BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
Sebanyak 10 anak, sebagian besar siswa sekolah dasar, sedang menanti persidangan atas diri mereka yang digelar Pengadilan Negeri Tangerang. Persidangan kasus perjudian 10 anak lelaki yang masih berstatus pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa Tanggal 21 Juli Tahun 2009. Sidang yang dipimpin majelis
hakim
diketuai
Ratna
Pudyaningtyas
berlangsung
di
ruang
persidangan anak HR Purwoto Ganda Subrata SH. Seperti sidang pertama, Senin Tanggal 13 Juli Tahun 2009, sidang ini tertutup untuk umum. Para hakim, jaksa, dan pengacara juga tidak memakai jubah saat bersidang, melainkan berbaju safari.1
Sedangkan anak-anak berstatus terdakwa yang berusia antara 12-16 tahun juga mengenakan topeng terbuat dari kardus. Mereka adalah Sar, Ba, Rs, Dh, Rh, Ro, Ms, If, Tk, dan Df, seluruhnya warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, dan Cengkareng, Jakarta Barat. Anak-anak tersebut didampingi orangtua masing-masing dengan penasihat hukum anak-anak, Ricky Gunawan dan Christine Tambunan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dari Lembaga Bantuan Hukum, dengan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anak, Arist Merdeka Sirait.2
Seperti diberitakan, Jaksa Rizki Diniarti mendakwa kesepuluh anak itu telah bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara 1
Sumber google : www.kompas.com selasa,tanggal 23 juli 2009
1
pada tanggal 29 Mei 2009. Mereka bermain lempar koin dan ditangkap di telapak tangan untuk ditebak sisi mata uang koin pecahan Rp 500 mana yang berada di atas. Pada saat itu, datang polisi dari Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta dan menangkap mereka untuk dibawa ke Polres. Atas perbuatan itu, anak-anak didakwa melanggar Pasal 303 kesatu butir kedua KUHP mengenai perjudian yang ancaman hukumannya 10 tahun. Selain itu, para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider, yakni melakukan perjudian yang melanggar Pasal 303 KUHP.
Sebelum sidang dimulai, anak-anak menunggu di ruang tunggu jaksa sebelum menuju ke ruang sidang. Wajah anak-anak yang seluruhnya bekerja informal sebagai tukang semir sepatu di dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu ditutup topeng sehingga yang terlihat hanya bagian mata mereka. Berbeda dengan sidang sebelumnya, hari ini kesepuluh anak-anak itu datang dengan menggunakan pakaian bebas bukan seragam sekolah.
Dalam hak-hak anak, selain anak mempunyai hak untuk di lindungi, anak juga mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa, adapun hak-hak tersebut menurut KUHAP adalah : 1. Setiap anak nakal sejak saat di tangkap atau di tahan berhak mendapat bantuan hukum dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. 2. Setiap anak nakal yang di tangkap atau di tahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukumnya tanpa di dengar oleh pejabat yang berwenang. 2
Ibid
2
3. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial harus di penuhi. 4. Tersangka anak berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya di ajukan ke pengadilan. 5. Tersangka anak berhak untuk segera di adili oleh pengadilan. 6. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka, anak berhak di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya. 7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka anak berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa, apabila ia tidak paham bahasa Indonesia. 8. Dalam hal tersangka anak bisu atau tuli, ia berhak mendapatkan bantuan penerjemah orang yang pandai bergaul. 9. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukum sesuai dengan ketentuan KUHAP. 10. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan berhak di beritahukan
tentang
penahanan
atas
dirinya
oleh
pejabat
yang
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa anak yang bantuannya di butuhkan oleh tersangka atau terdakwa anak. 11. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjugan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka atau terdakwa anak. 12. Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan
3
sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga. 13. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjugan rohaniawan. 14. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk di adili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. 15. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi guna memberikan keterangan. 16. Tersangka atau terdakwa anak tidak di bebani dengan kewajiban pembuktian. 17. Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 KUHAP.3
Dalam kasus ini terdapat ketidak sesuaian dalam penahanan dalam proses penyidikan dan apalagi sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya tentang Hak Asasi Manusia yang dimana terdapat pada pasal 28 b ayat 2.4 Pada latar belakang diuraikan tentang proses penahanan yang menjadi permasalahan untuk dikaji
3
Ibid 4 Undang-undang Dasar 1945 beserta Perubahannya.
