1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah membentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.Pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan di daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).1Oleh karena itu tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah tingkat II disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. Sejak diberlakukannya sistem otonomi, daerah diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah pajak dan retribusi di mana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan di daerah. 1
Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah Orasi Ilmiah, dengan Tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah.” Acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung 2002, hlm 1.
2
Sleman adalah salah satu wilayah Tingkat II (Kabupaten) yang tergabung dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Geologis, bentang wilayah Kabupaten Sleman memang Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapiyang langsung berbatasan dengan propinsi Jawa Tengah, sedangkan bagian selatannya relatif datar. Ada beberapa sungai besar yang melintasi kabupaten ini, yaitu: Kali Progo (yang membatasi antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo), Kali Code, Kali Kuning, Kali Opak, dan Kali Tapus. Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan.Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.2 Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82
atau
sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 ,dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.
2
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah (Diunduh 1/2/2015).
3
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sleman tahun 2011, penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73% dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 305.376, dan Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur lintas propinsi (jalan negara) yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping.Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer.Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, lalu perdagangan dan jasa. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta. Mengacu pada letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut: 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
4
2) Wilayah sub-urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). KotaKecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub-urban. 3) Wilayah fungsi khusus /wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.3
Adapun badan/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Sleman No 50 Tahun 2011 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pendapatan daerah. Di mana secara khusus tertuang pada Bab II, yakni pasal 2 tentang rincian tugas, dan pasal 3 tentang susunan organisasi.4Pasal 2 ayat 1 menyatakan: Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian
3
http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah.(Diunduh 4/1/2015). 4 http://jdih.slemankab.go.id/file/perbup_2011_50.pdf..pdf (diunduh 27/12/2014).
5
Pasal 2 ayat 2 menyatakan: Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Esensi dari undang-undang tersebut sebetulnya mengacu pada pemberian otonomi daerah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah daerah pada level baik propinsi maupun kabupaten/kota haruslah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi DIY memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Adapun data mengenai laju pertumbuhan dari tahun 2007 sd 2011 dapat di lihat dalam tabel 1.1. di bawah ini:
6
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Prov DIY Tahun 2007 – 2011 (%) Kabupaten/Kota 2007
2008
2009
2010
2011
Kulon Progo
4,12
4,71
3,97
3,06
4,95
Bantul
4,52
4,90
4,47
4,97
5,27
Gunung Kidul
3,91
4,39
4,14
4,14
4,33
Sleman
4,61
5,13
4,48
4,49
5,19
Kota Yogyakarta
4,46
5,12
4,46
4,98
5,64
Sumber: BPS Provinsi DIY 2014/Diakses pada tanggal 29/12/2014 Berdasarkan tabel laju pertumbuhan di atas, dapatlah diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman cenderung stabil pada angka 4,48 5,19 %. Itu artinya pertumbuhan perekonomian cukup besar, sehingga seharusnya memiliki hubungan yang signifikan terhadap kenaikan pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa implikasi terhadap derajat hidup masyarakat, dan berbagai pelayanan publik pun semakin kompleks. Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.5Retribusi berbeda dengan sumbangan.Retribusi parkir artinya 5
Lubis, Irwansyah.2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis denga Pelaksanaan Hukum,Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm, 84.
7
adalah pembayaran pengguna jasa parkir terhadap pemerintah daerah setempat.Dalam retribusi hubungan antara pembayaran dan prestasi kembali bersifat langsung.6 Parkir adalah masalah serius dan merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi daerah.Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun pelayanan retribusi parkir ini memiliki peran tinggi dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah.Adapun berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial, sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Prinsip Otonomi Daerah. Dalam artian tersebut, maka pemerintah daerah memiliki hak otonom dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom harus benar-benar mampu mengelola sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerahnya khusunya retrebusi dan pajak daerah karena peranan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah penarikan pajak, retribusi, dan peranan BUMD harus benar-benar memberikan kontra prestasi langsung kepada masyarakat pengguna jasa. Potensi penerimaan daerah di Kabupaten Sleman sebenarnya sangatlah banyak, wilayah di kabupaten sleman terdapat banyak perguruan tinggi baik 6
Soemarsono.2007. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. hlm, 3.
