BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sumber-sumber pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelanggaran pemerintah dan pembangunan di suatu daerah. Pendapatan daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyedian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka diperlukan Perundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang mengatur Pajak Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, Pajak Daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi dan Pajak Daerah Kabupaten. Pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah Propinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor
2
(selanjutnya disingkat PKB). PKB merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintahan tentang Pajak Daerah. PKB dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Sistem pemungutan PKB ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan kantor bersama yang terdiri dari tiga unsur yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Rahaja. Pembayaran oleh Wajib Pajak PKB ini dilakukan di Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah Kota dan Kabupaten. Sistem pengelolaan pemungutan PKB ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Pada kenyataannya peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi cukup pesat, khususnya jenis sepeda motor. Peningkatan jumlah sepeda motor dengan berbagai merek dan model, mempengaruhi dasar atas perkiraan besarnya pajak yang dikenakan terhadap sepeda motor sehubungan dengan pemakaian jalan raya. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka peningkatan penerimaan dari PKB harus diimbangi dengan usaha-usaha efisiensi baik dalam sistem, administrasi dan kebijaksanaan pemungutan. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan pemungutan pajak antar daerah karena adanya wewenang pemerintah daerah dalam memutuskan atau menetapkan Peraturan Daerah serta adanya Keputusan Gubernur pada tiap daerah. Faktor yang tidak kalah penting adalah penggunaan teknologi dalam segi pelayanan.
3
1.2
Rumusan Masalah 1.
Apakah ada perbedaan sistem pemungutan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan KPPD Kotamadya Palangka Raya ?
2.
Apakah ada perbedaan sanksi administrasi dalam sistem pemungutan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan KPPD Kotamadya Palangka Raya ?
3.
Apakah ada perbedaan dalam peningkatan sistem pelayanan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan
KPPD Kotamadya
Palangka Raya ?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini bertujuan : 1.
Untuk mengetahui perbedaan sistem pemungutan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan KPPD Kotamadya Palangka Raya.
2.
Untuk mengetahui perbedaan sanksi administrasi dalam sistem pemungutan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan KPPD Kotamadya Palangka Raya.
3.
Untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan sistem pelayanan PKB pada KPPD di Kotamadya Yogyakarta dan KPPD Kotamadya Palangka Raya.
4
1.4
Manfaat Penelitian 1.
Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaksana pajak untuk dapat mengetahui sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta dapat meningkatkan sistem pelayanan pada daerahnya untuk memberikan kemudahan pada masyarakat (Wajib Pajak).
2.
Bagi Mahasiwa Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3.
Bagi Peneliti Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya,
sehingga
menambah
wawasan
peneliti.
Dan
memberikan gambaran tentang kondisi perpajakan yang terjadi di lapangan dan melatih penulis untuk menganalisis suatu keadaan yang dapat digunakan sebagai bekal saat terjun langsung di dunia kerja.
1.5
Batasan Masalah
Penulis membatasi pembahasan masalah pada Pajak Daerah yaitu pemungutan PKB dengan memperhatikan sistem pemungutan PKB, sanksi administrasi PKB dan sistem pelayanan PKB pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) di Kotamadya Yogyakarta dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
5
Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (KPPD) di Kotamadya Palangka Raya.
