BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian ini dilakukan untuk memotret proses penguatan kepercayaan
publik di lingkungan pemerintahan desa Wiladeg. Dewasa ini banyak berkembang satuan ideal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Istilah seperti good governance, demokrasi, dan sejenisnya menjadi sangat familier bahkan
mendapat perhatian lebih perkembangan ilmu administrasi negara.
Gejolak ini menimbulkan sebuah doktrin tentang panduan penyelenggaraan negara yang ideal dapat tercermin dari satuan tersebut. Penelitian ini tidak akan menjelaskan istilah tersebut bahkan membenarkannya sebagai satuan ideal, melainkan fokus untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah dalam penguatan kepercayaan publik. Penelitian diawali dengan dengan memotret fenomena penguatan kepercayaan publik yang ada dilingkup Pemerintahan desa Wiladeg. Kajian penelitian tentang kepercayaan publik di Indonesia sendiri masih sangat kurang. Hal ini karena banyaknnya para ilmuan administrasi lebih terpikat pada isu-isu kontemporer terkait efisiensi, produktifitas, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, legitimasi, partisipasi, dan beberapa isu yang berkaitan dengan kualitas tata pemerintahan. Penjelasan ini juga diperkuat dengan pandangan (Dwiyanto, 2011:354) peneliti administrasi publik selama ini memandang kepercayaan publik sebagai extraneous variable yang merupakan produk saja dari kualitas pemerintahan. Padahal sejatinya kepercayaan publik tidak hanya itu, tetapi memiliki peran lebih dalam menjelaskan proses penyelenggaraan 1
pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan alasan itulah maka penelitian ini muncul sebagai langkah memahami adanya proses penyelenggaraan pemerintahan melalui kepercayaan publik. Krisis kepercayaan publik merupakan fenomena yang sangat mengancam perkembangan kondisi tata pemerintahan dalam kasus negara maju maupun berkembang. Untuk kasus Indonesia, krisis kepercayaan terjadi dengan puncaknya pada tahun 1998 (GAS 2006). Krisis ini menimbulkan berbagai bentuk kekacauan multisektor bahkan mengancam stabilitas tata kelola pemerintahan Indonesia kala itu. Pada dasarnya sebab umum krisis kepercayaan publik muncul berawal dari krisis multidimensi yang merambah pada justifikasi masyarakat akan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnnya. Justifikasi ini berkembang menjadi aksi protes warga dan pemaku kepentingan untuk menurunkan rezim penguasa waktu itu. Krisis kepercayaan memiliki beragam dampak bahkan dalam hal paling ekstrim dapat mengancam stabilitas sistem tata pemerintahan. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan krisis ekonomi dan politik membuat semakin banyak orang kehilangan kepercayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan warga dari berbagai ketidakpastian bahkan ancaman. Kegagalan ini muncul karena penurunan kinerja pemerintah dalam merespon kepentingan warga (Dwiyanto, 2011:393). Dalam sisi yang berbeda rasa ketidakpercayaan yang tercermin dalam kepemimpinan orba berubah menjadi indikasi kepemimpinan terlalu otoriter, diskriminasi akses layanan, dan budaya KKN merajai birokrasi pemerintahan. Keadaan ini tentu menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat semakin menurun karena alasan penurunan degradasi 2
kesejahteraan sosial. Faktor penting yang meruntuhkan pondasi kepercayaan dikarenakan kasus korupsi yang muncul hingga mengangcam pundi-pundi aset negara yang selama ini dipercayakan warga menjadi hak tata kelola pemerintahan. Alasan lain juga muncul diperkuat dengan adanya asumsi masyarakat tentang kecenderungan pemerintah yang hanya mementingkan golongannya saja dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi dimana-mana. Hal ini terjadi secara terus menerus bahkan dampak yang masih terasa sampai sekarang yakni adanya rasa skeptis warga akan tindakan pemerintah. Krisis kepercayaan di Indonesia tidak berhenti bersama munculnya era reformasi. Kemunculan reformasi ternyata bukan satu-satunya solusi yang tepat dalam mengatasi krisis kepercayaan yang terjadi pasca pemerintahan orba. Hal ini terbukti dengan adannya beberapa temuan GAS 2006 yang terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: Tabel 1.1. Ketidakpercayaan Pemangku Kepentingan Terhadap Pemerintah dalam Melakukan Berbagai Kegiatan (%) Pemaku kepentingan Pejabat Birokrasi Anggota DPRD Pengusaha Akademisi LSM Wartawan
