1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.1 Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (indication of orginin).2 Konsumen akan sulit mencari barang tanpa adanya merek yang tertera pada barang yang akan dibeli. Dalam hal ini merek berfungsi menjadi penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya satu sama lain. Selain sebagai tanda pengenal untuk membedakan suatu barang, merek juga digunakan sebagai alat promosi. Sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan
menyebut mereknya. Bagi konsumen, merek
penting untuk membedakan produk yang biasa mereka gunakan. Sedangkan bagi produsen, merek memiliki fungsi untuk menjaga reputasi produk mereka dan menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Penggunaan merek mempunyai peranan penting dalam lalu lintas perdagangan barang yang menentukan kualitas barang serta sarana promosi dalam kehidupan perekonomian. 1
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual - Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Cetakan Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 207. 2
2
Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang sudah sangat marak karena menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat. Dengan memanfaatkan suatu merek terkenal, maka barang tersebut mudah dijual dari pada menggunakan mereknya sendiri karena tidak memerlukan biaya yang besar untuk mempromosikan mereknya. Keadaan tersebut sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal yang sebenarnya merupakan pemilik atau produsen barang-barang yang bermutu tinggi, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan untuk mempromosikan mereknya. Konsumen juga dirugikan karena banyak sekali pembeli yang terkadang tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang asli dengan kualitas baik dan bermutu tinggi, dengan barang palsu yang berkualitas rendah. Dalam industri fashion, pemanfaatan merek terkenal sering terjadi, terutama terhadap merek terkenal dari luar negeri yang belum terdaftar di Indonesia. Banyak merek terkenal dari luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia telah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mendompleng ketenaran merek terkenal tersebut. Bahkan, mereka mendaftarkan merek terkenal dari luar negeri di Indonesia dan mendapatkan hak atas merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal dari luar negeri tersebut. Beberapa merek terkenal di industri fashion dari luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia kemudian didaftarkan dengan itikad tidak baik dan telah menjadi sengketa di pengadilan, yaitu kasus merek terkenal GUCCI, GIORDANO, CASIO, D&G, VERSACE, PRADA, PIAGET dan FOREVER 21.
3
Misalnya, merek GIORDANO yang didaftarkan di Hongkong oleh Giordano, Ltd. (selaku pemilik merek asli) telah memperoleh predikat sebagai merek terkenal karena memiliki pangsa pasar yang luas di banyak negara. Namun, merek terkenal GIORDANO belum didaftarkan oleh Giordano, Ltd. di Indonesia. Woe Budi Hermanto kemudian mendaftarkan merek GIORDANO ke Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Direktorat Merek”). Atas hal tersebut, Giordano, Ltd. mengajukan gugatan pembatalan merek GIORDANO yang terdaftar atas nama Woe Budi Hermanto. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan bahwa Giordano, Ltd. berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek GIORDANO tanpa kewajiban untuk mendaftarkan di Indonesia.3 Selain itu, kasus merek terkenal FOREVER 21 yang kini telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 22 Agustus 2013 menambah marak kasus merek terkenal di industri fashion. Forever 21 Inc. yang merupakan suatu perusahaan yang berkedudukan di Los Angeles, Amerika Serikat (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) pada tanggal 16 Juli 2012, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek FOREVER 21 dalam kelas 25 yang terdaftar
pada tanggal 7 Mei 2004
dengan No. IDM000007120 atas nama Sudarno Hartono (selanjutnya disebut 3
Putusan Mahkamah Agung RI No. 426PK/PDT/1994, perihal Permohonan Peninjauan Kembali Merek GIORDANO, tanggal 3 November 1995.
4
sebagai Tergugat) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat). Penggugat adalah perusahaan retail yang menjual barang-barang fashion seperti pakaian, tas, dompet, sepatu, kosmetik, aksesoris dan perhiasan yang mengoperasikan outlet retail dengan nama Forever 21 sejak 21 April 1984.4 Hingga gugatan diajukan, Penggugat telah mengoperasikan lebih dari 450 outlet retail fashion dengan nama Forever 21 yang berlokasi di Amerika, Austria, Belgia, Kanada, India, Irlandia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Yordania, Oman, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Puerto Rico, Filipina, dan Inggris.5 Setiap outlet dari Forever 21 di negara-negara tersebut menjual busana, perhiasan, sepatu, tas, kosmetik, kacamata hitam, topi, ikat pinggang dan aksesoris. Barang-barang yang dijual di outlet tersebut merupakan barang-barang dengan merek FOREVER 21, XXI FOREVER, I LOVE H81, LOVE 21, dan HERITAGE 1981.6 Selain itu, Penggugat juga telah menjual barang-barangnya ke berbagai negara melalui Forever 21 outlet online, yang memiliki alamat website, www.forever21.com. Usaha Penggugat terus berkembang sehingga outlet Forever 21 dan barangbarang yang dijual terutama dengan merek FOREVER 21 menjadi terkenal di berbagai negara, yang tentunya memerlukan upaya promosi gencar-gencaran dan biaya yang besar.
