8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat respresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.1 Hakekat setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah dalam suatu perdagangan derivatif. Dunia keuangan (finance), derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembiayaan yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan (underlying product), daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau nilai suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif digunakan oleh manajemen investasi/manajemen 1
Politkum.Blogspot.Com/2013/05/Pengertian-Perlindungan-Hukum.Html (diakses tanggal 1 Mei 2015).
Universitas Sumatera Utara
9
portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komitas suku bunga, nilai tukar valuta asing tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (underlying). Dalam perkembangannya, rumusan dan transaksi derivatif kian kompleks. Belakangan transaksi ini semakin rumit dan digunakan untuk tujuan spekulasi tanpa adanya underlying transaction.2 Derivatif (derivatives) secara umum adalah sebuah instrumen keuangan (financial instrument) yang nilainya diturunkan atau didasarkan pada nilai dari aktiva, instrument, atau komoditas yang lain. 3 Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh sebagai berikut: ada seorang pengusaha impor kopi yang bisa membeli opsi right dengan harga tertentu untuk membeli kopi dari Brasil dengan kurs yang sudah ditetapkan sebelumnya, misal Rp9.500/USD, yang akan dibayarkan 6 bulan kemudian. Opsi ini bisa dieksekusi atau tidak tergantung dari situasi yang dihadapi pengusaha tersebut 6 bulan kemudian. Kalau kurs pada waktu 6 bulan kemudian ternyata Rp8.500/USD, maka akan lebih menguntungkan bagi pengusaha tersebut untuk tidak mengeksekusi opsi right-nya karena kurs pasar lebih murah. Namun, pengusaha tersebut menderita kerugian karena telah mengeluarkan uang untuk membeli opsi right 6 bulan sebelumnya. Sebaliknya jika terjadi, misal kurs 6 bulan kemudian
2
Http://www.scribd.com/doc/152586260/Derivatif-Dan-Hedging#scribd (diakses tanggal 21 Mei 2015) 3 Opsi right adalah suatu hak untuk membeli saham suatu perusahaan, yang pada umumnya diberikan kepada para Direktur, Pejabat, atau Pegawai tertentu dengan suatu syarat serta harga tertentu. Muhamadnahdi.blogspot.com/2008/01/artikel-Perdagangan Derivatif.html (diakses tanggal 10 Maret 2015).
Universitas Sumatera Utara
10
adalah 1 USD=Rp 10.500, maka pengusaha tersebut bisa mengeksekusi opsi right yang dimilikinya karena kurs opsi lebih murah. Selain pengertian derivatif, ada satu istilah yang berkaitan erat dengan derivatif yaitu “manajemen risiko”. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses keseluruhan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan meminimalkan pengaruh dari ketidakpastian suatu kejadian. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan dan untuk meminimalkan kerugian Keuangan (financial losses) yang mungkin timbul akibat suatu transaksi bisnis. Jika dikaitkan dengan contoh di atas, maka bisa dikatakan bahwa pengusaha tersebut berusaha meminimalkan kerugian akibat fluktuasi kurs dengan membeli opsi right. Kerugian maksimal yang mungkin ditanggung oleh pengusaha tersebut adalah sejumlah harga opsi right-nya yaitu dalam situasi kurs rupiah menguat.4 Transaksi derivatif merupakan instrumen keuangan yang berkembang dalam iklim persaingan bebas yang sejalan dengan proses globalisasi pasar keuangan. Dengan adanya kebijakan perekonomian terbuka yang dianut oleh Indonesia, yang ditandai dengan munculnya deregulasi perbankan melalui Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun 1983), yang kemudian diikuti dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988), telah mendorong pusatnya perkembangan transaksi derivatif di Indonesia sebagai salah satu instrumen keuangan yang
4
Muhamadnahdi.Blogspot.Com/2008/01/Artikel-Perdagangan-Derivatif.Html (diakses tanggal 21 Mei 2015)
Universitas Sumatera Utara
11
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan bank di luar bunga kredit (fee based income).5 Sumber pendapatan utama bank konvensional adalah dari net interest margin, yaitu selisih antara jumlah seluruh penghasilan bunga yang diperoleh bank dalam masa tertentu (bunga kredit) dengan jumlah beban bunga yang harus bank tanggung dalam periode yang sama (bunga deposito dan giro).6 Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya net interest margin suatu bank adalah nasabah debitur dari bank tersebut. Maksud dari hal ini adalah dengan semakin banyak nasabah debitur yang dimiliki oleh bank, dan dengan ini maka pendapatan bank dari bunga kredit akan meningkat. Di satu sisi bank tidak mendapatkan peningkatan nasabah debitur secara drastis, semetara di sisi yang lain dengan adanya ekspansi perbankan internasional dan deregulasi keuangan menyebabkan munculnya banyak bank-bank baru, yang semakin meningkatkan persaingan antar bank di Indonesia dan mengakibatkan semakin sulitnya suatu bank untuk beroperasi jika hanya mengandalkan pendapatan dari bunga kredit. Hal ini menjadi pertimbangan dari Bank Indonesia dalam mendorong industri perbankan untuk melakukan dan mengembangkan usaha fee based income (pendapatan non bunga), yaitu usaha-usaha perbankan yang menghasilkan pendapatan di luar bunga kredit.7
5
Unit khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1983-1997, hlm. 4. (diakses pada tanggal 1 April 2015). 6 Gerald Hanweck, The Sensitivity of Bank Net Interest Margins and Profitability to Credit, Interes Rate, and Term-Structure Shocks Across Bank Product Specializations, hlm. 2. 7 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, Cetakan ke-II (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 9-11.
