BAB I PENDAHULUAN. pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Otonomi Daerah merupakan salah satu upaya renovasi yang dilaksanakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi dasar dan landasan penyelenggaraan otonomi daerah bagi pemerintah daerah itu sendiri yang mana maksud dari Undang – undang tersebut adalah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejak dikeluarkannya Undang – undang tersebut, pemerintah daerah terus – menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan tatanan kepemerintahan yang adil, demokratis dan bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, tetapi juga bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani. Setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah terhadap otonomi daerah tersebut tentu bertujuan untuk melaksanakan pelayanan yang baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan paradigma dimana pemerintah harus memberikan pelayanan dengan konsep customer oriented bukan

1

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

government oriented semakin mendorong terwujudnya pelayanan prima yang dikehendaki. Karena itulah pelayanan di segala bidang harus dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kebijakan di bidang perijinan. Namun dalam realitas yang ada, kualitas pelayanan publik di daerah masih sering diwarnai dengan permasalahan pelayanan yang sulit diakses untuk semua lapisan masyarakat. Masih banyak penyediaan pelayanan yang belum memadai termasuk yang terkait dengan pelayanan perijinan. Selama ini, masyarakat justru merasakan bahwa tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas jauh dari harapan, yang ada pelayanan itu penuh dengan birokrasi yang berbelit-belit, lamban, mahal, dan melelahkan. Padahal pelayanan publik adalah hak dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang merupakan hak konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun masalah – masalah yang sering menjadi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh para penyelenggara negara (Sinambela, 2008 :36) antara lain : 1. Memperlambat proses penyelesaian pemberian ijin. 2. Mencari

berbagai

dalih,

seperti

kekuranglengkapan

dokumen

pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis. 3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain. 4. Sulit dihubungi. 5. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses.”

2


Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada April-September 2009 lalu, terhadap para pengguna layanan publik di 39 instansi, kemudian pada 136 unit layanan publik, di 10 pemerintah provinsi dan 49 pemkab/pemko, menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara mendapat skor terendah bersama dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Lampung. Sedangkan skor tertinggi diraih oleh provinsi Jawa Timur, Kalimantan

Selatan,

Jawa

Barat,

Kalimatan

Timur

dan

Bali

(http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78623:p elayan-publik-di-sumut-mengecewakan&catid=15&Itemid=28

diakses

pada

tanggal 9 April 2014 Pukul 16.24 Wib). Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Rabu 25 Desember 2013 lalu juga menyimpulkan: "Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 2013 " masuk dalam zona merah atau nilai pelayanan publiknya masuk dalam kategori di bawah skor 500 atau buruk (http://analisadaily.net/news/read/rapor-merah-pelayanan-publik-pemprov-sumut diakses pada tanggal 9 April 2014 Pukul 16.29 Wib). Sebagaimana mengutip dari hasil survei Kepatuhan Pemprovsu dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap 14 (empat belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dibagi ke dalam 3 (tiga) katagorisasi. Pertama, Zona merah atau kepatuhan rendah (0-500) ; Kedua, Zona kuning atau kepatuhan sedang (501-800); dan Ketiga, Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801-1000) menggambarkan kepatuhan terhadap pelaksanaan

3


UU No. 25 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan variable dan indikator penilaian tersebut, ditemukan : 1. Zona merah di 6 (enam) SKPD dengan nilai skor 42.85 persen yaitu, dinas Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit Haji, Tenaga Kerja Transmigrasi, Kesehatan dan PU Bina Marga; 2. Zona kuning di 7 (tujuh) SKPD dengan nilai skor 50 persen yang terdiri dinas Perindustrian Perdagangan, Pendapatan, Perpustakaan Arsip Dokumentasi, Badan Lingkungan Hidup, Pelayanan Perijinan Terpadu, Perhubungan, dan Badan Penanaman Modal dan Promosi, dan Zona hijau dengan nilai skor 7.15 persen hanya 1 (satu) SKPD yaitu Rumah Sakit Jiwa (https://analisadaily.com/news/read/gubernur-sumaterautara-penanggung-jawab-pelayanan-publik diakses pada tanggal 9 April 2014 Pukul 16.41 Wib). Sementara itu, salah satu indikator dari kualitas pemerintahan yakni kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, buruknya sistem birokrasi pemerintahan dimasa lalu dengan segala implikasinya menjadi titik tolak pemikiran pemerintah untuk melakukan usaha usaha perbaikan kualitas pelayanan publik. Yang mana hal tersebut mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya kualitas pelayanan publik terhadap kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh pusat maupun oleh pemerintah daerah baik itu pelayanan tentang perijinan ataupun non perijinan. Di Provinsi Sumatera Utara, salah satu upaya dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah yakni melalui pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan didirikannya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

