BAB I PENDAHULUAN. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan. are planning to fail

BAB I PENDAHULUAN Perencanaan

merupakan

sebuah

proses

mendefinisikan

tujuan

organisasi,membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you

are planning to fail”. Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2015 kegiatan Pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Untuk melakukan implementasi di tingkat lokal maka peran KPU Kabupaten Gianyar menjadi sangat strategis. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam

RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

1

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar, menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019. Rencana Strategis KPU disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Restra KPU Kabupaten Gianyar memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Restra KPU Kabupaten Gianyar dibuat berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bali dan KPU RI juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.1. KONDISI UMUM Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 2. Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Komisi Kabupaten Gianyar,

selanjutnya

disingkat

Pemilihan

Umum

KPU Kabupaten Gianyar

adalah

Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

2

tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK; i.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

j.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

3

l.

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan n. terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; i.

menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

j.

mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan


4

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; l.

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang – undang nomor 11 Tahun 2015, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi : a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi; i.

menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

j.

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;


5

l.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi; o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota; t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tugas

dan

wewenang KPU Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi: a. merencanakan program dan anggaran; b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


6

e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya; f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan, i.

menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

j.

menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; l.

membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan; q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;


7

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat; s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi; t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban meliputi: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat; d. pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi; i.

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.

menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan


8

l.

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 8 ayat (1)

tanggung

jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; ayat (2)

berbunyi : Pemilihan Provinsi.(3)

yang berbunyi : Penyelenggaraan Pemilihan menjadi

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur

dilaksanakan oleh KPU

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.Memperhatikan hal tersebut maka ada sebuah fenomena baru dimana soliditas KPU di semua lapisan harus terjamin demi lancarnya pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tanggung jawab masing-masing lapisan seiring sejalan. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gianyar,dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Gianyar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.


9

Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Gianyar

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 – 2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum, selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Gambar 2. Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

37%

26%

DPK 25,92% ORGANIK 37,04%

37%

HONORER/NON PNS 37,04%

Sumber: Data KPU Kabupaten Gianyar


10

Dari gambar 2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Gianyar sejumlah, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: • Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 7 orang atau 25,92 %; • Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 10 orang atau 37,04 %; dan • Pegawai dengan status Honorer/Non PNS adalah sebanyak 10 orang atau 37,04 %. Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 17 orang yang terdiri dari 7 orang PNS DPK dan 10 orang PNS Organik (sebagaimana Tabel

1dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Gianyar masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, dikarenakan PNS organik yang ada masih kurang dari dari 23 orang. Status kepegawaian di lingkungan (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar NO 1

1

JUMLAH

SEKRETARIAT 2

Sekretariat KPU Kab. Gianyar JUMLAH

JUMLAH DPK

ORGANIK

3

4

5

17

7

10

17

7

10

Sumber: Data KPU Kabupaten Gianyar

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 3, S1 sebanyak 6 dan D3 sebanyak 1, dan SLTA sebanyak 7 orang sebagaimana tabel 2 dibawah.


11

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

2

3

1

S2

3

2

S1

6

3

D4

-

4

D3

1

5

D2

-

6

D1

-

7

SLTA

7

8

SLTP

-

9

SD

-

TOTAL

17

Sumber: data Sekertariat KPU Kab. Gianyar 2016 (diolah)

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kabupaten Gianyar sebagai lembaga mandiri memiliki Fasilitas Kantor vertikal berupa sarana pendukung kinerja dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


12

Tabel 3 . Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU NO

SARANA DAN PRASARANA

LUAS

STATUS Hibah

1

2

3

Tanah

500M2

Gedung Kantor

Gudang

500 M2

20 M2

Sebagian milik sendiri dan sebagaian Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah

Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Berdasarkan Gambar diatas bahwa sarana dan prasarana KPU Kabupaten Gianyar berupa Gedung Kantor dan gudang, status kepemilikannya berupa pinjam pakai dari pemerintah Daerah setempat, dengan proporsi : Gedung kantor seluas 5 are sedangkan gudang seluas 20 m2. Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mengalami kenaikan

dan juga penurunan setiap tahunnya, terutama di tahun 2014 yang

mengalami peningkatan karna menyelenggarakan pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Adapun anggaran tersebut dapat disajikan pada gambar 3 sebagai berikut.