Penyusunan APBD 16,08 34,32 44,35 43,15 55,65 59,32
Kegiatan pemeritahan Pengelolaan Penyusunan Layanan Publik struktur birokrasi 17,00 18,66 37,11 43,30 44,71 43,12 43,15 43,84 70,39 85,55 57,34 59,32
Pembuatan Perda 15,48 21,65 46,76 39,34 60,50 51,70
Keterangan: Ketidakpercayaan ≤ 25% Ketidakpercayaan ≥ 25% Sumber data GAS, PSKK UGM 2006 (dalam Dwiyanto, 2011: 418) Berdasarkan data yang ada temuan GAS 2006 menyatakan krisis kepercayaan terjadi secara meluas. Hanya sedikit golongan saja yang mempercayai apa yang selama ini dilakukan pemerintah yakni aparaturnya sendiri. Kondisi kritis ini 3
berdasarkan temuan GAS 2006 mencangkup permasalahan kompetensi, integritas, dan ketulusan dalam menjalankan pemerintahannnya. Hal ini tentu memberikan cerminan penting bahwa kepercayaan publik harus segera dibangun sebagai terapi penguatan dalam tata kelola pemerintahan agar krisis kepercayaan dapat ditekan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ke depan. Fokus bahasan penelitian ini mengarah pada mengungkap realitas kepercayaan publik yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa Wiladeg. Penelitian ini muncul karena bahasan kepercayaan publik yang fokus pada isu kepercayaan publik ditingkat pemerintahan desa belum pernah ada sebelumnnya. Berdasarkan data yang ada dalam penjelasan temuan GAS 2006 ada kecenderungan kepercayaan publik yang ada dilingkungan lokal masih kuat dari pada pemerintahan diatasnya. Bukti ini yang memperkuat keinginan penelitian dilakukan di tingkat lokal pada level pemerintahan desa. Selain sebagai langkah melihat keadaan yang terjadi dalam tingkat lokal terkait kepercayaan publik penelitian ini mencoba menganalisa apa saja yang melandasi kepercayaan publik lebih kuat dibandingkan dengan pemerintahan diatasnya. Penelitian dilakukan dengan menjadikan sebuah desa daerah Gunung Kidul sebagai lokasi penelitian. Gunung Kidul merupakan daerah yang memiliki tatangan lebih dalam pengelolaan pemerintahan. Daerah ini merupakan areal perbukitan kering yang mengharuskan terapi khusus dalam pemenuhan nilai-nilai kesejahteraan warganya. Tidak hanya sekedar pangan namun masalah lain terkait kemudahan warga dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan kehidupannya kedepan. Berbagai tindakan pemerintah dalam mengelola hal tersebut merupakan point penting untuk dikaji sebagai wujud 4
pemenuhan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan menghasilkan rasa kepercayaan publik. Di Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu desa yang cukup memberikan kesan berbeda dengan yang lain. Desa ini bernama desa Wiladeg yang terletak Zone Ledok Wonosari1. Desa ini kental dengan rasa toleransi sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini terlihat dengan keselarasan kehidupan masyarakatnya walaupun terdiri dari berbagai unsur keyakinan yang berbedabeda. Hal ini tercermin dalam perayaan hari raya yang saling berbagi kebahagiaan dan kemeriahan yang dinikmati bersama-sama. Rasa kebersamaan dijunjung tinggi dan gotong royong sepenanggungan bersama juga tercermin dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tanpa adanya kepercayaan kuat maka kebersamaan
dan
partisipasi
tersebut
tidak
dapat
terwujud.
kebersamaan yang ada menjadikan desa ini merupakan best
Semangat practice
penyelenggaraan tata pemerintah desa. Desa ini juga merupakan salah satu desa memiliki budaya politik yang berkembang dimasyarakatnya cukup bagus. Beberapa bukti seperti yang tercermin dalam penyelenggaraan pilkades. Tidak hanya tercermin dalam proses pemilihannya saja melainkan juga dalam penanggungan pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tabel 1.2. Pemilihan Kepala desa Wiladeg dan Sumber dana Pelaksanaan Periode Pemilihan 1986
Sumber Dana Calon Kepala Desa (Administrasi) Bahan Makanan dari Warga
1
Kepala Desa Terpilih Pardjijo
Sistem Pemilihan Langsung
Zone Ledok Wonosari merupakan salah satu daerah di pegunungan Gunung Kidul yang memiliki kontur tanah lebih rendah daripada area disekelilingnya. Daerah ini dapat diartikan sebagai daerah cekungan yang memiliki potensi cukup tinggi pada bencana yang disebabkan oleh angin.