Universitas Sumatera Utara
12
Banyak perusahaan, khususnya di dunia perbankan, yang bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan akibat melakukan transaksi dengan menggunakan instrumen derivatif. Kasus yang paling terkenal mungkin adalah bangkrutnya bank dagang tertua di Inggris, Barings, pada tahun 1995. Bank Barings dinyatakan bangkrut setelah ekuitasnya gagal menutupi kerugian sejumlah USD 1 milyar akibat perdagangan derivatif yang dilakukan oleh salah seorang pegawainya, Nick Leeson. Kasus lainnya adalah krisis keuangan yang dialami oleh National Australian Bank (NAB) pada Januari 2004 yang juga diakibatkan oleh transaksi derivatif yang tidak bijak. Menurut sebuah laporan independen dari Price Waterhouse Coopers (PWC) tentang kasus tersebut, kerugian yang diderita oleh NAB akibat transaksi derivatif antara September 2003 sampai Januari 2004 mencapai USD 360 juta.8 Banyaknya para pelaku transaksi online dalam perkembangan derivatif yang masih belum memahami karakteristik dan arti penting instrumen derivatif dalam sistem keuangan modern, serta ditambah lagi dengan keberadaan pengaturan dari transaksi online yang masih kurang memadai sehingga menciptakan sistem yang lemah terhadap perlindungan kepentingan nasabah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengimplementasiannya, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpercayaan investor atau perlindungan hukum dalam melakukan transaksi derivatif khususnya yang berada di Indonesia, sehingga perlunya penjelasan terhadap bagaimanakah perlindungan hukum
8
Ibid
Universitas Sumatera Utara
13
terhadap nasabah yang akan menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif terutama melalui transaksi online. Kemampuan dari transaksi derivatif untuk meningkatkan ekonomi dengan cara antara lain mengalihkan risiko kepada pihak-pihak yang lebih mampu atau mau menangani risiko, telah memungkinkan dilakukannya berbagai investasi baru dan atau investasi yang besar. Pengembangan produk derivatif oleh karenanya dianggap sebagai suatu revolusi yang penting.9 Disamping itu juga, transaksi derivatif sangat menggiurkan dan memberikan manfaat karena transaksi derivatif digunakan sebagai: peralatan untuk mengelola risiko, pencarian untuk hasil yang lebih rendah, kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna, hedging risiko-risiko saat ini dan masa mendatang, mengambil posisi-posisi risiko pasar, dan memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar.10 Seperti halnya jenis transaksi yang lain yang tidak terlepas dari risiko usaha, transaksi derivatif mengandung risiko yang sedemikian besar mengingat jumlah transaksi yang terlibat dan kecanggihan transaksi yang memerlukan pengetahuan teknis analisis yang memadai. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dari pihak otoritas pengawasan regulator pada industri keuangan. Kekhawatiran tersebut menjadi sangat logis mengingat saat ini perdagangan dunia terjadi dalam jumlah jutaan dolar setiap tahunnya, dan ternyata 95% lebih terjadi pada pasar uang dalam bentuk derives keuangan dan kurang dari 5% saja
9
Ibid., hal. 29. Edi Broto Suwarno, Derivatif: Tinjauan Hukum dan Praktek di Pasar Modal Indonesia, makalah yang disampaikan dalam Finance Law Workshop: Derivatives Transaction, tanggal 21 September 2003, Jakarta: Hotel Borobudur, hlm. 15. 10
Universitas Sumatera Utara
14