13

Gambar 3. Anggaran KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

Gambar 4. Komposisi Anggaran KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

Sumber: data sekunder KPU 2010 -2014


14

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar terbukti denganSedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar. Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum

akan menjadi pedoman bagi KPU

Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 danPermenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU Kabupaten Gianyar mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain: (1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Gianyar dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur. dari unit terkecil sampai unit terbesar; (2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien serta terukur melalui pembangunan SOP; (3) Melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku; (4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM KPU Kabupaten Gianyar, yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, formasi dan penempatan dan pola karir yang transfaran dan akuntabel; (5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretiat KPU Kabupaten Gianyar; (6) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar; (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan (8) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

15

tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur Negara, dengan semangat Bhakti yang tinggi. Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan umum legislatif nasional dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam pemilu tersebut, KPU Kabupatwen Gianyar telah membuktikan denganberupa penghargaan ( 6 penghargaan) berbagai prestasi antara lain, dibidang sosialisasi, keterbukaan informasi publik dan pemutakhiran data pemilih. Walaupun pernah mendapatkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, namun KPU Kabupaten Gianyar beserta jajaran dapat membuktikan bahwa semua dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tidak terbukti.Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur. Memberikan akseskepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu terbangunnya media informasi dalam Website KPU Kabupaten Gianyar (www.kpud-gianyarkab.go.id) disamping aplikasi sistem informasi yang terbentuk dari Komisi Pemilihan Umum seperti Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu), SiRUP, SIMPAW dan aplikasi – aplikasi yang lain.


16

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN Keberhasilan

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

tersebut,

yakni

terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah: a. keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas; b. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan c. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. d. Membangun pola sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dengan mengedepankan seni budaya dan kearifan lokal. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU Kabupaten Gianyar, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Gianyar, Pihak Keamanan dan Instansi terkait. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan

Stakeholders.


17

1.2.1. Potensi a. Aspek Kelembagaan Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. KPU Kabupaten Gianyar telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Gianyar yang meliputi penyelanggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden yang minim dari persoalan dan permasalahan serta dapat berlangsung demokratis, Luber, Jujur dan Adil berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas. Setiap Bagian dalam KPU Kabupaten Gianyar telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu serta Setiap pegawai dalam Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Gianyar memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia yang masih sangat produktif dan mempunyai semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal ini merupakan modal dasar dalam memperkuat kelembagaan KPU

Kabupaten Gianyar yang bersifat Mandiri. KPU Kabupaten Gianyar telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasidan sebagainya. Dalam upaya peningkatan disiplin dari Pegawai di KPU Kabupaten Gianyar menggunakan

Asbsensi Sidik Jaril dan

telah

pemberian sanksi, baik yang bersifat

administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan


18

memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Gianyar. c. Aspek Kepemimpinan Secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Gianyar memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Gianyar kearah lebih baik dalam hal kepemimipinan ini sudah terbentuk sinergi terpelihara keharmonisan antar Pimpinan pada KPU Kabupaten Gianyar sehingga dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar bersama Sekretaris KPU kabupaten Gianyar secara konsisten telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi dalam upaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran KPU Kabupaten Gianyar secara umum telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh bagian dengan menciptakan tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP).Hal iniberguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembagapenyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Dukungan Insfratruktur yang terdapat di KPU Kabupaten Gianyar dalam menunjang kinerja sudah cukup memadai yaitu meliputi Gedung Kantor dengan kapasitas dan kondisi yang memadai merupakan milik sendiri yang dibangun di atas tanah hibah dari pemerintah daerah. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja serta fasilitas jaringan internet yang baik sehingga dapat diakses oleh seluruh bagian di KPU RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

19

Kabupaten Gianyar.Dengan adanya website KPU Kabupaten Gianyar segala bentuk informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gianyar dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Gianyar Khususnya dan wilayah lainya pada umumnya.

f. Aspek Hubungan dengan Stakeholders konsistensi KPU Kabupaten Gianyar terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi : 1. KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan segala bentuk kegiatannya selalu berusaha untuk menggandeng dan melibatkan stakeholders untuk mencapai hasil yang maksimal. 2. KPU kabupaten Gianyar juga mempunyai konsep pemikiran untuk melibatkan

seluruh

organisasi

kemasyarakatan,

perkumpulan

kesenian/seniman lokal untuk meningkatkan porsi kearifan lokal dalam melaksanakan program kegiatan.

