BAB I PENGANTAR
1.1
Latar Belakang Masalah
Sejak bergulirnya era reformasi, tuntutan terhadap terciptanya Good Governance adalah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat. Sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomi daerah yang ditawarkan kepada daerah adalah suatu konsep di mana Pemerintah Pusat memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam segala proses pembangunan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan terhadap penyelenggaraan desentralisasi serta tetap mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah terhadap besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan (UU No. 33 tahun 2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan tambahan kewenangan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola urusannya sendiri. Bertambahnya kewenangan daerah ini menuntut kesiapan serta tanggungjawab daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut, baik pada aspek organisasi maupun aparaturnya. Oleh karena itu, daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang aset, sehingga aparatur daerah mampu bertanggungjawab dalam peran dan tertib administrasi pengelolaan aset secara baik.
1
2
Salah satu masalah utama dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset (Wardhana, 2005). Inventarisasi aset adalah suatu hal yang sangat pokok sehingga dapat disebut sebagai “jantung” di dalam siklus pengelolaan aset. Pemerintah
Daerah
dituntut
agar mampu mengelola asetnya secara profesional. Profesionalisme ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan maupun untuk tugas-tugas pelayanan publik. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, Pemerintah Daerah harus melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan dan penganggaran belanja modal pada tiap-tiap tahun sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan terus-menerus secara bertahap setiap tahun ini bisa menyebabkan Pemerintah Daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti berapa banyak aset yang dimiliki. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir sehingga dapat dijadikan dasar dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pemeliharaan aset daerah. Salah satu aset daerah yang dimiliki Provinsi Papua adalah kendaraan dinas yang dikuasai atau dimiliki oleh SKPD di lingkungan Setda Provinsi Papua. Akumulasi belanja modal mobil dinas dari tahun ke tahun yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua berimplikasi pada meningkatnya jumlah kendaraan dinas yang merupakan aset tetap Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 pada Bab XI tentang pengamanan dan pemeliharaan, secara jelas dinyatakan bahwa pengamanan dan pemeliharaan aset
3
merupakan suatu tahap penting dalam siklus pengelolaan barang milik daerah karena tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk merawat dan memelihara barang milik daerah agar tetap berada pada kondisi yang baik dan siap selalu digunakan. Sarana yang selalu berada dalam kondisi baik tentu akan mempengaruhi nilai aset tetap terhadap belanja pemeliharaan yang tentunya berakibat adanya belanja modal terhadap belanja pemeliharaan karena aset tetap biasanya merupakan aset yang nilainya paling besar dalam suatu entitas. Alasan lain dari pentingnya pemeliharaan adalah karena aset tetap atau barang milik daerah tersebut diperoleh dengan biaya yang cukup tinggi dari penganggaran melalui APBD pada setiap penyusunan anggaran belanja tahunan. Kewenangan dalam pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas tersebut berada pada Pemerintah Daerah. Hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 pasal 48 yang menyatakan bahwa pembantu pengelola, pembantu/kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya. Sekretariat Daerah Provinsi Papua terdiri dari 10 SKPD yang merupakan perangkat Pemerintah Provinsi Papua yang bertanggungjawab untuk mengemban tugas pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan barang daerah, Setda Propinsi Papua berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, baik secara fungsional maupun struktural sebagai Pengelola Barang Daerah, seluruh SKPD diberi wewenang melaksanakan tugas yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan
4
dan pengendalian. Semua kegiatan ini adalah kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain dalam satu siklus yang disebut siklus logistik. Kendaraan dinas merupakan aset tetap pemerintah yang masuk dalam golongan aset tetap peralatan dan mesin. Kendaraan dinas dalam golongan aset tetap peralatan dan mesin disebut dengan alat angkutan, yang terdiri atas kendaraan roda empat atau lebih dan kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat terdiri atas kendaraan dinas yang berjenis sedang atau jeep. Kendaraan roda empat atau lebih dapat berbentuk bus, microbus/minibus dan truk. Selain kendaraan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula kendaraan yang sifatnya khusus seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil unit penerangan, mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, mobil unit perpustakaan keliling, mobil puskesmas keliling dan lainlain. Bersumber pada Peraturan Pemerintah No. 6/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kendaraan perorangan dinas disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara, diantaranya adalah diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran diantaranya diperuntukan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Kendaraan dinas operasional/kendaran dinas jabatan dapat diperuntukan bagi Pejabat Eselon I,
5
Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V. Kendaran dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan
dan
pelayanan
umum.