8
negeri maupun swasta, antara lain adalah UGM, UNY, UIN yang merupakan perguruan tinggi negeri yang jumlah mahasiswanya sangat banyak, belum lagi dengan kampus-kampus swasta yang ada.Belum lagi di tambah dengan pusatpusat perbelanjaan dan daerah wisata, maka sasaran retribusi parkir pun sangat banyak dan beragam. Pengelolaan lahan parkir dalam suatu wilayah administratif pun berbedabeda tarifnya menyesuaikan lokasi atau kawasan parkir.Misalnya tarif parkir di daerah tepi jalan yang relatif macet dan padat kendaraan diberlakukan lebih mahal daripada tarif di daerah yang tidak macet dan sepi kendaraan.Tarif parkir di kawasan hiburan lebih mahal dari tarif parkir di kawasan fasilitas umum.Perbedaan tarif tersebut diberlakukan atas dasar asas keadilan yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah retribusi parkir di tepi jalan yang tercakup dalam wilayah administatif Pemerintah Kabupaten Sleman yang pengaturannya mengacu pada ketetapan dan perda yang berlaku di Kabupaten Sleman, yakni Perda No 15 Tahun 2013. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 perda tersebut, bahwa prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. 7 Selain itu, pihak ketiga (pengelola parkir) tentunya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku di Dinas 7
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SLEMAN_1_2012.pdf (diunduh 2/1/2015).
9
Perizinan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang memberikan izin pengelolaan parkir di suatu wilayah/tempat yang akan dikelola.Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum disebutkan 3 hal yang wajib diperhatikan dalam menyelenggarakan parkir yang telah memperoleh izin resmi, yaitu: 1. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum; 2. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir untuk umum; 3. Melaporkan
kepada
pemberi
izin
apabila
dilakukan
perubahan
penanggungjawab. Oleh karena kawasan Kabupaten Sleman terdiri dari ragam kawasan yang berbeda, mencakup kawasan wisata, sentral bisnis perdagangan, dan kawasan dengan fasilitas umum, makaperbedaan tarif parkir di tepi jalan pun menjadi sorotan yang menarik untuk diangkat. Adapun lokasi-lokasi yang diangkat dalam penelitian ini dan tergolong kawasan padat lalu lintas yaitu: JL. Affandi Gejayan, JL. Colombo, JL. Cik Ditiro, dan JL. Simanjuntak.Kemudian lokasi yang tidak/kurang padat lalu-lintas yang diangkat dalam penelitian ini adalah JL.Kaliurang KM 13, JL Magelang km 14 (Kawasan Pasar Kab.Sleman), JL Maguwoharjo (Kawasan Stadion Maguwohardjo). Selain lokasi-lokasi yang tidak disebutkan, maka diharapkan akan mewakili kondisi dari lokasi yang telah peneliti tentukan, yakni dengan mengacu pada terjadinya perbedaan tarif parkir.
10
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh retribusi parkir di tepi jalan dan tempat khusus parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman? 2. Apa saja permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan tarif parkir di Kabupaten Sleman?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Objektif a) Untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. b) Untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan tarif parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Sleman. 2. Tujuan Subjektif Sebagaisyarat memenuhi kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian dan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan di berbagai media dan terutama di Perpustakaan Hukum Universitas
11
Gadjah Mada, terdapat penulisan hukum yang terkait dengan retribusi parkir di Indonesia dengan judul “Analsis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Makasar” yang disusun oleh Ismai Dwi Saputra pada tahun 2013 dan penulisan hukum dengan judul “Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo” yang disusun oleh Murlan Suyanto pada tahun 2010. Penulisan hukum tersebut meneliti dan membahas mengenai fungsi dan tujuan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada daerah domisili masing-masing dari penulis hukum tersebut. Berbeda dengan pembahasan yang akan penulis angkat, dalam penulisan ini penulis akan terfokus terhadap perbedaan tarif parkir yang ada di beberapa tempat yang memiliki kawasan parkir dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang sebelumnya telah mengatur masalah perbedaan retribusi parkir, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2013 dan beberapa sudut pandang dan ketentuan-ketentuan retribusi dan pajak daerah dalam UndangUndang Perpajakan, dan penulis memilih kota Sleman sebagai lokasi penelitian.
E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan akan berguna baik secara akademis maupun secara aplikatif (terapan). Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
12
1. Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang diperoleh dalam teori dan praktik. 2. Dapat memberikan jawaban yang relevan dan objektif terhadap masalah yang sedang diteliti.
F.
Batasan Penelitian 1. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2014 sd Januari 2015. 2. Lokasi/Titik Parkir a. JL. Affandi Gejayan b. JL. Colombo c. JL. Cik Ditiro d. JL. Simanjuntak e. JL. Kaliurang KM 13 f. JL Magelang km 14 (Kawasan Pasar Kab. Sleman) g. JL Maguwoharjo (Kawasan Stadion Maguwohardjo).