1.2.2 Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Gianyar, KPU Kabupaten Gianyar dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar Sub Bagian kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi hal menyebabkan Beban kerja antar Sub bagian organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat Sub bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat Sub bagian yang beban tugasnya kurang memadai sebagai satu kesatuan bagian di


20

organisasi dan permasalahan lain yang juga menghambat adalah Proses penerapan peraturan dan budaya kerja masih lemah.

2. SDM • Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Gianyar merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya: - Ketergantungan KPU Kabupaten kepada Pemerintah Daerah atas tenaga PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka. - Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal. • Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat. • Penguasaan teknologi informasi oleh pegawai dan pejabat di KPU Kabupaten Gianyar kurang memadai. Hal ini sangat menghambat proses kegiatan yang mestinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. • Sistem

reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja pegawai. • Kepemimpinan Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Sekretariat KPU Kabupaten Gianhyar perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu serta Anggaran sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Adanya aturan yang mendasar Komisioner untuk mengatur. • Perencanaan dan Anggaran • Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.


21

• Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.. • Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan masih ada temuan oleh BPK. 5. Business Process dan Kebijakan • Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. • Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan. • Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. • Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan. 6. Dukungan Infrastruktur dan IT • Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. • Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kabupaten Gianyar yang statusnya sebagian

masih dimiliki oleh pemerintah daerah

setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. • Kapasitas dan keberadaan di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gianyar sampai saat masih perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan dan kapasitasnya. 7. Hubungan dengan Stakeholders

•

Masih adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kabupaten.

• Stakeholder’s belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Gianyar karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang masih lemah. •

Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.


22

Disamping permasalahan tersebut, KPU

juga dihadapkan pada sejumlah

tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut: • Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU. • Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. • Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda. • Peran website KPU Kabupaten sangatlah strategis, namun update terhadap informasinya masih belum maksimal karena faktor kurangannya SDM yang menguasai bidang IT. Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 4 berikut: Tabel 4. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal Kekuatan (Strengths)

• • • • • • •

Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011

•

FAKTOR INTERNAL Kelemahan (Weaknesses)

• •  • • • •

Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)

Kerarifan lokal : tri hita kararana, sradha bhakti, jengah dan wirang (S6)

•

Belom seiramanya semangat dan gerak komisioner dengan sekretariat (W6)

•

Latar belakang SDM yang multidisipliner (s7)

Ego sektoral (W 7)

•

Ruang kerja menjadi satu kesatuan yang utuh (S8)

• •

•

Budaya yang berorientasi kepada pimpinan (S9)

•

Efektifitas pelaksanaan SOP (W9)

•

Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S10)

•

Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W10)

•

Fasilitas IT cukup memadai (S11)

• •

Sarana dan Prasarana terbatas (W11)

• •

Loyalitas pegawai rendah (W13)

tentang penyelenggara pemilu (S1) Komitmen pimpinan kuat (S2) Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) SDM yang besar (S4) Pegawai memiliki persepsi yang samaakan tugas dan fungsi organisasi (S5)


Beban

kerja

pegawai

tidak proporsional (W2) Disparitas kompetensi pegawai (W3) Parsialitas manajemen kinerja (W4) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4) Distorsi staf yang malas terhadap yg lainnya (W5)

Pimpinan belom sepenuhnya mampu menjadi panutan (W8)

Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W12) Pagu anggaran belum memadai (W14)

23

•

Peluang (Opportunity)

• • •

Sasaran pokok pembangunan

•

pemilu tinggi (O2)

• • •

Hubungan baik dengan Bawaslu,

•

Potensi pengembangan SDM (O4)

•

Kesempatan pendidikan formal dan

• • •

diklat (O5)

Reward and phunismen kepada Komisioner belom jelas (W15)

FAKTOR EKSTERNAL Ancaman (Threats)

demokrasi Indonesia (O1) Animo partisipasi masyarakat dalam

DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)

Kemajuan Teknologi Informasi (O6)

• • • •

Peraturan perundangan tentang

• • •

Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)

• •

Intervensi oleh pemerintah daerah (T7)

• •

Rekomendasi Bawaslu (T9)

sistem pemilu mudah berubah (T1) Opini publik mudah digeser (T2) Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) Mayoritas SDM dengan status DPK(T5) Distribusi logistik terkendala oleh Keberadaan penyedia barang dan jasa (T6) Dipersalahkan secara etik walau secara hukum tidak salah (T8) Inkonsistensi peserta pemilu (T10)