4


Provinsi Sumatera Utara meskipun tidak serta merta diikuti oleh pendelegasian seluruh jenis layanan perijinan. BPPT Provsu hadir di tengah – tengah masyarakat dengan harapan dapat membuat masyarakat lebih terbantu dan mudah mengurus segala macam perijinan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan cepat, mudah, tepat dan pasti. Ketika banyaknya kendala yang dihadapai oleh masyarakat dalam hal perijinan selama ini, BPPT berusaha menjadi solusi dan jawaban atas semua kendala tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provsu untuk kepentingan masyarakat. Sebab bagaimanapun, kemudahan dan kecepatan perijinan menjadi salah satu stimulan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara. Sejauh ini, BPPT Provsu sudah memproses sebanyak 115 perijinan dalam kurun waktu tahun 2012. Perijinan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka yakni 56 jenis perijinan untuk 13 bidang usaha dan di setiap prosesnya, BPPT Provsu selalu berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya sebelum

mengeluarkan

sebuah

ijin

(http://deligeistpro.com/index.php/news

diakses pada 7 November 2013 Pukul 18.06 Wib). Sesungguhnya, jumlah perijinan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara tersebut masih relatif sedikit dan belum mampu memberikan hasil yang maksimal termasuk bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Masih ada beberapa perijinan yang pelimpahan kewenangan dari kementerian kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) teknis terkait di Sumut belum ke BPPT Provinsi Sumatera Utara.

5


Sementara perihal kewajiban penyerahan keseluruhan jenis perijinan haruslah diikuti karena telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumut. Seharusnya seluruh perijinan yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara dilimpahkan ke BPPT Provinsi Sumatera Utara. Bahkan sesungguhnya jika dibandingkan dengan provinsi lain Sumatera Utara masih kalah, misalnya saja jika dibandingkan dengan Sulawesi Utara yang memiliki 60 jenis perijinan dan 62 nonperijinan, Jawa Barat dengan 62 jenis perijinan dan 75 nonperijinan, apalagi dengan Aceh yang memiliki 108 jenis perijinan dan 68 nonperijinan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya unggul sedikit dengan Provinsi Riau yang hanya memiliki 47 jenis perijinan dan 29 non perijinan.

(http://beritasore.com/2010/11/18/jenis-perizinan-di-sumut-masih-

sedikit/ diakses pada tanggal 22 Februari 2014 Pukul 22.48 Wib). Penyerahan sebagian perijinan ini tentu telah menyimpang dari arti substansi BPPT itu sendiri yakni sebagai pelayan satu pintu dan terpadu. Sesungguhnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga telah terlebih dahulu digagas oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berbagai aturan pun terdapat didalam penerapannya dengan tujuan positif yakni untuk meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

yang

prima.

Namun,

sejauh

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop service) tersebut apakah memang turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Sumatera Utara agar mengalami perubahan ke arah yang semakin baik atau justru sebaliknya. Hal tersebutlah yang menarik perhatian

6


peneliti untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara sejak diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kedudukan masalah yang akan diteliti sangat sentral dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pemilihan masalah penelitian haruslah dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Adapun masalah yang akan penulis teliti dan analisis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi (BPPT) Sumatera Utara dan Mengapa Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sumatera Utara Masih Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk 56 Jenis Perijinan Pada 13 Bidang Usaha?

1.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian dalam bidang dan format apapun tentu memiliki capaian yang hendak dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan diawal. Demikian pula penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yakni untuk mengetahui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara agar penyelenggaraannya sejauh ini dapat dianalisis baik itu kinerja, manfaat yang diterima terhadap perbaikan

7


maupun peningkatan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara, kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan di BPPT Provsu, dan untuk menggali penyebab pelimpahan kewenangan jenis perijinan yang diberikan kepada BPPT yang masih berjumlah 56 jenis perijinan. Adapun penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BPPT Provsu tersebut dilihat dari prinsip dan asas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BPPT Provsu serta pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006, dimana terdapat dua kemungkinan yang mengakibatkan kondisi pelayanan di bidang perijinan masih sama dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara di masa lalu yang masih tergolong buruk atau sebaliknya.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau fenomena sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pada akhirnya sebuah penelitian harus benar-benar bermanfaat atau memiliki dampak bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan setelah terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam melatih kemampuan menulis karya ilmiah dan menambah pengetahuan ilmiah pada studi administrasi negara dalam kaitannya dengan analisis pelayanan publik yakni penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

8


2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait terhadap peningkatan penyelenggaraan pelayanan perijinan tersebut. 3. Secara akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khasanah dan literatur maupun memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU.

9


BAB I PENDAHULUAN. pemerintah untuk menjadikan Indonesia semakin maju. Maksud dari otonomi

Recommend Documents