BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sistem Transportasi Nasional yang keberadaannya memiliki posisi dan
peranan yang sangat penting dan strategis dalam cakupan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional
maupun dalam kaitannya dengan hubungan
internasional terdiri dari transportasi darat, laut dan udara. Transportasi udara merupakan salah satu alat transportasi yang cepat dibandingkan alat transportasi lainnya dalam memperlancar roda perekonomian nasional dan internasional, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menegakkan kedaulatan negara, menjamin dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya sistem transportasi tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan udara bagi mobilitas orang dan barang di dalam negeri dari dalam dan luar negeri serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari pentingnya posisi dan
peranan
sistem
transportasi
tersebut,
khususnya
penyelenggaraan
penerbangan harus di tata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, keselamatan, keamanan, keefektifan dan keefisienan.
Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan di tata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendominasikan prasarana dan sarana penerbangan, metode, prosedur dan peraturan sehingga berdaya guna dan berhasil guna. 1 Penanganan permasalahan penerbangan yang sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan perlu disempurnakan guna menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan paradigma dan lingkungan strategis, peran serta masyarakat, persaingan usaha, konvensi internasional tentang penerbangan, dengan profesi serta perlindungan konsumen. Berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang merupakan penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 15 tahun 1992, sehingga dengan demikian penyelenggaraan penerbangan sebagai suatu sistem dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 sebagai produk baru perundang-undangan penerbangan di Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992, yang di dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan belum merampung kegiatan usaha penunjang angkutan udara di harapkan dapat melengkapi produk-produk kegiatan usaha penunjang angkutan 1
Penjelasan Undang-Undang RI No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Indonesia Legal Center Publishing 2009 Halaman 133-134
udara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 menyebutkan “Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara”. Kegiatan usaha penunjang angkutan udara tersebut dapat berupa kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui computer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis menaruh perhatian umtuk menyelesaikan tugas akademik berupa skripsi dengan judul “Agen Penjualan Umum sebagai salah satu Aspek Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara (studi kasus pada PT. Siar Haramain).
B. Perumusan Masalah Permasalahan adalah merupakan kenyataan yang dihadapi oleh pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada permasalahan yang diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana PT. Siar Haramain sebagai Agen Penjualan Umum melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan udara ?
2. Siapa sajakah pihak yang terkait dan bagaimana kewajiban serta tanggung jawab PT. Siar Haramain sebagai Agen Penjualan Umum dalam kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara ? 3. Bagaimana upaya hukum jika terjadi wanprestasi di antara para pihak ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah : a. Untuk mengetahui PT. Siar Haramain sebagai agen penjualan umum melakukan kegiatan usaha penunjang angkutan udara. b. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait, kewajiban dan tanggung jawab PT. Siar Haramain sebagai agen penjualan umum dalam kegiatan penunjang angkutan udara. c. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi di antara para pihak.
2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan dilakukan adalah : a. Sebagai bahan masukan teoritis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum tentang agen penjualan umum sebagai kegiatan usaha yang menunjang angkutan udara. b. Untuk menerapkan pengetahuan secara praktis agar masyarakat mengetahui keberadaan agen penjualan umum sebagai salah satu kegiatan usaha penunjang angkutan udara.
D. Keaslian Penelitian Adapun judul tulisan ini adalah Agen Penjualan Umum sebagai salah satu aspek kegiatan penunjang angkutan udara. Judul skripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama diperpustakaan Fakultas Hukum USU, sehingga tulisan ini asli atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan skripsi mahasiswa fakultas hukum USU. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Dalam perkembangannya angkutan udara menjadi salah satu moda angkutan yang diminati oleh sebagian bahkan hampir seluruh lapisan masyarakat, apalagi di era reformasi ini harga tarif pesawat terbang yang relatif murah dan semakin banyaknya maskapai penerbangan membuat masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati jasa angkutan udara dengan mudah. Untuk mendukung perkembangan angkutan udara tersebut diperlukan beberapa kegiatan usaha dalam rangka menunjang angkutan udara itu baik kegiatan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kegiatan usaha penunjang angkutan darat secara langsung antara lain sistem reservasi melalui computer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling) dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing), dan lain-lain. Agen penjualan umum merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha penunjang angkutan darat, dimana kegiatannya berupa memasarkan dan menjual
