BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Hutan adalah sumberdaya alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan hutan di Negara Indonesia sepenuhnya diatur dan dikontrol oleh negara, dimaksudkan bahwa pada hutan alam maupun hutan budidaya (tanaman) yang berada dalam kawasan hutan negara sepenuhnya diatur oleh negara. Pengelolaan hutan negara bertujuan untuk menunjang kemakmuran pembangunan
rakyat.
Pemerintah
kehutanan
telah
berbasis
menawarkan
masyarakat
dan
antara
mendorong
lain
dengan
menggalakkan penanaman komoditas tanaman kehutanan pada lahan - lahan rakyat/ lahan milik. Apabila pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, maka tekanan pada hutan alam dalam bentuk eksploitasi untuk pemenuhan industri baik legal maupun illegal akan dapat dikurangi, dan sekaligus memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional. Konsep hutan yang begitu luas dan memiliki potensi yang cukup besar bagi
pembangunan
negara
dan
kesejahteraan
masyarakat
merupakan
pelaksanaan dan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar
1
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan otentik tentang pengertian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumberdaya alam) dikuasai oleh negara, termuat dalam undang- undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok- pokok agrarian atau undang-undang pokok agrarian (UUPA). Pasal 2 UUPA merupakan aturan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menjelaskan pengertian SDA dikuasai oleh negara. Hutan rakyat dalam undang-undang kehutanan Nomor 41 tahun 1999 disebut sebagai hutan hak, yang dimaksud dengan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik yang tumbuh dikawasan hak milik di luar kawasan hutan. Perkembangan pembangunan kehutanan menuntut untuk memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan hutan rakyat. Alasan pemerintah mulai memperhatikan pengembangan hutan rakyat adalah semakin terasanya kekurangan hasil kayu dari kawasan hutan negara, baik hasil kayu sebagai bahan pertukangan, bahan baku industri, maupun kayu bakar. Pembangunan hutan rakyat juga berfungsi untuk menanggulangi lahan kritis, konservasi lahan, perlindungan hutan, upaya pengentasan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat setempat.
2
Hasil hutan yang berupa kayu sangat berguna untuk menopang ekonomi masyarakat, peredaran kayu dari hutan hak yang berfungsi sebagai hutan produksi diatur jelas oleh negara pada peraturan menteri kehutanan nomor : P.30/menhut-II/2012 tentang penatausahaan hasil
hutan yang berasal dari
hutan hak yaitu menggunakan surat keterangan asal usul (SKAU). Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan disekitar tebangan ketempat tujuan, wajib dilengkapi nota angkut atau nota angkutan penggunaan sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah republik Indonesia. Penerbit SKAU dari desa adalah kepala desa/ Lurah atau perangkat desa/ keseluruhan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala Dinas kabupaten /Kota atas nama Bupati/ Walikota untuk menerbitkan SKAU Tujuan dari penatausahaan hutan rakyat adalah untuk melindungi hak hak masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan legalitas kepada industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil hutan rakyat. Disamping itu penatausahaan hasil hutan rakyat juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, serta dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.
3
Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menunjang kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan hidup serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber dan pendapatan serta memacu pembangunan daerah. Berlakunya permenhut No P.30 tahun 2012 memudahkan masyarakat dalam pengambilan hasil hutannya sendiri. Sistem pengurusan administrasi pemanenan hasil hutan menjadi mudah bagi pelaku pengusahaan hutan karena hanya dilakukan di desa tempat asal kayu. Namun dengan peraturan tersebut pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) atau retribusi hasil hutan rakyat menjadi berkurang. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk tetap mendapatkan retribusi dari hutan rakyat yaitu membuat peraturan desa yang mewajibkan adanya pungutan biaya setiap perijinan atau SKAU yang dibuat sesuai ketentuan. 1.2. Permasalahan Tata usaha kayu di Gunungkidul dirasa belum dikelola secara optimal. Dalam tata usaha kayu dihutan rakyat terdapat adanya perijinan penjualan kayu keluar daerah asal, ada dokumen atau data yang harus menyertai kayu tersebut. Setiap daerah atau kelurahan harus menerbitkan dokumen yang menyertai kayu, agar kayu tersebut menjadi legal, kemudian penelitian ini selanjutnya akan menganalisis peredaran kayu serta relokasi dana SKAU yang masuk ke
4
PAD untuk pengembangan desa. Dalam tugas akhir ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan tersebut antara lain : a. Bagaimana sistem tata usaha kayu hutan rakyat diterapkan di Kabupaten Gunungkidul b. Bagaimana peredaran kayu dari hutan rakyat di Gunungkidul c. Kontribusi apakah yang didapat didesa tersebut setelah menerbitkan SKAU 1.3. Tujuan 1. Mengetahui implementasi sistem administrasi tata usaha kayu rakyat yang diterapkan pada hutan rakyat Kabupaten Gunungkidul. 2.
Mengetahui volume peredaran kayu hutan rakyat di Desa Nglanggeran dan Desa Sodo selama satu tahun.
3. Mengetahui kontribusi tata usaha kayu (TUK) hutan rakyat terhadap pembangunan desa. 1.4. Manfaat penelitian a. Memberi informasi kepada pihak lain terkait dengan system administrasi penata- usahaan kayu di Gunungkidul. b. Memberi informasi terkait kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan asli daerah. c. Untuk akademisi, tugas akhir ini mampu menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
5
