BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan (Halim, 2007:229). Pada Era Otonomi saat ini di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan satu sumber penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). (Siahaan,2001:1) Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluasluasnya sebagai yang diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No.32/2004. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat
dikembangkan
sesuai
dengan
(Siahaan,2001:1)
1
kondisi
masing-masing
daerah.
2
Pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. (Paramita,2014) Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan
pelaksanaan
pemerintah
daerah
untuk
pembangunan
adalah
meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bandung dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui pajak Daerah. (Sarna,2013) Kota Bandung merupakan Kota Metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan Merupakan kota terbesar Ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut Jumlah penduduk. Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan Bandung merupakan metropolitan terbesar ketiga di Wilayah Metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabotabek dan Gerbang Kertosusilo) Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsurangsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Tentu saja, selain itu banyak juga wisata alam dan pendidikan yang ada di Kota ini sehingga saat ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata (fashion dan kuliner) dan pendidikan. (Wikipedia,2015)
3
Kunjungan Wisatawan Ke kota Bandung dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan baik Wisatawan Mancanegara Maupun Wisatawan Domestik. Berikut adalah Data Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung dari Tahun 20122015 : Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandung Tahun 2012-2015 Wisatawan Wisatawan Jumlah Tahun
Mancanegara
Domestik
Wisatawan
2012
335.700
8.435.441
8.771.141
2013
347.414
9.114.739
9.462.153
2014
356.630
9.869.715
10.226.345
2015
313.971
10.423.949
10.737,920
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2015(Data di olah kembali) Berdasarkan Tabel 1.1 Dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik pada Kunjungan wisata ke Kota Bandung pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan pencapaian yang cukup baik. Jika dilihat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang gencar mempromosikan potensi wisata kota Bandung. Pemerintah
Daerah
Kota
Bandung
memberikan
perhatian
bagi
perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti terbukanya lapangan pekerjaan di
4
bidang jasa ( Restoran), pemerataan pembangunan dengan dibangunnya sarana dan prasarana seperti jalan Untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Dalam meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha meningkatkan Pajak Daerah melalui pajak sektor pariwisata. Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. (Sihotang,2015) Pajak-pajak tersebut telah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah Kota Bandung, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan pembangunan
baik
sarana
maupun
prasarana
yang
diperuntukan
bagi
kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.Untuk anggaran tahun 2014 DPRD kota Bandung telah menetapkan pendapatan pada APBD sebesar Rp. 4,732 Trilyun, dimana pendapatan tersebut digunakan untuk belanja pembangunan Kota Bandung yang besarnya Rp. 5,16 trilyun. Dengan komposisinya pendapatan APBD tersebut yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,7 triliun, Dana perimbangan Rp 1,9 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 1,02 triliun.(LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung:2014) Dari perbandingan komposisi di atas dapat dilihat bahwa PAD mempunyai porsi cukup besar yaitu hampir mencapai 36%, yang sebagian besarnya merupakan pendapatan dari Pajak Daerah sebagaimana telah ditetapkan target pendapatan Rp.1,4 trilyun dari pajak daerah untuk tahun 2014. Adanya kenaikan target sebesar 31,7% dari target Tahun 2013 Rp.1,063 trilyun ke penetapan target
5
Rp. 1,4 trilyun di tahun 2014. Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu pendukung penting pembangunan Kota Bandung. Dengan semakin tinggi asli Pajak Daerah, maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk mencapai Pendapatan Asli Daerah. (LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung:2014) Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangun daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan Negara kita adalah berasal dari pajak yaitu sekitar 75 %. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. (LKIP Dinas Pelayanan Pajak Daerah Kota Bandung ; 2014) Seiring dengan peningkatan wisatawan ke Kota Bandung maka memerlukan fasilitas makanan maupun minuman yang dapat menambah kenyamanan para wisatawan salah satunya potensi kuliner Bandung yang menarik wisatawan. Oleh karena itu, Bandung mempunyai peluang yang luas untuk mendirikan Restoran ataupun Rumah makan yang ada di Kota Bandung. Adapun Tingkat pertumbuhan Potensi Restoran Dan Rumah Makan yang sudah berizin Berikut adalah Rekapitulasi Potensi Restoran Dan Rumah Makan di Kota Bandung pada Tahun 2014.
6
Tabel 1.2 Rekapitulasi Potensi Restoran dan Rumah Makan Di kota Bandung Tahun 2014 NO
KLASIFIKASI
JUMLAH POTENSI
1
Restoran Talam Kencana
1
2
Restoran Talam Salaka
67
3
Restoran Talam Gangsa
165
4
Restoran Waralaba
55
5
Bar
12
6
Rumah Makan A
36
7
Rumah Makan B
11
8
Rumah Makan C
158
JUMLAH
645
Sumber :PPID Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung data di olah kembali. Jika dilihat dari data diatas maka Potensi Restoran dan Rumah Makan di Kota Bandung menjadi peluang tersendiri yang cukup besar untuk menarik para wisatawan Bandung dari Mancanegara maupun Wisatawan Domestik. Para wisatawan tersebut lah yang menghasilkan Pajak Daerah dari Pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dan karena itu, pajak Restoran merupakan salah satu Pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pajak Daerah. Pajak daerah Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah dimana PAD Menjadi penyangga utama untuk menunjang pembangunan daerah. Dengan penggalian dan peningkatan pajak daerah diharapkan pemerintah
7
daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. (Sangrila,2014) Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pajak Restoran dilakukan oleh Paramitha, Vidya.2014. menyatakan bahwa Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung dan mempunyai Nilai signifikan <0,005 semakin besar Pengaruh Pajak Restoran maka semakin besar pula Peluang untuk meningkatkan Pajak Daerah. Sejalan dengan Sihotang, Chyntia Anastasia (2015), menyatakan Bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan. Namun Dilansir dalam salah satu situs berita pada tanggal 24 Oktober 2015 , Ridwan Kamil mengatakan terdapat seribu restoran di Kota Bandung yang tidak berizin. Akibatnya, menurutnya potensi perolehan pajak sebesar Rp 2 miliar hilang per tahunnya.Dia sempat geram setelah menerima laporan itu. Namun, saat itu Ridwan Kamil hanya meminta pemilik restoran untuk mengurus izin secapatnya. (Nasional.tempo) Hal tersebut akan sangat mempengaruhi Jumlah realisasi Pemungutan Pajak daerah dalam sektor Restoran Kota Bandung maka dari itu peneliti akan menganalisa fenomena tersebut terhadap Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bandung Atas uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan Pajak Restoran di Kota Bandung yang berjudul: “Analisis Kontribusi Pajak Restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)”
8
1.2
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Perkembangan Pajak Restoran di Kota Bandung dari tahun 2011-2015 ? 2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran di Kota Bandung Terhadap Pajak Daerah dari tahun 2011-2015 ? 1.3
Maksud Dan Tujuan Penelitian
1.3.1
Maksud Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa
Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran Di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 1.3.2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui seberapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran maupun Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.. 2. Untuk Mengetahui Seberapa besar Kontribusi Pajak Restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. 1.4
Kegunaan Penelitian
1.4.1
Kegunaan Teoretis Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk
memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan
9
dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Daerah salah satunya Pajak Restoran. 1.4.2
Kegunaan Praktis Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai
pihak antara lain: a.
Bagi Penulis Menambah wawasan untuk mengetahui Analisis Kontribusi Pajak Restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
b.
Bagi Instansi Diharapkan dapat memberikan informasi tentang Analisis Kontribusi Pajak Restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
c.
Bagi Pihak Lain Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang beralamat di Jl. Wastukancana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember.
