BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini mempunyai peranan yang besar bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Individu atau perusahaan sering mengalami kesulitan modal atau dana terutama untuk melakukan kegiatan usahanya yang memerlukan biaya yang cukup besar. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh usaha atau untuk memperlancar kegiatan produksi yang diantaranya melalui pemberian pinjaman atau kredit bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan
lembaga-lembaga
pemerintahan
menyimpan
dana-dana
yang
dimilikinya. Bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian melalui kegiatan perkreditan yang dalam kegiatan operasionalnya pada umumnya menentukan adanya jaminan utang atau lazim disebut jaminan kredit.
Jaminan kredit berfungsi untuk melindungi bank dari segala resiko kemungkinan yang dapat terjadi. Pihak bank harus teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur. Pembagian jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari jenis kegunaannya, tujuan kredit, jangka waktu, dan jaminan yang diberikan merupakan satu hal yang penting dalam pemberian kredit oleh bank.1 Pihak pemberi pinjaman dalam melaksanakan penilaian jaminan utang seharusnya melakukannya menurut (berdasarkan) ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang sebagaimana yang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.2 Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi 2 (dua), yaitu jaminan dengan benda berwujud (material); dan jaminan dengan benda tak berwujud (immaterial). Benda berwujud, dapat berupa benda/barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan atau barang tidak
1
Ketut Rindjin, 2003, Pengantar dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.14. 2 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1 s.d 3.
bergerak seperti tanah sedangkan untuk benda tidak berwujud contohnya seperti hak tagih dan saham. Benda bergerak tidak berwujud lain yang mungkin dapat dijadikan jaminan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya adalah paten. Paten tentunya berharga karena paten diberikan bagi invensi dalam bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam proses industri. Kelahiran paten tentunya melibatkan tenaga, waktu dan biaya, sehingga teknologi tersebut memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonomi, yang dapat menjadi objek harta kekayaan (property). Paten juga dapat beralih dan dialihkan3, sehingga seharusnya dapat dijadikan objek jaminan, namun dikarenakan pengaturannya yang tidak ada seputar jaminan, maka terdapat beberapa pertanyaan ataupun dugaan-dugaan sementara yang menuntut untuk dibahas lebih lanjut untuk mendapat kepastian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dan membahasnya dalam sebuah tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Paten Sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan adalah :
3
lihat Pasal 66 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
1. Apa dasar hukum paten dapat dijadikan objek jaminan utang dalam perjanjian kredit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan pada paten dalam perjanjian kredit ? C. Tujuan Penelitian Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui dasar hukum paten dapat dijadikan objek jaminan utang dalam perjanjian kredit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; 2. untuk mengetahui lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada paten dalam perjanjian kredit. D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. 1. Secara teoritis, diharapkan dengan adanya tesis ini akan memberikan wawasan dan masukan bagi ilmu pengetahuan terutama mengenai tinjauan yuridis penggunaan paten sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. 2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini seperti pemerintah (mungkin pertimbangan untuk membuat suatu peraturan tentang hal ini sehingga menjadi lebih jelas), bagi perbankan, bagi pemegang paten. Ataupun untuk
kedepannya, bagi pihak–pihak yang juga ingin membahas mengenai hal ini lebih lanjut. E. Keaslian Penelitian Penulis menemukan karya ilmiah berbetuk tesis yang ditulis oleh: 1. Aminah Ali Bin Yahya, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (SPPK) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanjung Selor Kalimantan Timur”. Tesis tersebut mengangkat permasalahan mengenai kedudukan hukum surat perjanjian pelaksanaan konstruksi (SPPK) sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Tanjung Selor Kalimantan Timur dan mengenai kendala dari Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (SPPK) sebagai jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Selor. 2. Yusdinal, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2008 yang berjudul ”Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten”. Tesis tersebut mempunyai permasalahan mengenai pelaksanaan perolehan hak Paten menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2001; peranan pemerintah dalam pengaturan Lisensi Paten; dan mengenai penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pihak pemberi dan penerima lisensi paten. Karya tulis yang dibahas oleh kedua penulis di atas berbeda dengan judul dan permasalahan yang dibahas oleh penulis, sehingga penelitian
mengenai tinjauan yuridis penggunaan paten sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yang penulis lakukan ini adalah penelitian original/ asli dan dapat diyakini dan dibuktikan kebenarannya.
