BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.32 Tahun 2004. Pelaksanaan kebijakan Indonesia tentang Otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masingmasing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan (Siahaan, 2005). Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157, terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,
1
2
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) setiap tahun selalu dinaikkan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki berbagai sumber pajak daerah yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Walaupun pada realisasinya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sudah memenuhi target, namun DPPKAD
3
Kabupaten Jombang selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan Pajak Daerah masih perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mayoritas pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan. Pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Jombang diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi. Sehingga, dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jombang. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti merasa perlu untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang khususnya dilakukan DPPKAD Kabupaten Jombang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Jombang)” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.
Bagaimana laju pertumbuhan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang?
2.
Bagaimana kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang?
3.
Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Jombang?
4
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang.
2.
Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang.
3.
Untuk menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Jombang.
D. Batasan Penelitian Batasan masalah merupakan ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian. Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas, apabila tidak diberikan batasan ruang lingkup pembahasannya tentu akan menjadi panjang lebar dan tidak terarah yang akhirnya akan mempengaruhi ketidak berhasilan sasaran yang diinginkan. Sesuai dengan tema yang akan diteliti, penelitian ini tidak membahas unsur penerimaan Pendapatan Asli Daerah lain yang terdapat di kabupaten Jombang seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penelitian ini terfokus pada masalah-masalah mengenai analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah di kabupaten Jombang. E. Manfaat Penelitian Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi
5
pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang, terutama dalam bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten Jombang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