Harapan masyarakat tinggi (O7)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu: 1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. • Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal melalui penanaman nilainilaiYadnya Bhaktiuntuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri; • Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu, dengan menunjung tinggi nilai-nilai Trihitakarana; • Peningkatan kualitas KPU Kabupaten Gianyar beserta jajarannya, dengan mengedepankan nilai-nilai jengah dan wirang; • Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang terintegrasi. 2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang eksternal. a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja; • Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja; • Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU; RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

24

• Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran dengan konsep Tatwamasi; • Pembinaan teknis pelaksanaan SOP; • Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan. • Menggali dan mengimplementasi kearifan lokal Bali yang relevan dalam meningkatkan kinerja lembaga • Meningkatkan rasa kebersamaan dalam team work yang solid tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing • Merangsang pimpinan selalu berupaya menjadi contoh bagi jajaran KPU Kabupaten Gianyar. • Meningkatkan penguasaan IT bagi segenap staf dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar. 3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. • Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait, dengan semangat selung-lung sebayantaka; • Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan, dengan memanfaatkan adat dan budaya Bali; • Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan; • Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. 4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi. • Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan; • Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait dengan semangat paras paros sarpanaya; • Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan mengedepankan semangat jagra; • Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian. • Secara bertahap meningkatkan jumlah pegawai organik, dengan pengangkatan baru atau mutasi. • Membuka seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

25

• Memelihara hubungan secara proporsional dengan pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar • Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Panwaslu Kabupaten Gianyar. • Secara rutin melakukan penyuluhan kode etik kepada pimpinan dan staf KPU Kabupaten Gianyar


26

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU Kabupaten Gianyar 2.1. Visi KPU Kabupaten Gianyar Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER , dan JURDIL Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Gianyar untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Gianyar sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, KPU Kabupaten Gianyar juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban Kabupaten Gianyar dapat tetap terjaga ditengah-tengan belangsungnya Pemilihan maupun pemilu, sehingga tercipta Gianyar Dharma raksata raksita (arti) dapat terjaga. Relevansi pernyataan visi KPU Kabupaten Gianyar merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU Kabupaten Gianyar memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya Kabupaten Gianyar Dharma raksata raksita .


27

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Gianyar, maka misi KPU Kabupaten Gianyar mengalami perubahan sebagai berikut: 

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang mampu mewujudkan Gianyar Dharma raksata raksita



Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas :mandiri, jujur, adil, kepastian hukum,

tertib, kepentingan umum; keterbukaan;

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, danefektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan (voc populi voc dei) dengan pengendalian hukum karma phala. 

Menjadi pusat layanan yang adil bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan dengan semangat Menyame Braya;



Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;



Menjadi dengan

organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan mengembangkan

kepemimpinan asta brata. ( Delapan sifat

kepemimpinan )

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:  Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gianyar yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 

Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;



Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;


28



Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel serta demokratis dan berbudaya



Terpilihnya pemimpin yang berintegritas demi terwujudnya Gianyar Dharma raksata raksita

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar KPU Kabupaten Gianyar dalam menentukan sasaran strategisnya disamping berpatokan pada RPJM ke–3 yang disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019,serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi, juga berdasarkan sasaran Strategis dari Komisi Pemilihan Umum , maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah , dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPI yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

29

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. -3. Meningkatnya Kualitas implemenasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi b. Persentase keterlibatan unsur seni dan budaya dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu; c. Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP; d. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.


30

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers ) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.


31

gambar 5. Peta Strategi KPU 2015 - 2019


32

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bagian kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang dijadikan pedoman dan tolak ukur hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gianyar adalah : terlaksananya kerjasama yang baik dengan lembaga akademisi ataupun lembaga riset dalam Kegiatan riset kepemiluan yang berkesinambungan, terlaksanannya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kabupaten Gianyar, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kabupaten Gianyar; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sesuai dengan kebutuhan pada kesekretariatan KPU Kabupaten Gianyar; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup : (1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran; (2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu dan Pilkada; (3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran seharihari untuk KPU Kabupaten Gianyar; (4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar;


33

(5) Meningkatnya

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

administrasi

keuangan; Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut : Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.

Kegiatan

1

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

Trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan penggunaan anggaran

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (3356)

Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu bagi Pemilih Pemula, Masyarakat penyandang cacat.

