BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan dimana berfungsi sebagai produk siap dijual atau produk siap diproses lebih lanjut untuk menjadi produk siap dijual. Perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur secara umum mempunyai persedian yang berfariasi jumlah, jenis serta masalahnya yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Persedian pada umumnya merupakan harta milik perusahaan yang cukup besar dimana persedian tersebut menggunakan sumber keuangan perusahaan paling banyak yang perlu disediakan agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien serta layak sebagaimana mestinya. Disisi lain, terbukalah kesempatan untuk melakukan manipulasi persediaan tersebut demi memperoleh keuntungan pihakpihak yang melakukan manipulasi. Untuk mencegah terjadinya manipulasi tersebut, perlu dilakukan pengendalian internal untuk meminimalisasikan terjadinya manipulasi persediaan tersebut. Disamping itu, persediaan juga mempunyai dua sistem yang terpisah tetapi erat terkait, yang satu melibatkan arus fisik barang yang sebenarnya, yang lainnya biaya terkait. Persediaan berpindah melalui perusahaan, harus ada pengendalian yang memadai atas pergerakan fisik maupun biaya terkait. Dan pada akhirnya, akan terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menafsirkan keadaan arus fisik dan biaya persediaan di perusahaan tersebut. Manipulasi itu sendiri adalah sebuah tindak rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitis, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Terkait dengan persediaan, manipulasi ini 1 http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

dapat berupa penyelewengan yang di sengaja untuk menguntungkan beberapa pihak dengan memalsukan baik data, fisik barang persediaan, atau keduanya. Berikut ini adalah penggalan kasus yang menunjukkan betapa pentingnya sistem pengendalian internal dalam mencegah manipulasi persediaan seperti yang dikemukakan oleh Widjajanto dalam laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Produksi, Penjualan dan Investasi Pada PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon (2006:ii-iii) : ”Pengelolaan persediaan bahan baku dan bahan kemasan PT Kimia Farma belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pihak Unit Produksi menanggung potensi beban penghapusan atas persediaan karena produk yang sudah dihentikan (prunning), berganti desain dan produknya sudah tidak dipesan lagi. Selain itu pemanfaatan ruang penyimpanan bahan baku dan bahan kemasan di gudang Unit Produksi Bandung, Jakarta dan Watudakon menjadi kurang optimal. Hal tersebut disebabkan pihak Unit Produksi belum menentukan secara tepat atas kebutuhan persediaan bahan baku dan bahan kemasan serta belum menentukan secara jelas rencana penanganan atas persediaan bahan yang sudah tidak digunakan lagi dalam proses produksi. Pengelolaan persediaan barang teknik tidak berjalan optimal. Hal tersebut mengakibatkan informasi persediaan barang teknik belum dapat disajikan secara akurat sehingga tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terbukanya peluang kehilangan atau penggelapan persediaan barang teknik. Hal tersebut disebabkan kemampuan petugas gudang dalam pemanfaatan software pengendalian persediaan barang teknik masih lemah, selain itu masih lemahnya sistem pengendalian persediaan barang teknik, khususnya dalam penyusunan laporan persediaan barang teknik.” Menurut Hermiyetti (2012), Intensitas pembicaraan mengenai fraud di rumah sakit semakin tinggi, sama halnya yang terjadi di sektor publik lainnya, utamanya sektor pemerintah yang menangani masalah pelayanan umum pada masyarakat. Sebenarnya, niat pemerintah mulai terlihat dan memperhatikan program untuk mengeliminasi fraud yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); kejaksaaan, kepolisian, atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun

http://digilib.mercubuana.ac.id/

3

sayangnya, hal ini sepertinya belum menjadi semacam komitmen untuk dijalankan secara bersama secara konsisten di semua lini. Salah satu fraud yang sering terjadi di rumah sakit adalah berupa korupsi pengadaan barang berupa CT Scan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwekerto, Banyumas dan korupsi pengadaan obat di Dinas Kesehatan Banyumas senilai Rp. 300 juta telah merugikan uang negara. (Kompas, 27 Maret 2007). Korupsi pengadaan alat-alat kesehatan juga terjadi di RS Kanujodso Djatiwibowo, pimpinan proyeknya diduga terlibat korupsi kasus Magnetic Resonance Imaging (MRI) senilai Rp. 13,7 milyar (Tempo, 19 Oktober 2008). Dalam artikel yang dikeluarkan oleh [email protected], dituliskan bahwa pada saat rapat kerja dengan DPR pada tanggal 9 Mei 2005, Mentri BUMN melaporkan adanya dugaan korupsi pada 16 BUMN. Banyaknya korupsi ini merupakan indikasi bahwa tata kelola perusahaan cenderung tidak berjalan optimal, Standard Operasional Procedure (SOP) sering dilanggar, Satuan Pengawasan Intern (SPI) kurang diperdayakan, dan fungsi-fungsi satuan pengawasan internal dikerdilkan oleh dewan direksi. Kasus lainnya yakni, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) / OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memutuskan memberi sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500 juta kepada direksi PT Indofarma tbk yang menjabat pada periode terbitnya laporan keuangan tahun 2001. Selain itu kepada Direksi PT Indofarma juga diperintahkan 3 hal. Pertama, segera membenahi dan menyusun sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan yang memadai untuk menghindari timbulnya permasalahan yang sama di kemudian hari. Kedua, menyampaikan laporan perkembangan atas pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perseroan secara berkala setiap akhir bulan kepada Bapepam. Dan ketiga, menunjukan akuntan publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan audit khusus untuk melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal dan sistem Akuntansi bila perseroan telah selesai melakukan pembenahan dan penyusunan sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi perusahaan. Demikian siaran pers dari Bapepam / OJK tentang hasil pemeriksaan terhadap PT Indofarma tbk yang dipublikasikan Senin (8/11/2004).


4

Bapepam menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang pasar modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma. Dari hasil penelitian, Bapepam menemukan bukti-bukti di antaranya, nilai Barang Dalam Proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya (overstated) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Akibatnya harga Pokok Penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated dengan nilai yang sama. Bapepam menilai ada ketidaksesuaian penyampaian laporan keuangan dengan pasal 69 UU Pasar Modal, angka 2 huruf a Peraturan bapepan Nomor VIII.G.7, Pedoman Standar Akuntan Publik. Dan selanjutnya sanksi administrasi itu diberikan berdasarkan pasal 5 huruf n UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal Pasal 64 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2004 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal (Sumber : detik.com). Selain itu terdakwa yang dijatuhi hukuman yaitu dua orang dari pihak rekanan, yaitu Aspen Asnawi dari PT Indo Farma Global Medica, dan Kamsir Aritonang subkontraktor dari PT Graha Agung Lestra. Seorang lagi Ketua Panitia Pengadaan Barang RSUD dr Pirngadi Medan, Tuful Zuhri Siregar bertanggung jawab atas kasus penggandaan alkes di RSUD Pirngadi Medan. Dimana lemahnya pengendalian menyebabkan peluang untuk oknum-oknum melakukan tindakan manipulasi penggandaan demi keuntungan pribadinya. Hukuman terhadap ketiganya dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Marsuddin Nainggolan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (10/2). Mereka menyatakan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Aspen, Kamsir dan Tuful dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dan KB di RSUD Pirngadi Medan pada 2012. Proyek itu menggunakan anggaran Rp 5 miliar, bantuan dana dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaan lelang proyek itu, Kamsir dan Tuful