Kendaran
dinas
operasional
khusus/lapangan diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai. Permendagri No. 13/2006 tidak mencantumkan secara khusus rekening belanja pemeliharaan, karena pemeliharaan dianggap sebagai suatu aktifitas dan dengan demikian adalah suatu program atau kegiatan. Pemeliharaan merupakan suatu tahap dalam keseluruhan siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17/2007. Adapun tahapan pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,
pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi (No. 17/2007). Pemeliharaan menurut PP. No. 6/2006 dan Permendagri No. 17/2007 adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya, hal ini menunjukan kewenangan pemeliharaan barang milik daerah ada pada SKPD sebagai pengguna anggaran/barang.
6
Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pemeliharaan barang, pelaksana melaporkan kegiatannya kepada pengelola secara berkala. Selanjutnya laporan tersebut akan diteliti oleh pembantu pengelola dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan daftar hasil pemeliharaan barang tahunan. Laporan hasil pemeliharaan tahunan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam proses pemeliharaan alokasian anggaran tahunan dan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengalokasian anggaran pemeliharaan di tahun berikutnya. Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya. Pemeliharaan aset berupa kendaraan dinas selama ini merupakan salah satu pos pengeluaran yang menyerap dana besar bagi APBD setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah aset kendaraan dinas ini, semakin besar pula anggaran yang terserap. Sehubungan dengan itu, rasionalisasi kendaraan dinas untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya pemeliharaan sangat perlu dilakukan. Rasionalisasi jumlah kendaraan dinas ini adalah dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan kendaraan dinas untuk setiap SKPD. Idealnya adalah, jumlah aset kendaraan dinas untuk setiap SKPD harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Aset kendaraan dinas yang terlalu sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan akan berakibat pada tidak optimalnya kinerja SKPD dalam menjalankan pekerjaannya. Aset kendaraan dinas yang berlebihan sehingga melebihi kebutuhan yang ada akan berakibat pada membengkaknya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak efisien.
7
Pada kenyataannya pengadaan kendaraan dinas Pemerintah Daerah Propinsi Papua saat ini kurang merata sesuai dengan kebutuhan di setiap SKPD. Di satu sisi ada SKPD yang mempunyai kendaraan dinas terbatas, sehingga memperlambat kinerjanya, tetapi dilain sisi ada SKPD yang berlebihan kendaraan dinas sehingga pemanfaatan kendaraan tersebut tidak optimal. Di samping itu, ada pejabat yang menguasai kendaraan dinas lebih dari satu. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi biaya pemeliharaan. Salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang populasi kendaraan dinasnya paling banyak adalah Biro Umum dan Perlengkapan yang mencapai jumlah 72 unit. Anggaran belanja untuk pos pemeliharaan kendaraan dinas di Biro Umum dan Perlengkapan dengan demikian adalah yang terbesar dari SKPD-SKPD lainnya. Data dari Sekretariat Daerah Provinsi Papua mengenai anggaran belanja pos pemeliharaan kendaraan dinas untuk Biro Umum dan Perlengkapan pada tahun anggaran 2009 adalah sebesar Rp3.331.639.800,00 (Tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Pada Tahun Anggaran 2012, anggaran untuk pos ini menurun menjadi sebesar Rp2.336.208.000,00 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah). Besar anggaran belanja ini hampir mencapai 40% dari total anggaran belanja pos pemeliharaan kendaraan dinas seluruh SKPD Pemerintah daerah Provinsi Papua. Rincian anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas untuk masingmasing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.
8
Tabel 1.1 Rincian Anggaran Belanja Pos Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada 10 SKPD di Lingkup Setda Provinsi Papua, 2009-2012 SKPD Biro Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan Kampung Biro Hukum Biro Humas dan Protokoler Biro Pemberdayaan Perempuan Biro Bina Mental Spiritual Biro Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Biro Umum dan Perlengkapan DPRP MRP
2009 (Rp) 105.000.000
2010 (Rp) 207.500.000
2011 (Rp) 316.000.000
2012 (Rp) 430.000.000
75.000.000
236.400.000
212.500.000
251.500.000
190.000.000
205.000.000
340.100.000
869.640.000
81.000.000
81.000.000
156.000.000
168.800.000
77.196.000
69.000.000
92.000.000
120.000.000
90.000.000
48.500.000
74.500.000
67.500.000
47.160.000
44.208.000
88.758.000
211.400.000
3.331.639.800
3.474.264.250
3.277.215.250
2.336.208.000
3.402.239.000 730.044.000
1.432.129.000 1.105.189.000
1.880.129.000 1.022.792.000
1.324.254.000 1.150.100.000
Sumber: Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Papua Peningkatan anggaran belanja untuk pos pemeliharaan kendaraan dinas yang terjadi setiap tahun di samping diakibatkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan dinas yang harus dipelihara, bisa juga diakibatkan oleh meningkatnya biaya pemeliharaan kendaraan seiring dengan bertambah tuanya umur kendaraan tersebut. Dalam hal ini, semakin tua umur kendaraan, semakin banyak kebutuhan pemeliharaannya di samping semakin besar pula biaya operasionalnya. Berkaitan dengan umur kendaraan ini, masih terdapat sejumlah kendaraan dinas di lingkungan Pemda Provinsi Papua yang sudah berumur lebih dari 5 tahun yang masih dioperasikan. Dalam hal ini, jika operasionalisasi dan pemeliharaan kendaraan tersebut ternyata membutuhkan dana yang lebih besar, maka pengoperasian kendaraan yang sudah berumur di atas 5 tahun tersebut perlu dievaluasi ulang. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Setda Provinsi Papua yang membutuhkan pos anggaran yang cukup besar ini memerlukan evaluasi dalam hal kinerjanya sehingga hal-hal yang dirasa kurang
9
akan dapat diketahui untuk kemudian dilakukan perbaikan. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Analisis Kinerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Milik Setda Provinsi Papua”. 1.1.1 Rumusan masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di depan, maka permasalahan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: 1.