Persentase fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya pembinaan. sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai

2

3

Sasaran Kegiatan


Indikator Kinerja Kegiatan

Tingkat ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

Tingkat keberhasilan pemeliharaan serta inventaris logistik pemilu

Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai. 34

4

(3358)

kepegawaian

Persentase Layanan peningkatan kompetensi SDM

Tereselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Tereselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan layanan perkantoran Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tingkat ketepatan dokumen pengelolaan Barang Milik Negara Tingkat ketepatan dalam Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

5

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Tingkat ketepatan pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun 2016 Persentase penyelesaian laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase penyelesaian Laporan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Persentase tersedianya layanan IT dalam penyampaian informasi publik Frekuensi validasi dan update data pemilih pemula dan pemilih tidak memenuhi syarat di tingkat Kelurahan/Desa di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar Prosentase peningkatan layanan Sosialisai ke SMA dan tempat Disabilitas.


35

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang dijadikan pedoman dan tolak ukur yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gianyar adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk peningkatan kinerja. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)

Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai

Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan

Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kabupaten Gianyar Tersedianya gedung dan gudang KPU di Kabupaten Gianyar


36

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program ini juga merupakan program Teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang dijadikan pedoman dan tolak ukur yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gianyar adalah : pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Gianyar sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup : a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU b. pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. c. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu. d. Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel.

Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No 1

2

Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu. (3363)

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penyelenggaraan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi hukum dan Penyuluhannya

Pedoman, Petunjuk Terselenggaranya


Indikator kerja Kegiatan Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan peyelesaian sengketa Hukum Tingkat ketepatan dalam pelayanan dan Kapasitas administrasi penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan. Tingkat ketepatan dalam pelayanan dan Kapasitas administrasi penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan. Tingkat ketepatan melakukan 37

Teknis dan BimbinganTeknis/S upervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialiasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih

Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Persentase Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam PAW Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis Pileg, Pilpres dan Pemilukada Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih Persentase pengembangan kegiatan Riset tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Persentase peningkatan layanan informasi Pemilu dan Tingkat ketepatan dalam pengembangan bidang kehumasan Pemilu

3.2. KERANGKA REGULASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Gianyar dalam kaitannya dengan

kerangka

regulasi

tahapan

pemilu

maupun

regulasi

dukungan

kesekretariatan dalam tahapan Pemilu hanya mempunyai kapasitas sebagai pelaksana peraturan perundang – undangan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.


38

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu; b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV; c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien; d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU khususnya pada KPU Kabupaten Gianyar yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi KPU Kabupaten Gianyar dengan baik; e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas; f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam prioritas pembangunan. h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah. Dalam rangka penguatan lembaga dan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta serta media massa Pada Tahun 2015-2019, KPU Kabupaten Gianyar berencana akan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.


39

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target kinerja Target kinerja merupakan ukuran suatu yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten gianyar dalam kurun waktu 2015 - 2019 disajikan pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8.

Target Kinerja 2015 – 2019

N o.

Kegiatan

Sasaran

Indikator Kinerja

Kegiatan

Kegiatan

Target Kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

A

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)

Trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dan penggunaan anggaran

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusia n, dan Inventarisasi

Terselenggara anya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusia

Persentase fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu

90%

90%

90%

95%

95%

77%

80%

85%

85%

2

Tingkat keberhasilan pemeliharaan serta inventaris


77%

40

3

4

5

Sarana dan Pra n, Sarana Pemilu inventarisasi (3356) sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu.

logistik pemilu

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai

100%

100% 100%

100% 100%

Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai.

100%

100% 100%

100% 100%

Persentase Layanan peningkatan kompetensi SDM

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan layanan perkantoran

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

100%

100% 100%

100% 100%

Tingkat ketepatan dokumen 85% pengelolaan Barang Milik Negara

85%

85%

90%

90%

Tingkat ketepatan dalam Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

80%

80%

85%

85%

85%

Tingkat ketepatan pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA Tahun 2016

90%

90%

90%

90%

95%

Penyelenggar aan Operasional dan Pemeliharaa n Perkantoran (3360)

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)

Terselenggara nya pembinaan. sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian

Tereselengga ranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar


41

lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.

