1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat, tentunya Kota Bandung
merupakan pusat kegiatan perekonomian, agar kegiatan sektor riil meningkat maka sudah selayaknya pembangunan infrastruktur harus diutamakan. Alokasi untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam belanja modal daerah. Belanja modal daerah merupakan salah satu jenis belanja langsung dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal merupakan bentuk investasi untuk melaksanakan sektor infrastruktur. Selayaknya transfer dana dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum) dan pendapatan yang berasal dari daerah (Pendapatan Asli Daerah) digunakan Pemkot Bandung untuk melakukan pembangunan infrastruktur daerah dengan porsi yang lebih besar, sehingga perekonomian masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan perekonomian masyarakat pada akhirnya akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan pajak, retribusi, dan lain-lain. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari PAD maupun DAU, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang dibutukan masyarakat. Dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
2
Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipakai untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Otonomi yang diberikan kepada Pemerintahan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya emosional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Soleh & Rochmansjah, 2010). Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda.Maka dalam kenyataanya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap
3
kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak, 2005). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi daerah yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintah daerah yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan daerah dalam mengemban urusan pemerintahan daerah lebih banyak dibandingkan sebelum otonomi. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Pelaksanaan PAD dalam perannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil. Potensi PAD masing-masing daerah sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya fiscal gap.
4
Transfer antar pemerintah sebagai bentuk dari kebijakan pelaksanaan otonomi dalam mengatasi fiscal gap merupakan salah satu sumber penerimaan penting pemerintah daerah. Pemberian transfer diharapkan dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadinya peningkatan pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah. Pelaksanaan transfer mempunyai tujuan utama adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul dalam pembangunan antar daerah. Permasalahan menggantungkan
yang
alokasi
terjadi DAU
saat
untuk
ini,
pemerintah
membiayai
daerah
belanja
terlalu
daerah
dan
pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya dana DAU yang diperoleh tetap. Menurut Ndadari dan Adi (2008) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%.
5
Tabel 1.1 Anggaran DAU, PAD, dan Belanja Infrastruktur Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008-2014
Tahun
DAU
PAD
DAU + PAD
BELANJA INFRASTRUKTUR
2008
Rp827.608.000.000
Rp322.880.537.428
Rp1.150.488.537.428
Rp345.160.822.373
-233,32%
2009
Rp989.233.620.000
Rp293.887.343.498
Rp1.283.120.963.498
Rp390.988.308.073
-228,17%
2010
Rp912.571.834.000
Rp432.073.172.411
Rp1.344.645.006.411
Rp405.699.482.843
-231,44%
2011
Rp1.005.982.541.000
Rp635.233.978.079
Rp1.641.216.519.079
Rp612.081.890.549
-168,14%
2012
Rp1.322.681.042.000
Rp933.920.994.572
Rp2.256.602.036.572
Rp1.039.746.735.667
-117,03%
2013
Rp1.485.941.032.000 Rp1.407.759.106.133 Rp2.893.700.138.133
Rp1.429.167.838.243
-102,47%
2014
Rp1.596.749.326.000 Rp1.752.660.087.136 Rp3.349.409.413.136
Rp1.757.876.441.039
-90,54%
Sumber : Bandung.go.id Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, DAU dan PAD meningkatkan Belanja Di Bidang Infrastruktur, sehingga menimbulkan GAP yang sangat besar. Upaya yang dilakukan Pemerintahan Kota untuk mengecilkan GAP tersebut adalah dengan upaya meningkatkan pembangunan di Bidang Infrastruktur. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Untuk melihat apakah terjadi indikasi in efisien pada dana transfer tersebut, dapat dilihat dari respon pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan teori Flypaper Effect. Respon disini merupakan suatu tanggapan langsung dari Pemerintah daerah dalam menyingkapi transfer dana dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan pada anggaran belanda daerah.
GAP
6
Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan flypaper effect (Oates, 2006). Flypaper effect itu sendiri merupakan respon yang tidak simetris atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunanan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana Tresch (2005) menyatakan bahwa dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer yang cenderung meningkat. Dengan kata lain penemuan flypaper effect pada alokasi pengeluaran, maka diharapkan pemerintah dapat seminimum mungkin memperkecil respon yang berlebihan pada belanja daerah. Karena itulah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh sebenarnya DAU dan PAD terhadap Belanja Infrastruktur dan apakah terjadi flypaper effect terhadap Belanja Infrastruktur di Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian,
bisa
dilihat
tingkat
kemandirian
Kota
Bandung
dengan
mengoptimalkan pendapatannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh dengan judul : “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di bidang Infrastruktur Di Kota Bandung”
7
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi rumusan masalah yang
diajukan sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan Flypaper Effect Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah. 2. Bagaimana Flypaper Effect Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur di Kota Bandung. 3. Bagaimana Flypapaer Effect Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur di Kota Bandung. 4. Bagaimana Flypaper Effec tpada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Dibidang Infrastruktur di Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian 1. Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh flypaper
effect dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dibidang infrastruktur di Kota Bandung 2.
Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis hubungan Flypaper Effect Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2. Untuk menganalisis pengaruh Flypaper Effect Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dibidang Infrastruktur di Kota Bandung.
8
3. Untuk menganalisis pengaruh Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dibidang Infrastruktur di Kota Bandung. 4. Untuk menganalisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan terhadap Belanja Daerah dibidang Infrastruktur di Kota Bandung.
1.4
Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis : Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah terutama dibidang Infrastruktur Kota Bandung. 2. Bagi Pemkot Bandung : Dapat memberikan informasi kepada instansi pemerintah dan bisa menjadi salah
satu
pertimbangan
instansi
pemerintah
dalam
melakukan
pengambilan keputusan terkait dengan pengaruh Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah terutama dibidang infrastruktur Kota Bandung. 3. Bagi peneliti selanjutnya : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti lain khususnya mengenai pengaruh pengaruhFlypaper effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah terutama dibidang infrastruktur Kota Bandung.
9
1.5
Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti maka
penulis mengadakan penelitian dengan mengambil data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2 Bandung.
10