Belum diketahuinya tingkat kinerja pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Setda Provinsi Papua.
2.
Belum diketahuinya faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas pada Setda Provinsi Papua.
1.2
Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran penulis dalam data kepustakaan pada beberapa tempat antara lain Perpustakaan Pusat Studi Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, dan Perpustakaan Fakultas Magister Ekonomi Pembangunan, tidak ditemukan adanya karya tulis yang meneliti tentang biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat milik pemerintah dilingkungan Setda Provinsi Papua, pada saat tesis ini dibuat. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya asli dari penulis sendiri, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Akan tetapi isu yang berkaitan dengan pemeliharaan pernah ditulis oleh orang lain dalam bentuk sebagai berikut: Saelan (2007) melakukan penelitian tentang analisis pemeliharaan aset daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, studi kasus pada bangunan gedung kantor
10
milik Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2006. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), untuk menganalisis alternatif pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin bangunan gedung kantor. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas variabel berada pada kwadran B yang berati bahwa variabel-variabel tersebut memiliki tingkat arti penting yang tinggi dan kualitas kinerja pemeliharaan bangunan kantor yang baik. Pemilihan pelaksana kegiatan pemeliharaan rutin bangunan kantor menunjukan bahwa Dinas Cipta Karya berada pada urutan pertama dengan bobot tertinggi dan diikuti oleh pihak ke tiga dan swakelola. Da Silva, et., al. (2008) mengadakan penelitian tentang keandalan biaya pemeliharaan dengan penekanan pada pemilihan model pemeliharaan dan kebijakan yang tepat akan mengurangi biaya pemeliharaan secara signifikan dan mengoptimalkan indikator kunci kinerja utama tingkat kerusakan, keandalan, waktu jeda antara kerusakan, jeda antarperbaikan, dan ketersediaan peralatan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa alat yang telah dikembangkan (developed tool) merupakan metode yang efisien untuk mengkalkulasikan biaya pemeliharaan dan memungkinkan simulasi komputasi untuk menemukan kebijakan pemeliharaan yang paling disarankan. Di sisi lain hubungan yang diusulkan bersifat umum dan dapat digunakan sebagai indikator evaluasi ekonomi untuk industri-industri dan peralatan lain. Murwantara (2009) melakukan penelitian tentang biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 20022007. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
11
mempengaruhi biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor dan menilai efisiensi biaya pemeliharaan sebelum dan sesudah gempa bumi tanggal 27 Mei 2006. Kharir (2009) melakukan penelitian tentang pemeliharaan bangunan gedung pada Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung estimasi biaya pemeliharaan tahunan selama umur bangunan gedung dan mengidentifikasi tingkat arti penting dan kinerja faktorfaktor keberhasilan pemeliharaan bangunan gedung. Alat analisis yang digunakan adalah trend linier model dan importance performance analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa biaya pemeliharaan bangunan UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 adalah sebesar Rp5.514.882.214,00 dan kemudian setiap satu tahun mengalami peningkatan sebesar Rp424.777.808,00. Hasil dari penerapan importance performance analysis menunjukan bahwa terdapat empat faktor keberhasilan pemeliharaan gedung yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut adalah program pemeliharaan tidak terencana, Standar Operasional Prosedur (SOP), deskripsi kerja/uraian tugas pemeliharaan dan analisis kebutuhan biaya pemeliharaan. Estiyanti (2010) menganalisis biaya pemeliharaan alat kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada variabel frekuensi pemakaian dan pelatihan operator alat kesehatan. Hasil penelitiannya diketahui bahwa kinerja pemeliharaan alat berat di workshop masih perlu ditingkatkan. Dengan memperhatikan suara pelanggan (voice of customer) diketahui terdapat 26 atribut keinginan pelanggan (customer requirement) terhadap yaitu frekuensi upaya peningkatan kualitas pemeliharaan alat berat di workshop. Aspek kualitas pemeliharaan yang harus menjadi prioritas secara berurutan adalah kondisi wiper, kondisi panel-panel
12