4
Wikipedia, “FOREVER 21”, http://en.wikipedia.org/wiki/Forever_21, diakses 12 Oktober 2014. Putusan Mahkamah Agung RI No. 61 K/Pdt.Sus-HKI/2013, perihal Kasasi Pembatalan Merek FOREVER 21, tanggal 22 Agustus 2013. 6 Ibid. 5
5
Penggugat pertama kali mendaftarkan merek FOREVER 21 di Amerika Serikat pada tahun 1997 dan kemudian diperluas ke 41 negara di dunia, yaitu Argentina, Australia, Bermuda, Bahrain, Brazil, Kanada, Cina, Kosta Rika, Dubai, Mesir, El Savador, Hongkong, India, Israel, Jamaika, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Korea Utara, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Meksiko, Maroko, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Panama, Filipina, Qatar, Rumania, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Swiss, Taiwan, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), dan Ukraina.7 Berdasarkan upaya yang telah dilakukan Penggugat tersebut, maka merek FOREVER 21 menjadi merek terkenal di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, Tergugat dengan itikad tidak baik mendaftarkan merek FOREVER 21 dalam kelas 25 di Indonesia pada tanggal 25 Mei 2001 yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek FOREVER 21 milik Penggugat yang telah terkenal di berbagai negara di dunia. Atas hal tersebut, Penggugat yang merasa dirugikan mengajukan gugatan pembatalan merek FOREVER 21 dalam kelas 25 dengan No. IDM000007120 atas nama Tergugat. Selain itu, adanya pendaftaran merek FOREVER 21 dalam kelas 25 oleh Tergugat dapat merugikan dan menyesatkan masyarakat yang merupakan konsumen produk-produk Penggugat merek FOREVER 21 yang asli diproduksi oleh Penggugat.
7
Ibid.
6
Terhadap gugatan tersebut, baik pada tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penggugat memenangkan gugatan atas sengketa merek terkenal tersebut. Penggugat telah dinyatakan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek FOREVER 21 serta variasi Merek FOREVER 21 untuk membedakan hasil produksi atau produk-produk penggugat dengan hasil produksi atau produk-produk lainnya.8 Selain itu, Merek FOREVER 21 milik Penggugat telah dinyatakan sebagai merek terkenal.9 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga memerintahkan Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut untuk membatalkan pendaftaran
Merek
FOREVER
21
dalam
kelas
25
dengan
No.
IDM000007120 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek FOREVER 21 milik Penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.10 Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud yaitu berupa tanda untuk membedakan barang/jasa satu sama lain dengan menggunakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Pemegang atau pemilik merek berhak atas perlindungan merek karena mereka telah melakukan berbagai upaya untuk membesarkan merek yang mereka
8
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 42/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., perihal Gugatan Pembatalan Merek FOREVER 21, tanggal 21 November 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 61 K/Pdt.SusHKI/2013, perihal Kasasi Pembatalan Merek FOREVER 21, tanggal 22 Agustus 2013. 9 Ibid. 10 Ibid.