5

terbukti bekerja sama untuk memenangkan PT Indo Farma Global Medica. Selain itu, ada 2 unit alat kesehatan fiktif, yaitu peralatan anastesi senilai Rp 1,27 miliar. (Sumber www.merdeka.com) Penelitian ini termotivasi dari penelitian-penelitian terdahulu antara lain oleh Drs. Marsyaf, Ak., M.Ak (2015) dimana hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pengendalian internal mampu mempengaruhi pengendalian fraud baik secara parsial maupun secara simultan yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas pada uji t < 0,05 dan uji f < 0,05. Selain itu penelitian yang dilakukan Hermiyetti (2012) menyatakan terdapat dampak pengendalian internal dalam pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan dan penelitian oleh Rapina dan Leo Christyanto (2011) menyatakan pengendalian internal mempunyai pengaruh sebesar 0,867 terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan. Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik maupun privat, dengan segala modusnya, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan rumit terlebih dalam pengelolaan persediaan, sehingga perlu diadakan metode penilaian terhadap siklus persediaan yang tepat untuk memperoleh hasil usaha yang sesuai dengan periode pembukuannya. Selain itu manajemen perusahaan juga perlu mempunyai sistem pengendalian internal yang baik yang dapat menjalin keamanan persediaan milik perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pengendalian internal maka akan segera diketahui bila terjadi manipulasi persediaan dalam perusahaan. Demikian pula halnya pada PT. Puspa Pharma dimana fungsi persediaan sangat mempengaruhi terhadap operasi-operasinya. Kegagalan dan manipulasi atas pencatatan persediaan akan berakibat kerugian pula terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, telah mendorong penulis untuk memilih masalah pengendalian internal terhadap manipulasi persediaan sebagai obyek penulisan skripsi, dimana penulis melakukan penelitian ini di tahun 2016 pada satu perusahaan yaitu pada PT. Puspa Pharma dengan judul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN MANIPULASI PERSEDIAAN BARANG JADI STUDI KASUS PADA PT. PUSPA PHARMA”.


6

B. Rumusan Masalah Penelitian PT. Puspa Pharma sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang farmasi yang ingin berkembang, haruslah mempunyai sistem yang benar-benar tepat bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dilain pihak, agar profit yang dihasilakan dapat maksimal maka manajemen diharapkan mencari strategi untuk dapat mewujudkan tujuan perusahaan diantaranya adalah dengan menghindari adanya manipulasi dalam pengelolaan persediaan. Oleh karena siklus akuntansi persediaan cukup luas jangkauannya maka penulis hanya akan membahas mengenai siklus persediaan barang jadi saja, yaitu teknik pemeriksaan persediaan yang dilakukan oleh PT. Puspa Pharma dari hasil produksi sampai dengan penjualan ke konsumen. Masalah-masalah yang sering kali dihadapi dalam siklus persediaan, dan yang perlu untuk kita bahas, diantarannya yaitu : 1. Apakah

lingkungan

pengendalian

berpengaruh

terhadap

pencegahan

manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma? 2. Apakah penilaian risiko berpengaruh terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma? 3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma? 4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma? 5. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma? Masalah-masalah itu menarik untuk dibahas lebih lanjut dan membutuhkan suatu penelitian khusus untuk hal tersebut di atas.


7

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma. b. Untuk mengetahui pengaruh penilaian risiko terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma. c. Untuk

mengetahui

pengaruh

aktivitas

pengendalian

terhadap

pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma. d. Untuk mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma. e. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap pencegahan manipulasi persediaan di PT Puspa Pharma. 2. Kontribusi Penelitian

a. Bagi Penulis, bermanfaat dalam hal: 1. Dapat mewujudkan suatu bentuk skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan di Universitas Mercu Buana. 2. Latihan teknis untuk membandingkan antara ilmu teori yang dipelajari dengan pelaksanaan sebenarnya. 3. Dapat mengetahui gambaran serta pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peranan pengendalian internal terhadap pencegahan manipulasi persediaan barang jadi suatu perusahaan khususnya pada PT Puspa Pharma.

b. Bagi Perusahaan, bermanfaat dalam hal: 1. Dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan yang bersangkutan berkenaan dengan hasil koreksi internal audit. 2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam usaha memperbaiki kinerja persediaan barang, dalam menggunakan sistem pengendalian internal serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan.


8

c. Bagi Akademik, bermanfaat dalam hal Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengkajian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.


BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents