1
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pasti berhubungan dengan bank. Pada masa kini yang dimana kebutuhan masyarakat semakin meningkat menjadi salah satu faktor masyarakat melakukan transaksi kepada bank dengan berbagai cara yang membuat bank maupun masyarakat mendapatkan keuntungan yang sama rata. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit atau jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomer 7 tahun 1992 Jo. Undang -Undang Nomer 10 Tahun1998 pasal 1 ayat (2) terdapat pengertian bank yang dimana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara sederhana dapat dikemukakan bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum yang dapat mengikatkan diri kepada pihak ketiga .1 Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.
1
Santosa Sembiring, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h.1.
1
2
Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalur dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang utama tersebut. Usaha-usaha bank terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Nomer 7 tahun 1992 Jo. Undang -Undang Nomer 10 Tahun1998, yang menyatakan a.
b. c. d.
e. f.
g. h. i.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menerbitkan surat pengakuan hutang; membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ; 5. obligasi; 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; k. dihapus l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentang
Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan satu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit pada nasabahnya. Kebanyakan masyarakat mencari pinjaman uang melalui bank. Bank akan memberikan kredit sebagai pinjaman. Pemberian kredit secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan oprasionalnya. Namun, pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan, dan bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimannya. Pengertian Kredit adalah pemberian prestasi adalah pemberian prestasi (misalnya, uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi koperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara debitur dengan kreditur. Kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi pada masa mendatang.2
2
H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 123.
4
Dalam pemberian Kredit ada jaminan yang diperlukan untuk mengatasi resiko yang timbul dikemudian hari, karena sekalipun bank telah memegang suratsurat agunan, namun apabila kredit itu bermasalah dan macet, bank tidak serta merta dapat mengeksekusi agunan tersebut. Dalam proses pemberian kredit, aspek hukum memegang peranan yang sangat penting. Pemberian kredit memberikan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal mendasar terabaikan. Maka dari itu perlu adanya pertibangan mengenai segala jenis perjanjian yang mendahului setiap pelepasan kredit oleh bank. Untuk mengurangi resiko yang dialami Bank Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank3. Jaminan merupakana hak mutlak (absolut) atas suatu benda tersebut yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Kekayaan tersebut dapat merupakan kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga, penyendirian atas benda objek jaminan dalam perjanjian, jaminan adalah kepentingan dan keuntungan kreditur tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan istimewa terhadap kreditur tersebut 4. Menurut sifatnya jaminan ini terbagi menjadi 2 yakni: jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan dengan benda berwujud (materiil), dapat berupa bendaatau 3
H.R. Daeng Naja,Ibid, h. 207.
4
H.R. Daeng Naja ,Ibid, h. 211.
5
barang bergerak dan barang atau benda tidak bergerak. Sedangkan Jaminan tidak berwujud (imateriil), dapat berupa barang atau benda tidak bergerak yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.5 Problematika dalam masyarakat adalah bisa atau tidaknya suatu bank menjadikan hak kekayaan intelektual (HAKI) penjaminan kredit. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebedaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil dari kerjanya itu adalah benda immateril atau benda yang tidak berwujud. Benda dalam kerangka hukum perdata dapat dikalsifikasikan kedalam berbagai katageri salah satu diantaranya adalah pengelompokan benda kedalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua jenis yaitu Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industrial. Hak Atas Kekayaan Industrial dibagi menjadi beberapa jenis yakni; 1. 2. 3. 4. 5.
