1
BAB I PENGANTAR
1.1
Latar Belakang
Persaingan di bidang perekonomian di dunia semakin ketat, tidak terkecuali dengan Indonesia yang berupaya meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi dengan berbagai cara. Bidang industri dan pertambangan dipercaya cukup efektif untuk meningkatkan pendapatan negara dengan signifikan. Banyak provinsi atau kabupaten dan kabupaten kota yang memacu sektor ekonomi di daerahnya dengan menggiatkan bidang industri dan pertambangan.
Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan masalah otonomi daerah, bahwa suatu daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat termasuk didalamnya bidang pendapatan daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah banyak wilayah kabupaten maupun kabupaten kota memaksimalkan potensi alam untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, salah satu daerah adalah Kabupaten Kulonprogo.
2
Kulonprogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia (Gambar 1.1). Wates adalah Ibukota Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, serta Kabupaten Magelang di sebelah utara. Nama Kulonprogo berarti sebelah barat Sungai Progo. Sungai Progo adalah sungai yang membatasi kabupaten ini dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sebelah timur. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km2 terdiri atas 12 kecamatan, yang terbagi lagi atas 88. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wates, 25 km sebelah barat daya Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk Kulonprogo adalah 390.207 jiwa. (BPS Provinsi DIY tahun 2011) Selama ini sektor pertambangan baru menyumbang 1,18% dari pendapatan domestik bruto daerah, padahal potensi pertambangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar. Sumber daya tambang yang ada di DIY adalah bahan galian C yang meliputi, pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Terdapat pula bahan galian Golongan A yang berupa batu bara tetapi sangat terbatas jumlahnya. Wilayah Kulonprogo mempunyai berbagai sumber tambang, seperti batu andesit, mangan, pasir besi dan emas. Potensi pasir besi di daerah pesisir pantai Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar, karena diperkirakan mempunyai persediaan sebesar 605 juta ton (BPS Provinsi DIY tahun 2011). Selama ini potensi sumber daya alam pasir besi belum dimanfaatkan secara maksimal, lahan pasir besi di wilayah pantai tersebut sebagian dimanfaatkan oleh
3
Sumber : www. Peta DIY. Com, 2013 Gambar 1.1 Lokasi Kabupaten Kulonprogo . masyarakat sebagai lahan perkebunan. Penambangan bijih pasir besi yang akan dimulai pada tahun 2013 ini diharapkan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan besi baja nasional yang belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga akan mengurangi ketergantungan import bahan baku baja.
(Dinas
4
Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo, 2012).
Rencana penambangan pasir besi selain untuk mendukung pemenuhan kebutuhan baja nasional juga diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap wilayah sekitar, yang dapat berupa dua hal, yaitu: 1. Kontribusi ekonomi, diwujudkan dengan adanya kegiatan perusahaan mempekerjakan penduduk sekitar atau memberikan kesempatan berusaha yang terkait dengan kegiatan perusahaan tambang, misalnya transportasi, warung makan, tempat penginapan. 2. Konstribusi sosial, dapat berupa permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Lahan tambang seringkali juga bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat.
Beberapa
fakta di atas dapat dianalisis secara sederhana mengenai
keberadaan tambang Pasir Besi di pesisir Kulonprogo yang terus menuai pro dan kontra. Pihak yang belum menyetujui adanya penambangan pasir besi dan pengolahan pig iron masih mempermasalahkan dan ragu tentang dampak negatif yang akan muncul. Proyek penambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo tersebut belum dapat diterima begitu saja karena masih banyak hal yang dipermasalahkan, yaitu:
5
1. Proyek tersebut mengancam kelestarian lingkungan pesisir sebagai ekosistem maupun penahan gelombang laut. 2. Proyek tersebut akan menggusur mata pencaharian petani lahan pantai yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pertanian di kawasan tambang. 3. Belum ada keyakinan apakah tambang tersebut akan menguntungkan bagi rakyat Kulonprogo secara luas. Eksploitasi pasir besi di Daerah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo masih mengalami pro kontra. Sehubungan dengan hal tersebut telah banyak dilakukan penelitian tentang masalah pasir besi itu sendiri dan juga masalah sosial yang kemungkinan timbul dengan adanya pabrik pengolah pasir besi. Sosialisasi juga dilaksanakan di wilayah yang akan digunakan untuk pendirian pabrik, sedangkan dampak yang akan timbul, baik positip maupun negatif sudah mulai dilakukan penelitian. Salah satunya adalah penelitian tentang kontribusi pabrik besi terhadap wilayah dan masyarakat di Kulonprogo ini.
Ketahanan Ekonomi Wilayah merupakan unsur pendukung Gatra Ekonomi yang merupakan komponen Ketahanan Nasional. Pentingnya studi ini dalam perspektif Ketahanan Wilayah salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi baja Nasional. Pada tahun 2015, perkembangan industri di Kulonprogo akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari kisaran lebih dari 5% menjadi di atas 6%, sebagaimana diungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (A. Adi Prabowo, http://www.harianjogja.com).