perdagangan tersebut pada sektor riil. Hal ini pulalah yang ikut menyebabkan krisis global ekonomi dunia. Demikian halnya terjadi pada Lehman Brothers yang mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan, dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7% sampai dengan 10%. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di Amerika Serikat sendiri, Pada investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar New York Times menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.11 Di samping itu, derivatif memiliki risiko tambahan karena banyak kontraknya bersifat sangat spekulatif sehingga meningkatkan peluang rugi besar jika gagal. Bersifat spekulatif maksudnya yang bersifat spekulasi saja, bukan merupakan transaksi yang murni. Dalam pasar derivatif para spekulan memainkan peran penting dalam perdagangan derivatif keuangan. Mereka membeli dan menjual kontrak-kontrak bergantung pada persepsi mereka tentang gerakan pasar keuangan. Rumor juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Sehingga, risiko pasar derivatif, risiko spesifik perusahaan, dan risiko sistemik menjadi berlipat ganda. Sebagaimana diketahui bahwa pemain utama derivatif
11
Sugiri Permana, Transaksi Derivatif Pada Pasar Modal dalam Tinjauan Hukum Perjanjian, Makalah yang dikutip dari http://www.badilag.net/index diakses pada tanggal 1 April 2015.
Universitas Sumatera Utara
15
keuangan pada umumnya adalah bank, pedagang valuta asing, bendahara korporasi (corporate treasurer), institusional investor, dan hedge fund.12 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik memilih judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Menyimpan Dana Pada Perusahaan Perdagangan Derivatif Melalui Transaksi Online.
B. Perumusan Masalah Sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan, permasalahan yang akan diangkat yaitu : 1. Bagaimanakah proses transaksi penyimpanan dana pada perusahaan perdagangan derivatif? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif? 3. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi kecurangan dalam perdagangan derivatif?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah a. Untuk
mengetahui
proses
transaksi
penyimpanan
dana
pada
perusahaan perdagangan derivatif.
12
M. Hatta, Pasar Derivatif dan Cengkraman Kapitalisme, Jurnal Ekonomi Ideologis, 18 Desember 2008, dikutip dalam www.jurnal-ekonomi.org (diakses tanggal 1 April 2015)
Universitas Sumatera Utara
16
b. Untuk
mengetahui
perlindungan
hukum
bagi
nasabah
yang
menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif. c. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi kecurangan dalam perdagangan derivatif. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah: a. Secara teroritis Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif melalui transaksi online. b. Secara praktis Bermanfaat
sebagai
kontribusi
pemikiran
bagi
pengambilan
kebijaksanaan untuk menghadapi persoalan yang muncul dalam perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif melalui transaksi online.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif melalui transaksi online yang diangkat sebagai judul skripsi ini telah diperiksa dan diteliti secara administrasi dan judul tersebut belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga penulisan dan pembahasan skripsi ini dengan
Universitas Sumatera Utara
17
mengangkat judul rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi ciri dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas segala kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan hasil penelitian. E. Tinjauan Pustaka 1. Perbankan Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang membutuhkan atas kekurangan dana (lacks of funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.13 Pada hakekatnya lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatankegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Perlindungan hukum bagi nasabah Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinir kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan dengan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. 13
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.
Universitas Sumatera Utara
18
Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi
kepentingan-kepentingan
tersebut.