Paten Desain Industri Merek Nama niaga atau nama dagang Sumber tanda atau sebutan asal 6
Dalam perspektif ekonomi, hak atas merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan industrial yang dianggap mampu memberikan konstribusi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hak atas merek dapat memberi harapan kesejahteraan kepada suatu bangsa. Kehadirannya tidak saja menjadi sumber kesejahteraan 5
H.R. Daeng Naja ,Ibid, h. 213. H. OK. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal14. 6
6
diluar kekayaan yang kecenderungannya kian menipis, tetapi juga menjadi instrumen baru dalam konteks perdagangan. Dalam rangka pengembangan usaha, pelaku ekonomi sebagai pemilik maupun pemegang hak atas merek melekat pada produknya dapat mengakses kredit perbankan dengan merek sebagai objek jaminan fidusia, yang dimana hak atas merek merupakan jaminan yang tidak berwujud (immateriil). Pada konteks Hukum Perdata, hak yang melekat pada merek mempunyai sifat kebendaan dalam merek yang mengandung dua hak, selain hak ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dalam bentuk royalty, juga terkandung hak moral (moral rights) yang selalu melekat pada pemiliknya. Hak ekonomi yang dimiliki seseorang atas kreatifitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain, sehingga orang lain sebagai penerima perlahina hak juga mendpatkan keuntungan ekonomi. Hak Atas Merek masuk dalam ranah hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari Hukum Perdata termasuk benda tidak berwujud, mempunyai nilai yang patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global hal ini dimungkinkan sebagai objek jaminan. Jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian dengan memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutang piutang. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomer 42 Tahun 1999 dimungkinkan hak kekayaan intelektual yakni hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia, diatur dalam pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomer 42 Tahun 1999 , karena suatu hak, salah satunya hak atas
7
merek merupakan bagian dari hukum benda yaitu benda yang tidak berwujud diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer) yang dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian. Mengingat dalam ketentuan tersebut diatas memberikan peluang atas hak merek sebagai jenis benda tidak berwujud untuk jaminan kredit, sebagaimana yang sudah pernah dilaksanakan pada Bank yang bertempat di Jakarta.7 Namun dalam penulusuran awal bahwa Bank Umum salah satunya PT. BPD BALI pernah ada yang menjaminkan merek, namun pihak bank belum menerima hak atas merek sebagai jaminan fidusia. Bisa dikarenakan merek tersebut belum terdaftar. Dengan memperhatikan fenomena tersebut diatas maka penting diteliti lebih lanjut tentang " Pelaksanaan Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Di PT. BPD BALI.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksaanan hak atas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali ?
7
Peninjauan hukum terhadap PT. Bank Negara Indonesia Jakarta, http/lib.ui.ac.id. Diakses tanggal 23 April 2015.
8
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas merek? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Mengingat batasan permasalahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok materi bahasan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam ruang lingkup masalah. Adapun permasalahannya sebagai berikut: - Permasalahan pertama akan membahas tentang pelaksaanan hak atas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali - Permasalahan yang kedua membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas merek. 1.4. Orisinalitas Penelitian No. Penulis 1
Sri
Judul
Rumusan Masalah
Mulyani, Pengembangan
Hak 1.
Bagaimana
Tahun konsep 2012
Fakultas Hukum Kekayaan
Intelektual HAKI dalam perspektif
Universitas
Collateral collateral (agunan) ?
17 sebagai
Agustus
(agunan)
Untuk 2.
Bagaimana
Semarang
Mendapatkan
Kredit HAKI sebagai collateral
(UNTAG).
Perbankan
Ejournal
Indonesia
Di dalam
sistem
konsep
jaminan
fidusia di Indonesia?
9
2
Sudjana,
Hak
Cipta
Fakultas Hukum Jaminan
Sebagai 1.Bagaimana pembebanan 2012
Kebendaan hak cipta sebagai jaminan
Universitas
Bergerak
Dikaitkan dalam
bentuk
Padjadjaran,
Dengan
Bandung.
Pengembangan Objek Undang Nomer 42 Tahun
Ejournal
Fidusia.
berdasarkan
1999
tentang
fidusia Undang-
Jaminan
Fidusia?
Bahwa dengan sesungguhnya tulisan ini dibuat berdasarkan pemaparan asli, pemikiran, dan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Sepanjang sepengetahuan penulis, bahwa tidak ada yang mengangkat tulisan dengan judul yang sama ataupun dengan permasalahan yang sama.
1.5. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian terkait pelaksaanan hak atas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuanya antara lain: a. Tujuan Umum 1. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang peneltian; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
10
3. Melatih diri dalam usaha menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis. b. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksaanan ha katas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali 2. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas merek
1.6. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan terutama ilmu hukum yaitu hukum perdata, khususnya hukum perbankan, hukum jaminan dan Hak Kekayaan Inteletual. b. Manfaat Praktis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pelaku perjanjian untuk mengetahui pelaksaanan ha katas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali 2. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan dan solusi dalam upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas merek bagi para pelaku perjanjian.