Persentase penyelesaian laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase penyelesaian Laporan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016

90%

90%

90%

90%

90%

Persentase tersedianya layanan IT dalam penyampaian informasi publik

80%

80%

80%

85%

85%

Frekuensi validasi dan update data pemilih pemula dan pemilih tidak memenuhi syarat di tingkat Kelurahan/Desa di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar

2 kegia tan

2 kegia tan

2 kegia tan

2 kegia tan

2 kegia tan

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

1

Penyelenggar aan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)

Meningkatny a dukungan sarana transportasi/ mobilitas pegawai

Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai

90%

90%

90%

90%

90%

Meningkatny a pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

Meningkatny a pemenuhan kebutuhan gedung/ban gunan

C

Tersedianya tanah untuk 95% 95% pembangunan gedung di KPU Kabupaten Gianyar Tersedianya gedung dan 90% 90% gudang KPU di Kabupaten Gianyar Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik


42

1

2

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara an Pemilu. (3363)

Terwujudnya Penyelenggara an penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi hukum dan Penyuluhanny a

Pedoman, Petunjuk Teknis dan BimbinganTe knis/Supervi si/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggar aan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

Terselenggar anya bimbingan teknis/super visi/publikas i/sosialiasi penyelenggar aan pemilu dan pendidikan pemilih

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan peyelesaian sengketa Hukum

85%

85%

90%

90%

90%

Tingkat ketepatan dalam pelayanan dan Kapasitas administrasi penyelenggaraan pemilu terkait administrasi kepemiluan.

85%

85%

90%

90%

90%

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada,Workshop/Penyul uhan/Evaluasi/kajian Peraturan KPU.

85%

85%

90%

90%

90%

Tingkat ketepatan melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan PAW Anggota DPRD Kabupaten Gianyar

75%

75%

80%

80%

80%

Persentase Pedoman dan Petunjuk Teknis dalam PAW Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis Pileg, Pilpres dan Pemilukada

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih

85%

85%

85%

85%

85%

Persentase pengembangan kegiatan Riset tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu

100%

100% 100%


100% 100%

43

Persentase peningkatan layanan informasi Pemilu dan Tingkat ketepatan dalam pengembangan bidang kehumasan Pemilu

80%

80%

80%

85%

85%

4,2 Kerangka Pendanaan Target Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabpaten Gianyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan yaitu : 1. Prugram Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 11.418.637.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 77.700.000,3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 322.492.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan [ada tabel 9 berikut :


44

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Gianyar selama 5 Tahun (2015-2019)

Sasaran Program Program/ Kegiatan

Alokasi

(Outcome) /

Jumlah

Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja

076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Total

2015 1.750.081.000

2016 2.417.139.000

2017 2.417.139.000

2018 2.417.139.000

2019 2.417.139.000

77.700.000

11.418.637.000

77.700.000

70.470.000

40.612.000

1.935.751.000

2.417.139.000


70.470.000

70.470.000

70.470.000

2.457.751.000

2.457.751.000

2.457.751.000

322.492.000

11.818.829.000

45

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Gianyar selama 5 Tahun (2015-2019)

Sasaran Program Program/ Kegiatan

Alokasi

(Outcome) /

Jumlah

Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU

1.750.081.000

2.417.139.000

2.417.139.000

2.417.139.000

2.417.139.000

11.418.637.000

3355

1.260.207.000

1.880.279.000

1.880.279.000

1.880.279.000

1.880.279.000

8.781.323.000

10.200.000

16.057.000

16.057.000

16.057.000

16.057.000

74.428.000

34.695.000

65.946.000

65.946.000

65.946.000

65.946.000

298.479.000

3.910.000

2.820.000

2.820.000

2.820.000

2.820.000

15.190.000

441.069.000

445.321.000

445.321.000

445.321.000

445.321.000

2.222.353.000

0

6.716.000

6.716.000

6.716.000

6.716.000

26.864.000

3356

3357

3358

3360

3361

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

076.01.02 Sasaran Program

77.700.000

77.700.000

77.700.000

77.700.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana


46

076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363

3364

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Total

70.470.000

40.612.000

70.470.000

70.470.000

70.470.000

322.492.000

3.990.000

16.070.000

3.990.000

3.990.000

3.990.000

32.030.000

66.480.000

16.070.000

66.480.000

66.480.000

66.480.000

290.462.000

1.935.751.000

2.417.139.000

2.457.751.000

2.457.751.000

2.457.751.000

11.818.829.000


47

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tahun 2015 — 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Kabupaten Gianyar dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum serta matriks kerangka regulasi. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 — 2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja pada

KPU Kabupaten

Gianyar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 —2019. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja demi terwujudnya Gianyar Dharma Raksaka Raksita. Oleh karena RencanaStrategis__________________ KomisiPemilihanUmum Kabupaten Gianyar 2015 – 2019

48

itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masingmasing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.


49

BAB I PENDAHULUAN. Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan. are planning to fail

Recommend Documents