BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia 4. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan 5. Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbedabeda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi.
4 5
Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga;Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.7. Ibid, hlm.8.
Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya tranportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri. Pembangunan hukum tidak hanya menambah peraturan baru atau merobah peraturan lama dengan peraturan baru tetapi juga harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat penting dan strategisnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pengangkutan perlu di tata dan dikembangkan dalam sistem terpadu 6 dan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian. Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu-
6
Suwardjoko Warpani,Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,ITB, Bandung, hlm.13.
lintas dan angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni: a. asas transparan; b. asas akuntabel; c. asas berkelanjutan; d. asas partisipatif; e. asas bermanfaat; f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang; h. asas terpadu; dan i. asas mandiri. Sedangkan Pasal 3 UULLAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni : a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Pasal 4 UULLAJ dinyatakan undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yangaman, selamat, tertib, dan lancar melalui: a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Demikian juga dalam Pasal 9 UULLAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum serta Pasal 141 UULAJ tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan.
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diti untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuang pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat. Namun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) UULLAJ. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 UULLAJ tentang tarif. Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan
pasal 45 (1) UULLAJ mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas maksimum kendaraan. Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sektor pelayanan angkutan umum masih banyak menyimpan permasalahan klasik. Dan dalam hal ini pengguna jasa (penumpang) sering menjadi korban daripada perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum, yang mana dalam tulisan ini pengguna jasa yang dimaksud adalah penumpang dan penulis menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 sebagai pedoman. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: “PERLINDUNGAN
HUKUM
BAGI
PENGGUNA
JASA
(PENUMPANG)
ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 ” .
B. Rumusan Masalah Berlatar belakang pada uraian di atas, maka maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum? 2. Hal-hal apa yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pihak pengangkut? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009?
C. Pembatasan Masalah Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan yakni angkutan umum yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam skripsi ini adalah angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, hal ini mengingat banyaknya jenis angkutan umum. Dan dalam skripsi ini, penulis mengambil contoh rill sebuah perusahaan pengangkutan, yaitu perusahaan pengangkutan CV. Karya Agung.
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, selain itu berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. 2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa ( penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pihak pengangkut dan bagaimana
tanggung
jawab
pihak
pengangkut
terhadap
kesalahan
yang
mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum sebagai konsumen fasilitas publik transportasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah : 1. Secara
teoritis,
untuk
menambah
pengetahuan
penulis
tentang
bagaimana
perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
2. Secara praktis, untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukanmasukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perlindungan hukum bagai pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.
E. Keaslian Penulisan Penulisan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa (penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 belum pernah ada sebelumnya. Keaslian penulisan skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran penulis dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, ditambah dengan sumber riset dari lapangan . Dalam penulisan ini yang ditekankan penulis adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa (penumpang), apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut dan bagaimana penerapan hukum yang dilaksanakan dalam usaha pengangkutan di jalan raya. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan serta Peraturan Perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum. Oleh karena itu, penulisan ini dapat dikatakan penulisan yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.
F. Tinjauan Kepustakaan Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. 7 Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu 7
Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta. 2006, hlm. 13
sistem. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. 8
Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk
mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antanra manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Hukum mempertahankan perdamaian dengan kepentingan kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika hukum tersebut menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. 9
Aristoteles dalam buah pikirannya Ethica Nicomachea dan Rhetorica
menyatakan hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberikan kepada setiap orang apa yang berhak diterimanya. Anggapan ini berdasarkan etika dan Aristoteles berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan. 10 Sedangkan menurut Van Kant, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia sehingga kepentingan itu tidak dapat diganggu oleh manusia lain. Dengan kata lain hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap manusia yang diakui dan diatur oleh hukum. 11 Berdasarkan teori-teori tentang tujuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa jika tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja maka tidak seimbang sehingga akan bertentangan dengan kenyataan. Sebaliknya akan terjadi juga kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan hal-hal yang berfaedah atau yang sesuai dengan kenyataan karena akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu juga jika tujuan hukum semata-mata hanya untuk
8
Ibid. Chainur Arrasjid. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2000, hlm. 40. 10 Ibid. 11 Ibid, hlm. 42. 9
menwujudkan kepastian hukum saja, maka akan menggeser nilai keadilan maupun nilai kegunaan dalam masyarakat. Sehingga kita harus melihat tujuan hukum dari ke tiga nilai dasar hukum, yakni nilai keadilan, kegunaan atau manfaat dan kepastian hukum. 12 Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 13
Pada umumnya perlindungan hukum merupakan
bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan Wanprestasi. 14 Pengertian perlindungan hukum juga menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain. 15 Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam Hukum Nasional, yang mana Hukum Nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakkan kebudayaan nasional yang serasi agar
12
Ibid, hlm. 47. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku Satu. Balai Pustaka. Jakarta. 1989, hlm. 874. 14 Soedikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty. Yogyakarta. 1991,hlm.9. 15 Ibid 13
terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pengangkutan adalah berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut dan membawa, sedangkan istilah pengangkutan dapat diartika sebagai pembawa barang-barang atau orang-orang (penumpang) 16. Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien 17. Sedangkan Hukum Pengangkutan adalah sebuah perjanjian
timbal
balik,
yang mana pihak
pengangkut
mengikatkan
diri
untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut 18. Adapun arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan, dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturannya, di dalam dan di luar kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/ atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan. 19 Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa pada pokoknya pengangkutan merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. 16
W. J. S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.97. 17 Sinta Uli,Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006, hlm. 20. 18 Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 6-7. 19 Ibid, hlm. 5.
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis dengan KUHD) tidak ada aturan mengenai pengangkutan orang di darat, begitu juga dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis dengan KUH Perdata) tidak terdapat peraturan umum mengenai pengangkutan orang. Oleh karena itu, perjanjian pengangkutan orang di darat hanya dapat didasarkan atas pasal-pasal yang terdapat pada Bab I sampai dengan bab IV Buku III KUH Perdata 20. Diluar KUHD dan KUH Perdata terdapat peraturan mengenai pengangkutan orang di darat, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ, serta PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 secara khusus diatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan darat seperti asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan, fasilitas dan elemen pendukung dalam penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan, dan juga diatur mengenai tanggung jawab pihak pengangkut. Pengertian pengguna jasa menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009 adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum, sedangkan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri kepada pihak pengangkut 21. Pihak Pengangkut adalah pihak-pihak yang melakukan pengangkutan terhadap barang dan penumpang (orang) yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik dengan cara charter menurut waktu maupun menurut perjalanan 22. Perusahaan angkutan umum menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah agar dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. 20
H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 50-51. 21 Sinta Uli, op.cit, hlm. 20. 22 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Penerbit Pustaka, Bangsa Prees, Medan, 2005, hlm. 135.
Sedangkan pengertian angkutan menurut UU No 22 Tahun 2009 adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.
G. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yakni perusahaan pengangkutan CV. Karya Agung yang beralamat di Jalan Sidamanik No. 8, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian sosiologis. Dalam penelitian normatif, penulis melakukan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini sedangkan dalam penelitian sosiologis, penulis melakukan penelitian terhadap salah satu perusahaan pengangkutan di kota Pematangsiantar, yaitu pada perusahaan pengangkutan CV. Karya Agung. 3. Sumber Data
Adapun data yang dikumpul dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dibagi atas 3 (tiga), yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti KUH Perdata, KUHD, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 dan peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Library Research (Studi Kepustakaan), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis. b. Field Research (Studi Lapangan), Field Research (Studi Lapangan), yaitu penelitian di lapangan yang guna pengumpulan data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan pada perusahaan pengangkutan (tepatnya disalah satu perusahaan pengangkutan CV. Karya Agung, Jalan Sidamanik Nomor 8, Pematangsiantar. Hal ini ditujukan pada pencapaian hasil pemberitaan yang maksimal mengenai bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh perusahaan pengangkutan apakah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Analisis Data Analisa data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisi data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan skripsi ini.
H. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam lima bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah : Bab I :
Pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II :
Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan Pada bab ini akan diuraikan mengenai perjanjian secara umum menurut KUH Perdata, pengangkutan secara umum, dan perjanjian pengangkutan.
Bab III :
Kedudukan Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pengguna jasa dan angkutan umum, jenis-jenis angkutan umum, kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum, serta hak dan kewajiban
pengguna jasa (penumpang) angkutan umum sebagai konsumen fasilitas publik transportasi. Bab IV :
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pada bab ini merupakan inti dari pembahasan penulisan yang mengetengahkan tentang pengaturan pemberian izin angkutan umum di Indonesia, hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pengangkut, tanggung
jawab
pihak
pengangkut
terhadap
kesalahan
yang
mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum, dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Bab V :
Penutup Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini, dan merupakan penutup dari rangkaian bab-bab sebelumnya dimana dalam bab ini penulis membuat suatu kesimpulan atas pembahasan skripsi ini yang kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran atas masalah-masalah yang tidak terpecahkan yang diharapkan akan berguna dalam kehidupan masyarakat dan praktek perkembangan ilmu pengetahuan.