7
gunakan sehingga merek tersebut menjadi merek terkenal dengan biaya yang besar. Sengketa merek terkenal dalam industri fashion yang kerap terjadi di Indonesia adalah pendaftaran merek terkenal luar negeri yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemilik merek yang sesungguhnya. Padahal, merek terkenal tersebut telah beredar sangat luas dan dikenal di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti ini yang memicu Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights (selanjutnya disebut Konvensi Paris) melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 j.o. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods (selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs) melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan hak atas merek terkenal kepada pemilik merek terkenal dari negara lain, walaupun merek terkenal tersebut belum terdaftar di Indonesia. Dimana Pasal 6bis Konvensi Paris memberikan perlindungan secara khusus terhadap merek terkenal atau telah dikenal luas sekalipun tidak terdaftar untuk jenis barang yang sejenis. Adapun Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs menyatakan bahwa Pasal 6bis Konvensi Paris diterapkan secara mutatis mutandis terhadap jenis jasa yang sejenis. Sedangkan, Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs memberikan perlindungan merek terkenal dalam cakupan terhadap barang atau jasa tidak sejenis hanya jika telah terdaftar di
8
negara yang diinginkan perlindungannya dan dengan memperhatikan bahwa pemakaian barang-barang atau jasa bersangkutan akan memberi petunjuk adanya suatu hubungan (connection) antara barang-barang atau jasa-jasa tersebut, serta memperhatikan kemungkinan timbulnya kerugian yang dialami pemilik merek terkenal atas penggunaan mereknya tersebut. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, Indonesia tidak hanya meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyempurna atas undang-undang merek terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs, terutama dalam memberikan perlindungan merek terkenal di industri fashion. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar khususnya
merek
terkenal
dalam
industri
fashion,
dengan
judul:
“Implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Trips di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar Dalam Industri Fashion)”.
9
B. Rumusan Masalah Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar khususnya dalam industri fashion, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia ditinjau dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs? 2. Bagaimana implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs di Indonesia terkait perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar dalam industri fashion?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia ditinjau dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs; dan
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 6bis Konvensi Paris dan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian TRIPs di Indonesia terkait perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar dalam industri fashion.
10
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 1. Manfaat Teoritis Dengan
dilakukannya
penelitian
ini
diharapkan
memberikan
sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis sebagai bagian dari studi ilmu hukum, pada khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang menitikberatkan pada implementasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs di Indonesia terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar. 2. Manfaat Praktis Memberikan nilai manfaat yang positif bagi masyarakat pada umumnya dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal tidak terdaftar. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia bagi para pelaku usaha, terutama di industri fashion.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian berjudul “Implementasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs Di Indonesia (Studi terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar dalam Industri
11
Fashion)” terdapat penelitian yang hampir serupa tetapi tidak sama telah dilakukan oleh beberapa penulis, antara lain : No.
Penulis
Judul
1
Irwansyah Ockap Halomoan (2008)
Skripsi: Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia
Fokus Penelitian Mengetahui bentukbentuk pelanggaran merek, pelaksanaan penegakan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing berdasarkan perundangundangan merek di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan haknya.
Hasil Penelitian Untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI khususnya merek terkenal asing, pemanfaatan teknologi informasi tentang merek terkenal asing, pembatalan terhadap pendaftaran merek atas dasar itikad tidak baik oleh Direktorat Merek, penolakan perpanjangan perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan
12
dengan itikad tidak baik. 2
I Gede Wayan Surya Sukanta (2005)
Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Belum Terdaftar
Menganalisa dan mengetahui hal yang menyebabkan sistem pendaftaran konstitutif belum bisa mengurangi sengketa di bidang merek, perlindungan hukum dalam sistem konstitutif terhadap pemegang hak merek yang belum terdaftar secara formil apabila terjadi sengketa dan penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam perspektif ke depan di Indonesia
Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum karena sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada Direktorat Merek. Dalam bidang ekonomi, pengusaha kecil dan menengah serta pedagang informal, serta pengusaha kecil pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, sehingga perlu suatu paradigma baru terhadap sistem pendaftaran merek konstitutif yang sudah kita anut sekarang, paradigma ini harus bertujuan membentuk suatu konsep sistem pendaftaran merek yang selain
13
berpihak kepada pengusaha kecil juga dapat menjamin kepastian hukum. 3
Erikson Aritonang (2013)
Skripsi: Perlindungan Merek Terkenal dari Dilusi Merek di Indonesia
Mengetahui sejauh mana perlindungan merek terkenal dari praktik dilusi di Indonesia
Tidak adanya pengaturan yang tegas dan khusus mengenai dilusi merek di Indonesia menimbulkan ketidakpastian bagi hakim dalam memutus perkara pada sengketa merek terkenal terhadap barang tidak sejenis. Suatu merek terkenal yang seharusnya diselesaikan melalui dilusi merek, akhirnya diselesaikan melalui pelanggaran merek biasa. Padahal, dilusi merek berbeda dengan pelanggaran merek pada umumnya. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sehingga hakim
14
memiliki pedoman yang tetap dalam memutus sengketa merek terkenal tidak sejenis. Ketentuan mengenai merek terkenal juga perlu diatur secara jelas dan utuh agar suatu merek dapat dilindungi dari dilusi merek.
