BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Dewasa ini, perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang
semakin pesat, tidak terkecuali BUMN. Para pelaku bisnispun dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang beragam, mulai dari maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan, fenomena ekonomi dunia yang dapat membahayakan perusahaan, dan munculnya pesaing dari dalam negeri juga perusahaan dari luar negeri (asing). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha meningkatkan kesadaran untuk menerapkan Good Corporate Governance guna meningkatkan tantangan-tantangan tersebut. Sundayani (2013) Good
Corporate
Governance
adalah
sistem
yang
mengatur
dan
mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama: pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, kedua: kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap kinerja perusahaan. Djokosantoso (2005) GCG menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis 1
2
global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. GCG merupakan sistem dimana perusahaan dikenadalikan dan dikelola. Sistem governance antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. Corporate Governance mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. Wardoyo (2010) Pemerintah melalui kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate Governance ini di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memilki nilai asset yang demikian besar untuk mendukung pencapian penerimaan dan pendapatan Negara, sekaligus menghapus berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. Sundayani (2013) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapai tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan mampu menaikan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dan aspek-aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, sehingga profesionalisme BUMN disegala bidang terus meningkat, baik dalam
3
bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Wardoyo (2010) BUMN memiliki peran dan wewenang yang sangat besar dalam menggerakan perekonomian suatu Negara yang diharapkan akan mampu mendukung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena semua ekonomi, potensi sumber daya alam, dan faktor-faktor produksi yang ada, dikuasi oleh Negara dan dialokasikan pengelolaannya oleh Negara kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk kesejahteraan rakyatnya. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan keberadaan BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia. Sundayani (2013) Dewasa ini, masyarakat sangat menuntut transparansi atas pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan pemerintah (BUMN/BUMD). Tetapi pada realitasnya semua itu belum memenuhi standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangannya. Coordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011, ditemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga Negara yang korup. “Potensi kerugian Negara yang bisa disebabkan adalah Rp 4,9 trilyun dan US$ 350 juta” ujar Uchok dalam materi yang dikirimkan kepada Tempo, Ahad, 15 Juli 2012. Uchok melanjutkan, dari 24 perusahaan plat merah tersebut, perusahaan yang paling tinggi potensi terkorupnya adalah PT. Telekomuikasi Indonesia. Berdasarkan analisis FITRA (Forum Indonesia Untuk
4
Transparansi Anggaran), potensi penyimpangan anggaran yang merugikan Negara oleh PT. Telekomunikasi Indonesia mencapai Rp 12 milyar dan US$ 130 juta. Di bawah itu ada PT Rajawali Nusantara Indonesia yang memiliki potensi penyimpangan anggaran senilai Rp 904,85 milyar, sementara itu di posisi ke tiga ada perusahaan publik PT Jasa Marga dengan potensi penyimpangan sebesar Rp 650 milyar. Suhendi (2014) Selain itu baru-baru ini terdapat fenomena jika PT Pertamina merugikan Negara sebesar 1,3 trilyun dengan cara menggelapkan bahan bakar minyak yang dilakukan dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Praktik ini melibatkan karyawan Pertamina Region I Tanjung Uban Riau. Dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang ada bahwa penerapan pengawasan didalam maupun diluar masih sangat minim. Bayangkan saja dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013 fenomena tersebut baru terungkap pada bulan September 2014. Dapat dilihat bahwa pedoman Good Corporate Governance belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan BUMN yang meliputi transparansi dalam hal penerimaan tender dan bukti-bukti transaksi yang tidak bisa dikatakan valid, pertanggungjawaban dalam segi pengelolaan dan pengoperasian kegiatan perusahaan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di Indonesia dan juga segi independensi dimana masih adanya benturan kepentingan antara pihak perusahaan dan staff karyawan yang melakukan kecurangan dengan menggelapkan Bahan Bakar Minyak. Suhendi (2014)
5
Pada sektor BUMN, tidak dilaksanakan Good Corporate Governance dan keterlibatan pejabat negara atau birokrasi dalam manajemen telah menyebabkan kinerja BUMN tidak berkembang, bahkan sering di identikan sebagai unit usaha yang tidak efisien. Kontribusi BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat relative kecil, tingkat return yang dihasilkan dibawah cost capital perbankan. Selain itu BUMN juga belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Saptapradipta (2014) Adanya fenomena mengenai buruknya implementasi Good Corporate Governance tersebut, diharapkan mulai dari sekarang semua perusahaan melakukan upaya untuk mulai mengimplemantasikan Good Corporate Governance guna mencapai sasaran dan tujuan yang hendak ingin dicapai perusahaan. Dalam penerapan Good Corporate Governance peran audit internal yang independen sangatlah penting dan audit internal merupakan kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan. Dzaky (2014) Menurut The Institut of Internal Auditors (IIA) Audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian,
6
dan tata kelola. Audit internal merupakan bagian dari Good Corporate Governance, dimana
didalamnya
mencakup
pengawasan
yang
memadai,
etika
bisnis,
independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Sundayani (2013) Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pihak lain yaitu auditor internal yang berada pada divisi SPI (Satuan Pengawas Intern). Serta Peraturan dan fungsi auditor internal dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governace. Zulkarnain (2010) Begitu juga dari penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa perlunya fungsi audit internal dan pengendalian internal yang kuat secara beriringan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip-prinsip good corporate governance, dimana good corporate governance merupakan tuntutan dari masyarakat dan juga cerminan kinerja suatu perusahaan BUMN di Indonesia. Menurut the Committee of Sponsoring Organization (COSO) mendefinisikan Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang
7
dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan: Keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efesiensi operasi. Saptapradipta (2014) Baik buruknya Corporate Governance perusahaan BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal pada BUMN. Dengan berfungsinya pengendalian internal dan audit internal serta terwujudnya trasparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran maka terwujudlah prinsip Good Corporate Governance yang semakin baik dalam suatu perusahaan. Dengan demikian bahwa keberadaan pengendalian internal dan audit internal sangat penting dalam menciptakan Good Corporate Governance. Dewitasari (2009) Berdasarkan uraian di atas mengingat pentingnya pelaksanaan audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap penerapan Good Corporate Governance, dan berdasarkan tinjauan penulis terhadap penelitian sebelumnya, untuk itu penulis mencoba meneliti kembali dengan mengambil judul.“PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL, EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)” (Survei Pada Perusahaan Bumn Industri Strategis Kota Bandung).
8
1.2
Identifikasi Masalah Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya penerapan Good
Corporate Governance. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal, terhadap penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN industri strategis Kota Bandung ? 2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal, secara parsial terhadap Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN idustri strategis Kota Bandung ? 3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal, secara silmutan terhadap Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN idustri strategis Kota Bandung ?
1.3
Tujuan Penelitian Sehubungan dengan latar belakang serta indentifikasi masalah tersebut di atas,
penelitian ini dimaksudkan untuk mencoba mempelajari dan menilai pengaruh pelaksaan audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap penerapan Good Corporate Governance, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
9
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian, penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN industri strategis Kota Bandung. 2. Untuk mengentahui dan menganlisa seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal, secara parsial terhadap Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN industri strategis Kota Bandung . 3. Untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh pelaksanaan audit internal, efektivitas pengendalian internal, secara silmutan terhadap Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN industri strategis Kota Bandung.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai
pihak diantaranya: 1. Bagi penulis untuk
menambah
wawasan
peneliti
khususnya
mengenai
pengaruh
pelaksanaan audit internal dan efektivitas pengendalian internal terhadap penerapan Good Corporate Governance, selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang
10
diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat. 2. Bagi pembaca Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya di bidang auditing.