11
1.7. Landasan Teoritis Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksaanan hak atas merek sebagai jamina fidusia di PT. BPD Bali terlebih dahulu dikemukakan sekilas mengenai landasan teoritis dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini. Sebagai makhluk sosial (zoon politicon) seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, manusia tidak dapat dipisahkan oleh komunitasnya. Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam memenuhi kebutuhannya perlu adanya bantuan dri orang lain. Dan dalam aktifitas usahanya manusia pasti membutuhkan peranan dari orang lain. Dalam peranan kepada orang lain itu manusia perlu mengikatkan dirinya dengan cara kerjasama dan melakukan kesepakatan atau perjanjian agar mempermudah melakukan aktufitas usahanya antar manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1313 mengatakan " suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dibuat selain agar adanya kesepakatan juga dibuat untuk mendapatkan keadilan bagi yang membuatnya. Menurut Arsitoteles, keadilan dibedakan dalam dua (2) macam yakni; keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut haknya masing-masing, dan keadilan komutatif adalah keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Dalam melakukan perjanjian seharusnya mewujuskan apa
12
yang dibutuhkan para pihak melalui apa yang dinamakan asas proposionalitas atau asas keseimbangan8. Dalam perjanjian disebutkan ada dua (2) nama perjanjian yakni perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat.) Dalam hal ini perjanjian kredit dinamakan perjanjian bernama (nominaat) pengertian perjanjian kredit dapat dikatakan bahwa kredit merupakan kegiatan pinjam meminjam antara nasabah dengan bank (kreditur dan debitur). Dapat dilihat bahwa dasar hukum dari perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Masalah pinjam meminjam ini diatur dalam Buku III Bab ketiga belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pada pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa " pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumblah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian kredit ini tunduk kepada Undang-Undang dan bagian umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)9. Dalam analisis kredit, Bank sebelum memutuskan apakah suatu permohonan kredit diterima atau ditolak. Maka, langkah-langkah yang
8
Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Kormesial, Kencana, Jakarta, hal101. 9 Santosa Sembiring,loc.cit,.
13
dilakukan adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan debitur. Sebagaimana di maklumi pembayaran kredit selalu terjadi dimasa yang akan datang. Suatu permohonan kredit pada umumnya memiliki 5 kriteria atau The Five C' yakni: 1. Character (sifat). Dalam hal in, para analis kredit umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit yang terlah disediakan oleh bank.Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter sesungguhnya dari calon debitur tersebut. 2. Capasity (Kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon yang dikaitkan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. 3. Capital (Modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kedit yang diberikan.Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada. 4. Collateral (Jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta.hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
14
5. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.10 Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 menyatakan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun danadari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Adapun pendapat para sarjana dalam pengertian bank, sebagai berikut: 1. Menurut Pierson memberikan definisi "Bank is company which accept credit, but didn't give credit" (bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit). Teori Pierson ini menyatakan bahwa bank dalam oprasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja. 2. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money.(Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan mengeluarkan uang baru kertas dan uang logam). Jadi, menurut G.M. Verryn Stuart, bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif yaitu
10
Santosa Sembiring, op.cit, hal68.
15
mengumpulkan dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan. 3. Menurut B.N. Ajuha, Bank provided means by which capital is transferred from those who can not use it profitable tho those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and a good rate of a interest. (Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang mampu membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik).11 Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Jo UndangUndang Nomer Tahun 1998, Bank dibagi menjadi dua (2) jenis yakni; 1. Bank Umum yang pengertiannya dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomer Tahun 1998 mengemukakan "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" ; 2. Bank Perkreditan Rakyat yang pengertiannyan dijabarkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomer Tahun 1998 mengemukakan " Bank Perkreditan Rakyat adalah
11
H. Malayu S.P. Hasibuan, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta, hal1.
16
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Dalam melakukan tugasnya bank memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sebagai berikut 1. Prinsip kepercayaan bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari Bank memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Kemampuan tersebut akan di dapatkan dari data-data yang disampaikan dalam permohonan kredit. 2. Prinsip itikad baik Asas itikad baik disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan: " Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Prinsip itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak, maka orang atau badan usaha tersebut yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank pemberi kredit Dalam pemberian kredit debitur harus memberikan jaminan kepada kreditur sebagai kewajiban keharusan atas kredit yang dimohonkan12.
12
H.R. Daeng Naja, op.cit, hal123.
17
3. Prinsip Kehati-hatian ( prudential principle ) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2Undang-Undang Nomer 7 tahun 1992 Jo. Undang -Undang Nomer 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Undang-Undang Nomer 7 tahun 1992 Jo. Undang -Undang Nomer 10 Tahun1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-an dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"13. Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi 13
Mauluddia, Perbankan, Desember 2012.
https://mauluddia.wordpress.com, diakses pada tanggal 4
18
utang-utang tersebut, maka agunan akan dilelang untuk melunasi utangutangrsebut. Dalam undang-undang dikemukakan perikatan yang dibuat oleh seseorang dijamin oleh harta benda yang memilikinya baik yang telah ada maupun dikemudian hari.Hanya dalam hal ini pihak kreditir harus membuktikan kebenaran haknya.Itulah sebabnya dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit, karena jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Pelaksanaan hak atas merek sebagai jaminan kredit dalam suatu bank, melandaskan
pemikiran
Hans
Kelsen
dengan
teori
hukum
murni
mengkonsepkan hukum sebagai peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer 42 Tahun1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai hukum positif yang berlaku dimasyarakat, terdapat adanya nilai yang terkandung didalam hak atas merek tersebut yang merupakan objek yang tidak berwujud (hak). Dalam pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomer 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Berdasarkan Undang-Undang Merek kesimpulan pengertian merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis, juga sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan
19
perdagangan dan jasa. Hak atas merek mempunyai nilai apabila merek tersebut didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum.