5
1995 2003 2013
Iuran dari dpt Rp. 1500,00 /pemilih Iuran dari dpt Rp. 3000,00 /pemilih PADes
Sukoco Sukoco Kaniyo
Langsung Langsung Langsung
Sumber: Rekap data pemilihan kepala desa Wiladeg 1986-2013 Tanpa adanya kepercayaan publik yang kuat maka kebersamaan itu tidak akan tumbuh. Kepercayaan masyarakat yang kuat ini mampu menjelaskan adannya basis loyalitas warga dalam setiap penyelengaraan pilkades tidak hanya tercermin dalam bentuk partisipasi politik suara namun partisipasi sumber daya untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkades. Tidak hanya itu dilingkungan desa Wiladeg terdapat inovasi penyelenggaraan desa yang berbeda di desa lain di Gunung Kidul. Sudah sejak lama desa ini telah mempraktekkan alur keterbukaan penyelenggaraan tata pemerintahan melalui berbagai media seperti rasulan, sarasehan desa, dan radio komunitas. Media inilah yang selama ini digunakan masyarakat desa dengan pemerintah untuk berinterkasi satu sama lain. Berbagai bukti yang ada seperti kebersamaan, interkasi masyarakat dengan pemerintah, bahkan adanya media pendukung memberikan bukti adanya unsur kepercayaan publik telah lama berkembang dalam berbagai kehidupan di Wiladeg. Selain itu adanya keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan melalui beberapa pelaporan kegiatan yang dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat. Keadaan ini mencerminkan keinginan yang dikuatkan dalam pemerintahan Wiladeg terutama hubungan yang dibangun pemerintah dan masyarakatnya. Salah satu yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini proses penguatan kepercayaan publik dilingkungan Wiladeg. Berdasarkan data yang telah diperoleh selama pra-penelitian desa ini memang layak untuk dijadikan
6
lokus penelitian terutama dalam mempelajari lebih jauh konsep kepercayaan publik di lingkup pemerintahan desa. Menurut catatan yang diperoleh penelitian mengenai kepercayaan publik masih sangat jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian serupa yang pernah terjadi di Norwegia yakni dilakukan Tom Christensen dan Perl Agreid, 2003 yang berjudul “Trust in Government – the Significance of Attitudes Towards Democracy, the Public Sector and Public Sector Reforms”. Dalam penelitiannya Tom dan Perl menjelaskan bahwa kepercayaan mempunyai peranan penting dalam menentukan keadaan dalam kasus pertarungan kekuasaan, pelayanan publik dalam konteks negara demokrasi. Dalam penelitiannya Tom dan Perl menjelaskan ada tiga aspek yang terpenting dalam penelitiannya. Pertama kepercayaan publik dalam satu lembaga negara dapat berpengaruh pada lembaga negara yang lain. Kedua dalam konteks demokrasi di Norwegia memiliki kekuatan akan pengaruhnya dalam menentukan kondisi pemerintahan. Ketiga Ada perbedaan pokok dalam menentukan kondisi pemerintahan yakni dipengaruhi oleh dua nilai utama. Tradisional yang cenderung upaya menilai lembaga sektor publik mampu bekerja sesuai tuntutan dan modern yang menilai bahwa lembaga sektor publik mempunyai permasalahan yakni terkait efisiensi. Penelitian lain yang pernah membahas kepercayaan publik di Indonesia pernah dilakukan Chalid Sahuri, 2009 yang menjelaskan mengenai keterkaitan kepercayaan melalui pelayanan publik yang berkualitas. Hasil temuannya lebih mengarah pada pelayanan yang berkualitas memang lebih berpengaruh pada upaya membangun kepercayaan publik. Hal ini dijelaskan dengan adanya kesesuaian antara harapan dan hasil yang terjadi dilakukan pemerintah. Penelitian 7