Perlindungan
terhadap
kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:14 a. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif. b. Perlindungan secara eksplisit (exsplicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. 3. Perdagangan derivatif Transaksi derivatif yang sering dilakukan diantaranya adalah opsi (option), yaitu hak untuk membeli (call option) atau menjual (put option) suatu valuta asing (misalnya US Dollar) dengan penyerahan untuk jangka waktu di depan. Mekanisme dari bentuk ini adalah sebagai berikut: investor dapat saja memperoleh hak membeli atau menjual kontrak dimasa datang dengan harga tertentu.15
14
Ibid., hlm 145 Sejarawan.blogspot.com/2010/09/analisa-yuridis-mengenai-kasus-kasus.html (diakses tanggal 1 April 2015) 15
Universitas Sumatera Utara
19
Pasar derivatif adalah tempat diperdagangkannya surat-surat berharga yang nilainya didasarkan aset yang mendasarinya (underlying asset atau elementary asset). Pengertian transaksi derivatif adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang saling berhubungan (counterparties). Secara umum transaksi derivatif dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kontrak antara dua pihak dimana pembayaran atau pertukaran atas cash flow didasarkan pada nilai asset yang mendasarinya seperti nilai tukar, suku bunga, index saham, dan komoditi.16 Underlying transaksi derivatif saat ini diantaranya interest rate, currency, commodity, equity dan index lainnya. Transaksi derivatif bisa dilakukan di bursa maupun di luar bursa (over the counter) yaitu kontrak-kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandarisasi (futures) dan diperjualbelikan di bursa. 4. Transaksi online Transaksi online adalah penjualan dan pembelian secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual.17 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa transaksi
elektronik
adalah
perbuatan
hukum
yang
dilakukan
dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan
16
Setyaerrynugraha.blogspot.com/2012/11/option-dan-futures-instrumen-derivatif.html (diakses tanggal 1 April 2015). 17 Cardingdantransaksionline.wordpress.com/about/pengertian-transaksi-online (diakses tanggal 21 Mei 2015)
Universitas Sumatera Utara
20
diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
F. Metode Penelitian a. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.18 Untuk menunjang diperolehnya data yang aktual dan akurat, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.19 Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Selain itu juga dilakukan secara deskriptif yaitu penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dikaitkan 18
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 46. 19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116
Universitas Sumatera Utara
21
dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif melalui transaksi online. b. Data penelitian Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.20 Penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari: a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal 6) Peraturan Bapepam No. IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Berbentuk Perseroan 7) Peraturan Bapepam No. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan
20
Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 76.
Universitas Sumatera Utara
22
8) Peraturan Bapepam No. IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan 9) Peraturan Bapepam No. IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan 10) Peraturan
Bapepam
No.
IV.A.5
tentang
Pedoman
Kontrak
Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan 11) Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 12) Peraturan Bapepam No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 13) Peraturan Bapepam No. IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) 14) Peraturan Bapepam No. IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) 15) Peraturan Bapepam No. V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi Berkaitan Dengan Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) 16) Peraturan Bapepam No. IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) 17) Peraturan Perdagangan Bursa Efek b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
Universitas Sumatera Utara
23
1) Hukum kepailitan, buku yang membahas tentang kepailitan. 2) Hukum perusahaan, buku-buku yang membahas tentang perkoperasian c. Bahan hukum tersier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia
c. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara:21 studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. d. Analisis data Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktifinduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai
21
Soejano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 24.
Universitas Sumatera Utara
24
dengan permasalahan yang diteliti.22 Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.
G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan yang diangkat dengan pembahasan skripsi sesuai, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri dari setiap sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I
PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan pengantar. Didalamnya termuat mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
PROSES
TRANSAKSI
PENYIMPANAN
DANA
PADA
PERUSAHAAN PERDAGANGAN DERIVATIF Bab ini berisikan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpanan dana pada perusahaan derivatif, tata cara untuk menyimpan dana pada perusahaan derivatif dan transaksi online pada perusahaan perdagangan derivatif.
22
H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (Surakarta: UNS Press, 1988),
hlm. 37.
Universitas Sumatera Utara
25
BAB III
PERLINDUNGAN
HUKUM
BAGI
NASABAH
YANG
MENYIMPAN DANA PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DERIVATIF Bab ini berisikan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perdagangan derivatif, bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dana pada perusahaan perdagangan derivatif dan dasar hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah perdagangan derivatif. BAB IV
AKIBAT
HUKUM
APABILA
TERJADI
KECURANGAN
DALAM PERDAGANGAN DERIVATIF Bab ini beriskan mengenai pelanggaran yang dapat terjadi pada perusahaan
perdagangan
derivatif
dan
pihak-pihak
yang
bertanggung jawab apabila terjadi kecurangan dalam transaksi online penyimpanan dana di perusahaan derivatif dan akibat hukum bagi pihak yang melakukan kecurangan dalam transaksi online penyimpanan dana di perusahaan derivatif. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Universitas Sumatera Utara