4
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut: a. Bagamaina penahanan dalam proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur? b. Apakah perlakuan penyidik menahan anak bersama-sama dengan tahanan dewasa telah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak? 1.3. Penjelasan Judul Untuk menghindari pemultitafsiran dalam penelitian ini. Maka, diperlukan adanya suatu penjelasan istilah skripsi ini berjudul: “TINJAUAN YURIDIS KASUS PENAHANAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI TANGERANG)” Tinjauan Yuridis adalah Berdasarkan Hukum.5 Penahanan Merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat bertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.6 Anak di bawah umur Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.7 5
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Andi Hamzah,Jur, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.4, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hal . 129 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 6
5
Penyidikan yaitu Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara
yang
diatur
dalam
Undang-undang
ini
untuk
mencari
serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.8
8
Ibid Hal. 120
6
1.4. Alasan Pemilihan Judul Untuk mengetahui serta memahami mengenai proses Pemidanaan terhadap Anak di bawah umur pada tingkat penyidikan dan menciptakan Hakhak pada tersangka atau terdakwa anak.
1.5. Tujuan .Penelitian Penulisan skripsi ini bertujuan untuk : a. Mengetahui terhadap penahanan dalam proses penyidikan dengan
tersangka anak di bawah umur. b. Mengefektifkan dalam perlakuan penyidik menahan anak bersama-sama
dengan tahanan dewasa telah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. 1.6. Manfaat Penelitian a. Manfaat praktis Memberikan pemahaman lebih jauh mengenai penyidikan anak yang
melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 pasal 1 angka 2 dan juga memberikan pengertian tambahan bagi penulis mengenai langkah penegakan hukum yang ada. b. Manfaat teoristis Memberikan
manfaat
untuk
menambah
pengetahuan
tentang
implementasi penegakkan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang
7
No.3 tahun 1997 dan pada pasal 95 KUHAP(Kitab Undang-undang Acara Pidana) mengenai hak-haknya.
8
1.7. Metode Penelitian 1.7.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dari penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif yang melihat dari Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Anak. 1.7.2. Pendekatan Penelitian Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoritis statute approach yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya yaitu pedekatan yang melihat dari doktrindoktrin atau pandangan-pandangan dari para filosof-filosof terdahulu dengan para ahli hukum Tentang Analisis Yuridis Terdapat Proses Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur pada Tingkat Penyidikan. 1.7.3. Langkah Penelitian a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti Undang-Undang Tahun 1945 beserta Perubahannya, Undang-Undang No.3 tahun
1997 Tentang Tindak Pidana Anak, pada pasal 95 KUHAP(Kitab Undang-undang
Acara
Pidana)
Tentang
Hak-hak
dalam
Pemidanaan Anak. b. Bahan
hukum
sekunder,
yaitu
bahan-bahan
hukum
yang
memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil penelitian,
9
buku-buku, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), teks-teks tentang hukum. a. Bahan
hukum
tersier,
yaitu
bahan-bahan
hukum
yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi. 1.7.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Penyusunan penelitian ini menggunakan cara untuk mendapatkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan pokok pembahasan, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan yang harus penulis kumpulkan untuk keperluan penelitian ini. Setelah bahan-bahan tersebut berhasil dikumpulkan
dilanjutkan
dengan
wilayah-wilayah
yang
menjadi
pembahasannya. Adapun penelitian ini dilakukan terhadap buku-buku, artikel, majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, keadaan yang terdapat pada Penahanan anak di bawah umur dalam proses penyidikan tinjauan yuridis kasus penahanan anak pelaku perjudian di Tangerang, serta peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini. 1.7.5. Metode Analisis Setelah
bahan-bahan
berhasil
dikumpulkan
dan
diidentifikasi,
kemudian dianalisa dengan Tinjauan Pustaka. Dimana pembahasan diurai lebih lanjut dengan jalan menggambarkan Proses Penahanan anak di bawah umur dalam proses penyidikan tinjauan yuridis kasus penahanan
anak
pelaku
perjudian
di
Tangerang.
10
1.8. Sistematika Petanggung Jawaban Dalam pembuatan Penulisan Hukum (skripsi) ini digunakan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pertanggung jawaban. BAB II adalah tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan tentang Penahanan anak di bawah umur dalam proses penyidikan tinjauan yuridis kasus penahanan anak pelaku perjudian di Tangerang. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran, sehingga sangat membantu penulis dalam menjawab permasalahan mengenai Penahanan dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Perlindungan Anak. BAB III adalah menjelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu Perlakuan penyidik menahan anak bersama-sama dengan Tahanan dewasa apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengacu pada Undang-undang Peradilan Anak. BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.
11
