensi maupun lisensi wajib, harus didaftarkan ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman di lingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia. Pendaftaran surat perjanjian lisensi sekaligus merupakan pencatatan hak yang mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.

L. Lisensi Pemegang Hak Perlindungan Varietes Tanaman Pemegang Hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum,berdasarkan surat perjanjian lisensi, kecuali diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan memuat dalam daftar Umum PVT, dengan membayar biaya besarnya ditetapkan oleh Menteri.94 Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga. Perjanjian Lisensi berisi hak yang diberikan oleh pemegang hak PVT selaku pemberi Lisensi kepada penerima Lisensi untuk melaksanakan satu atau lebih dari beberapa kegiatan; Memproduksi dan memperbanyak Benih; Menyiapkan untuk tujuan propagasi, Mengiklankan, Menawarkan, Menjual dan Memperdagangkan, Mengekspor, Mengimpor, Mencadangkan untuk keperluan diatas. Perjanjian Lisensi dapat bersifat eksklusif atau tidak eksklusif. Perjanjian Lisensi dilarang: 1. Memuat ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan Negara; 2. Memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan pemulian tanaman pada umumnya; atau 3. Melebihi jangka waktu PVT yang bersangkutan.

94

Pasal 43 ayat 1 UU NO-29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varites Tanaman

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi Pemberi Lisensi Berhak: a. Menerima pembayaran royalty sesuai dengan perjanjian; b. Melaksanakan sendiri haknya sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam hal perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif c. Menuntut pembatalan Lisensi dalam hal penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Pemberi Lisensi berkewajiban: a. Menjamin Varietas yang disensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga; b. Memberitahukan kepada penerima Lisensi bahwa bahwa Lisensi yang diberikannya bukan Lisensi yang telah diberikan kepada penerima lisensi lainnya dalam hal perjanjian Lisensi bersifat eksklusif; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil produksi sebagai pelaksanaan hak PVT oleh penerima lisensi.95 Penerima Lisensi berhak; a. Menggunakan Varietas yang disensikan dengan perjanjian: b. Meminta kembali pembayaran royalti yang telah dibayarkan kepada pemberi Lisensi dalam hak PVT yang disensikan dicabut. Penerima Lisensi berkewajiban;

95


a. Membayar royalty sesuai dengan perjanjian; b. Mencatatkan perjanjian Lisensi kepada Kantor PVT c. Menjaga mutu produksi Varietas sesuai dengan standar produk yang dilisensikan. Lisensi Wajib hak PVT tidak digunakan di Indonesia, hak PVT digunakan dengan cara merugikan masyarakat, diberikan oleh Pengedilan Negeri untuk jangka waktu tidak lebih lama dari hak PVT, Dapat diajukan oleh orang/badan hukum setelah 3 tahun masa perlindungan.Lisensi Pemegang hak PVT berhak untuk memberikan Lisensi kepada orang, Badan hukum lain berdasarkan perjanjian lisensi. Dicatatkan di Kantor PVT dalam daftar Umum PVT, apabila tidak dicatatkan, maka tidak mempunyai akibat terhadap Pihak III.Ketentuan Lisensi diatur oleh Pemarintah.

Berakhirnya Perjanjian Lisensi karena: a. Habis masa berlakunya sesuai dengan perjanjian b. Kesekapatan kedua belah pihak c. Hak PVT-nya dibatalkan oleh Kantor PVT d. Hak PVT-nya dicabut oleh Kantor PVT Dalam hal perjanjian lisensi berakhir karena alasan diatas,pemberi lisensi atau kuasanya memberitahukan secara tertulis kepada Kantor PVT dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya perjanjian Lisensi. Kantor PVT memberitahukan secara tertulis berakhirnya perjanjianlisensi karena pembatalan atau

pencabutan hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kepada pemberi dan penerima Lisensi atau kuasanya paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembatalan atau pencabutan tersebut.

BAB II PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN. A. Pengertian dan Ruang Lingkup Varietas Tanaman

Recommend Documents