1.8. Metode Penelitian Metodologi berasal dari kata meto dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis).14 Metode dalam penulisan ini meliputi ; jenis penelitian, jenis pendekatan, bahan hukum/data, teknik pengumpulan bahan hukum/data, teknik analisis. Berikut uraiannya: a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empris dilakukan berdasarkan kajian-kajian dilapangan yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksaanan hak atas merek sebagai jaminan fidusia di PT. BPD Bali b. Jenis Pendekatan Pada penelitian ini sehubungan dengan jenis pendekatanya digunakan jenis pendekatan yaitu, penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adala pendekatan melalui perundang-undangan, doktrin maupun buku dan pendekatan fakta atau pendekatan dilapangan. Pendekatan perundangundangan untuk meneliti pelaksaanan hak atas merek sebagai jamina fidusia
14
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal57.
20
di PT. BPD Bali. Sedangkan pendekatan fakta digunkana untuk menganalisa langsung yang terjadi dilingkungan masyarakat. c. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian
deskriptif.
Penelitian
deskriptif
ini
bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala
untuk atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain didalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi dengan sifat penelitian deskriptif ini, teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat didalam literatur maupun jurnal, doktrin, maupun laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan jumlahnya sudah cukup memadai. Dengan kata lain, keberadaan hipotesis tidak diperlukan. d. Data/ Sumber Data Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data
primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan/atau survei dilapangan yang berkaitan langsung pada masyarakat dan para pihak yang terkait.15 Dalam penelitian ini data dilapangan diperoleh dari hasil wawancara dan/atau survei langsung ke bank yang terletak di daerah Denpasar dan hasilnya bersumber dari respon maupun informasi langsung dari pihak-pihak dalam permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.
15
H. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal23.
21
Data skunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Ada tiga (3) jenis data yang menjadi karakteristik kekuatan yang mengikatnya; 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari; 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Perbankan Nomer 7 tahun 1992 Jo. Undang Undang Nomer 10 Tahun1998 3. Undang-Undang Merek Nomer 15 Tahun 2001 4. Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomer 42 tahun 1999 2. Bahan Hukum Skunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer yang terdiri dari; a. Pendapat pakar hukum, yang berkaitan dengan jaminan kredit b. Pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan hak atas merek c. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan hak atas merek sebagai jaminan kredit d. Jurnal hukum yang berkaitan dengan hak atas merek sebagai jaminan kredit 3. Bahan hukum terstier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang berupa kamus hukum untuk menemukan arti dari istilah-istilah hukum yang diperlukan.
22
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/ Data Berdasarkan bahan hukum/data diatas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: 1. Dalam data skunder digunakan teknik studi dokumen, dan memilih dengan selektif pendapat-pendapat para sarjana, serta melihat peraturan-peraturan yang mengikat sebagai bahan hukum yang relevan. 2. Dalam data primer teknik yang digunakan adalah teknik mencari
informasi
wawancara
terhadap
langsung
dengan
pihak-pihak
cara
yang
melakukan
terkait
agar
mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti. f.Teknik Penentuan Sampel Penelitian Dalam skripsi ini diuraikan secara jelas dan tegas pengambilan sampel yang dipergunakan adalah non probality sampling yang salah satu bentuknya yakni quota sampling. Quota sampling ini adalah suatu proses penarikan sampiel dengan memperhatikan sampel yang paling mudah untuk diambil dan sampel tersebut telah memenuhi ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti. Skripsi ini melakukan quota sampling kepada dua (2) karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD). Pemilihan quota sampling kepada dua karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD), dua karyawan ini paling mudah ditemui dibandingkan karyawan lain. Dan alasan paling utama adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) adalah Bank umum yang
23
terbesar Daerah Bali yang memilik Nasabah yang tidak kalah banyak dengan Bank Nasional lainnya yang berada di Bali. g. Pengolahan dan Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik pengolahan data secara kualitatif yang dimana teknik ini digunakan dengan cara memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Selanjutnya dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif yakni suatu cara analisa data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis secara memperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.