lain juga dilakukan oleh Governance Assesment Survey (GAS) yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan (PSKK UGM), 2006 menjelaskan tentang presepsi kepercayaan publik dalam beberapa lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Hasilnya menjelaskan bahwa kecenderungan kepercayaan tinggi pada lembaga pelayanan maupun pemerintah lokal. Lalu untuk lembaga non pemerintah yakni organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan lembaga adat. Berdasarkan beberapa penelitian tentang kepercayaan disimpulkan analisa penelitian kepercayaan publik masih banyak mengarah pada efek yang ditimbulkannya. Belum ada penelitian kepercayaan publik yang membahas mengenai latarbelakang kepercayaan publik itu muncul. Berdasarkan penelitian yang ada menjelaskan hampir tidak ada penelitian serupa yang sampai membahas tentang analisa tindakan yang dilakukan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai alasan mendasarnya maka penelitian ini fokus pada bahasan kepercayaan publik, yang mana memiliki hubungan sebab akibat dalam menentukan legalitas kekuasaan pemerintahan seperti yang diungkap Tom dan Perl. Keadaan ini mengandung makna tentang keterkaitan antara legitimasi tata kelola pemerintah dengan kepercayaan publik. Pernyataan ini memberikan penjelasan mengenai legitimasi yang baik hampir tidak ada tanpa adanya kepercayaan publik. Karena apabila tidak ada dapat dipastikan akan terjadi krisis ketidakpercayaan dan akhirnya merambah pada krisis multidimensional. Arah perkembangan akhir tulisan untuk mengungkapkan kondisi nyata tentang penguatan kepercayaan publik terutama pada bagaimana cara yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam penguatan kepercayaan. Penelitian ini
8
ingin dilakukan sebagai wujud kontribusi dalam pengembangan teori yang berhubungan dengan kepercayaan publik.
1.2.
Rumusan Masalah Penyelenggaraan pemerintahan bersama secara bersama merupakan
impian setiap pemerintahan. Semua dapat terjawab harus ada prasyarat penting seperti jaminan dalam berinterkasi, pengelolaan jaringan, bahkan kepercayaan publik menjadi salah satu bagian terpenting di dalamnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti praktek kepercayaan publik pada level pemerintah desa.
Hal yang menjadi
ketertarikan penulis yakni lebih pada memberikan jawaban “Bagaimana dinamika
penguatan
kepercayaan
publik
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa Wiladeg?” Kemudian dalam penelitian ini juga akan menggunakan beberapa pertanyaan turunan yakni: 1. Bagaimana wujud kepercayaan publik yang ada di lingkungan tata pemerintahan desa Wiladeg? 2. Apa saja faktor yang mendorong penguatan kepercayaan publik di lingkungan tata pemerinWiladeg?
1.3.
Tujuan Penelitian Dalam studinya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai penelitian studi
kasus yang dilakukan untuk menghimpun informasi tentang dinamika perkembangan penguatan kepercayaan publik di pemerintahan desa Wiladeg. 9
Sebagai awal mula pembahasannnya penelitian ini dimulai dengan mengetahui wujud kepercayaan publik, dilanjutkan untuk mengenali beberapa faktor-faktor penguat kepercayaan di lingkungan pemerintahan desa Wiladeg.
1.4.
Manfaat Penelitian Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam perkembangan ilmu administrasi negara dan sebagai pembuktian bentuk temuan realitas yang terjadi dilapangan sehingga dapat menambah khasanah teori kepercayaan publik. Kontribusi teori yang diharapkan memberikan data dan referensi baru dalam bidang kajian kepercayaan publik terutama hal yang berkaitan dengan cara pemerintah dalam upaya membangun kepercayaan publik. Lalu dalam kontribusi pemerintahan mampu untuk menjadi sumber masukan kajian perbaikan pemerintahan terutama dalam aspek menjaga hubungan antar stakeholder dalam kerangka kepercayaan publik. Selain itu sebagai bahan evaluasi pemerintah bahwa penting memasukkan bahasan kepercayaan publik dalam tata kelola pemerintahan.
10