dikabing operator penanganan terhadap adanya oli yang bocor dan kenyamanan saat berkendaraan. Bahasa teknis yang sangat mempengaruhi atribut yang didasarkan atas nilai normalisasi total secara berurutan adalah memperbaiki proses pemeliharaan, melaksanakan pemeliharaan pencegahan, melatih staf pemeliharaan, melaksanakan test operasional serta melaksanakan program overhaul. Hasil analisis model MQFD dapat diterapkan sebagai rencana kegiatan yang harus diprioritaskan pengimplementasiannya dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan (penurunan biaya pemeliharaan), meningkatkan kompetensi dan niat baik dari seluruh karyawan yang terlibat. Budiarto (2011) menganalisis sistem perawatan aset operasional medis RS Panti Rapih Yogyakarta. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kelengkapan SOP sudah baik meskipun masih terdapat berbagai faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang kurang baik, perawatan medis yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Alat analisis yang digunakan yaitu importance performance analysis (IPA), analisis SWOT, dan skala Likert. Zunawanis (2012) mengadakan penelitian untuk mengetahui kinerja pemeliharaan alat berat di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan optimalisasi pemeliharaan alat berat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal dilaksanakan. Kendalanya adalah kurangnya anggaran pemeliharaan alat berat, sedikitnya jumlah operator dan mekanik untuk menangani alat berat serta belum sesuainya penggunaan suku cadang alat berat. Cassidy, Pohl dan Murdock (2001) menjelaskan bahwa kerangka program matematika diciptakan untuk membantu para pengambil keputusan dalam
13
menentukan subset yang optimal untuk melakukan pemeliharaan sebelum memulai aktivitas selanjutnya. Proses pengambilan keputusan ini disebut sebagai pemeliharaan selektif (selective maintenance). Model selective maintenance memungkinkan pengambil keputusanuntuk mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya pemeliharaan maupun keandalan suatu sistem. Pembentukan model selective maintenance ini sesuai dengan tujuan industri modern dalam menentukan pemeliharaan yang lebih cerdas dan efisien. Pereira (2008) melakukan penelitian yang berkesimpulan bahwa alat yang telah dikembangkan (developed tool) merupakan metode yang efisien untuk mengkalkulasikan biaya pemeliharaan yang paling disarankan. Disisi lain hubungan yang diusulkan bersifat umum dapat digunakan sebagai indikator evaluasi ekonomi untuk industri-industri dan peralatan lain. Keaslian
penelitian
ini
dibandingkan
dengan
beberapa
penelitian
sebelumnya adalah terletak pada aspek objek, tempat, waktu dan variabel yang diteliti. Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya adalah terhadap kinerja pemeliharaan 1.3 1.3.1
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari
penelitian adalah: 1.
Untuk menganalisis tingkat kinerja pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Setda Provinsi Papua.
14
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua. 1.3.2
Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan evaluasi
bagi pengambil kebijakan dalam tingkat efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua secara berkelanjutan dalam penguasaannya. Manfaat bagi peneliti adalah menambah wawasan, kompetensi dan meningkatkan kecakapan analisis (analytical skill) di bidang penelitian. Manfaat praktisnya, yaitu sebagai masukan untuk perbaikan pelayanan penggunaan kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua. Hal ini terkait dengan usaha untuk mempertahankan aset yang telah ada agar selalu dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan.
1.4
Sistematika Penulisan
Agar penulisan penelitian ini tersusun baik, pembahasannya tuntas dan jelas dalam pemaparannya, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut. Bab I Pengantar, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat analisis, yang berisikan kajian-kajian pustaka dan landasan teori mengenai analisis kinerja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat milik Setda Provinsi Papua. Bab III Analisis Data dan Pembahasan, yang berisiskan tentang deskripsi jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan penjabaran tentang hasil penelitian yang dilakukan dan disertai dengan pembahasannya. Bab IV Kesimpulan dan Saran, yang memuat kesimpulan
15
yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta memberikan saran yang perlu diperhatikan sebagai masukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menentukan konsep dan pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah
