BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Aset daerah saat ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah daerah di
seluruh Indonesia. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah karena aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mampu mengelola aset yang dimilikinya agar dapat menciptakan nilai aset dengan cara memberdayakan dan mengembangkan aset yang sudah dimilikinya. Pengelolaan aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, bukan semata hanya masalah administratif. Akan tetapi, lebih menekankan pengelolaan barang milik daerah yang harus mengedepankan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, keefektifan, dan menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan atas dasar asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabel, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik,
1
akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pelaporan yang belum efektif. Di samping itu, pembukuan penambahan aset, dan pemanfaatan juga belum optimal, serta masih rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penambahan maupun pengurangan aset daerah seringkali tidak diikuti dengan pengelolaan aset dengan baik, karena berbagai alasan, seperti masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan hilangnya dokumen-dokumen penting akibat seringnya mutasi pejabat/staf. Selain itu, belum dilaksanakannya sensus barang, juga berpengaruh terhadap penilaian aset daerah untuk penyajian neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian aset sangat penting, bukan saja dalam rangka penyajian neraca daerah, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan penghapusan
dan
pemindahtanganan
aset/barang
milik
daerah
yang
dilelang/dijual. Penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang bertujuan untuk membebaskan pengguna, kuasa pengguna, dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi, dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Setelah proses penghapusan dilakukan, selanjutnya diikuti dengan proses pemindahtanganan. Pemindahtanganan dilakukan dengan beberapa metoda, yaitu metoda pelelangan, penjualan, dan pemusnahan.
2
Pengelolaan aset yang kurang baik sering menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian pada saat akhir pemeriksaan laporan keuangan. Melihat kondisi aset yang beragam jenis maupun karakteristiknya, pemerintah daerah sebagai entitas pengelola keuangan daerah harus mampu memahami dan mengelola berbagai potensi aset di daerahnya. Pengelolaan
aset
negara
yang
profesional
dan
modern
dengan
mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat/stakeholder. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola aset daerah tersebut dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab pengelolaan aset tidak hanya terbatas kepada gubernur/bupati/walikota saja, tetapi melibatkan seluruh elemen pemerintahan, stakeholder dan masyarakat sehingga pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa terwujud dengan baik. Pengelolaan aset secara profesional ini mengarah pada privatisasi, karena dengan privatisasi, pengelolaan aset pemda benar-benar dioptimalkan. Potensi yang besar dari suatu daerah tidak dapat dioptimalkan bila bupati/walikota tidak dapat mengelola potensi daerahnya dengan benar. Salah satu strategi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah adalah melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai). Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010: 154) sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain: 1. terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
3
2. terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; 3. pengamanan aset daerah; 4. tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam nomor 17 Tahun 2007, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan
standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah
daerah. Penilaian aset/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah adalah penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian aset yang ditetapkan oleh pengelola barang Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk pada tahun 2009 berdasarkan UU nomor 49 Tahun 2009, yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas 4 (empat) pulau besar dan 10 kecamatan. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
4
Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan aset yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian tentang penilaian kendaraan dinas untuk tujuan laporan keuangan
belum pernah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akan tetapi, penelitian mengenai manajemen aset khususnya pengelolaan barang milik daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hasil-hasil penelitian tersebut memiliki spesifikasi sendiri-sendiri, karena di samping lokasi dan waktunya berbeda, fokus yang menjadi objek penelitian serta variabel-variabel yang diamati juga tidak sama. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penilaian aset pemerintah daerah yang menginspirasi penelitian ini. Riadi (2007), melakukan penelitian tentang penilaian aset (tanah dan bangunan) pemerintah daerah (studi pada Mess Saijaan Kabupaten Kotabaru). Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian aset tanah dan bangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Kotabaru
dengan
menggunakan
metoda
pendekatan
perbandingan data pasar, metoda pendekatan biaya, dan metoda pendekatan pendapatan. Kondo (2014), melakukan penelitian tentang penilaian kendaraan dinas untuk tujuan penghapusan pada Sekretariat Daerah Kota Bitung tahun 2012, Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian kendaraan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bitung tahun 2012.
5
Kasro’I (2009), melakukan penelitian tentang penilaian PT. Jasa Marga (Persero) Tbk terkait dengan transaksi material tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai perusahaan (firm value) dan nilai saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk terkait dengan transaksi material tahun 2009. Marsani (2001), melakukan penelitian tentang penentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dengan teknik quality rating, pada penilaian ini di uraikan mengenai perhitumgan quality score dengan cara mengalikan score dari tiap faktor yang berpengaruh dengan persentase angka tertimbang. Prasetyo (1999), menelitian tentang sitem acuan penelitian nilai pasar tanah, pada penelitian ini dituliskan bagaimana cara perhitungan menggunakan teknik quality rating dengan cara mengalikan score dari tiap atribut zona. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yakni meneliti tentang aset pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitian, alat analisis dan kondisi objek penelitian. Penelitian ini berbeda dari penelitianpenelitian terdahulu yang kebanyakan meneliti aset tanah dan/atau bangunan. Dalam penelitian ini, dilakukan penilaian terhadap aset kendaraan dinas dengan menggunakan salah satu pendekatan penilaian sesuai standar penilaian yang berlaku yaitu pendekatan nilai pasar dengan metoda perbandingan data pasar, dengan menggunakan teknik Quality Rating Value Estimation (QRVE) dan regresi garis sederhana (simple linear regression), dengan mengunakan software Eviews 7 serta menggunakan metode penyusutan garis lurus dan metode penyusutan saldo menurun ganda.
6
1.3
Rumusan Masalah Banyaknya aset tetap yang dimiliki pemerintah terkadang sering kurang
mendapat perhatian yang serius dan kurangnya informasi mengenai pengelolaan aset, membuat pihak pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran atas aset tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memberikan pemahaman baru bahwa pengelolaan aset daerah saat ini mutlak dilakukan. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian tentang penilaian kendaraan dinas untuk tujuan pelaporan keuangan mutlak dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Nilai kendaraan dinas yang dilaporkan di dalam laporan keuangan adalah nilai wajar atau nilai pasar. Hal ini sesuai dengan standar akutansi pemerintahan dan ketentuan perundangundangan lainnya (Standar Penilaian Indonesia 2007).
1.4
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan
penelitian dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah proses inventarisasi kendaraan dinas telah sesuai prosedur yang ditetapkan di dalam manajemen dan penilaian aset menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku? 2. Apakah sudah ada standar yang ditetapkan untuk umur ekonomis kendaraan? 3. Apakah kendaraan sudah dilakukan penyusutan?
7
4. Apakah ada kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap selama siklus umur hidup kendaraan?
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah:
1. untuk mengidentifikasi pemahaman baru proses penilaian aset khususnya kendaraan dinas agar bisa disajikan dalam laporan keuangan; 2. untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Dewan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengoptimalkan penggunaan aset (kendaraan); 3. untuk penyajian dalam laporan keuangan.
1.6
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan digunakan oleh:
1. para pengurus barang untuk lebih mengerti dan bisa mengawasi barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya; 2. bagi para pengelola barang untuk cepat mendapatkan informasi akurat tentang keadaan barang; 3. bagi para pembantu pengelola barang bisa lebih menjalankan fungsi pengawasan melekat yang ketat.
1.7
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bab I
Pendahuluan
yang
mencakup latar belakang, keaslian penelitian, rumusan
masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta
8
sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka yang mencakup; teori, kajian terhadap penelitian terdahulu, formula hipotesis, dan model penelitian. Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari desain penelitian, metoda pengumpulan data, metoda penyampelan, definisi operasional, instrument penelitian dan metoda analisis data. Bab IV Analisis yang mencakup deskripsi data, uji hipotesis, pembahasan dan hasil perhitungan. BAB V Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari simpulan, implikasi dan keterbatasan serta saran peneliti untuk peneliti berikutnya.
9