Pantai selatan Kulonprogo,
6
sepanjang 22 Km dari muara Kali Progo sampai muara Kali Bogowonto memiliki cadangan bijih pasir besi sebanyak 605.000.000 ton (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kulonprogo, 2012). Bijih pasir besi ini dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan baja, bijih besi dan semen.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012, pasal 7 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang isinya tetang kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang, Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai badan hukum yang masing- masing mempunyai hak milik atas tanahnya, maka Kasultanan dan Kadipaten (Gubernur dan Wakil Gubernur) berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan daerah, dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, Kadipaten Pakualaman memberikan ijin kepada PT. Jogja Magasa Iron untuk menambang pasir besi dan mendirikan pabrik Pig Iron,
7
dengan syarat perusahaan diwajibkan membebaskan tanah yang digarap warga melalui proses musyawarah mufakat dengan pemberian kompensasi kepada warga (dokumen Puro Pakualaman, 2013).
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan situasi di daerah penelitian di atas, pertanyaan dalam penelitian ini dirangkum dalam permasalahan di bawah ini: 1. Bagaimana pembangunan industri penambangan dan pengolahan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo ? 2. Kendala yang dihadapi dalam penambangan dan pengolahan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo ? 3. Bagaimana implikasi industri penambangan dan pengolahan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo terhadap ketahanan ekonomi wilayah?
1.3
Keaslian Penelitian
Penelitian ini bukan merupakan penelitian replikasi atau pengulangan penelitian terdahulu tetapi merupakan penelitian orisinil. Orisinalitas penelitian ini dapat dilihat dari beberapa alasan, misalnya
keaslian topik,
keaslian teori,
keaslian pembahasan. Beberapa penelitian tentang masalah pasir besi di Kabupaten Kulonprogo membahas tentang konflik, kebijakan, pro kontra penambangan, peran pembinaan teritorial dapat dilihat pada Tabel 1.1.
8
Tabel 1.1. Penelitian tentang pasir besi di Kulonprogo No
Nama
1.
Yuli Isnandi (tesis tahun 2011)
2.
Judul Penelitian Orang Cubung
–
Hasil Penelitian
Orang
Konflik kebijakan penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kabupaten Kulonprogo pada dasarnya disebabkan oleh karena saat pertama kali melakukan komunikasi pemerintah telah menggunakan kebijakan bottom up otoriter
Frenky Yusandhy (tesis 2009)
Konflik Penambangan pasir besi Antara Masyarakat, Perusahaan Dan Pemerintah Daerah
Konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah ditemukan bahwa terdapat situasi awal yaitu tidak maksimalnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah sebelum rencana proyek tersebut digulirkan
3.
Sunu Tantra Lusia Wardhana (tesis tahun 2008)
Analisis Proses Eskalasi Public Disputes, Studi kasus Penambangan Pasir Besi Kabupaten Kulonprogo
Pro kontra yang terjadi di masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah Kulonprogo
4.
Munawarah Amin (tesis tahun 2010)
Peran Pembinaan Teritorial Kodim Dalam Mengelola Konflik
Peran binter TNI-AD melalui komunikasi sosial dalam menghadapi konflik penambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo tidak optimal
9
Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan asli yang artinya subjek belum pernah dijadikan subjek penelitian lain, ada beberapa penelitian yang menggunakan subyek yang sama, akan tetapi berbeda permasalahan penelitian yang membahas tentang peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk mendukung Ketahanan wilayah dari usaha pasir besi, sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan,
dengan demikian penelitian dengan judul “Peran Usaha
Penambangan Pasir Besi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah “ sesuai dengan harapan tentang keaslian penelitian. 1.4
Tujuan Penelitian
Ketahanan Nasional dijabarkan melalui delapan gatra, salah satu diantaranya adalah gatra ekonomi, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implikasi adanya usaha penambangan pasir besi terhadap ketahanan ekonomi di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo, secara rinci penelitian ini bertujuan : 1. Mengetahui tentang industri penambangan dan pengolahan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo. 2. Mengkaji kendala yang dihadapi dalam penambangan pasir besi di wilayah Kabupaten Kulonprogo. 3. Mengevaluasi industri
penambangan pasir besi di Kabupaten Kulonprogo
terhadap ketahanan ekonomi wilayah.
10
1.5
Manfaat Penelitian
Penelitian tentang Pembangunan Industri Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta) diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan mengenai industri tentang penambangan dan pengolahan pasir besi, manfaat industri pasir besi terhadap perekonomian di wilayah, pengelolaan wilayah dengan adanya pabrik pasir besi serta implikasinya terhadap nilai ketahanan ekonomi wilayah dengan penyerapan tenaga kerja. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini akan menambah wawasan bagi warga di Kabupaten Kulonprogo untuk dapat mengembangkan usaha yang berkaitan dengan adanya pendirian pabrik penambangan dan pengolahan pasir besi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi yang layak sebagai sumbangan pemikiran akademis khususnya pada bidang studi ketahanan nasional yang semakin berkembang.