tiket pesawat udara sebagai perantara dari pihak maskapai penerbangan yang bertujuan memudahkan para calon penumpang dalam memperoleh tiket pesawat terbang. Dalam hal ini agen penjualan umum dapat memasarkan dan menjual tiket pesawat terbang baik domestik maupun internasional. Untuk domestik, agen penjualan umum menjual dan memasarkan tiket sesuai dengan perjanjian dengan pihak maskapai penerbangan dalam negeri yang dikehendakinya sedangkan untuk internasional, agen tersebut dinamakan agen penjualan umum perusahaan asing dimana maskapai penerbangan asing menunjuk salah satu badan hukum di Indonesia untuk melakukan kegiatan penunjang maskapai penerbangan asing tersebut sesuai dengan perjanjian bilateral dan multilateral. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 tahun 2000 tentang Perwakilan dan Agen Penjualan Umum perusahan angkutan udara asing ditetapkan pasal 2. Perusahaan angkutan asing yang melakukan kegiatan udara asing niaga berjadwal ke dan dari Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral wajib menempatkan atau menunjuk perwakilannya di Indonesia. Dalam hal perusahaan angkutan udara asing tidak menempatkan perwakilannya wajib menunjuk Badan Hukum Indonesia sebagai perwakilan. Penempatan atau penunjukan perwakilan sebagaimana tersebut diatas wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat alamat kantor perwakilan, nama penanggung jawab dari kantor perwakilan dan struktur organisasi kantor perwakilan. Kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing wajib melakukan kegiatan mengurus kepentingan perusahaan angkutan udara asing tersebut di
bidang administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang diwakili berupa mengurus perizinan yang berkaitan dengan kegiatannya mengurus manajemen perkantoran dan keuangan, mengurus operasi penerbangan antara lain teknis pesawat udara dan penanganan (handling) kegiatan angkutan udara dan kepentingan lain di bidang operasi dan administrasi. Disamping itu, perwakilan perusahaan angkutan udara asing juga mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan angkutan udara setiap 3 bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada kantor wilayah Departemen Perhubungan (sekarang Dinas Perhubungan) dan melaporkan setiap terjadi perubahan alamat kantor perwakilan atau penanggungjawab dari kantor perwakilan. Sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Perhubungan di atas di sebutkan bahwa Agen Penjualan umum perusahaan angkutan udara asing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia untuk mewakili kepentingan perusahaan angkutan udara asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara asing. Keberadaan Agen Penjualan Umum sesuai dengan rujukan yuridis yaitu Keputusan Menteri Perhubungan dengan Nomor KM 51 tahun 2000 sebagaimana tercantum diatas antara lain disebutkan. Pasal 6 ”Untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing baik yang sudah maupun belum melakukan kegiatan angkutan udara asing berjadwal ke dan dari Indonesia dapat menunjuk
badan hukum Indonesia sebagai Agen Penjualan Umum atau dilakukan oleh perusahaan angkutan udara asing yang bersangkutan ”. Perusahaan angkutan udara asing sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terbatas hanya yang berasal dari Negara yang telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Republik Indonesia. Badan Hukum Indonesian yang dimaksudkan oleh pasal 6 diatas berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perusahaan perseroan yang telah memiliki izin umtuk melakukan usaha Agen Penjualan Umum. Untuk mendapatkan izin usaha Agen Penjualan Umum, Badan Hukum Indonesia tersebut harus memenuhi persyaratan : 1. Memiliki akte pendirian perusahaan yang harus memuat bidang usaha kegiatan di bidang Agen Penjulan Umum dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Memiliki atau menguasai ruang kantor. Setelah Agen Penjualan Umum mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pemegang izin usaha dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh pasal 11 dan 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 tahun 2000. Agen Penjualan Umum sebagai salah satu aspek Kegiatan usaha penunjang angkutan udara secara yuridis formal tercantum pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 131 ayat (1) yang berbunyi :
“Kegiatan usaha penunjang angkutan udara adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau Agen Penjualan Umum (ticket marketing and selling), pelayanan untuk penumpang dan kargo (ground handling) dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing)”.
F. Metode Penelitian Dalam penulisan karya ilmiah, data merupakan dasar utama dikarenakan metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada yang referensinya sesuai dengan masalah yang ada. Jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka. Penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum, tidak saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan pengadilan, tetapi juga norma-norma hidup yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifasi hukum. Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi, didasarkan atas suatu penelitian yang menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Penelitian kepustakaan (Library Research) Dalam metode ini pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) ini dilakukan dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah peraturan
perundang-undangan,
majalah-majalah
dan
lain-lain
yang
berhubungan dengan skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti guna memperoleh bahan-bahan maupun data-data yang konkrit sesuai dengan yang dibutuhkan dengan cara wawancara yang ditujukan kepada PT. Siar Haramain Medan.
G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi dari skripsi ini dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam skrispsi ini, maka penulis membaginya dalam beberapa sub bab.
Adapun bab-bab yang di maksud adalah sebagai berikut : BAB I.
Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II. Hukum Pengangkutan Udara di Indonesia, dalam bab ini dikemukakan tentang Kebijakan baru angkutan udara nasional, Angkutan Udara dalam negeri, Angkutan Udara luar negeri, Kegiatan Usaha Penunjang yang terkait dengan Angkutan Udara. BAB III. Tinjauan Umum tentang Keagenan, dalam bab ini berisikan tentang sejarah PT.Siar Haramain, Pengertian Keagenan, Perjanjian Keagenan diantara pihak, Hak dan Kewajiban para pihak, Agen penjualan sebagai salah satu bentuk keagenan. BAB IV. Agen Penjualan Umum sebagai salah satu aspek kegiatan usaha penunjang Angkutan udara studi pada PT. Siar Haramain. Bab ini berisi tentang PT. Siar Haramain sebagai agen penjualan umum dalam kegiatan usaha penunjang angkutan udara. Para pihak yang terkait, kewajiban serta tanggung jawab PT. Siar Haramain sebagai Agen Penjualan Umum dalam kegiatan penunjang angkutan udara, upaya hukum jika terjadi wanprestasi di antara pihak. BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini, dimana dalam bab V ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.
